Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Arus desentralisasi memicu terjadinya pemekaran daerah di seluruh wilayah Indonesia. Alasan dan pertimbangan pemekaran ini tidak hanya dari sisi politis seperti; keinginan mendapatkan jabatan pemerintahan di DOB baru, atau alasan administratif seperti; upaya mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya, ada juga pemekaran daerah yang dilandasi oleh semangat kolektivitas etnis. Salah satunya adalah Kabupaten Pakpak Bharat yang terbentuk pada tahun 2003. Pemekaran itu menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat daerah dengan etnis yang homogen (etnis Pakpak), meskipun harus melepaskan sebagian besar tanah ulayatnya kepada kabupaten induk yang telah didominasi oleh etnis lain. Penelitian menggunakan teori etnis (Kanchan Chandra), politik etnis (Kellas, McCarthy, Fearon, dan Caselli & Coleman), dan koalisi vertikal (Kimura) dalam menganalisis dan memahami fenomena pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pakpak Bharat yang bermotivasi etnis. Tesis ini berusaha memahami bagaimana tahapan politik yang dilalui oleh aktor-aktor dalam pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat dan bagaimana eksistensi aktor-aktor tersebut setelah terwujudnya pemekaran. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara baik dengan aktor politik yang terlibat, juga dengan akademisi yang pernah meneliti kajian terkait. Studi literatur mengenai Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi dari skripsi, tesis dan disertasi juga digunakan untuk memperkaya data dan informasi. Laporan-laporan mengenai daerah pemekaran didominasi oleh kegagalan DOB dalam mencapai target-target desentralisasi politik dan ekonominya. Banyak terjadi pembajakan oleh elit (elit capture) pada daerah otonom baru, elit lokal terutama dalam birokrasi dan parlemen menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri. Pakpak Bharat termasuk dalam kabupaten hasil pemekaran yang dianggap belum berhasil mensejahterakan rakyatnya. Namun berbeda dengan daerah lain, tujuan awal dan motivasi homogenitas etnis dalam memekarkan daerahnya membuat persoalan kesejahteraan dan infrastruktur menjadi kurang berarti di Pakpak Bharat. Elit lokal yang terlibat sejak awal rencana pendirian Pakpak Bharat pun tidak ada yang menjadi pejabat di kabupaten baru tersebut, mereka bekerja karena semangat kolektivitas etnis. Implikasi teoritis yang didapat adalah, bahwa etnis adalah suatu identitas yang dapat dikonstruksikan sesuai dengan situasi dan kepentingan tertentu. Dalam kasus DOB Kabupaten Pakpak Bharat, etnis Pakpak merekonstruksi ulang identitas etnis mereka yang sebelumnya telah memudar karena banyak orang Pakpak berpindah identitas menjadi orang Toba. Dalam hal koalisi vertikal, koalisi politik dalam pembentukan DOB, identitas etnis Pakpak adalah perekat antar level administrasi setiap aktornya. Namun koalisi ini hanya eksis sampai pada terwujudnya DOB, setelah itu koalisi vertikal ini bubar dengan sendirinya seperti terbentuk juga dengan sendirinya. ......The decentralization streaming caused massive territorial proliferation in entire of Indonesia. Apparently the reason and consideration in the discourse of the proliferation is not only from the political side like; the desire of getting the position at the new government, or administrative reasons such as; the efforts to get the government closer to the citizens, there is also a proliferation based on ethnic collectivity. One of them is formed in Pakpak Bharat Regency in 2003. The proliferation made the Pakpak Bharat District an area with a homogeneous ethnic (ethnic Pakpak), although they have to detach a large extent of their traditional land to the main region that has been dominated by another ethnic group. This study using the theory of ethnicity (Kanchan Chandra), political ethnic (Kellas, McCarthy, Fearon, and Caselli & Coleman), and vertically coalition (Kimura) in analyzing and understanding the phenomenon of establishment of New Autonomous Region of Pakpak Bharat which is has an ethnic motivation. This thesis seeks to understand how the political stages traversed by actors in the establishment of Pakpak Bharat and how the existence of the actors after the realization of the proliferation. This research is a case study with a qualitative approach; data collection was done with interviews both with political actors who involved, as well as with academics who once examined the related studies. To enrich the data and information, the author also uses the study of literature concerning Pakpak Bharat and Dairi District. Reports about proliferation dominated by the failure of the new autonomous region in achieving targets of political and economic decentralization. There are elite captures in the new autonomous region, the local elite, especially in the bureaucracy and parliament abusing their power to enrich themselves. Pakpak Bharat Regency is also included in the results of the extraction are deemed to have not managed to prosper his people. But in contrast to other areas, the original purpose and motivation of its homogeneity in ethnic regions, making the extract issues of welfare, infrastructure and others became less meaningful in Pakpak Bharat. The theoretical implication is, that is an ethnic identity can be constructed in accordance with the situation and particular interests. In the case of Pakpak Bharat Regency, Pakpak ethnic reconstruct their ethnic identity which had been fading because many people of Pakpak switch their identities became Tobanese. In terms of vertical coalition, coalition politics in the establishment of new autonomous region, ethnic identity of Pakpak is adhesive between each level of administration actors. However this coalition existed only until the attainment of new autonomous region, after that this vertical coalition broke up on its own as it is formed also by itself

