Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam memenuhi kebutuhan rakyat di daerah rural, Pemerintah memiliki target di tahun 2018 seluruh ibukota kabupaten/kota sudah terhubung jaringan Broadband. Daerah rural saat ini sulit dijangkau jaringan broadband karena secara ekonomi tidak menguntungkan membangun jaringan disana. Saat ini pemerintah menggunakan link satelit untuk backbone ke daerah rural. Penggunaan link satelit juga terbatas hanya pada layanan 2G. Disamping itu penggunaan link satelit kurang efisien (biaya sewa yang mahal) dengan kapasitas jaringan yang kecil. Penelitian ini menganalisis Pembangunan Backbone Radio link sebagai pengganti penggunaan link Satelit. Untuk mengurangi biaya, ikut dipertimbangkan penggunaan tower-tower eksisting. Dari analisis diketahui bahwa total biaya pembangunan VSAT lebih tinggi dibandingkan dengan Radio Microwave. Hal ini disebabkan oleh komponen Biaya VSAT yaitu biaya sewa transmisi yang mahal. Oleh karena itu penggunaan VSAT dalam jangka panjang akan merugikan bagi penyedia jaringan. Selain itu penggunaan Tower eksisting pada perancangan mampu menghemat Capex sebesar Rp.6.304.000.000,- atau 10.04% dari total Capex. ......In fulfilling the needs of people in rural areas, the Government has a target that the district / city capital will be connected by Broadband network by 2018. Currently, rural areas has a difficulty to connect broadband network, because there is no profit to build a network in that location. The government uses a satellite link to be the backbone into rural areas and is limited only 2G service; However, the link is less efficient (the cost of renting is expensive) with small network capacity. This study analyzes the radio backbone development to subsitute the usage of satellite links, by taken into consideration the usage of existing tower. The result shows that the total cost development VSAT is more expensive than Radio Microwave; because of transmission rent cost is very expensive. So, The usage of VSAT for a long time will make loss to Network provider. Meanwhile, the use of existing Tower on the design can save Capex Rp.6.304.000.000,- or 10.04% of total Capex."

"Industri konstruksi memiliki pengaruh besar dalam menghasilkan limbah meskipun upaya Indonesia untuk mengurangi limbah salah satunya dengan menciptakan Peraturan Menteri PUPR No. 9 tahun 2021, yang memberikan pedoman untuk konstruksi berkelanjutan. Integrasi teknik konstruksi ramping ke dalam industri konstruksi mungkin langkah penting untuk mempersiapkan Konstruksi 4.0 di Indonesia di mana tantangan telah menjadi lebih kompleks melibatkan digitalisasi dan otomatisasi. Penelitian ini difokuskan pada mengevaluasi kemajuan implementasi konstruksi ramping di Industri Konstruksi Indonesia dan hambatan-hambatannya. Untuk memahami kondisi terkini implementasi konstruksi ramping di Indonesia, dilakukan wawancara semi-struktur dengan para profesional konstruksi. Sebagai penilaian terhadap hambatan penerapan konstruksi ramping untuk mencapai Konstruksi 4.0, digunakan kuesioner berpasangan yang akan dihitung menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Melalui wawancara semi-struktur, diketahui bahwa Keputusan Menteri PUPR No. 9 menyediakan dasar yang baik untuk pemahaman dasar tetapi kurangnya panduan bagi perusahaan konstruksi sebagai standar, dengan alat yang paling umum digunakan di antaranya adalah praktik 5S dan operasi standar. Sebagian besar limbah ramping yang disebutkan dalam Keputusan Menteri PUPR No. 9 tahun 2021 telah dihadapi oleh perusahaan konstruksi. Meskipun ada panduan dari Keputusan Menteri PUPR No. 9 tahun 2021, implementasi konstruksi ramping tetap terbatas, hal ini disebabkan oleh hambatan "Manusia" yang dihadapi oleh industri konstruksi seperti kurangnya kepemimpinan dan dukungan manajemen tingkat atas serta pendidikan yang kurang mengenai prinsip-prinsip ramping.......The construction industry has a big influence on contributing to generating waste despite Indonesia’s efforts to reduce waste one of which was creating PUPR Ministerial Decree No. 9 of 2021, providing guidelines for sustainable construction. Integrating lean construction techniques into the construction industry might be a crucial step to take for preparing Construction 4.0 in Indonesia where challenges have become more complex involving digitalisation and automation. This research focuses on evaluating the progress of the implementation of lean construction in the Indonesian Construction Industry and the barriers to implementing it. To understand the existing conditions of lean construction implementation in Indonesia a semi-structured interview with construction professionals is conducted, and as for the assessment of barriers of applying lean construction to achieve Construction 4.0, using a pairwise questionnaire which will be computed using the Analytical Hierarchy Process method. Through conducting a semi-structured interview, it is established that PUPR Ministerial Decree No. 9 provides a good basis for the basic understanding but lacks guidelines for the construction companies to hold as a standard, with the most familiar tools used across the companies are 5S practices and standardised operations. Most of the lean wastes that are mentioned in PUPR Ministerial Decree No. 9 of 2021 have been encountered across construction companies. Despite guidelines that are delivered by PUPR Ministerial Decree no. 9 of 2021, the implementation of lean construction remains limited, this is due to the “Man” barrier faced by the construction industry such as lack of leadership and top management support and inadequate education on lean principles. "

