Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini Penulis mengangkat kasus permohonan fasilitas kredit PT.XYZ kepada Bank TUV yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit kepada PT.XYZ serta mengevaluasi kelayakan proses pengolahan kredit di Bank TUV. Dengan menerapkan proses pengolahan kredit yang baik, risiko gagal bayardebitur kepada bank dapat diminimalisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PT.XYZ layak diberikan kredit oleh Bank TUV dan menyimpulkan bahwa proses pengolahan kredit untuk PT.XYZ pada Bank TUV sudah berjalan sesuai dengankebijakan dan ketentuan kredit yang berlaku di Bank TUV.

---

In this thesis, Author raise the case of application for credit facilities from PT.XYZ to Bank TUV that is aimed to determine the creditworthiness of PT.XYZ and evaluate the loan processing worthiness at Bank TUV. By applying good credit management process, the debtor’s probability of default can be minimized. The analysis concludes that PT.XYZ can be granted loan and concludes that the

loan processing of PT.XYZ proposal at Bank TUV has been done in accordance to the policies and regulations of Bank TUV."

"Perkembangan dunia investasi di Indonesia, khususnya di bidang jasa penunjang minyak dan gas bumi semakin meningkat. Untuk menjalankan usaha di bidang minyak dan gas bumi ini diperlukan modal yang tidak sedikit. Dalam prakteknya untuk mendapatkan modal tersebut perusahaan membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit. Kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan, karena pemberian kredit dapat menimbulkan permasalahan bagi kreditor, jika pengembalian pinjaman dari debitor tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam praktek pemberian kredit tersebut, hak jaminan kebendaan yang menjadi dasar pengikatan jaminan antara kreditor dengan debitor adalah dengan mengikat klaim asuransi sebagai jaminan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C.HT.01.10-22 Tahun 2005 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah pendaftaran fidusia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi sebagai objek jaminan fidusia memiliki kelemahan disebabkan oleh karakternya sebagai benda dan ketidakjelasan UUJF. Keadaan ini menurut penulis tidak cukup melindungi kepentingan kreditor. Untuk itu diperlukan upaya membangun konstruksi hukum pengembangan klaim asuransi sebagai benda guna melindungi kreditor jika kredit macet. Dalam praktek peranan notaris dalam memahami dan memberikan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak dapat pula memberikan perlindungan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia atas klaim asuransi.

---

The dynamic development in the realm of investment in Indonesia, especially in the company of oil and gas support happen to keep increasing. A big amount of capital is required to ran a business in oil and gas industry. For this purpose, companies need financing, one way of which is through credit facility. The need for credit facility as well as its facilities needs a guarantee, particularly in the side of the creditor, in order to avoid any risk of loosing the investment profit expected in case the debtor doesn't comply with the agreement made before. Regarded from the law point of view, security on the credit guarantee is considered as a preventive act in lending a credit.

In this credit facility, the insurance claims is used as the property guarantee right used as the basis of guarantee credit bond between creditor and debtor is based on Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee (UUJF) and Circular of the Directorate General of Legal and General Affairs No. C.HT.01.10-22 Year 2005 on Standardization of the Fiduciary Registration Procedure. This research is conducted by applying the literature research method and supported by in depth interview with the party concerned on the fiduciary registration matter.

From such literature research, it may be concluded that the insurance claims as a property has some disadvantages caused by its characteristic as a property and by the unclear of UUJF. This condition is not protective enough for creditors concerns. Therefore, efforts to develop a law construction for insurance claims development as a property in order to protect creditor when the debt is unperformed are important to make. Public notary roles in understanding and giving balanced protection to both parties can also give protection to the creditor as the holder of fiduciary transfer on insurance claims."

"HADZAMI, Syarifah, 0588001732, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Dan Tanah Dengan Fasilitas Kredit Bank Tabungan Negara, Skripsi, Mei, 1882.Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dewasa ini adalah penyediaan dan pembangunan perumahan bagi rakyat. Untuk memenuhi bidang ini maka dibentuklah Perum Perumnas . Perumahan yang dibangun dalam hal pemasarannya didahului dengan perjanjian jual beli baik secara tunai ataupun kredit. Dewasa ini, masyarakat sudah tak asing lagi dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diselenggarakan oleh berbagai bank pemerintah ataupun swasta, salah satunya adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Perjanjian jual beli rumah dan tanah dengan fasilitas KPR BTN melahirkan hak dan kewajiban pada para pihak, yang dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Perum Perumnas, BTN juga pembeli tentunya akan berusaha untuk dapat mengatasi masalah ini, dengan suatu penyelesaian yang terbaik bagi mereka dengan bersandarkan pada isi perjanjian jual beli dan kredit yang telah disepakati bersama. Hal ini penting, demi menunjang keberhasilan program pemerintah dibidang perumahan dan pemukiman."

"Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi Bank selaku pemberi fasilitas kredit pembiayaan pemilikan unit perkantoran yang unitnya telah dialuhkan dua kali oleh developer. Penelitian merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Tipe penelitian bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan terdapatnya dua perjanjian pengikatan jual beli atas unit yang sama maka perjanjian pengikatan jual beli kedua yang dibuat oleh developer tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian pengikatan jual beli kedua tersebut batal demi hukum sehingga status kepemilikan tetap milik dari pembeli pertama yang dibiayai oleh Bank sehingga status jaminan terhadap Bank tetap memiliki kekuatan hukum yang pasti. Notaris dalam hal ini bertanggung jawab dikarenakan kelalaian nya tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dimana notaris bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas timbulnya kerugian tersebut.

---

This tesis is discussing about legal certainty for Bank as lender in a credit facility with regards to acquiring office space units which units has been sold twice time by the developer and also the liability of a public notary as a public officials who made the binding sale and purchase agreement. This research Research is a normative legal research that is research done by researching library materials. This type of research is a prescriptive research that is providing advice to solve the problems. With the presence of two binding agreement of sale and purchase of units then the second binding agreement of sale and purchase both created by the developer did not fulfill the objective conditions of an agreement as provided in Article 1320 of the Civil Code of Indonesia so that the second binding agreement of sale and purchase can be null and void so that the property ownership status remains to the first buyer financed by the Bank so that the security status of the Bank retains. Notary liability in this case due to his negligence that can cause one of the parties at a disadvantage, which the notary is responsible for conducting to pay compensation for such losses.

"

"ABSTRAKBank sebagai financial intermediary berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dalam memberikan fasilitas kredit, salah satunya adalah agunan/ jaminan kredit. Salah satu bentuk agunan/ jaminan kredit yang diterima oleh bank adalah tanah dengan status Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah tersebut: perihal tertib administrasi Badan Pertanahan Nasional dalam pencatatan hak atas tanah tersebut dalam sertipikat, perihal surat rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan yang multitafsir, serta perihal uang pemasukan terkait perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan kasus di Kawasan Berikat Nusantara Marunda . Hal-hal tersebut membuat bank menghadapi risiko kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen pemegang Hak Tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan hukum tersebut disebabkan baik oleh ketidakseragaman administrasi Kantor Pertanahan maupun oleh kesewenang-wenangan pemegang Hak Pengelolaan, yang timbul karena adanya kekosongan hukum.

---

---

ABSTRACTAs a financial intermediary, bank has two functions to collect funds and to distribute it in the form of credit. Bank will use certain principles in giving credit facility, one of which is collaterals. One of the collaterals accepted by bank is Right to Build on Management Right land. This thesis reviews legal issues related to the mortgage imposition of such land regarding administration order in National Land Body in recording the status of land in the land certificate, regarding recommendation letter from Management Right holder which has multiple interpretations, and regarding the compensation fee in extending the period of Right to Build on Management Right land a case in Kawasan Berikat Nusantara Marunda . Those issues make bank face a risk to lose its position as a preference creditor. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. This research shows that those legal issues are caused either by the disharmony in administration of Land Offices or by the despotism of Management Right holder, which came from the absence of regulations."

"Skripsi ini membahas tentang pengikatan jaminan pesawat udara di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal yaitu klasifikasi pesawat udara dalam hukum kebendaan di Indonesia, prosedur pencatatan jaminan pesawat udara pada Kementrian Perhubungan dan lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia. Tidak adanya lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia merupakan suatu kekurangan dalam hukum jaminan, yang kemudian pada prakteknya digunakan lembaga jaminan pesawat udara di luar negeri sebagai jalan keluar untuk Badan Usaha Angkutan Udara memperoleh pinjaman melaui jaminan pesawat udara.

---

This thesis discusses the binding of Indonesian aircraft assurance in regard to the provisions of the Decree of the Ministry of Transportation No. 82 Year 2004 concerning Procurement Procedures of Aircraft and Helicopters. In this thesis, three things will be discussed : classification of aircraft in law of matter in Indonesia, assurance recording procedure in the Ministry of Transportation, and aircraft assurance institutions in Indonesia. The absence of aircraft assurance institutions in Indonesia is a defect in collateral law, which then in practice foreign aircraft assurance institutions are used as a solution for Civil Aircraft Company in obtaining a loan through aircraft assurance."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaturan mengenai akibat hukum perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersembunyi terhadap perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan kebendaan fidusia dalam mekanisme kredit pembelian mobil, disamping itu pendapat hakim terhadap dampak akibat hukum tersebut dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Juncto Putusan Nomor 410/PDT/2015/ PT.DKI. dan menjelaskan pengaturan akibat hukum tersebut di masa depan. Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan fidusia tetap berlaku dan mengikat, meskipun terdapat cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli karena perjanjian-perjanjian tersebut berdiri sendiri. Pendapat hakim dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel adalah perjanjian fasilitas kredit tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak dan dengan substansi berbeda, sedangkan menurut Putusan Nomor 410/PDT/2015/PT.DKI perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan kebendaan fidusia dibatalkan karena objek tidak sesuai dengan kenyataanya. Perlu dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme kredit yang ketentuanya merumuskan pebuatan-perbuatan hukum pada mekanisme kredit, kedudukan perjanjian jual beli dengan perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan kebendaan yang berdiri sendiri, akibat hukum perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersembunyi yang tidak memengaruhi berlakunya perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan kebendaan dalam mekanisme kredit.

