Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Daluwarsa adalah upaya hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam Pasal 1946-1993 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai keberlakuan daluwarsa untuk memperoleh sesuatu, daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dan pencegahan daluwarsa dalam kasus yang diputus oleh Putusan Mahkamah Agung No. 587 K/Pdt/2012. Kasus yang dimaksud membahas mengenai perebutan sebidang tanah yang ingin digugurkan gugatan PMH-nya berdasarkan daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan bentuk hasil dari penelitian adalah laporan deskriptif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa daluwarsa membebaskan (extinctif) berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata hanya berlaku bagi tuntutan yang terkait saja, perolehan hak melalui daluwarsa memperoleh (acquisitif) yang diatur Pasal 1963 KUH Perdata hanya dapat terjadi dengan itikad baik, dan tindakan menagih termasuk dalam pencegahan daluwarsa menurut doktrin berdasarkan konsep yang diatur Pasal 1979 KUH Perdata.

---

Expiration is an effort to get something or to be released from an engagement by the lapse of certain time and upon terms prescribed by the law. Expiration is regulated in Article 1946-1993 of Indonesian Civil Code. In this paper, the authors discuss about the validity of the expiration to get something, to be released from an engagement, and prevention of the expiration itself in the case, which is decided by the Supreme Court Decision No. 587 K/Pdt/2012. The case is about land seizure that the tort-based-suit of which wanted to be disqualified according to the expiration that regulated in Indonesian Civil Code. The form of this research is juridical-normative with descriptive type. The tool of data collection is study of documents and the results form of the research are descriptive statements about the problems studied. The result of this research states that extinctive expiration according to Article 1967 Indonesian Civil Code only occur to the related demands, right acquisition through acquisitive expiration which regulated in Article 1963 Indonesian Civil Code only occur in good faith, and charge action is included in prevention of the expiration according to doctrine based on the concept which is regulated in Article 1979 Indonesia Civil Code.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai daluwarsa terhadap peralihan hak atas saham sebagai objek dari kewarisan. Penulisan skripsi ini juga membahas tentang implementasi ketentuan Pasal 1948 KUHPerdata yang menyatakan adanya pelepasan secara diamdiam, dengan mengacu kepada putusan pada kasus yang menjadi batasan pembahasan penulisan skripsi ini. Berdasarkan kepada analisis dari penulis tentang teori-teori dari daluwarsa (verjaring), maka pada akhir penulisan dapat dipahami apakah implementasi akan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan teori atau tidak. Sehingga, penulis dalam pembahasan ini mengacu kepada teori-teori dan ketentuan yang mengatur sebagaimana terdapat di dalam buku-buku, yurisprudensi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa, hak dari pewaris akan beralih secara otomatis kepada ahli waris. Namun hak yang telah beralih tersebut dapat lepas atau hilang haknya apabila terpenuhinya unsur-unsur dari daluwarsa sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. ......This thesis discussed about expiration transfer on rights of share as an inheritance object. Writing of this thesis also discussed on the implementation of the provision of Article 1948 Indonesian Civil Code asserting the existence of silent relinquishment of a rights, with reference to verdict on a case as a benchmark in writing this thesis. Based on author analysis regarding theories and the application of expiration, then can be understood if the implementation of it in accordance with the provisions and the theory or not. So, author in writing this thesis refer to theories and that which just set as in books, jurisprudence and Indonesian Civil Code. In writing this thesis, it can be understood that, the right of an heir can be moved automatically to the heirs by inheritance. But, the right of that inheritance can be lost if the legal elements of expiration is fulfilled according to Indonesian Civil Code.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan di KPP Pratama Kedaton. Hasil dari SKPKB tersebut memiliki tingkat ketidaksetujuan yang tinggi pada tahun 2015, kemudian menurun dan meningkat lagi pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan ketetapan pajak di KPP Pratama Kedaton memberikan kontribusi yang kurang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pajak yang lain. Faktor pendukung dalam pemeriksaan pajak ini adalah berfokus kepada lebih sedikit pos pemeriksaan, reminder ketika melakukan pemeriksaan, dan wajib pajak yang kooperatif dan proaktif. Faktor penghambat pemeriksaan pajak ini adalah wajib pajak yang kurang kooperatif dan terbatasnya waktu wajib pajak. ......This study discusses the implementation of tax audits that issues a notice of tax underpayment assessment before the issuance expiration date at KPP Pratama Kedaton. The results of the SKPKB had a high level of disapproval in 2015, then decreased and increased again in 2019. This thesis uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research gives the result that the implementation of the tax audit which issues the tax underpayment assessment before the tax assessment expiration date at KPP Pratama Kedaton gives a less significant contribution compared to other tax years. Supporting factors in this tax audit are focusing on fewer checkpoints, reminders when conducting audits, also cooperative and proactive taxpayers. The inhibiting factors for this tax audit are taxpayers who are less cooperative and the limited time for taxpayers.

