Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Implementasi ketentuan pasal 33 UUD 1945 telah mengakibatkan struktur monopoli pada sektor-sektor industri yang terkait dengan essential facility. Akan tetapi, quo vadis batasan implementasinya berpotensi terjadinya penyalahgunaan posisi monopoli berupa penutupan akses kepada pelaku usaha lain sehingga berdampak pada pasar hulu maupun pasar hilir. Dalam perspektif hukum persaingan, essential facility merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan persaingan usaha sehingga tindakan penutupan akses atas essential facility memiliki dampak mematikan iklim persaingan. Oleh karena itu, diperlukan parameter, konsep pengaturan bahkan batasan pengecualian pemberlakuan hukum persaingan terhdap tindakan badan usaha yang memonopoli essential facility.

---

ABSTRACTThe characteristic of this research is prescriptive; using the normative juridical and law comparison research method with the secondary data that obtained through the study of literature (library research) as a source of data. Implementation of the provisions of Article 33 of Constitution of Indonesia has resulted in the monopoly structure of the sectors related to essential facility. However, obscurity of limits the implementation of a form has the potential occurrence of abuse of monopoly position such as closing access to the other business actor. In the perspective of competition law, essential facility is a resource that is essential for sustainability of the competition so that the closure of access to essential facility has a impact of lessen in the competition. Therefore, the condition required parameters, concept and the exclusion limits of competition law implementation related monopoly of essential facility."

"Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Implementasi ketentuan Pasal 33 UUD 1945 telah mengakibatkan struktur monopoli pada sektor-sektor industri yang terkait dengan essential facility. Akan tetapi, quo vadis batasan implementasinya berpotensi terjadinya penyalahgunaan posisi monopoli berupa penutupan akses kepada pelaku usaha lain sehingga berdampak pada pasar hulu maupun pasar hilir. Dalam perspektif hukum persaingan, essential facility merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan persaingan usaha sehingga tindakan penutupan akses atas essential facility memiliki dampak mematikan iklim persaingan. Oleh karena itu, diperlukan parameter, konsep pengaturan bahkan batasan pengecualian pemberlakuan hukum persaingan terhadap tindakan badan usaha yang memonopoli essential facility.

---

The characteristic of this research is prescriptive; using the normative juridical and law comparison research method with the secondary data that obtained through the study of literature (library research) as a source of data. Implementation of the provisions of Article 33 of Constitution of Indonesia has resulted in the monopoly structure of the sectors related to essential facility. However, obscurity of limits the implementation of a form has the potential occurrence of abuse of monopoly position such as closing access to the other business actor.

In the perspective of competition law, essential facility is a resource that is essential for sustainability of the competition so that the closure of access to essential facility has a impact of lessen in the competition. Therefore, the condition required parameters, concept and the exclusion limits of competition law implementation related monopoly of essential facility."

"Naskah ringkas ini membahas mengenai konsepsi Essential Facility Doctrine yang intinya adalah pelaku usaha monopoli yang mengendalikan suatu fasilitas tertentu yang amat penting dalam industri besangkutan memiliki kewajiban untuk memperbolehkan pesaingnya untuk menggunakan fasilitas tersebut. Essential Facility Doctrine ini lahir dan berkembang dari putusan perkara-perkara Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat. Dalam pembahasan skripsi ini konsep Essential Facility Doctrine akan dikaitkan dengan industri jaringan gas alam dalam pipa di Indonesia. Dimana dalam industri tersebut pipa untuk menyalurkan gas merupakan fasilitas yang penting dan di Indonesia sendiri PT Perusahaan Gas Negara PT PGN memiliki lebih dari 78 jaringan pipa di seluruh Indonesia dan dapat dikategorikan dalam monopoli.

---

The purpose of this thesis is about the conception of Essential Facility Doctrine which means when the monopolist who own of an essential facility is mandated to provide access to that facility with their competitor. Essential Facility Doctrine is developed from competition law jurisprudences in Unites States of America. In this thesis the concept of Essential Facility Doctrine will be related with the natural gas pipeline industry in Indonesia. Where in this industry, the pipeline to distribute gas is an important facility and in Indonesia itself PT Perusahaan Gas Negara PT PGN owns more than 78 of pipelines all over Indonesia and can be categorized in monopoly."