Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis keuangan Asia pada tabun 1997 merupakan satan satu pintu gerbang maraknya aktivitas merger dan akuisisi di industri perbankan yang dilakukan perusabaan asing, Hai ini tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti Letter of Intent (Loi) antara pemerintah dengan IMF serta adanya liberalisasi peraturan mengenai batas kepemilikan asing di industri perbankan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah meneliti berbagai motivasi yang mendasari perusabaan asing atas aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan, daya tarik indonesia khususnya lndustri perbankan bagi pernsahaan asing, dan situasi perbankan nasional saat ini sebagai implikasi gencarnya tren aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan asing beserta fokus penyaluran kredit perbankan pasca krisis Asia tahun 1997. Penelitian mengenai merger dan akuisisi pada umumnya hanya seputar kinerja perusahaan. Yang berbeda dari penelitian ini adalah, secara spesifik meneliti berbagai bal dibalik gencarnya dominasi asing di industri perbankan saat ini beserta implikasinya terhadap situasi perbankan nasional. Untuk menjawab dari pennasalahan penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data selama periode tahun 1997 hingga tahun 2008. Data yang diperoleh berupa data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari perusahaan asing yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi di Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode ex post facto dimana selanjutnya akan dilakukan proses pengidentifikasian dan pendalaman guna memperoleh gambaran yang komprehensif untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi perusahaan asing melakukan aktivitas merger dan akuisisi, yaitu : menciptakan skala ekonomi) memperluas pasar, dan memperoleh market power. Selain itu terdapat lima faktor yang menjadi daya tarik Indonesia khususnya sektor perbankan bagi perusahaan asing, yaitu : perekonomian Indonesia, populasi Indonesia, perbaikan iklim investasi di Indonesia, kinerja perbankan dan deregulasi. Dan untuk situasi perbankan saat ini dimana 42,78 % pangsa pasar industri perbankan dikuasai oleh asingserta terjdinya perubahan fokus penyaluran kredit pasca krisis Asia tahun 1997 yaitu adanya tren peningkatan pada kredit konsumsi.

---

Asian financial crisis in 1997 is one of the gates merger and acquisition activity in the banking industry by foreign company. It can be of various factors, such as the Letter of Intent (Lol) between the government and the IMF and the liberalization of rules on foreign ownership limits in the banking industry.

The general objectives of this research is to examine the underlying motivations of foreign companies on mergers and acquisitions activity is carried out, particularly Indonesia attractiveness of the banking industry to foreign companies, the situation of national banking as the implications of current trends amid merger and acquisition activity undertaken with foreign companies, and the focus of banking loans in the postff1997 Asian crisis.

Research on mergers and acquisitions in general, only about the company's performance. Different from this study is. specifically examining various things behind the onslaught of foreign domination in the current banking industry and its implications for the national banking situation.

To answer the problems of this research, data collection is performed during the period 1997 to year 2008. Data obtained in the form of primary and secondary data. Primary data obtained from foreign companies doing mergers and acquisitions activity in Indonesia, while the secondary data obtained from existing publications.

This study used ex post factor method, which will then be carried out and deepening the process of identification in order to obtain a comprehensive picture to answer the purpose of this research.

The findings show that there are three factors behind foreign companies doing mergers and acquisitions activity, namely: to create economies of scale, expand markets and gain market power. In addition there are five factors are the main attraction, especially Indonesian's banking sector to foreign companies, namely: the economy of Indonesia, the performance of banks, and deregulation. And for the current banking situation in which 42.78% industry market share controlled by foreign banks and the credit focus changes after the 1997 Asian crisis is a trend increase in consumption credit."

"Pada dasarnya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Evaluasi (review) terhadap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat. Saat ini evaluasi peraturan perundang-undangan belum dinilai penting sebagai bagian dari suatu upaya penataan peraturan perundang-undangan dan juga siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan baru diaturnya pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan suatu peluang baru dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, yakni: bagaimanakah fungsi dan kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan (ex post review) dan bagaimana membangun mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan dan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapatkan kesimpulan bahwa fungsi evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik dan dampak dari diberlakukannya. Evaluasi peraturan perundang-undangan saat ini baru sebatas tindakan responsif tertentu dan juga masih bersifat parsial dan sektoral dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi. Evaluasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan dalam kerangka penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara holistik. Kemudian dalam membangun mekanime evaluasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, hal penting untuk diperhatikan adalah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan, mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tidak memberikan pedoman detail mengenai hal ini.

