Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus merupakan dalil pembelaan debitur yang didalilkan wanprestasi oleh kreditur dengan dasar kreditur juga dianggap telah lalai menjalankan kewajibannya. Skripsi ini membahas dan menjelaskan bagaimana sejarah hukum dari dalil tersebut dan perbandingan peraturannya antara negara Indonesia dan negara Belanda serta penerapannya saat ini di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil tersebut ditemukan oleh Romawi dan dikembangkan oleh Canonist, serta pada zaman Hukum Perancis dan Hukum Belanda dalil ini sudah diatur didalam aturan yang berlaku saat itu. Dalam penerapannya saat ini, Indonesia masih menerapkan dalil tersebut sebagai suatu dasar hukum berupa yurisprudensi, namun tidak diatur lebih jelas selain diatur di dalam Pasal 1478 KUHPerdata.

---

Exceptio Non Adimpleti Contractus is a defense argument that argued by the debtor who is declared by the creditor that they have breach the contract, assuming that the creditor is also absentminded. This thesis discuss about the legal history of the defense argument, its regulation comparison between Indonesia and Netherland and its current application in Indonesia. This research method is the normative-juridical using secondary data.

The results shows that the argument was discovered by the Romans and developed by the Canonists, in the days of French and Dutch law this argument has been applied in their regulations. In practice today, the argument is still applicable in Indonesia as a legal basis in the form of jurisprudence, but it is only regulated in the Article 1478 of the Civil Code."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pembelaan Debitur yang dituduh wanprestasi dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian, studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan tentang Perjanjian Kredit diatur dalam UU Perbankan dan tak luput juga dari pengaturan KUHPerdata buku 2 tentang Perikatan. Dalam kasus ini Penerima Kredit dituduh melakukan wanprestasi terhadap Kreditur atas kelalaian Debitur yang merasa tidak harus melakukan prestasinya untuk membayar hutangnya kepada si Kreditur, karena Kreditur lebih dulu melakukan Wanprestasi dengan tidak memberikan kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati. Skripsi ini membahas prinsip exception non adimpleti contractus yang merupakan bentuk pembelaan Debitur agar lepas dari kewajibannya memenuhi suatu prestasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the defense alleged debtor defaults to the shape of the normative juridical research, research methods, the study of literature, and using secondary data. Basically the rules of the Credit Agreement stipulated in the Banking Law and also not spared from the setting of the Civil Code book 2 of Engagement. In this case the Receiver Credit default against the accused for negligence Creditor Debtor feel should not be doing his achievements to repay its debts to the creditors, because the creditors first conduct Default by not giving credit in accordance with the credit agreement that has been agreed. This thesis discusses the principle of non adimpleti contractus exception which is a defense of the Borrower in order to escape from its obligation to fulfill a feat."

"Skripsi ini menganalisis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam kasus sengketa kepailitan yang ada. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Prinsip exceptio non adimpleti contractus merupakan prinsip hukum perdata yang berfungsi sebagai pembelaan terhadap klaim wanprestasi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terjadi karena penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, prinsip exceptio non adimpleti contractus sering digunakan dalam sengketa kepailitan sebagai instrumen pembelaan oleh debitor yang menjadi termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penerapan prinsip ini berkaitan langsung dengan eksistensi utang, yang merupakan salah satu syarat PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang menerapkan prinsip exceptio non adimpleti contractus adalah sengketa kepailitan PT Anema Villas & Hotels, dengan nomor kasus: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

---

This thesis analyzes the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus within Indonesian bankruptcy law, specifically in existing bankruptcy dispute cases. This paper is structured using doctrinal legal research methodology. The principle of exceptio non adimpleti contractus is a civil law principle that serves as a defense against a claim of breach of contract, wherein this principle asserts that the breach by the defendant occurred because the claimant first committed a breach of contract. However, in practice, the principle of exceptio non adimpleti contractus is often employed in bankruptcy disputes as a defense instrument by debtors who are respondents to the Bankruptcy Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petition. The application of this principle is directly related to the existence of debt, which is one of the requirements for PKPU as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. One of the bankruptcy disputes in Indonesia where the principle of exceptio non adimpleti contractus was applied is the bankruptcy dispute of PT Anema Villas & Hotels, case number: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam hukum kepailitan. Dengan adanya penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam sengketa pailit maka akan berkaitan dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang yang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang dalam kasusnya terdapat penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ini adalah perkara kepailitan PT Sri Melamin Rejeki, terdiri dari 3 tiga tingkatan putusan, yakni putusan tingkat Pertama dengan nomor : 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst; putusan tingkat Kasasi dengan nomor : 45K/Pdt.Sus/2013; dan putusan tingkat Peninjauan Kembali dengan nomor : 111PK/Pdt.Sus/2013.Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ini mengindikasikan adanya permasalahan terkait dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang tersebut. Permasalahan ini menimbulkan kesulitan dalam menilai apakah syarat pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang tersebut terpenuhi ataukah tidak. Pasalnya, salah satu bukti adanya kesulitan dalam menilai ini dapat dilihat pada sengketa pailit PT Sri Melamin Rejeki yang mana pada tingkat Pertama dinyatakan ditolak permohonan pailitnya, sedangkan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali permohonan pailit tersebut diterima. Dengan demikian, dalam perkara yang terdapat penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus, Majelis Hakim yang memeriksa seharusnya berhati-hati dalam memutus permohonan pailit yang diajukan karena dikhawatirkan pembuktian sederhana atas eksistensi utang tidak dapat terpenuhi.

---

This thesis is a study about the implementation of the Exceptio Non Adimpleti Contractus principle in bankcruptcy law. With the implementation of this principle in a Bankcruptcy Case, will be related with the simple substantiation of the existence of debt which is one of the requirements of bankruptcy declaration contained in Article 2 Paragraph 1 Jo. Article 8 Paragraph 4 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debt. There is application of this principle in bankruptcy dispute of PT Sri Melamin Rejeki ldquo SMR rdquo which consists of three levels of judicial decision, the first level decision, number 64 Bankrupt 2012 Pn.Niaga.Jkt.Pst the decision of Cassation, number 45K Pdt.Sus 2013 and the verdict of the Review Level, number 111PK Pdt.Sus 2013.The writing of this thesis uses normative juridical research method. Implementation of Exceptio Non Adimpleti Contractus principle indicates problems related to the simple substantiation of debt existence. This problem poses a difficulty in assessing whether the simple subtantiation conditions for the existence of such debt are met or not. The evidence of difficulties in assessing this can be seen in the dispute PT ldquo SMR rdquo which at the First level has been denied petition for bankruptcy, while at the level of Cassation and Review, the request for bankruptcy is accepted. Thus, in the case of applying the Exceptio Non Adimpleti Contractus principle, the Panel of Judges examining should be cautious in terminating the petition for bankruptcy because it is feared that the simple subtantiation of debt existence can not be fulfilled."