"ABSTRAKKebutuhan listrik saat ini semakin meningkat, namun produksi batubara sebagai pembangkit konvensional semakin menipis. Jadi pemerintah sedang menggalakkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Sebagai contoh adalah PLTS. Pada penelitian ini akan mengembangkan penelitian sebelumnya dengan fokus pada studi hubung singkat pada sistem tenaga listrik Lombok khususnya pada 3 titik yang berbeda yaitu GI 150 kV Kuta, GI 150 kV Paokmotong, dan 150 kV GI Sengkol. Dimana akan dibandingkan antara tanpa PLTS dan menggunakan PLTS. Beberapa skenario dilakukan dengan memvariasikan kapasitas PV, yaitu 5 MWp, 10 MWp, 15 MWp, dan 20 MWp. Pada penelitian ini dilakukan simulasi dengan bantuan ETAP 12.6.0. Hasil studi yang diperoleh untuk analisis hubung singkat tanpa PLTS adalah 2.546 pada 150 kV GI Kuta; 3.021 di GI Paokmotong; dan 2.861 pada 150 kV GI Sengkol. Pada analisis gangguan hubung singkat menggunakan PLTS didapatkan hasil maksimal sebesar 2.599 pada 150 kV GI Kuta; 3.027 pada 150 kV GI Paokmotong; dan 2.873 pada 150 kV GI Sengkol. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada gangguan hubung singkat.ABSTRACTThe demand for electricity is currently increasing, but coal production as a conventional generator is running low. So the government is promoting the use of new and renewable energy. An example is PLTS. This study will develop previous research with a focus on short circuit studies on the Lombok electric power system, especially at 3 different points, namely GI 150 kV Kuta, GI 150 kV Paokmotong, and GI Sengkol 150 kV. Where will be compared between without PLTS and using PLTS. Several scenarios are carried out by varying the PV capacity, namely 5 MWp, 10 MWp, 15 MWp, and 20 MWp. In this study, a simulation was carried out with the help of ETAP 12.6.0. The study results obtained for short circuit analysis without PLTS are 2,546 at 150 kV GI Kuta; 3,021 at GI Paokmotong; and 2,861 at 150 kV GI Sengkol. In the short circuit analysis using PLTS, the maximum result is 2,599 at 150 kV GI Kuta; 3,027 at 150 kV GI Paokmotong; and 2,873 at 150 kV GI Sengkol. From the results obtained, it can be seen that there is no significant change in the short circuit fault."

