Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Stroke and acute myocardinal infarction is a disease with the highest mortality in the world. WHO has estimated in 2008, 30% of deaths from heart disease and more than 80% of this cases have been accurred in developing countries.

Abstrak :
Sistem kelistrikan Jawa-Bali pernah mengalami krisis sampai pertengahan tahun 2009, sumber: Kompas, Sabtu 31 Mei 2008. Pemadaman tidak bisa dihindari karena kapasitas pembangkit PLN tidak bertambah secara signifikan. Dengan pertumbuhan konsumsi listrik di atas 6 persen, cadangan daya pun terus tergerus. Rata-rata pertumbuhan pemakaian listrik pada kuartal I-2008 mencapai 6,8 persen, sementara target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 hanya 1,9 persen. Dengan menggunakan patokan pertumbuhan itu pula, pemerintah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk PLN sebanyak 9,1 kiloliter. Sementara itu, realisasi pemakaian BBM sampai April 2008 sudah mencapai 3,651 juta kiloliter atau 42,24 persen dari kuota. Cadangan daya tergerus menjadi 25 persen dari batas yang seharusnya 40 persen. Sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami defisit 800-900 MW, yang mengakibatkan pemadaman bergilir di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Defisit disebabkan beberapa hal antara lain penurunan daya di sejumlah pembangkit PLN dan Swasta, kenaikan beban pemakaian listrik di Jawa-Bali, serta ketidaklancaran pasokan BBM ke pembangkit PLN. Hal ini terjadi karena masih dominan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Cadangan bahan bakar fosil lama kelamaan akan habis kalau tidak disiasati dalam pemakaiannya. Penggunaan bahan bakar fosil ini pula yang dapat meningkatkan kadar emisi CO2 dan SO2 yang merupakan pemicu adanya pemanasan global. Kajian ini bertujuan untuk melihat rencana optimasi pengambangan pembangkit listrik Jawa Bali dengan membandingkan pemakaian batubara dan nuklir bila dilihat dari nilai fungsi obyek, LOLP, emisi CO2 dan SO2. Diaman hasil tahun keluaran PLTN akan dipakai untuk perhitungan aliran daya bila PLTN masuk ke sistem Jawa Bali dan membandingkan rencana lokasi penempatan PLTN yaitu Banten dan Semenanjung Muria. ......Electrical systems Java-Bali has experienced a crisis until the mid-2009, source: Kompas, Saturday, May 31, 2008. Extinction cannot be avoided because of PLN's generating capacity has not increased significantly. With electricity consumption growth above 6 percent, the reserves were dwindling resources. The average electricity consumption growth in the first quarter of 2008 reached 6.8 percent, while the growth target in the Budget Revenue and Expenditure (Budget) in 2008 only 1.9 percent. By using the same standards that growth, the government set a quota of oil fuel (BBM) to PLN 9.1 of kiloliters. Meanwhile, the realization of the use of fuel until April 2008 has reached 3.651 million kiloliters, or 42.24 percent of the quota. Backup power eroded to 25 percent of the limit should be 40 percent. System of Java-Bali electricity deficit 800-900 MW, which resulted in rotating blackouts in the area of Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta and Bali. The deficit caused by several things including a decrease in the number of power plants and private sectors, an increase in electricity consumption load in Java-Bali, and the smooth fuel supply for power plants. This happens because it is still the dominant power plants using fossil fuel. Fossil fuel reserves will run out over time if not saving in its use. The use of these fossil fuels also can increase the levels of CO2 and SO2 emissions which are the trigger of global warming. This study aims to look at plans floating power plant optimization Java and Bali by comparing the use of coal and nuclear when viewed from the value of object function, LOLP, CO2 and SO2 emissions. The results in output of nuclear power plants will be used to calculate the flow of power when nuclear power plants into the Java-Bali system and compare the plans of where to place nuclear plants Banten and Muria Peninsula.

Abstrak :
Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014-2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya. ......This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country.

