Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis strategi eksklusivitas yang diterapkan oleh Hermes dalam penjualan tas Birkin serta potensi pelanggarannya terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini berfokus pada dugaan praktik anti-persaingan seperti tying agreement, penyalahgunaan posisi dominan, dan diskriminasi harga. Penelitian ini dipicu oleh gugatan yang berada di Amerika Serikat pada tahun 2024 yang menggugat strategi eksklusivitas Hermes dengan mensyaratkan pembelian produk lain sebelum konsumen dapat membeli tas Birkin. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, skripsi ini mengevaluasi apakah strategi tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Meskipun strategi Hermès menimbulkan kekhawatiran dalam hal keadilan konsumen, temuan menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur pelanggaran hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman hubungan antara strategi merek mewah dengan regulasi persaingan, serta menyajikan perbandingan dengan hukum anti monopoli di Amerika Serikat.

---

This thesis analyzes the exclusivity strategy employed by Hermès in the sale of Birkin bags and its potential violation of Indonesian competition law under Law No. 5 of 1999. The study focuses on alleged anti-competitive practices such as tying agreements, abuse of dominant position, and price discrimination. Triggered by a 2024 lawsuit in the United States, which accuses Hermès of conditioning access to Birkin bags on prior purchases, this research compares Hermès’ practices with Indonesian legal standards. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, the thesis evaluates whether these practices fulfill the legal elements of prohibited conduct in Indonesia. While Hermès’ strategy may raise consumer fairness concerns, the findings suggest it does not fully meet the criteria for legal violation under current Indonesian law. This study contributes to understanding how luxury brand strategies interact with competition regulations and offers a comparative insight with U.S. antitrust law."

"As data exclusivity has first been incorporated into the North American free trade agreement in 1993, the government of Canada has endeavored to implement its international obligations by introducing the data exclusivity regime into section C.08.004.1 of food and drug regulations with a view to encourage the pharmaceutical innovation and investment...."

"Skripsi ini menganalisa konflik antara hukum internasional dengan hukum internal dengan Konvensi Wina 1969. Isu yang diteliti dalam Skripsi ini adalah konflik yang dibahas dalam Kasus ECJ C-344/04 antara Konvensi Montreal 1999 dengan Regulation (EC) No. 261/2004 mengenai tanggung jawab pengangkut dalam hal keterlambatan angkutan udara. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 diaplikasikan dalam hal ini karena Pasal ini mengatur mengenai konflik antara hukum internasional dengan hukum internal. Regulation (EC), mempertimbangkan karakteristik-karakteristiknya dan apabila dilihat dengan kacamata Global Governance, lebih cocok disamakan dengan hukum internal dibandingkan dengan hukum internasional. Konvensi Montreal 1999 telah menyatakan secara eksplisit bahwa dasar hukum untuk gugatan ganti kerugian atas keterlambatan angkutan udara adalah bersifat eksklusif, yang berarti dasar hukum untuk gugatan ganti kerugian hanya boleh berdasarkan Konvensi ini saja dan bukan instrumen hukum lain. Eksklusifitas inilah yang dilanggar oleh EU dengan membuat Regulation (EC) No. 261/2004. Kedua instrumen hukum ini mengatur hal yang sama yaitu tanggung jawab pengangkut dalam hal keterlambatan angkutan udara. Dengan demikian, ada konflik antara Konvensi Montreal 1999 dengan Regulation (EC) No. 261/2004.

---

This research analyzes conflict between international law and internal law using 1969 Vienna Convention. The issue highlighted in this research is the conflict between 1999 Montreal Convention and Regulation (EC) No. 261/2004 regarding air carrier`s liability in case of delay as decided by the ECJ in the Case C-344/04. Article 27 of 1969 Vienna Convention is applied since this Article regulates the conflict between international law and internal law. Regulation (EC), considering its characteristics and when it is viewed using Global Governance approach, is more appropriately determined as internal law rather than international law. 1999 Montreal Convention has explicitly stated that basis of claims for any damages arising out of delay is exclusive, meaning that this Convention is the only basis of claims for any damages arising out of delay and not any other legal instrument. This exclusivity has been breached by EU by making Regulation (EC) No. 261/2004. Both of these legal instruments are relating to the same matter, which is air carrier`s liability in case of delay. Therefore, there is a conflict between 1999 Montreal Convention and Regulation (EC) No. 261/2004."