"Tata ruang suatu wilayah yang efektif dan proporsional merupakan prasyarat utama bagi terciptanya suasana lingkungan yang teratur terkendali dan nyaman. Tata ruang yang efektif meliputi penempatan dan pengaturan fungsi dari bagian-bagian wilayah agar tepat dalam penempatannya, sehingga berbagai aktivitas warga dapat terselenggara secara efektif. Sementara, tata wilayah yang proporsional merupakan upaya agar terciptanya suatu wilayah yang nyaman, dengan mengoptimalkan bagian-bagian wilayah tersebut secara proporsional. Salah satu masalah yang kerap terjadi dalam penentuan proporsional suatu wilayah adalah terkait RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang terabaikannya ketentuan kondisi idealnya. Akibat dari terabaikannya elemen standar untuk keseimbangan kota, akan terjadi bencana yang berkelanjutan, seperti banjir di Kemang. Adanya konsep perencanaan kota yang tertuliskan dalam pedoman, terdiri dari berbagai macam aspek untuk menganalisa, untuk mewujudkan kota yang ideal. Pedoman tersebut adalah UDGL (Urban Design Guidelines) dari negara yang berbeda. Secara konsep RTH merupakan ruang natural yang beraspek dan berstruktur elemen natural yang diperuntukkan sebagai nilai ekologis dan social di suatu wilayah. Dalam implementasinya, penetapan RTH berkaitan dengan banyak hal, sehingga sering terabaikan. Perencanaan implementasi di Jakarta mempunyai peraturan yang mengontro lpengalokasian lahan. Itu juga menjadi standar ideal untuk sebuah kota. Kemang, merupakan suatu bagian wilayah di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan di dalam spesifik area di Kemang, adanya isu perningkatan bencana banjir yang terjadi, yang bisa disebabkan oleh banyak aspek. Itu juga menjadi alasan terjadinya kemacetan parah dan rusaknya area sekelilingnya. Lalu, isu tersebut membutuhkan evaluasi lebih tentang bencana yang terjadi berkelanjutan di Kemang dan dibandingkan dengan keadaan ideal untuk sebuah kota.......An effective and proportional spatial planning for urban is a main requirement to provide well- planned, controlled and comfortable environment. An effective spatial planning involved an allocation and arrangement of functions from all parts of the area, to be exactly fit into the context, so various activities can be held effectively. While, a proportional urban area planning is a way to create a comfortable area, by optimizing parts of the area proportionally. One of the problems is usually happened in defining a proportional area, for example: Green Open Space ideal condition which being ignored. The impacts on ignoring standard elements to balance the city, is disaster which happens continuously, such as flood in Kemang. There are a conceptual for urban planning, written in a guideline which consist of various aspects to analyse, to achieve the ideal city area. The guideline is UDGL (Urban Design Guidelines) from different countries. As a conceptual, Green Open Space is a natural resource which have aspects and structure from natural elements. Green Open Space benefits to be ecological and social value for an area. According to the implementation, defining Green Open Space related with many aspects which sometimes being ignored. The implementation planning in Jakarta has its own policy, which control the land allocation. Then, it becomes another ideal standard for a city. Kemang, is a part of Mampang Prapatan sub-district, South Jakarta, and the specific area of Kemang increase the issue of flood disaster, which can be caused by several aspects. It creates heavy traffic jam, and damage to the surrounding area. Then, it needs more evaluation in Kemang, regarding the disaster that continuously happen, compare with the ideal standard for a city."

"Pada saat ini terjadi kepadatan (congestion) di Bandar Udara Soekarno Hatta yang berakibat pada penurunan kualitas pelayanan bandar udara dari segi kenyamanan dan ketidaktepatan (delay) jadwal penerbangan, hal ini disebabkan oleh lalu lintas penerbangan yang dilayani telah melebihi dari kapasitas bandar udara yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengembangan sistem multi bandar udara di kawasan metropolitan Jakarta. Hal-hal yang dilakukan adalah merumuskan konfigurasi dan alokasi fungsional sistem multi bandar udara, melakukan pemilihan bandar udara eksisting dan mengevaluasi kelayakan finansial. Metode pengumpulan data adalah survey ke lokasi bandar udara eksisting dan penyebaran kuesioner kepada pakar dibidang bandar udara. Perumusan konfigurasi sistem multi bandar udara menggunakan metode multiple-case study analysis dan benchmarking, perumusan alokasi fungsional berdasarkan data pertumbuhan lalu lintas penerbangan dan kontribusi maskapai penerbangan bertarif rendah terhadap pertumbuhan lalu lintas penerbangan, pemilihan bandar udara eksisting menggunakan metode Multi-Criteria Decision Analysis (AHP, SAW dan TOPSIS) dan evaluasi kelayakan finansial menggunakan metode Net-Present Value, Benefit-Cost Ratio dan Payback Periode. Hasil penelitiannya yaitu konfigurasi sistem multi bandar udara adalah 2 (dua) bandar udara dan keduanya berperan sebagai primary airport, bandar udara eksisting yang dikembangkan bersama Bandar Udara Soekarno Hatta (Internasional dan Domestik) adalah Halim Perdanakusuma (Domestik) dan hasil evaluasi kelayakan finansial untuk 3 (tiga) skenario proyeksi lalu lintas penerbangan yaitu pesimis, moderat dan optimis adalah layak. ......At the moment traffic congestion has been happen at Soekarno Hatta which resulting degradation of airport services quality in terms of comfort and imprecision schedule, that situation was caused by exceeded of traffic against existing airport capacity. To overcome these problem need to develop multi-airport system in the Jakarta metropolitan region. The thing that need to be done are to formulate configuration and functional allocation of the multi-airport system, make a selection of existing airports and evaluate financial feasibility. Methods of data collection that use on the research are survey in the existing airports and distributing questionnaires to experts. Multiple-case study analysis and bencmarking method use to formulate the configuration of multi-airport system, condition of air traffic growth and the contribution of low-cost airline on the traffic growth used to formulate functional allocation of multi-airport system, the selection of existing airports using the Multi-Criteria Decision Analysis (AHP, SAW and TOPSIS) and the evaluation of the financial feasibility using the Net-Present Value method, Benefit-Cost Ratio method and Payback Period method. The result of these research are the configuration of multi-airport system in Jakarta metropolitan region is 2 (two) airports and both serve as the primary airport, the existing airport jointly developed Soekarno Hatta Airport (International and Domestic) is Halim (Domestic) and the result of financial feasibility evaluation for 3 (three) scenarios are pessimistic, moderate and optimistic is feasible."