Abstrak :
Penerapan Lembaga Rechtsverwerking Pada Sengketa Tanah Di Wilayah Meruya Selatan Berdasarkan Putusan Kasasi NO. 570/K/Pdt/1999. Lembaga Rechsverwerking merupakan salah satu asas yang dikenal dalam Hukum Adat, yaitu seseorang akan kehilangan hak menuntut atas tanahnya jika dalam jangka waktu tertentu telah membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, dan pada tanah tersebut telah dikuasai/dimliki oleh pihak lain dengan itikad baik. Asas rechtsverwerking telah diadopsi menjadi bagian materi dari Hukum Tanah Nasional sebagaimana dijumpai dalam pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem negatif Pendaftaran Tanah. Dalam sistem negative Pendaftaran Tanah, bahwa orang yang nama tertulis dalam tanda bukti hak masih dapat digugat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kasus sengketa tanah di wilayah Meruya Selatan, Jakarta Barat, berdasar putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 570/K/Pdt/1999, menetapkan bahwa PT. Portanigra adalah satu-satunya pembeli dan pemilik yang sah atas sejumlah tanah milik adat di atas tanah sengketa. Semua orang yang memperoleh hak atas tanah untuk mengosongkan sejumlah tanah-tanah milik adat tersebut dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PT. Portanigra.Akibat putusan tersebut banyak warga masyarakat yang telah mempunyai sertipikat hak diatas tanah sengketa menjadi korban. Ternyata putusan tersebut sama sekali tidak memperhatikan asas rechtsverwerking, bahkan banyak ketentuan-ketentuan Hukum Tanah Nasional yang dikesampingkan. Lembaga Rechtsverwerking dapat dijumpai pada ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 , pasal ini jelas merupakan perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak atas tanah, jika perolehannya dilakukan dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Dengan demikian hasil putusan tersebut disamping tidak diterapkannya lembaga rechtsverwerking juga banyak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Tanah Nasional yang terdapat dalam UUPA, misalnya tidak diperhatikan Konversi Hak atas Tanah, syarat subyek hukum pemegang Hak Milik, Perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Tanah dan lain-lainnya.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik-beratkan penelitian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur-literatur. Kata kunci : Rechtsverwerking, kehilangan hak menuntut, kadaluarsa ......Application of Rechtsverwerking Intitution of Disputes in Meruya Selatan Based on Supreme Court Appeal’s Decision No. 570/K/Pdt/1999. Rechtsverwerking is one of the well known legal institution in Adat law , which means losing the right to claim on the land will be occured if within a certain time the land is not used (left by the owner), and the land has been used and possed by the other party. Rechtsverwerking has been adopted and incorporated into the material of the National Land Law as found in Article 32 paragraph ( 2 ) Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. This provision is intended to address the weaknesses of the system of Land Registration. In the system of Land Registration, a person registered of the title holder of the land can still be sued by the other party which can prove otherwise. Land disputes in South Meruya, West Jakarta based on verdict of the Supreme Court of Cassation No. 570/K/Pdt/1999 , establish that PT . Portanigra is the only legitimate buyer and owner of a number of customary land in the land dispute . All those who acquire rights to vacate a number of customary right of ownership belonging to PT . Portanigra . People who certificate over the land suffer caused by the verdict. It turned out that the verdict did not observe the principle rechtsverwerking , even a lot of the provisions of the National Land Law excluded . Rechtsverwerking can be found in the provisions of Article 32 paragraph ( 2 ) Government Regulation No. 24 of 1997 , this artcle is clearly a legal protection for the registered subject for good faith and real possessed. Thus, the failure to apply rechtsverwerking are also contrary to the provisions of the National Land Law contained in UUPA. For example unnoticed Conversion of Land, proviso of legal subjects property rights to land , legal actions Displacement of Land and others. The method used is that normative research focusing on secondary data in the form of legislation , documents , books or literatures. Keywords : Rechtsverwerking, losing the right to claim, expiration.