Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengatasi penawaran investasi berkedok robot trading forex di Indonesia, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022. Terkait dengan regulasi tersebut, IOSCO sudah memiliki suatu standar untuk anggota IOSCO dalam menyusun kerangka hukum dalam hal penggunaan Artificial Intelligence dan Machine Learning, yang tertuang ke dalam enam measure pada IOSCO Guidance. Uni Eropa, United Kingdom, dan Singapura, juga memiliki regulasi serupa, sehingga dalam penelitian ini dibahas mengenai kesesuaian pengaturan terkait  robot trading forex di Indonesia dengan standar IOSCO, serta perbandingan regulasi di Uni Eropa, United Kingdom dan Singapura, untuk menjadi evaluasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perbandingan. Studi pustaka dan wawancara juga dilakukan sebagai metode pengumpul data. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pada masing-masing yurisdiksi menitikberatkan pada hal yang berbeda. Regulasi di Indonesia lebih mengatur secara menyeluruh mengenai transparansi, dibandingkan dengan peraturan di yurisdiksi lain. Namun, juga terdapat hal penting yang belum dan perlu untuk diatur, yaitu adanya fitur kill switch dan standar keterampilan, keahlian, dan pengalaman dari perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi mengenai regulasi yang sudah ada diperlukan agar bisa menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh, sehingga dapat melindungi para pihak dalam investasi dengan menggunakan robot trading.......To tackle investment offers disguised as forex trading robots in Indonesia, Bappebti issued Bappebti Regulation Number 12 of 2022. In relation to that, IOSCO already has a standard to be used in crafting legal frameworks for IOSCO members regarding the use of Artificial Intelligence and Machine Learning. These guidelines are outlined in six measures in the IOSCO Guidance. EU, UK, and Singapore also have similar regulations. This research discusses the suitability of regulations related to forex trading robots in Indonesia using IOSCO standard, and comparison of regulations in EU, UK, and Singapore to evaluate the regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical, with a comparative approach, and literature review and interviews as data collection methods. Based on the research conducted, the regulations in each jurisdiction emphasize different aspects. The regulations in Indonesia focus more comprehensively on transparency compared to other jurisdictions. However, there are also essential aspects that still need to be regulated, such as kill switch feature and standards for the skills, expertise, and experience of the companies involved. Therefore, the existing regulations needs to be evaluated to make them more comprehensive and to ensure the protection of all parties involved in investments using trading robots."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi Trader Foreign Exchange atau Forex yang ditawarkan Expert Advisor tanpa izin Bappebti oleh Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor pada pasar Valuta Asing atau Foreign Exchange. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dalam menemukan hasilnya dilakukan pendekatan melalui perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwasanya menurut Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka mewajibkan untuk setiap Expert Advisor memiliki perizinan dari Bappebti. Namun, sampai saat penelitian ini dibuat tidak ada Expert Advisor pada Foreign Exchange yang memiliki izin Bappebti, sehingga dapat dipastikan semua Expert Advisor yang ditawarkan Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor pada Foreign Exchange kepada Trader Forex adalah ilegal atau tidak berizin Bappebti. Penawaran tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata karena telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut. Upaya untuk mengurangi Expert Advisor tidak berizin Bappebti dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi. Simpulan penelitian ini adalah Expert Advisor wajib memiliki perizinan dari Bappebti, Penawaran Expert Advisor yang belum memiliki perizinan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Upaya untuk mengurangi Expert Advisor tidak berizin Bappebti melalui litigasi adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap perbuatan melawan hukum Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor ilegal pada Foreign Exchange dan/atau membuat laporan kepada Kepolisian RI dan Satgas PASTI, sedangkan melalui non-litigasi adalah pemerintah yang berkoordinasi melalui Satgas PASTI, Pelaku Usaha Jasa Expert Advisor mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebti, dan Masyarakat menerapkan prinsip 2L yaitu Legal dan Logis terhadap penawaran tersebut. ......This research discusses the legal protection for Foreign Exchange or Forex Traders offered by illegal or Expert Advisors not licensed by Bappebti by Expert Advisor Service Business Entities in the Foreign Exchange market. The research is conducted using a normative research method, which involves finding results through a legal approach (statute approach). Based on the results of this study, according to Article 2 and Article 4 of Bappebti Regulation No. 12/2022 on the Implementation of Information Technology-Based Advice Delivery in the Form of Expert Advisors in the Sector of Futures Trading, mandatory each Expert Advisor to have a license from Bappebti. However, as of the time of this research, no Expert Advisor in the Foreign Exchange market has obtained a license from Bappebti, so it is confirming that all Expert Advisors offered by Expert Advisor Service Business Entities on Foreign Exchange to Forex Traders are illegal or not licensed by Bappebti. This offer constitutes a Tort/Unlawful Act under Article 1365 of the Civil Code because it fulfilled the elements mentioned in that article. Efforts to reduce Expert Advisors not licensed by Bappebti can be made through litigation and non-litigation. This research concludes that Expert Advisors must have a license from Bappebti, and offering Expert Advisors without such a license constitutes a Tort/Unlawful Act under Article 1365 of the Civil Code and Efforts to reduce Expert Advisors not licensed by Bappebti through litigation involve filing a lawsuit with the District Court against the unlawful actions of illegal Expert Advisor Service Business Entities in Foreign Exchange or reporting to the Indonesian National Police and the Satgas PASTI, while through non-litigation involve coordination by the government through the Satgas PASTI, Expert Advisor Service Business Entities to submit licensing applications to Bappebti and the public applies the 2L principle, namely Legal and Logical in response to such offers."