Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu salah satu hal yang dinilai dalam Quality assurance adalah tingkat kepatuhan petugas. Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA merupakan penilaian terhadap kinerja petugas. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah proyek penerapan QA. Dan Laporan Puskesmas uji coba tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan masih rendah yaitu 56,0 %. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan petugas standar pemeriksaan ISPA di Puskesmas Kota Bandar Lampung tahun 2002. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampel total populasi sebanyak 102 petugas pemeriksa di Balai Pengobatan. Pengumpulan data untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, petugas diminta mengisi kuesioner, sedangkan untuk memperoleh tingkat kepatuhan petugas dengan mengamati petugas selama memeriksa pasien ISPA dengan menggunakan daftar tilik. Hasil penelitian memperlihatkan dari 102 petugas pemeriksa pasien di BP yang diteliti maka hanya 30,4 % petugas yang patuh, pendidikan berlatar belakang medis 28,4 %, yang memiliki beban kerja ringan hanya 19,6 %, kepala Puskesmas yang mempunyai kepemimpinan kondusif hanya 59,8 %, pengetahuan tentang program ISPA 55,9 % pengetahuan baik, 62,7 % petugas mempunyai motivasi baik, 40,2 % pernah mengikuti pelatihan, 40,2 % petugas mengatakan pernah memperoleh pembinaan dan sarana minimal pemeriksaan dipuskesmas yang lengkap 27,5 %. Dari 8 variabel yang diuji stastististik dengan kai kuadrat diperoleh hubungan yang bermakna antara kepatuhan dengan kepemimpinan, pengetahuan petugas, motivasi, pelatihan, pembinaan dan sarana minimal dengan nilai P < 0,05. Sedangkan untuk analisis multivariat dengan regresi logistik ganda hanya tiga variabel yang secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan yaitu kepemimpinan, pelatihan dan sarana minimal, dengan nilai P<0,05. Kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan dengan OR 19,8361 kali. Untuk uji interaksi antara ketiga variabel dipemleh hasil yaitu tidak ada hubungan interaksi antara ketiga variabel tersebut. Kesimpulan secara umum kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA di Puskesmas Seluruh Kota Bandar Lampung masih rendah, disarankan kepada Depkes untuk menyederhanakan daftar tilik agar dalam penerapan dilapangan lebih operasional. Kepada Dinas Kesehatan hendaknya dalam penempatan kepala puskesmas harus benar-benar kepala puskesmas mempunyai visi untuk kemajuan puskesmas dan dalam melakukan pembinaan kepada puskesmas secara rutin dan terstruktur dan untuk semua petugas harus membudayakan budaya mutu dalam setiap kegiatannya.

---

In order to improve the quality of health service the one that should be examined in quality assurance is the level of the health worker compliance. The level of health worker compliance to the examining standard of ARI patient is assessment to health worker?s performance. Lampung City is one of the rural projects in implementing the QA. Based on the report of Health Center model to the standard of examining is still low, that was 56,0%. The objective of this study is to obtain the information on the factors that related with the level compliance of the health worker, who giving the examining standard of ARI patient at the Health Center of Bandar Lampung in 2002. This study design used cross-sectional, with qualitative and quantitative approaches. The number of sample and population was 102 examiner workers at the Health Center. The data were collected to obtain the description of factor that related with the compliance, the worker asked to fill-out the questionnaire, while to obtain the level of worker compliance by observation to the worker during the examining of ARI patient, the observation used checklist. The result of this study shows that out of 102 patients who examining by the workers at the Health Center which studied, it was only 30,4% whose compliance. Their education background in medical was 28.4%. The ones who having light work loading are 19,6%. Head of the Health Center who's having conducive leadership only 59.8%, the knowledge on ARI program was good 55,9%. The workers who having good motivation was 62,7%, 40,2% ever followed the training, 40,2% workers said that they ever obtained the development and minimal utility of full examining at the Health Center was 27,5%. Four variables, that are education, staffs knowledge, the facility of examining, leadership, work load, supervision, training, and motivation statistically significant associated with compliance, and minimum equipment with p<0,05. While for multivariate analysis by double logistic regression, only three variables that significantly having relationship to compliance, i.e. leadership, training and minimal utility, with p<0,05. The leadership was variable those the most dominant with OR 19,8361 times. For interaction test among the three variables, it obtained the result; i.e. there was not any relation among those three variables. The conclusion in general, the health worker compliance to the examining standard of ARI patient at the Health Center throughout Bandar Lampung City was still low, It is suggested to the MOH to make simple the examining list in order the implementation at the field more professional. To Local Health Office, when he placed the head of Health Center should be the real of head of Health Center who's having vision to the development of the Health Center and in doing the development to Health Center routinely and structurally. For entire of the health workers should be socialized the quality in each activity.