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh perceived risk pada kebijakan Expiration Date Based Pricing (EDBP) terhadap kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pengunjung Giant Margo City Depok yang pernah membeli dan mengkonsumsi produk hewani di Giant Margo City Depok minimal 6 bulan terakhir. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan linear regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived risk memeliki pengaruh sedang menuju kuat dan memiliki hubungan terhadap kepercayaan konsumen sebesar 20.6 % dan sisanya sebesar 79.4 % dipengaruhi faktor lainnya.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the effect of perceived risk in Expiration Date Based Pricing (EDBP) policy toward customer trust at Giant Margo City, Depok. This research applied quantitative approach. The sample of this research is 100 visitors of Giant Margo City that minimal last 6 months ago, had been bought and consume meat product at Giant Margo City, Depok. This research used questionnaire as research instrument and analyzed with linear regression. The result of this research indicates that perceived risk have a low to strong effect toward customer trust. Perceived risk effect customer trust equal to 20.6 % and the residue equal to 79.4% effected by some other factors.

Abstrak :
Pusat Kesehatan masyarakat merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan baik kesehatan, promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pemusnahan obat-obat kadaluwarsa sama saja dengan mengunakan obat yang tidak tepat sasaran, obat yang seharusnya diberikan kepada pasien sebelum kadaluwarsa, namun obat tersebut dimusnahkan sebelum dapat digunakan oleh pasien. Terdapat banyak faktor penyebab obat tersebut kadaluwarsa diantaranya obat tersebut hanya digunakan pada saat terjadinya penyakit dalam periode/musim tertentu, obat tersebut hanya digunakan pada saat keadaan emergency seperti obat-obat syok anafilattik, dan juga faktor peresepan yang diberikan oleh dokter yang hanya menggunakan obat tertentu saja. Evaluasi pemusnahan dipuskesmas dilakukan dengan melihat data pemusnahan obat kadaluwarsa yang ada dipuskesmas keramat jati pada periode 2022. Pengumpulan Data Evaluasi Pemusnahan Pengumpulan data diambil dari prosedur dan data pemusnahan yang dilaksanakan pada periode Juli-Desember 2022. Data pemusnahan obat yang didapatkan kemudian dianalisis untuk dievaluasi prosedur dan jumlah obat yang dimusnahkan. Pemusnahan obat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. Triguna Pratama Abadi sebanyak dua kali selama satu tahun. Faktor penyebab obat kadaluwarsa disebabkan oleh dokter yang jarang meresepkan obat tersebut, tidak ada keadaan emergency, obat diterima dari Suku Dinas Kesehatan yang mendekati waktu kadaluwarsa, obat tersebut hanya digunakan pada musim penyakit tertentu. Jumlah anggaran obat yang dimusnahkan karena kadaluwarsa dan rusak sebesar Rp. 42.456.207. ...... A community health center is a place used to provide health, promotive, preventive, curative and rehabilitative service efforts carried out by the government, regional government and/or the community. Destroying expired medicines is the same as using medicines that are not on target, medicines that should be given to the patient before they expire, but the medicine is destroyed before it can be used by the patient. There are many factors that cause the drug to expire, including the drug is only used when an illness occurs in a certain period/season, the drug is only used during an emergency such as anaphylactic shock drugs, and also the prescribing factor given by a doctor who only uses certain drugs. just. The evaluation of destruction at the community health center was carried out by looking at data on the destruction of expired drugs at the Keramat Jati Community Health Center in the 2022 period. Data Collection Evaluation of Destruction Data collection was taken from procedures and destruction data carried out in the period July-December 2022. The drug destruction data obtained was then analyzed to evaluate the procedure. and the amount of drugs destroyed. The destruction of drugs is carried out by a third party, namely PT. Triguna Pratama Abadi twice a year. Factors causing expired medicines are caused by doctors who rarely prescribe the medicine, there is no emergency, the medicine is received from the Health Department which is close to its expiry date, the medicine is only used during certain disease seasons. The total budget for drugs destroyed due to expiration and damage was IDR. 42,456,207.