Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh buruh terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003 yang menghapus ketentuan yang terdapat di dalam pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan menyatakan apabila buruh memberikan keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan maka penyelesaiannnya harus melalui proses pidana terlebih dahulu untuk dapat diputuskan apakah buruh tersebut diputuskan Hubungan Kerja atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai efektivitas pembuktian kesalahan berat pemberian keterangan palsu atau dipalsukan yang merugikan perusahaan ditinjau dari kaidah-kaidah hukum pidana dan hukum acara pidana serta hukum perburuhan dan pengadilan hubungan industrial yang mana hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar hukum hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti buku dan perundang-undangan didukung dengan wawancara dengan hakim yang menangani kasus pemberian keterangan palsu atau dipalsukan ini yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu hakim tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pengambilan keputusan dan pembuktian terhadap permasalahan pemberian keterangan palsu didalam putusan ini tidak diproses secara pidana tetapi dibuktikan melalui pengadilan hubungan industrial.

---

ABSTRACTThis thesis is explained about the application of Termination Employment Dispute Settlement which is causing by giving false information by labor or workers especially after Constitutional Court releasing Court Ruling number 012 PUU I 2003 which abrogate clause in the article 158 Worker Act and suggested to doing the criminal law process until the judge giving decision before Terminated Employment can be doing by the company who be aggrieved by the labour or worker action. Moreover, this thesis is explained about effectivity of the proofing process against serious mistake especially giving or gived false information which is inflict the financial loss to company in terms of criminal law and criminal procedural law and from employment law and industrial relation law with a specifically view from the articles from Criminal Act which is related into the problem of the thesis and from employment agreement and collective labour agreement as the source of Employment Relation between workers and company. This Research is the Normative Juridic research with documents study from the secondary law source such as book or rules and act and the results of the analysis of this research presented in analytic descriptive mode which produce the summary that this court ruling did not using the Constitutional Court Act because this serious mistake who is doing by labour especially giving false information is cannot processed in the criminal court process and nevertherless the criminal evidentiary system is not used in this court ruling but this court ruling using Industrial Relation Dispute Settlement. "