"ABSTRAKGreen building di dunia masih didominasi bangunan baru. Di lain sisi,melimpahnya jumlah existing building memiliki potensi untuk menerapkan green building. Di Indonesia, existing green building masih tertinggal dengan bukti hanya memiliki 6 bangunan bersertifikasi Existing Building. Maka dalam penelitian ini memaparkan model perubahan existing building menjadi green building berdasarkan pencapaian level sertifikasinya dengan pendekatan analisa life-cycle assesment. Penelitian menggunakan wawancara mendalam dan studi kasus untuk menghasilkan model optimasi perhitungannya. Penelitian ini menyatakan bahwa penambahan investasi awal akan meningkatkan benefit cost sehingga akan mendapatkan IRR dan BCR yang lebih tinggi serta mempercepat payback period untuk konversi konsep dari bangunan konvensional menjadi existing green building.

---

ABSTRACTGreen Building in the world is still dominated by new construction. On the other hand, the abundant amount of existing buildings has the potential to adopt it. In Indonesia, existing green buildings are lagging behind that proves there has only 6 certified existing buildings. So, this research explains the conversion model amount of buildings to get green certification with life cycle assessment method. The research uses in depth interviews and case studies to generate optimized calculation models. The research claims that the addition of initial cost will increase benefit cost so that it will achieve higher BCR and IRR and accelerate payback period for the conversion of conventional building to existing green building."

"Bisnis adalah suatu hal yang bersifat dinamis, dapat berubah dan berkembang sebagai dampak dari faktor internal dan eksternal, sehingga menjadi hal yang penting untuk dapat mengimplementasikan Business Continuity Management System (BCMS) di perusahaan. Berdasarkan laporan Top Business Risk yang dikeluarkan oleh Allianz Risk Barometer pada tahun 2018 disebutkan bahwa business interruption merupakan salah satu risiko terbesar dalam kurun waktu 6 tahun belakang ini, hal ini pun menjadi salah satu risiko bisnis utama pada negara-negara Eropa, Afrika dan Timur Tengah serta Asia Pasifik termasuk Indonesia. Lebih spesifik lagi, untuk Indonesia disebutkan bahwa bussiness interuption terbesar disebabkan oleh gangguan dalam rantai pasok, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami dsb, kebakaran dan ledakan pabrik serta perubahan iklim/ peningkatan suhu/cuaca buruk. Hal ini pun tidak luput terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk industri manufakturing yaitu farmasi, terdapat peningkatan skenario interupsi bisnis dibanding 2017 yang diakibatkan dari adanya gangguan rantai pasokan, bencana alam serta peristiwa kebakaran dan ledakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan semi kuantitatif berdasarkan ketentuan NFPA 1600 dan ISO 22301. Tujuan dari penelian ini adalah untuk menganalisis implementasi Business Continuity Plan (BCP) level existing perusahaan dan faktor-faktor yang berkontribusi sesuai dengan standar yang akan dikategorikan menjadi 4 tingkatan; Tidak Baik, Kurang Baik, Cukup Baik dan Baik. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis gaps (kekurangan) pada tiap elemen BCP untuk membandingkan implementasi BCP aktual dengan standar, lalu dilakukan analisis mendalam untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gaps. Hasil yang dapat disimpulkan adalah rata-rata BCP level existing perusahaan berada pada level 71% (Cukup Baik). Elemen BCP yang menjadi prioritas utama untuk perusahaan tingkatkan yaitu Pelatihan dan Edukasi, Program Pemeliharaan & Peningkatan serta Evaluasi kinerja. Faktor yang berkontribusi terhadap gaps adalah terkait TNA yang belum spesifik, proses audit internal BCP yang kurang menyeluruh serta mindset implementasi BCP yang masih prosedural. ......Business is something dynamic, changeable and developed as impact from internal and external factors, so it is important to implement well-adapted Business Continuity Management System (BCMS) in a company. Based on the report on Top Business Risk issued by the Allianz Risk Barometer in 2018, it is stated that business interruption is one of the biggest risks in the past 6 years, this has become one of the main business risks in European countries, Africa and Middle East and Asia Pacific including Indonesia. Specifically, Indonesia, it stated that the biggest business interruption is caused by disruptions on supply chain, natural disasters such as earthquakes, floods, tsunamis etc., factory fires and explosions and climate change/ rising temperatures. This also happened to companies in Indonesia, including pharmaceuticals. There is an increasing trend in business interruption scenarios compared to 2017 caused by supply chain disruptions, natural disasters, and fire & explosion events. This study was conducted by using qualitative and semi-quantitative analysis in accordance with requirements from NFPA 1600 and ISO 22301. The aim of this study is to analyse the implementation of Business Continuity Plan (BCP) existing level in the company and the contributing factors in referral to the standards which are categorized by 4 level; Not Good, Less Good, Good Enough and Good. Data collection carried out by conducting gap analysis on each BCP element to compare the actual BCP implementation with the standards, then it is being in-depth analyzed to explore the contributing factors on gaps. It concluded that the average existing BCP level is 71% (Good Enough). High priority should be main concern for improvement are training & education, monitoring & continuous improvement and performance evaluation. Contributing factors on the gaps are unspecified TNA, not robust internal audit process of BCP and mindset on BCP implementation which still procedural. "