---

Basically, a statutory regulation is formed because it is needed and useful to regulate the life of society, nation and state. Evaluation (review) of laws and regulations has an important function to determine whether these laws and regulations can be implemented and are useful. Currently the evaluation of statutory regulations has not been considered important as part of an effort to organize statutory regulations and also the cycle of forming laws and regulations. With the new regulation of monitoring and review of laws in Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 is a new opportunity in realizing good laws and regulations. There are problems that need to be answered further, namely: what is the function of evaluating statutory regulations (ex post review) and how to build an evaluation of statutory regulations in the framework of structuring statutory regulations and also in the formation of statutory regulations? By using the normative juridical research method, it can be concluded that the function of evaluating statutory regulations is important to determine whether a statutory regulation is in accordance with the principles of good statutory regulations and the impact of its enforcement. Evaluation of current laws and regulations is only limited to certain responsive measures and is still partial and sectoral in support of economic sector activities. Evaluation of statutory regulations needs to be carried out within the framework of statutory regulation that is carried out holistically. Then in building a evaluating mechanism for making legislation, the main concern is to further regulate the evaluation of statutory regulations, this is due to Law No. 15 of 2019 does not further regulate these stages.

"

"Karakteristik pasar digital, seperti network effects, extreme return to scale, dan dominasi penguasaan data menjadikan struktur dan cara kerjanya berbeda dengan pasar konvensional. Perbedaan karakteristik ini berdampak pada cara pelaku usaha bertindak. Salah satu pelaku usaha di pasar digital adalah digital gatekeeper, yaitu penghubung esensial antar dua kelompok pengguna yang sebelumnya tidak terhubung, serta memiliki informasi penting yang dibutuhkan satu sama lain. Struktur pasar yang berbeda dan eksisnya digital gatekeeper, menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum persaingan usaha konvensional di Indonesia. Penelitian ini berusaha menjawab 3 (tiga) rumusan masalah: 1) pengaruh digital gatekeeper terhadap persaingan usaha di pasar digital; 2) latar belakang dan tujuan Digital Markets Act (DMA) di Uni Eropa; 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menghadapi praktik persaingan usaha oleh digital gatekeeper. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan studi komparatif antara Indonesia dengan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan network exchange theory, struktur dan karakteristik pasar digital mengakselerasi digital gatekeeper untuk melakukan tindakan persaingan usaha yang tidak sehat. Berkaca pada Uni Eropa, tantangan tersebut berusaha dijawab melalui DMA, yakni regulasi pendekatan ex-ante yang mengatur digital gatekeeper dengan serangkaian kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined obligations). Melalui predetermined obligations, tindakan digital gatekeeper diatur secara preventif agar tidak melahirkan kondisi persaingan usaha tidak sehat. Penelitian menemukan bahwa Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 dengan pendekatan ex-post belum berfokus pada tindakan pencegahan untuk mengantisipasi dinamika pasar digital. Padahal dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024, Majelis Komisi secara implisit mengakui eksistensi Terlapor sebagai penghubung esensial (gatekeeper) yang melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka peraturan dengan pendekatan exante yang berfungsi sebagai pelengkap hukum persaingan usaha konvensional yang bersifat ex-post, guna menjamin ekosistem digital yang adil dan kompetitif di Indonesia.

---

The characteristics of the digital market, such as network effects, extreme returns to scale, and data dominance, make its structure and functioning different from conventional markets. These differences in characteristics have an impact on how businesses operate. One type of business in the digital market is the digital gatekeeper, which is an essential link between two previously unconnected groups of users and possesses important information that each group needs. The distinct market structure and the existence of digital gatekeepers present new challenges for Indonesia's conventional competition law system. This study aims to address three research questions: 1) the impact of digital gatekeepers on competition in the digital market; 2) the background and objectives of the Digital Markets Act (DMA) in the European Union; 3) Law No. 5 of 1999 in addressing competition practices by digital gatekeepers. This study employs a doctrinal research method with a comparative approach between Indonesia and the European Union. The results of the study indicate that, based on network exchange theory, the structure and characteristics of the digital market accelerate digital gatekeepers to engage in unfair business competition practices. Drawing on the European Union, these challenges are addressed through the DMA, which is an ex-ante regulatory approach that regulates digital gatekeepers through a series of predetermined obligations. Through predetermined obligations, the actions of digital gatekeepers are regulated preventively to avoid creating conditions of unfair competition. The study found that Law No. 5 of 1999, with its ex-post approach, has not focused on preventive measures to anticipate the dynamics of the digital market. However, in KPPU Decision No. 03/KPPU-I/2024, the Commission implicitly acknowledged the existence of the Respondent as an essential intermediary (gatekeeper) engaging in the abuse of dominant position. Therefore, a regulatory framework with an ex-ante approach is needed to complement conventional ex-post competition law, ensuring a fair and competitive digital ecosystem in Indonesia. "