"Latar belakang pemilihan judul tesis ini didasarkan pada kenyataan yaitu munculnya berbagai masalah di Biro Keuangan, diantaranya yaitu pegawai yang tidak taat pada jam kerja seperti datang terlambat atau pulang lebih awal, meninggalkan ruangan pada jam-jam kerja tanpa alasan yang jelas, lambat dalam menyelesaikan pekerjaan, sering tidak masuk kerja, lebih banyak mengobrol dengan sesama pegawai dari pada menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kedisiplinan, dan peraturan kepegawaian oleh para pegawai di lingkungan Biro Keuangan. Fenomena-fenomena tersebut sudah cukup untuk menggambarkan keadaan suatu organisasi pemerintahan yang tidak sehat, dan indikasi penyebabnya adalah proses kepemimpinan, rendahnya tingkat kepuasan kerja, dan buruknya lingkungan kerja. Hal ini dapat membawa dampak kepada rendahnya produktivitas pegawai.Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori organisasi dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Dikatakan oleh Simanjuntak ( 1985,41 ), dalam rangka peningkatan produktivitas kerja disuatu organisasi diperlukan pemimpin yang partisipatif dan kreatif. Disinilan peranan yang sangat penting seorang pemimpin dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Disamping kepemimpinan yang mempunyai hubungan dengan produktivitas pegawai, terdapat pula faktor lain yang juga berhubungan dengan produktivitas pegawai yaitu kepuasan kerja, dan lingkungan kerja. Dengan demikian terdapat tiga faktor yang berhubungan dengan produktivitas pegawai.Menurut Munandar ( 1985,51 ), bahwa kepuasan kerja adalah adanya interaksi antar tenaga kerja yang menghasilkan efek positif, sehingga timbul kepuasan kerja. Adanya kepuasan kerja tersebut dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian bahwa kepuasan kerja mempunyai hubungan dengan produktivitas pegawai. Faktor lain yang berhubungan dengan produktivitas pegawai adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan lingkungan manusia yang didalamnya para pegawai organisasi melakukan pekerjaan. Sagir ( 1985, 38 ), berpendapat bahwa lingkungan kerja yang baik dan nyaman dapat menciptakan produktivitas karyawan yang lebih tinggi dari pada bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Dengan demikian terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai.Selanjutnya pengertian produktivitas adalah keluaran, dirumuskan sebagai ratio darn apa yang dihasilkan terhadap keseluruhan masukan. Dengan kata lain, produktivitas merupakan ukuran dari kemampuan ( baik individu, kelompok, mapun organisasi ) untuk menghasilkan sesuatu produk! jasa dalam kondisi dan situasi tertentu, demikian pendapat Sagir ( 1985,50 ).Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif-kuantitatif dengan jumlah populasi di Biro Keuangan sebanyak 78 orang. Pengambilan data responden dilakukan dengan menggunakan tehnik sensus, berstrata, dan proporsional. Sedangkan prosedur pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuesioner, survey dan wawancara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai baik secara sendiri-sendiri mapun secara bersama-sama.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : (1 ). Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja dengan produktivitas pegawai, yang berarti meningkatnya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja akan meningkatkan produktivitas pegawai. (2 ). Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama dengan produktivitas pegawai, yang berarti meningkatnya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja secara bersamasama akan meningkatkan produktivitas pegawai.Disamping itu dari hasil Crosstab variabel kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap jabatan, golongan, pendidikan dan usia pegawai dapat diketahui persepsi pegawai tentang : (1 ). Kepemimpinan, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang kepemimpinan semakin baik. (2 ). Kepuasan kerja, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang kepuasan kerja semakin baik. ( 3 ). Lingkungan kerja, semakin tinggi jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pegawai maka persepsi tentang lingkungan kerja semakin baik.Atas dasar hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah hendaknya pimpinan dalam mengusulkan pegawai untuk promosi jabatan dilakukan secara obyektif dan transparan, usul kenaikan pangkatl golongan pegawai agar dilaksanakan tepat waktu, pimpinan dapat merangsang pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baik melalui pendidikan formal maupun informal, serta pimpinan juga perlu memperhatikan kelompok usia pegawai.

---

Background Election of this thesis title is relied on fact that is appearance various problem of in Monetary Bureau, among others that is officer which do not meekly at work like coming lose timing or go home earlier, leaving room at office hours without reason of clear, tardy in finishing work, often do not enter activity, more chatting with officer humanity from at finishing work. Equally, still happened collision to discipline, and regulation of officer by all officer in monetary Bureau environment. The Phenomenon have last for depicting situation and indisposed governance organization, and its cause indication is leadership process, low of mount satisfaction of activity, and environmental obsolesce of activity. This matter can bring impact to lowering of officer productivity.

Basis for theory which is utilized in writing of this thesis is organizational theory in human resource development context. Told by Simanjuntak ( 1985,41 ), in order to make-up of work productivity a[n organization needed by creative and participative leader. Here very important role a leader in improving officer productivity. From other side leadership having relation with officer productivity, there are also other factor which is also relate to officer productivity that is satisfaction of activity, and activity environment. Thereby there are three factor related to officer productivity.

According To Munandar ( 1985,51 ), that satisfaction work is the existence of interaction between labor yielding positive effect, so that arise satisfaction of activity. Existence of satisfaction of the activity can influence labour productivity. Thereby that satisfaction of activity has relation with officer productivity, other related Factor with officer productivity is activity environment. Environmental of activity represent human being environment which in it all organizational officer conduct work. Sagir ( 1985,38 ), having a notion that balmy and good activity environment can create higher level employees productivity from at working inconvenience in the working environment Thereby there are relation between environment work with officer productivity.

Hereinafter congeniality of productivity is output, formulated as ratio from what yielded to overall of input. Equally, productivity represent size measure from ability (good of individual, group, and also organization) to yield something product/ service in a condition and certain situation, that way Sagir opinion ( 1985,50 ).