Abstrak :
ABSTRACT
Penggunaan bahan-bahan tambang, material, dan teknologi nuklir adalah inalienable right dalam rangka penerapan Permanent Sovereignty pada konteks pemanfaatan tenaga nuklir. Convention on Nuclear Safety CNS tahun 1994 menjadi l rsquo;accord-cadre bagi pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan tenaga listrik yang mengharuskan pemanfaatannya dijamin dengan hukum domestik yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip keselamatan di CNS dapat hidup dan mengatur aktivitas pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkitan listrik domestik melalui kaidah-kaidah hukum positif dalam sebuah kerangka hukum nuklir municipal. Selama ini, sulit untuk menentukan ukuran pelanggaran kaidah hukum CNS karena tidak adanya elemen-elemen kontekstual yang disepakati oleh para sarjana hukum selain aspek teknis. Hal tersebut berusaha dijawab dengan memaparkan best practice pada hukum di beberapa negara, dan dengan pendekatan problem-based, salah satunya dalam hal kecelakaan. Dalam penelitian ini, kecelakaan PLTN Fukushima tahun 2011 lalu dianalisis secara mendalam dan hasilnya didapatkan bahwa terdapat ketaatan parsial Jepang dengan simpulan akhir tidak ada indikasi atas niat pelanggaran yang berakibat kelalaian. Namun lebih kepada kurangnya kesadaran pemerintah Jepang terhadap kultur keselamatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa energi nuklir merupakan opsi yang sangat efesien dan terpercaya apabila keselamatannya terjamin. Selain itu, penelitian ini dapat pula menjadi rujukan untuk memperbaiki hukum dan kebijakan terkait yang masih dirasa kurang tepat, serta menyugestikan reformasi hukum keselamatan nuklir nasional agar sesuai dengan standar keselamatan nuklir internasional yang berlaku. Kata Kunci: Kedaulatan, Energi Nuklir, Hak Berdaulat Tenaga Nuklir, PSNR, Hak Aktivitas Berbahaya, Pembangunan Berkelanjutan, Prinsip Keseimbangan Antar-Generasi, PLTN, Keselamatan nuklir, Hukum Keselamatan Nuklir Internasional, Convention on Nuclear Safety 1994, Kasus Fukushima 2011, Badan Pengawas Nuklir.

---

ABSTRACT
The usage of nuclear ores, materials, and technologies is an inalianable right in respect with the application of the Permanent Sovereignty doctrine on the context of atomic energy utilization. The 1994 Convention on Nuclear Safety CNS is the l rsquo accord cadre for nuclear energy utilization, in casu nuclear power plants NPPs , which needs to be guaranteed by a satisfying domestic law. This research aims to explain how the CNS rsquo s safety principles shall prevail and rule the utilization of nuclear power activities for NPPs through positive laws in a municipal nuclear law. It has been strenuous attempt to measure the violations towards the CNS rsquo safety principles since there is no agreement amongst the legal scholars on contextual elements but the technical elements. To solve such problem, this research will explain the states rsquo legal best practice over the world, and by problem based solving, such as accident. This research further analyze on the 2011 Fukushima NPP accident, and it is proven that there is a partial compliance by Japan. It can be concluded that Japan has no intention to breach any law which later relevant with the imprudence . However, the omission was caused by lack of Japan government rsquo s concern on safety culture. This research may proper to be used as a scientific proof that nuclear energy is an efficient and reliable option if only the safety has been settled. Notwithstanding, this research also may be used as a reference to enhance the lack of high safety priority on the laws and policies, and to reform the national nuclear safety law in accordance to the international legal standards. Keywords Sovereignty, Nuclear Energy, Sovereign Right over Natural Resources, PSNR, Right to Conduct a Dangerous Activity, Sustainable Development, Intergenerational Equity Principle, NPP, Nuclear Safety, International Nuclear Safety Law, 1994 Convention on Nuclear Safety, 2011 Fukushima Case, Regulatory Bodies.