"Tesis ini merupakan penelisikan teoritis mengenai pluralitas masyarakat semasa ini, dalam kerangka pemikiran teori kritis Axel Honneth. Berangkat dari faktisitas sosio-politik, yang ditandai dengan intensitas keragaman nilai, ideologi, gaya hidup, terjadi pula penajaman perbedaan identitas entah itu bersifat etno-kultural maupun etno-religius. Akibatnya, di satu sisi, kita menemukan dalam masyarakat adanya gejala eksklusivitas mayoritas terhadap minoritas, atau antaretnis dan antaragama akibat gesekan-gesekan sosial, dan di sisi lain, ada upaya untuk mengatasi problem semacam itu dengan mendorong inklusivitas sosial dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori pengakuan Axel Honneth, yang dipahaminya sebagai sarana realisasi-diri individu, tesis ini menyatakan bahwa melalui pengakuan intersubjektif, terbuka kemungkinan masyarakat semasa menemukan jalan dialog bagi kebertemuan yang secara legal-normatif menjamin hidup bersama secara berdamai dan berkeadilan. Sehubung itu, dalam tesis ini, pengakuan intersubjektif disebut sebagai prinsip pro-eksistensi masyarakat plural.

---

This thesis is a theoretical scrutinize of the plurality of contemporary society, in the framework of critical theory of Axel Honneth. Departing from socio-political facticity, which is characterized by the intensity of the diversity of values, ideology, lifestyles, there is also sharpening difference whether it is the identity of ethno-cultural as well as ethno-religious. What emerges is, on the one hand, we find in society the symptoms of exclusivity between different societies, majority against minority, or interethnic and interreligious due to social friction, and on the other, there is an attempt to overcome such problems by encouraging social inclusiveness in agonistic society. By using the theory of Axel Honneth of intersubjective recognition, which is understood as a means of individual selfrealization, this theses states that through intersubjective recognition, opens the condition of finding the path of dialogue during the society for meeting between different socially community, which legally guarantees coexist peacefully and equitably. In this way, I call intersubjective recognition as the principle of proexistence in a plural society."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keragaman konten, eksklusivitas konten, dan keterjangkauan harga mempengaruhi persepsi nilai pengguna, serta bagaimana persepsi nilai tersebut memengaruhi niat untuk melanjutkan langganan pada platform streaming digital di Indonesia. Dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis PLS-SEM, data dikumpulkan dari 203 responden berusia 18–50 tahun yang berdomisili di Jakarta dan menggunakan layanan streaming berlangganan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai, dan persepsi nilai berpengaruh langsung terhadap niat melanjutkan langganan. Selain itu, persepsi nilai terbukti menjadi mediator penuh dalam hubungan antara variabel konten dan harga terhadap niat untuk melanjutkan langganan. Temuan ini menekankan pentingnya membangun persepsi nilai yang kuat guna meningkatkan retensi pelanggan di tengah persaingan industri digital yang semakin ketat.

---

This study aims to analyze how content variety, content exclusivity, and pricing affordability influence users’ perceived value, and how perceived value subsequently affects the intention to continue subscriptions to digital streaming platforms in Indonesia. Employing a quantitative approach and PLS-SEM analysis, data were collected from 203 respondents aged 18–50 residing in Jakarta who use paid streaming services. The findings reveal that all three independent variables significantly impact perceived value, and perceived value directly influences the intention to continue subscription. Moreover, perceived value fully mediates the relationship between content and pricing variables and subscription continuation intention. These findings underscore the importance of enhancing perceived value to foster customer retention in an increasingly competitive digital entertainment market."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation merupakan potensi penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menghadapi kasus penyalahgunaan posisi dominan melalui praktik eksklusivitas distribusi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik eksklusivitas distribusi digital yang dilakukan oleh Sony PlayStation berpotensi melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia karena melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang berakibat pada terhalangnya konsumen atau pengguna Sony PlayStation dalam memperoleh produk bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya, penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus serupa yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya efisien. Oleh karena itu, perlu pengawasan lebih lanjut terhadap praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation di Indonesia dan peningkatan efisiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus eksklusivitas distribusi digital di Indonesia.

---

This research analyze how Sony PlayStation's practice of digital distribution exclusivity is a potential abuse of dominant position according to business competition law in Indonesia and the role of the Business Competition Supervisory Commission in dealing with cases of abuse of dominant position through digital distribution exclusivity practices in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical by examining various theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are relevant in this research. The results of this research conclude that the digital distribution exclusivity practice carried out by Sony PlayStation has the potential to violate business competition law in Indonesia because it abuses its dominant position by setting trade terms which result in the obstruction of Sony PlayStation consumers or users in obtaining competitive products, both in terms of price and quality. Furthermore, the Business Competition Supervisory Commission's handling of similar cases that occurred in Indonesia has not been completely efficient. Therefore, there is a need for further supervision of digital distribution exclusivity practices by Sony PlayStation in Indonesia and increasing the efficiency of the Business Competition Supervisory Commission in handling cases of digital distribution exclusivity in Indonesia."