Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memperkenalkan asas temporalitas yang tidak diakui oleh mazhab yang mempengaruhi pengaturan wakaf dalam hukum nasional sebelumnya. Permasalahan yang diteliti adalah 1. Konsep wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Wakaf; 2. Dalil persamaan wakaf dengan sedekah jariyah dan validitas pemutlakan putusnya hubungan kepemilkan akibat wakaf; dan 3. Mazhab yang mempengaruhi azas temporalitas yang berlaku dalam Undang-Undang Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, bersifat hukum normatif, dimaksud untuk memberikan data yang mendalam mengenai lembaga wakaf dalam hukum Islam dan hukum nasional, dan bertujuan mengidentifikasi permasalahan di sekitar lembaga wakaf serta menilai perangkat hukum positif yang mengatur lembaga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner. Data penelitian tergolong data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan hasil data bersifat evaluatif analisis. Konsep wakaf hukum Islam adalah penahanan benda bernilai ekonomis dari peralihan kepemilikan dan pengelolaannya untuk terus menghasilkan manfaat yang dapat diberikan secara berkelanjutan bagi tujuan-tujuan kebajikan menurut syariah Islam. Sifat tujuannya dibedakan atas tiga, yaitu 1. keagamaan; 2. kesejahteraan umum; dan 3. kekeluargaan. Kriteria berkelanjutan dibedakan atas 1. kekal dan 2. temporer, dengan kebebasan bagi pendiri wakaf untuk memilih salah satunya. Konsepsi wakaf dalam hukum nasional merujuk pada konsepsi Hukum Islam, tetapi tujuan wakafnya hanya mendukung kepada kesejahteraan umum yang mencakup tujuan keagamaan, sedangkan tujuan kekeluargaaan dikesampingkan karena kurang dapat memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan umum. Sedekah jariyah tidak dapat dibatasi semata-mata kepada wakaf. Sedekah jariyah adalah unsur umum sedangkan wakaf adalah unsur khusus, disamping unsur khusus lainnya. Wakaf tidak harus berarti putusnya hubungan kepemilikan karena tidak terdapat suatu dalil yang kuat yang mendukung hal tersebut. Temporalitas wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dipengaruhi mazhab Imamiyah karena terdapat persamaan karakteristik lebih banyak dari mazhab lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini didorong oleh rendahnya tingkat pemahaman wakaf uang, nazhir dan pemahaman Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wakaf uang nazhir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-korelasional (kausal) dengan melihat faktor-faktor yang memiliki variabel independen untuk dilihat apakah ada hubungan dan seberapa besar mempengaruhi masing-masing variabel independen terhadap pengikatan variabel. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif analysis dan regresi logistik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui kuesioner dari 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nazhir dipengaruhi oleh media akses informasi dan pemahaman tentang peraturan amal.

Abstrak :
In conveying his condolences to VR Nathan’s wife, Prime Minister Lee Hsien Loong said that “as chairman of Hindu Endowments Board, VR Nathan had served the Indian community with distinction and unwavering commitment”. Lee also said that VR “had done much for inter-religious harmony in Singapore”. Soon after, Zainul Abidin Rasheed, then Senior Minister of State for Foreign Affairs, said in Parliament that he was “very amazed” when he saw at VR’s funeral leaders of different faiths paying their last respects and offering prayers.

Abstrak :
Dalam rangka mewujudkan lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu dikelola secara efektif dan efisien. Salah satu usaha Pemerintah dalam memasyarakatkan wakaf untuk kepentingan umum adalah dengan memberlakukan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf antara lain Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Namun dalam prakteknya masih ada beberapa masalah yang timbul diantaranya yaitu apakah dengan dikeluarkannya Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan tanah tersebut di atas telah diimplementasikan dengan benar? Kendala﷓kendala apa saja yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode penelitian empiris dan metode penelitian kepustakaan. Studi kasus yang dilakukan pada Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini menghasilkan analisa pemecahan masalah yaitu karena Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 belum keluar maka Undang-undang tersebut belum berlaku secara efektif, dan yang masih menjadi pedoman adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu untuk masa yang akan datang, disarankan agar diperhatikan besarnya biaya pensertifikatan tanah wakaf, tenaga kerja, dan waktu pelaksanakan pensertifikatan, dan kelengkapan surat atau dokumen tanah wakaf. Keadaan demikian akan menciptakan sinergi kerja antara pemerintah, pegawai instansi yang berkaitan dan masyarakat sebagai pelaksana Pensertifikatan Tanah Wakaf. Keadaan yang saling bersinergis ini diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan pensertifikatan Tanah Wakaf untuk kepentingan umum dalam mencapai kesejahteraan sosial yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Abstrak :
Dalam prespektif pembangunan, pemberdayaan berbasis masyarakat pada dasamya merupakan penguatan potensi masyarakat (community empowerment) yang meletakkan masyarakat secara individu atau bersama sama sebagai subjek pembangunan. lnisiatif kreatif masyarakat dianggap sebagai sumber daya utama dalam proses pembangunan Pemberdayaan juga memberi ruang partisipasi penuh kepada masyarakat ke dalam suatu program pemberdayaan dan pembangunan itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi program dan pembangunan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan program Penggerakan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK) yang dilaksanakan di Kelurahan Limo sebagai upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Depok . Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program P3MK yang dilaksanakan di Kelurahan Limo, Kecamalan Limo, Kota Depok. Dengan dilakukannya evaluasi, diharapkan mendapatkan informasi tentang keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan program berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Logical Framework Analisis (LPA) dengan melihat dan menganalisis kesesuaian dan sinergi antara dimensi input, process, output, outcome, dan impact yang terjadi di dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data primer diperoleh dad basil wawancara mendalam (depth interview) kepada 16 orang informan dan observasi lapangan. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil evaluasi sumatif terhadap pelaksanaan program P3MK di Kelurahan Limo menunjukan adanya kekuatan di dalam program ini yaitu masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan di lingkungannya. Masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terlibat langsung dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi. Program juga dianggap sebagai bentuk dan proses pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola dan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada di masyarakat sendiri. Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan juga merasa program ini membiasakan mereka untuk bekerjasama, bertanggung jawab dan peduli terhadap Iingkungannya. Masyarakat yang kurang mampu juga merasa terayomi oleh lingkungannya. Selain kekuatan, ternyata pelaksanaan program P3MK di Kelurahan limo mempunyai kelemahan yang dapat mengganggu pelaksanaan program ke depan. Adapun kekurangan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : Pedoman Teknis Pelaksanaan program belum sempurna ; Kurangnya sosialisasi Program ; Dana Rp 50 Juta masih dirasakan kurang oleh masyarakat jika semua komunitas RW melakukan kegiatan kegiatan sesuai dengan usulan mereka ;Tidak adanya pendampingan langsung dilapangan oleh CDC) professional ; Belum bisanya semua sarana dan prasarana yang diusulkan komunitas RW dapat terlaksana ; Belum adanya data base mengenai masarakat miskin dan kurang mampu, Untuk pelaksanaan program P3MK di masa datang, penulis mencoba untuk memberi usulan bagi perbaikan program. Dimana kelemahan dan kekuatan yang telah diidentifkasi dalam hasil penelitian Menjadi dasar bagi usulan yang diajukan. Usulan juga berdasakan prinsip-prinsip pemberdayaan berbasis komunitas .