Abstrak :
Di Indonesia kebanyakan pasien kanker serviks datang pada stadium lanjut (62%) yang merupakan 66% dari penyebab kematian ginekologik. Pemeriksaan Pap Smear merupakan salah satu cara untuk mendeteksi secara dini kanker serviks sehingga penanganan kanker serviks dapat dilakukan sebelum menyebar ke luar rahim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terlambat memeriksakan diri di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Penelitian ini memadukan metoda kuantitatif dan kualitatif. Data primer diambil dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan membaca catatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berhubungan seeara statistik dengan keterlambatan pasien kanker serviks memeriksakan diri adalah pengetahuan, sikap, ketersediaan pelayanan Pap Smear dan dorongan suami. Biaya dan dorongan petugas kesehatan tidak berhubungan secara statistik tetapi penting khususnya penghasilan untuk membayar biaya pemeriksaan. Ketersediaan pelayanan Pap smear merupakan variabel yang dominan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan wawancara mendalam dapat disimpulkan bahwa memang tidak tersedianya pelayanan Pap Smear disamping kurangnya pengetahuan yang menjadi penyebab informan terlambat memeriksakan diri dengan alasan tidak ada satupun petugas kesehatan atau orang lain yang menyampaikan informasi mengenai Pap Smear dan kanker serviks. Mempertimbangkan hasil penelitian maka disarankan kepada semua pihak yang terkait untuk meningkatkan upaya penanganan kanker serviks melalui KIE secara terkoordinir lintas sektoral kepada masyarakat umumnya, terutama kepada wanita masa reproduksi dan lansia agar memperhatikan pelayanan deteksi dini (Pap Smear).

---

An Analysis on the Delay of Cervix Cancer Patient in Examining Their selves in The National Hospital of Dr. Cipto Mangunkusumo, JakartaIn Indonesia most of the cervix cancer patients come to see doctors after advanced stadium (62 %) which 66 % ended with gynecological death. The smear test is a method to detect the cervix cancer earlier before spreading outside the uterus. The purpose of this research is to identify factors related to the delay of the health examination in The National Hospital of Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. This research combines quantitative and qualitative methods by using questionnaire, in-depth interview and examine medical records to supplement the primary data. The research result indicates variables related statistically with the cancer patient delay are; knowledge, attitudes, the availability of the Pap smears service, and the husband's support. Financial problem and encouragement from the health providers are not related statistically but it is important especially the income. The availability of Pap smear service plays as a dominant variable in affecting the dependent variable. Based on depth interview it is concluded that the unavailability of Pap smear services despite the lack of knowledge has caused the informant did not use the early detection service (Pap smear) with reason there was no health provider or other people gave information about the Pap smear and cervix cancer. Considering the research result, it is suggested that all related parties improve the handling of the cervix cancer through Communication, Information and Education (KIE), which is coordinated through cross sector way to the public, especially KIE should be focused on women during their reproductive term and the elder women so that they will pay more attention to early detection service (Pap smear).