"ABSTRAKPerkembangan lalu lintas semakin hari semakin kompleks, dengan bertambahnya jumlah kendaraan, adanya pelebaran jalan dan juga perkembangan teknologi yang membuat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Setiap pengguna kendaraan ingin menempuh perjalanan dalam waktu singkat. Namun sering kali mereka mengabaikan segi keselamatan, baik keselamatan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini yang menimbulkan terjadinya kecelakaan. Bagaimana caranya untuk menciptakan suatu lalu lintas yang bisa membuat setiap orang merasa senang, aman dan nyaman dalam berkendara, dimana setiap pengendara dapat menggunakan jalan tanpa rasa takut. Traffic Conflict Technique (TCT) adalah salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Cara ini telah diterapkan di negara Swedia, dikembangkan oleh Jurusan Transportasi dan Perencanaan di Lund University. Yang pertama kali dilakukan adalah menentukan lokasi yang beresiko terhadap kecelakaan. Cara TCT ini adalah mendeteksi jumlah kecelakaan yang hampir terjadi (preventive), bukan yang sudah terjadi (curative). Kemudian dilanjutkan dengan analisa tindakan apa yang menyebabkan ter)adi kecelakaan dan dengan cara bagaimana agar kecelakaan itu tidak terjadi. Hasil dari TCT ini bisa berupa peringatan dan larangan dalam bentuk rambu, pemberian bangunan/fasilitas dan lain sebagainya. Studi ini dilaksanakan di lokasi Jalan Layang UI-Depok, dimana diidentifikasikan memiliki jumlah kecelakaan yang tinggi. TCT merupakan kombinasi dari metode-metode yang telah ada, seperti Study Behavior. Acciddent Analysis, dll. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah menghindari terjadinya kecelakaan, memperkecil jumlah kecelakaan, memperbaiki sikap pengguna jalan, merencanakan lalu lintas yang baik serta membuat pengguna jalan aman dan nyaman.

---

"