Used by Research method is descriptive method of qualitative - quantitative with amount of population in Monetary Bureau counted 78 people. Intake of Data responder conducted by using is techniques of census have, strata, and proportional. While data collecting procedure by using questioner instrument, interview and survey. This research is meant to know relation between leadership, satisfaction of activity, and environment work with officer productivity either through by self and also by together.

From result of research can know that (1). There are [relation/link] which are positive and significant between leadership, satisfaction of activity, and environment work with officer productivity, meaning the increasing of leadership, satisfaction of activity, and activity environment will improve officer productivity (2 ). There are relation which are positive and significant between leadership, satisfaction of activity, and environment work by together with officer productivity, meaning the increasing of leadership, satisfaction of activity, and environment work by together will improve officer productivity.

Beside that from result of Cross tab leadership variable, satisfaction of activity, and environment work to position, faction, officer age and education can know by officer perception about (1). Leadership, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about leadership progressively goodness (2 ). Satisfaction of activity, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about satisfaction work progressively goodness (3). Activity environment, position excelsior, faction, education, and officer age hence perception about environment work progressively goodness.

On the basis of result of the research, hence writer suggestion able to submit is head shall in proposing officer for the promotion of position conducted objectively and is transparent, promotion suggestion, officer faction so that executed on schedule, head can stimulate officer to increase ability and knowledge either through informal and also formal education, and also head also require to pay attention officer age group."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pemagangan menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh banyak mahasiswa untuk mengasah keterampilannya maupun membahas hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalani pemagangan tersebut. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan pendalaman data sekunder. Melihat manfaat dari pemagangan maka pemerintah pun mengadakan kurikulum magang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi pasar tenaga kerja. Akan tetapi, mahasiswa magang tersebut rentan mengalami eksploitasi karena masih minimnya perlindungan hukum yang diterima. Eksploitasi ini terjadi dikarenakan adanya kesenjangan definisi antara pemagangan pada hukum Indonesia dengan hukum Jepang. Hal ini terlihat pada hukum Jepang yang menganggap peserta magang sebagai pekerja sekaligus berlaku hukum ketenagakerjaan bagi peserta magang tersebut. Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak menganggap peserta magang sebagai pekerja. Hal ini mengakibatkan perbedaan beban kerja maupun perlindungan yang didapatkan ketika melaksanakan pemagangan. Hal inilah yang terjadi terhadap mahasiswa Universitas X yang melakukan pemagangan (Technical Intern Training Program) di Jepang. Sejatinya TITP yang diusung oleh pemerintah Jepang telah memiliki pengaturannya juga, tetapi dalam praktiknya kerap terjadi pelanggaran, terutama hak dari peserta TITP. Maka dari itu, tulisan ini bermanfaat bagi Indonesia terkhususnya bagi peserta magang Indonesia yang hendak mengikuti TITP agar dapat mengetahui perlindungan maupun hak dan kewajiban seperti apa yang seharusnya diperoleh.

---

This writing analyzes how internships serve as a means utilized by many students to hone their skills and discusses the rights and obligations that should serve as the foundation for undergoing such internships. The composition employs a doctrinal research method, supplemented with interviews with key informants and an in-depth analysis of secondary data. Recognizing the benefits of internships, the government has implemented internship curricula to prepare students for the labor market. However, interns are susceptible to exploitation due to the limited legal protection they receive. This exploitation arises from the disparity in the definition of internships between Indonesian law and Japanese law. Japanese law considers interns as workers, subjecting them to labor laws, unlike in Indonesia, where interns are not regarded as workers. This results in differences in workload and protection afforded during internships. This phenomenon is evident in the case of students from University X participating in the Technical Intern Training Program (TITP) in Japan. Although the Japanese government has regulations governing TITP, violations often occur in practice, particularly regarding the rights of TITP participants. Therefore, this writing is valuable for Indonesia, especially for Indonesian interns aspiring to join TITP, providing insights into the protections, rights, and obligations they should rightfully receive."