Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris maupun PPAT dalam pembuatan akta autentik, tidak menutup kemungkinan bahwa penghadap yang membutuhkan jasa Notaris selaku PPAT memiliki I’tikad tidak baik, salah satunya adalah dengan pemberian dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT guna pembuatan akta autentik. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris selaku PPAT ikut didudukan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menganalisa mengenai tindakan hukum yang dilakukan suami yang menjaminkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya, dengan memberikan dokumen palsu berupa surat persetujuan istri guna pembuatan akta autentik dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT dalam hal pemberian dokumen palsu berupa surat persetujuan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bersama perkawinan tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan suami terkait harta bersama perkawinannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dengan memberikan dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT berupa surat persetujuan istri memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan selama Notaris selaku PPAT sudah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris selaku PPAT tidak dapat disalahkan karena Notaris selaku PPAT tidak mungkin membuat suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan disengaja. Maka, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT terkait dokumen palsu antara lain melakukan penyuluhan hukum, pengenalan penghadap khususnya dalam hal dokumen yang diberikan penghadap serta perlunya sikap kehati-hatian dalam hal pemeriksaan dokumen yang diberikan penghadap.

---

The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT in order to create an authentic deed. The implication of this problem in the future could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty without permission and approval from his wife, and the husband provide a false document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards the Notary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by husband related their sharing property of marriage without permission and approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36 paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the husband by providing false documents which is the approval letter from wife to Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP, and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notary as a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the parties (penghadap)."

"Di Indonesia, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur mengenai perkawinan antara sesama warga negara Indonesia, diatur pula mengenai perkawinan dengan warga negara asing yang di dalam undang-undang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan. Banyak alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan campuran yang berdasarkan atas dokumen palsu.Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila suatu dokumen palsu dapat menjadi salah satu penyebab batalnya suatu perkawinan bagaimanakah undang-undang mengatur mengenai hal tersebut dan bagaimanakah keputusan Hakim dalam menentukkan putusannya dalam kasus ini. Penulis menggunakan Putusan Nomor 586/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL terkait pembatalan perkawinan.

---

In Indonesia, marriage is something sacred and regulated on Act No. 1 of 1974 on Marriage. In addition to the Act concerning marriage arranged between fellow citizens of Indonesia, this Act also regulate on mixed marriage. A marriage which doesn rsquo t fulfill the conditions can be filled for annulment to the Court. Many reasons can be proposed for cancellation of a marriage. This thesis discusses about annulment of mixed marriage based on forged document.

This thesis research us a juridicial normative with the literature study and descriptive typology. The problem in this thesis is, if a false document can be one of the cause of the cancellation of a marriage how the law governing it, and how the Judge 39 s decision in this case. The author uses the Decision No. 586 PDT.G 2014 PN.Jkt.Sel regarding cancellation of marriage. "

"ABSTRAKNotaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau dimintaoleh pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh Notaris mencakupmengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehperaturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yangberkepentingan. Pembuatan akta perjanjian kredit yang terindikasi dokumen palsudan bersifat perjanjian pura-pura menggunakan kausa yang tidak halal ataubertentangan dengan undang-undang, maka akta itu tidak memiliki kekuatanhukum serta mengakibatkan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum.Majelis pengawas notaris memberikan sanksi terkait dengan pelanggaran tugasdan wewenang notaris dan prilakunya, berupa teguran lisan, teguran tertulis,pemberhentian sementara 3-6 bulan dan pemberhentian secara tidak hormat. Jenispenelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitianeksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan danwawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta yangdibuat dengan dokumen palsu yang bersifat pura-pura batal demi hukum danNotaris yang membantu perbuatan melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuaidengan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary authorizes to establish an authentic deed which required or requested bythe concerned parties. The Deed that has been established by notary contains of allactions, agreements, and determination required by the laws and regulationsand/or by the concerned parties. The establishment of the deed of loan agreementthat indicated as a false document and an artificial agreement by using the illegalreason or contradict with the law has no legal force and also effect the deed asinvalid and void by law. Assembly supervisor of notary entitle to imposesanctions for noncompliance with the duty, authority and behavior of notaries,such as verbal warning, written warning, suspension of 3-6 months and adishonorable dismissal. The type of research on this thesis is a normative studythat includes the type of explanatory. Data that used of this research is primarydata and secondary data. Literature study and interviews has been used forcollecting the data, while the research results will be analyzed qualitatively.Pursuant to the research result, therefore can be concluded that the deed that hasbeen established using a false documents and for simulation is void by law andnotary who assist an unlawful action shall be granted sanctions in accordance withapplicable laws."