Abstrak :
Pemilu 2009 merupakan momentum kebangkitan warga Tionghoa Bangka Belitung, dan Indonesia Umumnya untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Fenomena ini ditunjukkan dengan terpilihnya 4 (empat) politisi Etnis Tionghoa Dapil Bangka Belitung sebagai anggota DPR dan DPD RI. Mereka adalah Rudianto Tjen, Basuki Tjahja Purnama, Telli Gozeli dan Bahar Buasan. Keterpilihan mereka memperkaya wacana politik pemilihan umum yang lebih mengedepankan politik primordialis, sosiologis dan tradisional menjadi pilihan rasional. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi dari Samuel Huntington, Robert Dahl, Karl jaspers dan Afan Gaffar, teori etnis dan politik etnis dari Erikson, Max Weber dan Martin N. Marger, teori sistem pemilu dari Arend Lijphart dan Ramlan Surbakti, teori rational choice dari Guido Pincione dan Fernando R Teson, dan teori jejaring sosial ekonomi dari Wolf dan Granovetter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data administratif KPUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dari Kementrian Dalam Negeri. Penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam dengan enam narasumber kompeten, yakni Bapak DR. Yusron Ihza, Bapak Telli Gozelli, S.E., Anggota DPD RI Periode 2009 – 2014, Bapak Ir. Bahar Buasan, Anggota DPD RI Periode 2009 – 2014, Bapak Ayie Gardiansyah, Ketua PSMTI Kabupaten Belitung, Bapak Muhammad Munzir, Ketua Tim Pemenangan Telli Gozeli, Bapak Wahyu Effendy, S.E., Tokoh Pemuda Tionghoa Asal Bangka Belitung dan Bapak Johan Wijaya, Tokoh Muda Tionghoa Temuan di lapangan menunjukkan keterpilihan politisi Tionghoa Bangka Belitung berlangsung secara demokratis. Dalam konteks ini, politik etnis di tingkat lokal ditunjukkan dengan terpilihnya empat politisi Tionghoa Bangka Belitung sebagai anggota DPR dan DPD RI periode 2009-2014 meski etnis Melayu dan Islam dominan. Keterpilihan mereka karena adanya penguatan dari basis sosial politik dan ditunjang oleh basis sosial ekonomi karena latar belakang mereka adalah pengusaha. Implikasi teoritis menunjukkan adanya kesamaan hak (equal rights) untuk berpartisipasi di politik secara aktif, demokratis dan rasional sebagaimana pendapat Karl Jaspers, Guido Pincione dan Fernando R Teson. Sementara konstelasi politik etnis cenderung semakin menguat sebagai bentuk dari persamaan perjuangan dan harapan Etnis Tionghoa akan terakomodasinya hak-hak politik mereka. ......2009 Election is the momentum of the rise of Chinese citizens in Bangka Belitung, and in Indonesia generally, to actively participate in politics. This phenomenon is shown by the electability of 4 (four) Chinese Ethnic politicians in Bangka Belitung voting region as the members of Indonesian Republic Parliament and Regional Parliament. They are Rudianto Tjen, Basuki Tjahja Purnama, Telli Gozeli and Bahar Buasan. Their electability enriches political discourse on general election which emphasizes primordiality, sociological and traditional politics to turn into rational choice. As theoretical basis, this study used democracy theory by Samuel Huntington, Robert Dahl, Karl Jaspers and Afan Gaffar, ethnic theory and ethnic politics by Erikson, Max Weber and Martin N. Marger, election system theory by Arend Lijphart and Ramlan Surbakti, rational choice theory by Guido Pincione and Fernando R Teson and economic social networks theory by Wolf and Granovetter. The study used qualitative method, while the data analysis technique used descriptive analysis. The data collecting technique was done by collecting administrative data from Regional Election Commission (KPUD) of Bangka Belitung Island Province and Central Bureau of Statistics (BPS) of Bangka Belitung Island Province as well as Domestic Affair Ministry. The study also conducted in-depth interviews with seven competent informants, they are; Dr. Yusron Ihza, Bangka Belitung people’s Figure, Telli Gozelli, SE, an Indonesian Republic Parliament and Regional Parliament member in the Period of 2009 - 2014, Ir. Bahar Buasan, an Indonesian Regional Parliament member in the Period of 2009 - 2014, Ayie Gardiansyah, the Chief of PSMTI in Belitung Regency, Muhammad Munzir, the campaign team leader of Telli Gozeli, Mr.Wahyu Effendy, SE, a Chinese Youth Leader originated from Bangka Belitung Island and Mr. Johan Wijaya, a Chinese Young Figure. The finding on the field shows that the electability of the Chinese politicians happened democratically. In this context, ethnic politics at local level is indicated by the elected four Bangka Belitung Chinese politicians as the members of Indonesian Republic Parliament and Regional Parliament in the period of 2009-2014, despite the dominant Malays and Moslem ethnics. Their electability is due to the social political basic strengthening and it is supported by socio-economic basic because their backgrounds are businessmen. Theoretical implication indicates that there are equal rights to participate in politics actively, democratically and rationally as stated by Karl Jaspers, Guido Pincione and Fernando R Teson. In the meantime, ethnic political constellation tends to be stronger as a form of Chinese Ethnic struggle for equation and their hope on the accommodation of their political rights.