Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMakalah ini membahas soal prevalensi berita palsu dan berbagai upaya yang telah dilakukan pelbagai kantor media - dalam hal ini: majalah Tempo dan situs berita Tirto ID - untuk memeranginya. Melalui sub-bagian pengecekan data maupun penyuluhan, kedua berita ini merupakan contoh dari penjunjungan elemen terpenting dari jurnalisme, yaitu verifikasi berita. Menggunakan teori kekosongan informasi untuk menjelaskan kebutuhan konsumen media atas informasi, makalah ini juga membahas psikologi masyarakat-bagaimana ada kerentanan masyarakat dalam mengonsumsi berita palsu, sebuah fenomena dalam jurnalisme Indonesia maupun dunia.

---

ABSTRACTThis paper discusses the prevalence of fake news and the many ways Indonesian media organizations -Tempo magazine and the news site Tirto ID - overcome the challenges fake news presents. Through data verification or consultations, these examples are representative of the upholding of one of journalism s most imperative elements: verification. Using the information gap theory to explain the need for media consumers to obtain information, the paper also discusses the psychology behind fake news-how there's a susceptibility in the consumption of fake news, an Indonesian and global phenomenon"

"Media berita dalam situasi globalisasi tertantang dengan munculnya penyebaran berita palsu dan ketidakpercayaan masyrakat terhadap media. Munculnya sumber media alternatif dalam dunia digital telah menjadi sebuah tren bagi masyarakat dalam mengakses berita. Namun kredibilitas dari media alternatif masih dipertanyakan akibat dari kurangnya pengawasan dan kontrol dalam media digital. Dengan demikian, metode transparansi media dilihat dapat menjadi sebuah solusi untuk mengurangi penyebaran berita bohong di media massa. Disisi lain, dunia saat ini sedang memasuki era pasca kebenaran dimana masyarakat tidak memperdulikan fakta asli terhadap sebuah berita melainkan mengikuti emosi dan opini pribadi mereka ketika mengakses berita. Tantangan transparansi media tidak hanya datang dari masyarakatnya saja namun tanggung jawab jurnalis dalam melaporkan berita juga penting karena, masyarakat dan jurnalis adalah subyek dari transparansi. Efektivitas transparansi untuk mengurangi penyebaran berita bohong masih kompleks karena pengetahuan masyarakat terhadap konsep transparansi media masih asing. Walaupun efektivitas transparansi media untuk melawan penyebaran hoax masih dipertanyakan, transparansi media itu penting untuk membangun kredibilitas sebuah media.

---

News outlets in a globalization setting found themselves challenged by the spread of fake news and public distrust towards media. The emergence of alternative news outlets in digital spaces as a new news source of news media has become the trend for today rsquo s audience in accessing information. However, the credibility of alternative news outlets remains questionable as digital news media is lacking of gatekeeping and control. Therefore, Media transparency method come to be viewed as the solution to decline the spread of Hoax and fake news. On the other hand, today rsquo s world is now facing the era of post truth where people are tending to ignore the actual facts of the information and rather follow their emotion in consuming the news. Furthermore, the challenge of transparency comes not only from the audience but also from the journalist rsquo s responsibility because both audience and journalist are responsible for and subjected to transparency. The effectiveness of transparency to decline fake news is complex given that, public knowledge towards the importance of media transparency is still an extraneous concept. Moreover, even transparency effectiveness to tackle the spread of hoax remains questionable, media transparency is essential to support the credibility of news. "

"Sumber informasi di jejaring berita daring adalah instrumen yang memungkinkan individu membaca berita, menerbitkan berita, dan berkomunikasi. Hal ini sudah menjadi tren dalam masyarakat yang sangat mobile. Oleh karena itu, proses verifikasi fakta suatu pemberitaan menjadi sangat penting. Dengan pertimbangan tersebut, sebuah tools berbasis web service untuk verifikasi fakta menggunakan metode deep learning dengan teknik ensemble dibangun. Penggunaan teknik ensemble pada model deep learning adalah proses beberapa model pembelajaran mesin digabungkan secara strategis untuk menyelesaikan masalah menggunakan lebih dari satu model. Untuk melatih model, dibangun sebuah dataset. Dataset berisi pasangan klaim dan label. Klaim dibangun dengan data crawling di kanal berita berbahasa Indonesia. Tiga model deep learning dibangun dan dilatih menggunakan dataset yang dibuat, dengan arsitektur jaringan dan hyperparameter yang berbeda. Setelah model dilatih menggunakan dataset, ketiga model diagregasikan untuk membentuk sebuah model baru. Untuk memastikan bahwa model agregat berfungsi lebih baik daripada model tunggal, performa model deep learning ensemble dibandingkan dengan model deep learning dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ensemble memiliki akurasi 85,18% sedangkan model tunggal memiliki akurasi 83,9%, 83,19%, dan 81,94%. Hasil ini menunjukkan bahwa model ensemble yang dibangun meningkatkan kinerja verifikasi fakta dari tiga model tunggal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode deep learning mengungguli performa metode machine learning lain seperti naive bayes dan random forest. Untuk memvalidasi kinerja tools yang dibangun, response time dari web service diukur. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata response time 6.447,9 milidetik.