Abstrak :
Notaris merupakan suatu profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, Atas kewenangan tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab yang melekat dan apabila tanggung jawab tersebut dilanggar menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan Kawaluyaan Kebon Jati yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Kawaluyaan yang diketahuinya Yayasan Kawaluyaan tersebut tidak melakukan penyesuaian sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yayasan, tanpa mengkroscek kebenaran tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisa kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) tanggal 17 Desember 2014 nomor 05/B/Mj.PPN/XII/2014 untuk mengetahui pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris. Kesimpulan yang di dapat adalah tanggung jawab Notaris tidak terbatas dalam menjalankan jabatannya saja, akan tetapi tanggung jawab Notaris juga dilihat dari perilaku diluar jabatannya tersebut yaitu kode etik Notaris. ......Notary is an authorized authority who has the rights to produce notarial deed. notary has the right to formulate parties rights and transform them into a authentic deed, therefore the rights of notary bear the responsibility which have to abide law within the notarial deed. Issue which has been revealed from the writer is regarding to the Article of Associaton of Yayasan Kebon Jati in accordance with Yayasan Law Act without checking the related regulation. This thesis was written with yuridis normatif method which analyzed case of MPP yurisprudence dated 17th of December year 2014, case number 05/B/j.PPN/XXI/2014 which consist the obedience of borne to notary. the conclusion is that the notary not only responsible to his/her responsibility to bhe notary position however it is also to his/her code of conduct based the notary codes of ethic.

Abstrak :
Seorang Notaris di Kalimantan Tengah, yang bernama Agustri Paruna, S.H. ditangkap dan ditahan atas dugaan memalsukan Akta Notaris. Ia dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP karena menempatkan suatu keterangan palsu ke dalam akta autentik. Atas tindakannya tersebut Ia dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk. Setelah insiden tersebut oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam putusannya Nomor 18/B/MPPN/XII/2017 tersebut, Agustri Paruna diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Adanya tenggang waktu antara dikeluarkannya putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan dikeluarkannya putusan Surat Keterangan Pemberhentian dengan Tidak Hormat oleh Menteri menjadi celah bagi Notaris untuk tetap berpraktik. Hal ini menjadi dilema bagaimana menentukan sejak kapan Notaris tersebut tidak berwenang dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris setelah Ia mendapat usulan pemberhentian dengan tidak hormat. Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN") dan peraturan lainnya hanya mengatur mengenai kewenangan Notaris yang dikenai ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap saja (Pasal 13 UUJN). Adanya kekosongan hukum tersebut menjadi pertanyaan bagaimana menentukan kewenangan Notaris yang dikenai sistem sanksi jabatan selain ketentuan dalam Pasal 13 UUJN tersebut. Oleh karena kekosongan hukum tersebut, dikhawatirkan Notaris tersebut masih membuat akta dan karenanya akan menjadi pertanyaan mengenai sifat akta yang dibuat oleh Notaris dalam ketidakwenangannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui pengaturan mengenai kewenangan Notaris dan implikasi hukum terhadap akta Notaris yang dibuat dalam ketidakwenangan Notaris.

---

A Notary in Central Kalimantan, named Agustri Paruna, S.H. arrested and detained on suspicion of falsifying the Notarial Deed. He was charged with Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code for placing a false statement on an authentic deed. For his actions, he was sentenced to 3 (three) months in prison as stated in the Decision of the Palangka Raya District Court Number 69 / Pid.B / 2016 / PN Plk. After the incident, according to the Notary Center Examining Board on its decision Number 18 / B / MPPN / XII / 2017, Agustri Paruna was proposed to be dishonorably dismissed. The existance of spare time between the issued verdict from the Notary Central Examining Board and the issued Decision Letter of Dismissed Dishonorably by the Minister became a gap for the Notary to continue practicing. This become a dilemma on how to determine when the Notary is no longer authorized in his position as a Notary after he has received a proposal for dismissal dishonorably. On the other hand, the regulation in the Notary Position Law (hereinafter referred to as "UUJN") and other regulations only regulate the authority of the Notary who is threatened with more than 5 (five) years in prison and has permanent legal force (Article 13 UUJN). The existence of this legal vacuum becomes a question on how to determine the authority of a Notary who is subject to an office sanctions sytem apart from the regulation in Article 13 of the UUJN. Because of the legal vacuum, it is feared that the Notary is still making a deed and hence will be a question regarding the nature of the deed made by the Notary in his non-authority state. Based on the case, we can find out the regulations regarding the authority of the Notary and the legal implications of the Notary deed made in the Notary`s non-authority state.