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai hilangnya hak para ahli waris untuk menuntut harta warisan karena daluwarsa. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan akan beralih kepada ahli warisnya. Apabila ketika salah satu ahli waris menguasai secara fisik harta warisan tersebut dalam hal ini tanah warisan selama lebih dari 20 tahun berdasarkan alas hak yang sah dan selama 30 tahun tanpa alas hak yang sah berdasarkan pasal 1963 KUHPerdata, maka ahli waris tersebut berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Ahli waris yang merasa dirugikan tidak dapat menuntut lagi pembagian tanah warisan tersebut oleh karena telah terjadi daluwarsa. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. ......This thesis discusses about the loss of heir’s right to claim towards inheritance because of expiration. When someone was pass away, the property that he/she left will switch to his/her heir. When one of his/her heir has been reign physically of the inheritance in this case the inherintance land for more than 20 years with a legal basic right and for 30 years without a legal basic right according to article 1963 KUHPerdata, then he/she has a right to propose the application right of the land. The other heir that feel aggrieved cannot claim anymore the division of the inheritance because of expiration occurs. This thesis is composed using normative research method.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan perbuatan melawan hukum diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai pelanggaran hak atas tanah. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai jual-beli tanah dan bangunan secara lisan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pokok Agraria. Kedua, pembahasan mengenai pengaturan daluarsa suatu gugatan yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketiga, pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus Basilius Taroreh melawan Leonard A.J. Kaligis. Aspek perbuatan melawan hukum yang diteliti adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Leonard A.J. Kaligis dalam hal menempati tanah dan bangunan milik Basilius Taroreh yang menyebabkan kerugian secara materiil dan immateril bagi Basilius Taroreh merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) jual-beli tanah tidak dapat dilakukan secara lisan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, dikarenakan jual-beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai, (2) gugatan Basilius Taroreh terhadap Leonard A.J. Kaligis tidak dapat dinyatakan sebagai suatu daluarsa, atas hal ini Leonard A.J. Kaligis juga tidak dapat untuk memperoleh hak milik secara daluarsa, (3) perbuatan Leonard A.J. Kaligis dalam menempati tanah dan bangunan milik Basilius Taroreh adalah suatu perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut melanggar hak subjektif Basilius Taroreh sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut. ...... This thesis is discussing about how the unlawful act provisions will be applied in the event there are issues on breach of rights over land. This thesis will be focused on three issues. First, the explanation on orally sale and purchase of land and building pursuant to Indonesian Civil Code and Agrarian Law. Second, the explanation on expiration (daluarsa) of submitting a lawsuit pursuant to Indonesian Civil Code. Third, the explanation on unlawful act in the case of Basilius Taroreh against Leonard A.J. Kaligis. The unlawful act aspects which is observed i.e. whether the action conducted by Leonard A.J. Kaligis to stay in land and building owned by Basilius Taroreh that has caused material and immaterial losses incurred by Basilius Taroreh constitute as an unlawful act. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The result of this research states that (1) the sale and purchase of land may not be conducted orally pursuant to the Agrarian Law, due to the fact that sale and purchase of land should be conducted clear and in cash (terang dan tunai), (2) lawsuit by Basilius Taroreh to Leonard A.J. Kaligis can not be constituted as an expiration (daluarsa), in which Leonard A.J. Kaligis also cannot possess ownership rights by expiration (daluarsa), (3) the action of A.J. Kaligis which has stayed the land and building owned by Basilius Taroreh constitutes as the unlawful act, which such action has violated the subjective rights of Basilius Taroreh as the legal owner of such land and buildings.