---

ABSTRACTThis Thesis examines the regulation concerning the legal effect of sale and purchase agreement containing hidden defects to the credit agreement with fiduciary collateral agreement in car purchase credit mechanism, the judge rsquo s opinion on the impact of the legal effect in Court Judgement Number 565 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Sel Juncto Court Judgement Number 410 PDT 2015 PT.DKI., and the regulation concerning the legal effects in the future. This thesis is written by using normative legal research method with secondary data sources with qualitative data analysis method. The credit agreement and the fiduciary collateral agreement remain valid and binding, although there are hidden defects in the sale and purchase agreements due to the agreements stand independent. The judge's opinion in Court Judgement Number 565 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Sel is credit agreement remains valid and binding on the parties because the agreements are made by the parties and with different substances, whereas according to Court Judgement Number 410 PDT 2015 PT.DKI credit agreement and fiduciary collateral agreement are null and void because the object does not match the facts. A regulation of Financial Services Authority is required which regulates specifically the credit mechanism that formulates the legal deeds in the credit mechanism, the position of the sale and purchase agreement with the credit agreement and the collateral agreement stand independent, legal effect of sale and purchase agreement containing hidden defects which does not affect the validity of the credit agreement with collateral agreement in the credit mechanism."

"Kredit sindikasi merupakan salah satu cara bank untuk melakukan diversifikasi risiko dan untuk memastikan bahwa bank menaati Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kredit sindikasi adalah salah satu solusi pembiayaan untuk debitor-debitor yang membutuhkan pembiayaan dengan jumlah yang besar untuk pelaksanaan proyek-proyek besar, yang saat ini merupakan tren terbaru di Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg Global Syndicated Loans League Table 2016, pada tahun 2016 Bank X menempati posisi kedua sebagai bookrunner di ASEAN, dengan jumlah deal sebanyak 13. Sebagai mandated lead arranger, Bank X menempati posisi ke 8 di ASEAN dengan jumlah deal sebanyak 19. Salah satu kredit sindikasi yang melibatkan Bank X sebagai kreditor adalah kredit sindikasi untuk pembiayaan Proyek ABC, suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain terlibat sebagai salah satu kreditor, Bank X berperan sebagai arranger, agen fasilitas, agen jaminan, dan agen escrow. Bank X juga merupakan kreditor dengan porsi fasilitas kredit terbesar dalam kredit sindikasi ini. Sebagai salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, pemberian kredit sindikasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan guna melindungi kepentingan dari bank itu sendiri. Karakteristik kredit sindikasi, sebagai suatu pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditor, dan umumnya jumlah kredit yang besar, merupakan alasan lebih bagi bank untuk memastikan kesesuaian pemberian kredit sindikasi dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga akan membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi di Bank X, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Bank X telah berusaha melaksanakan pemberian kredit sindikasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Syndicated credit is a method of risk diversification for banks and is a way to ensure that banks adhere to the Legal Lending Limit set in the prevailing regulations. Syndicated credit is a solution for debtors in need of large financing for big projects, which is currently a trend in Indonesia. According to the Bloomberg Global Syndicated Loans League Table 2016, in 2016, Bank X ranked second as bookrunner in ASEAN, with a deal count of 13. As mandated lead arranger, Bank X ranked eight in ASEAN, with a deal count of 19. One of the syndicated credits that involves Bank X as creditor is the syndicated credit given for the financing of Project ABC, a project to build a national scale network of optical fibres in Eastern Indonesia. Apart from being one of the creditors, Bank X also plays the part of arranger, facility agent, security agent, and escrow agent. Bank X is also the creditor with the biggest share in the credit facility for this particular syndicated credit. As one of the business activities undertaken by banks, syndicated credit must adhere to prudential banking principle to protect the interests of the bank itself. The characteristics of syndicated credit, as a credit that involves more than one creditors, and a big amount of credit, is more reason for banks to ensure the compliance of the syndicated credit with prudential banking principle and the prevailing regulations. Thus, this thesis will explain how implementation of prudential banking principle in syndicated credit is regulated in Indonesia. Other than that, this thesis will also explain how Bank X implements prudential banking principle in syndicated credit provision, and its compliance to regulations currently in force. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that in giving syndicated credit, Bank X has done its best to comply to the prudential banking principle and the regulations currently in force."