---

Information sources on social networks are instruments that allow individuals to read news, publish news, and communicate. This is a trend in a highly mobile society. Therefore, the process of verifying facts is very important. With these considerations, we built a web service-based tool for fact verification using deep learning methods with ensemble technique. The use of ensemble techniques in deep learning models is a process in which several machine learning models are combined to solve problems. To train the model, we created a dataset. Our dataset of Indonesian news contains pairs of claims along with labels. Claims are built by crawling data on Indonesian news channels. Three deep learning models have been built and trained using the previously created dataset with different network architectures and hyperparameters. After the model is trained, three models are aggregated to form a new model. To ensure that the aggregated model performs better than the single model, the deep learning ensemble model is compared to the single models. The results showed that the ensemble model has an accuracy of 85.18% while the single models have an accuracy of 83.9%, 83.19%, and 81.94% consecutively. These results indicate that the ensemble model built improves the fact-verification performance of the three single models. The results also show that by using the same dataset, deep learning methods outperform other machine learning methods such as naive bayes and random forest. To validate the performance of the tools we created, the response time of the web service is measured. The measurement result shows an average response time of 6447.9 milliseconds."

"Berita bohong menjadi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. Pengertian mengenai berita bohong yang luas, dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara satu pihak dan pihak lainnya. Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, yakni: bagaimana aturan mengenai berita bohong dalam UU No. 11 Tahun 2008? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong? Serta bagaimana penerapan pasal berita bohong dalam penyelesaian kasus 'Muhammad Faizal Tanong'?Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan data yang bersumber dari undang-undang, buku, artikel, majalah dan jurnal. Untuk melengkapi data tersebut, penulis juga melakukan wawancara terkait dengan penyebaran berita bohong. Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama belum ada definisi yang disepakati mengenai berita bohong menyebabkan belum bisa dibuatnya suatu kategori khusus mengenai perbuatan pidana yang masuk kedalam berita bohong, sehingga aturan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berita bohong adalah pasal-pasal pencemaran nama baik, penghinaan, dan penodaan. Kedua, pihak yang membuat dan menyebarkan berita saja sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyebaran berita bohong. Padahal media yang menjadi sarana penyebaran berita bohong seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketiga, dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan 'Muhammad Faizal Tanong' penerapan pasal telah secara tepat.

---

Fake news is a problem that currently faced by community. A broad sense of fake news, can lead to differences understanding between one side and the other. Based on this matter there are three problems that will be discussed, namely how the rules about fake news in the Law no. 11 in 2008 How is criminal liability for the crime of spreading fake news And how is the application of the fake news article in the verdict of the case Muhammad Faizal Tanong.

To answer the problems authors are using juridical normative research methods, where authors use data derived from regulations, books, articles, magazines and journals. To complete the data, authors also conducted interviews related to the spread of fake news. As the result, there are three answers that author can get. First, there is no mutually agreed about the definition of fake news. Because of that matter, the category of fake news is not yet been made. That is why the rules used to solve the problem of spreading fake news are using articles such as defamation, humiliation, and desecreation. Secondly, until now the subject who are being responsible for spreading fake news are the newsmaker and the one who is spreading the fake news. In fact, the media used to spreading fake news also have a responsible. Third, based on 'Muhammad Faizal Tanong' case, the judge already did a proper application of article 28 paragraph 2."

"ABSTRAKFake news dan hate speech mengenai imigran Timur Tengah di Jerman berkembang pesat di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Oleh karenanya, Jerman membuat undang-undang mengendalikan penyebaran fake news di media sosial yang disebut NetzDG. Undang-undang ini bertujuan memberi denda pada media sosial yang tidak segera menghapus fake news yang dilaporkan oleh pengguna. Penelitian ini diuji dengan gabungan metode kualitatif dan kuantitatif, menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci, Teori Sekuritisasi Barry Buzan, dan Teori Normatif milik Wilbur Scrahmm. Hasilnya, fake news melalui media sosial dijadikan alat partai sayap kanan untuk membentuk hegemoni bahwa imigran adalah hal yang membahayakan. Fake news mengancam demokrasi serta kehidupan bermasyarakat di Jerman, sehingga dianggap sebagai ancaman oleh Pemerintah Jerman dan akhirnya menjadikan hukum sebagai bentuk kontrol atas media sosial yang beroperasi di negara tersebut.