Abstrak :
Asam azelat merupakan salah satu zat aktif yang dapat digunakan untuk mengobati acne vulgaris pada tingkat keparahan ringan hingga sedang. Asam azelat pada umumnya digunakan pada sediaan krim dan gel. Namun, asam azelat dapat bersifat tidak stabil jika mengalami kontak dengan zat bersifat basa kuat dan minyak karena asam azelat dapat membentuk kompleks dengan trigliserida. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kestabilan asam azelat dalam sediaan, asam azelat disalut dengan etosom. Etosom merupakan salah satu modifikasi liposom yang terdiri dari fosfolipid, alkohol berkonsentrasi tinggi, dan air. Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi asam azelat dalam sediaan krim etosom dan membandingkan stabilitas asam azelat dalam krim etosom dan asam azelat dalam krim non etosom. Pertama-tama, asam azelat diformulasikan ke dalam etosom dengan perbandingan konsentrasi sebesar 20:20, lalu dilakukan penetapan kadar. Kadar yang diperoleh dari etosom asam azelat dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi adalah 113,24. Setelah itu, sebanyak 20 dari etosom asam azelat yang ada diformulasikan ke dalam basis krim gliseril monostearat dan Emulgade SE-PF, lalu dibuat pula krim asam azelat tanpa etosom sebagai pembanding. Krim etosom asam azelat dan krim non etosom asam azelat dievaluasi melalui uji stabilitas dipercepat secara fisik dan kimia menggunakan tiga variasi suhu dan climatic chamber. Dari hasil uji stabilitas dipercepat, krim etosom asam azelat memiliki waktu pemakaian yaitu selama 5 minggu, sedangkan krim non etosom memiliki waktu pemakaian yaitu selama 6 minggu. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa krim etosom asam azelat memiliki kestabilan yang rendah dibandingkan dengan krim non etosom asam azelat. ......Azelaic acid is one of the active substances that can be used to treat acne vulgaris in mild to moderate severity. Azelaic acid is commonly used in cream and gel preparations. However, the azelaic acid may be unstable when it comes into contact with strong base substances and oils because the azelaic acid can form a complex with triglycerides. Therefore, to improve the stability of the azelaic acid in the preparation, the azelaic acid is coated with ethosomes. The ethosome is a liposomal modification composed of phospholipids, high concentrated alcohols, and water. This study aims to make azelaic acid formulations in an ethosomic cream preparation and compare the stability of azelaic acid in cream with ethosomes and azelaic acid in a cream without ethosomes. First, the azelaic acid is formulated into the ethosomes with a ratio of concentration of 20 20, then the assay is made. The content obtained from the ethosomes of azelaic acid using high performance liquid chromatography was 113.24. After that, 20 amounts of the azelaic acid ethosomes were formulated into the base of the glyceryl monostearate cream and Emulgade SE PF, and also made azelaic acid creams without ethosomes as a comparison. Azelaic acid ethosomal creams and azelaic acid non ethosomal creams were evaluated through physically and chemically accelerated stability tests using three temperature variations and climatic chamber. From the accelerated stability test results, the azelaic acid ethosomal cream has a consuming time during 5 weeks from calculation results in chemical stability test. Meanwhile, non ethosomal azelaic acid cream has a consuming time during 6 weeks. Based on this research, it can be concluded that the azelaic acid ethosomal cream has a low stability compared with non ethosomal azelaic acid cream.