"Pemanasan global menjadi isu utama yang terus diperhatikan. Transportasi laut, sebagai tulang punggung perdagangan internasional, juga merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah ini, IMO pada April 2018 mengadopsi Initial Green House Gas Strategy dengan target pengurangan intensitas karbon sebesar 40% pada 2030 dan 50% pada 2050, salah satunya melalui penerapan Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). Penelitian ini menganalisis persebaran nilai EEXI pada kapal berbendera Indonesia dan Jepang. Dari penelitian ini didapat bahwa persentase EEXI yang dicapai oleh kapal Indonesia paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 7.46% dan terbesar pada jenis kapal oil tanker dengan 86.36%. Sedangkan kapal Jepang persentase paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 6% dan terbesar pada kapal jenis oil tanker dengan 87.9%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Engine Power Limitation (EPL) dan mengganti bahan bakar menjadi LNG, Ethanol, atau Methanol memberikan dampak yang paling signifikan dalam pengurangan nilai EEXI dari kondisi baseline. Jepang sangat berambisi dalam mengurangi emisinya, banyak rencana dan juga investasi dari pemerintah yang mendukung akan hal ini untuk tercapainya zero emission pada tahun 2050. Sebagaimana Jepang, optimalisasi pengurangan emisi karbon dapat dicapai jika terdapat dorongan dari pemerintah dan jika dilakukan penggunaan bahan bakar alternatif.......Global warming has become a major issue of continuous concern. Maritime transportation, serving as the backbone of international trade, is also a significant contributor to greenhouse gas emissions. To address this issue, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Initial Green House Gas Strategy in April 2018, targeting a 40% reduction in carbon intensity by 2030 and 50% by 2050, partly through the implementation of the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). This study analyzes the distribution of EEXI values on ships flagged by Indonesia and Japan. The research findings indicate that the percentage of EEXI achieved by Indonesian ships is lowest for bulk carriers at 7.46% and highest for oil tankers at 86.36%. For Japanese ships, the lowest percentage is for bulk carriers at 6% and the highest for oil tankers at 87.9%. Calculations show that Engine Power Limitation (EPL) and switching fuel to LNG, Ethanol, or Methanol have the most significant impact on reducing EEXI values from the baseline condition. Japan is highly ambitious in reducing its emissions, with numerous plans and government investments supporting the goal of achieving zero emissions by 2050. Similar to Japan, optimal carbon emission reduction can be achieved if there is governmental support and the use of alternative fuels."

"Jaringan listrik aliran atas (LAA) merupakan suatu sistem jaringan listrik DC dengan tegangan 1500 VDC pada KRL yang terdiri dari gardu listrik dan jaringan listrik aliran atas (catenary) yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik dari sumber ke Kereta Rel Listrik (KRL). Saat ini kapasitas daya gardu listrik KRL jalur lintas tengah berkisar antara 4000 kW ? 6000 kW dengan kondisi normal. Namun dengan pertambahan permintaan pasar atau pertambahan jumlah armada Kereta Rel Listrik (KRL) akibat bertambahnya jumlah penumpang dari tahun ke tahun, maka kapasitas daya gardu yang ada tidak lagi mencukupi. Untuk saat ini, selisih perbandingan antara kondisi eksisting kapasitas daya dengan kondisi kapasitas daya real time sekitar 3,82 %, dimana nantinya akan diproyeksikan kedepannya menjadi 19,4 % dari kondisi sekarang ini. Sedangkan untuk 5 tahun kedepan, dengan perkiraan jumlah penumpang KRL mencapai > 8 juta penumpang, maka kebutuhan kapasitas daya listrik akan semakin meningkat mencapai ± 23 % dari kapasitas yang ada sekarang ini. Oleh karena dilatarbelakangi permasalahan diatas, pada skripsi ini akan dilakukan evaluasi peningkatan mengenai kapasitas daya gardu listrik aliran atas jalur lintas tengah untuk suplai daya pada Kereta Rel Listrik (KRL) wilayah Jabodetabek supaya dapat meningkatkan efisiensi dan kestabilan sistem daya listrik pada Kereta Rel Listrik (KRL).

---

Electricity network flow over (LAA) is a network of DC electrical system with voltage 1500 VDC at KRL consisting of electrical substations and power grids upstream (catenary) which is used to distribute electrical power from the source to the Electric train (KRL). The current capacity of electric power substation KRL traffic lane middle range between 4000 kW - 6000 kW at normal conditions. However, with increasing market demand or increase the amount of Electric train fleet (KRL) due to increasing number of passengers from year to year, the capacity of the existing power substation no longer sufficient. For now, the difference between the ratio of the power capacity of the existing condition with the condition of the real time power capacity of about 3.82 %, which will be projected in the future to 19.4 % of the current conditions. As for the next 5 years, with estimates of the number of passengers KRL reached > 8 million passengers, the need for electric power capacity will increase to ± 23 % of the existing capacity. Therefore, the above background problems, in this thesis will be evaluated regarding the increase in capacity over the flow of electric power substation central traffic route for the power supply Electric train (KRL) Jabodetabek area in order to improve the efficiency and stability of the electric power system on Electric train (KRL)."