---

ABSTRACTFake news and hate speech on Middle Eastern immigrants in Germany are growing rapidly in social media like Facebook, Twitter, and YouTube. Therefore, Germany makes laws to control the spread of fake news in social media called NetzDG. This law aims to impose penalties on social media that do not immediately remove fake news reported by the user. This study was tested with a combination of qualitative and quantitative methods, using Antonio Gramsci 39 s Hegemony Theory, Barry Buzan 39 s Theory of Securitization, and Wilbur Scrahmm 39 s Normative Theory. As a result, fake news through social media is used as a tool of the right wing party to establish hegemony that immigrants are dangerous. Fake news threatens democracy and social life in Germany, so it is considered a threat by the German Government and ultimately makes law as a form of control over the social media that operating in the country. "

"Jumlah berita palsu semakin banyak ditemukan di media sosial dan aplikasi chatting, khususnya ketika pandemi COVID-19 sejak 2020 silam. Berbagai usaha untuk mengangani berita palsu oleh pemerintah dan pengembang telah dilakukan, akan tetapi tidak sepenuhnya menghentikan munculnya berita palsu. Melihat masih sulitnya untuk menangani berita palsu, kemampuan membedakan berita palsu sangat diperlukan oleh individu untuk menghindari kesalahpahaman, hingga kerugian. Kemampuan membedakan berita dipengaruhi oleh tipe proses kognitif individu, yakni individu yang menggunakan otomatis atau heuristik cenderung gagal dalam membedakan berita palsu. Afek juga berpengaruh pada kemampuan membedakan berita palsu, semakin intens afek yang tengah dialami individu akan memperburuk kemampuan membedakan berita palsu. Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian hubungan tipe proses kognitif yang dimoderasi oleh afek pada kemampuan membedakan berita palsu. Ketiga variable diuji dengan menggunakan alat ukur Cognitive Reflection Test (CRT), Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS), serta 12 berita palsu dan 8 berita asli yang dari situs berita tepercaya dan situs klarifikasi berita palsu. Patisipan penelitian merupakan Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 tahun (N=147) dan menggunakan media sosial atau aplikasi chatting. Pengolahan data statistic menggunakan multiple linear regression analysis di aplikasi SPSS versi 25. Hasil pengolahan data menunjukkan baik afek negatif ataupun positif tidak memoderasi tipe proses kognitif dalam membedakan berita palsu, namun pendapatan dan jenis kelamin signfikan pada kemampuan membedakan berita palsu. Hasil penelitian tidak signifikan karena jumlah partisipan yang sedikit serta minim variasi pada demografi partisipan, yakni seluruh partisipan setidaknya telah menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA). Memperluas serta memperbanyak jumlah partisipan sangat disarankan untuk penelitian selanjutnya.

---

An increasing number of fake news were found on social media and chat applications, especially during the COVID-19 pandemic. Various efforts to deal with fake news by governments and developers have been made, but that does not really stop fake news from circulating in social media. Seeing that it is still difficult to deal with fake news, the ability to distinguish fake news is very much needed by individuals to avoid further misunderstandings that might lead to potential physical or mental loss. The ability to discern news is influenced by individual cognitive types, namely individuals who use type 1 or heuristics who are tend to fail in fake news discernment. Affect also change the ability to distinguish fake news, the stronger the emotions experienced by individuals will weaken the ability to distinguish fake news. A study was conducted on the relationship of emotion-moderated cognitive type to the ability to discriminate fake news. Cognitive types was measured by Cognitive Reflection Test (CRT), and using Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS) for measuring emotion states. Twelve fake news and eight true news were assembled from reputable news sources and fake news clarification sites. Research participants are Indonesian citizens aged at least 18 years (N=147) and use social media or chat applications. Statistical data processing used multiple linear regression analysis in the SPSS version 25 application. The results of data processing showed that neither negative nor positive emotions moderated the cognitive type in fake news discernment. Gender and income was significant. The results of the study were not significant because the number of participants was small and there was minimal variation in participant demographics, that is, all participants had at least graduated from high school (SMA). Expanding and increasing the number of participants is highly recommended for further research."

"In this controversial essay, Carlos Elias addresses the worldwide phenomenon that is threatening the scientific and economic progress of Western countries. The rise and influence of magic and irrationality in the media, in social networks and at universities is a disturbing phenomenon: many Western students no longer want to pursue STEM (Science, Technologies, Engineering, and Math) careers. This lucid and well-written book addresses one of the key issues of public debate: the deteriorating state of science in Western countries and their governments, and its rise in Asian countries. The author compares two distinct models: the Spanish or Latin model, which closed the door on science with the Counter-Reformation, and that employed by a second group of countries where science was encouraged. Elias suggests that a similar development could now be taking place between Western countries (where the press, television and social science academics are becoming increasingly critical towards science) and Asia, where most prime ministers (and other politicians) are scientists or engineers. "