Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kepatuhan penerapan akad Istishna dalam penyaluran dana pada perbankan syariah ditinjau dari ketentuan terkait, yakni Fatwa DSN MUI No No 06/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam praktek transaksi perbankan syariah, para pelaku perbankan syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat syariah dan ketentuan hukum positif yang ada. Adakalanya ketentuan-ketentuan tersebut masih belum ada keselarasan dalam penerapannya, sehingga seringkali transaksi-transaksi pada perbankan syariah menabrak ketentuan hukum syariah itu sendiri atau hukum positif yang ada. Penelitian ini bersifat normatifyuridis dengan meneliti berbagai ketentuan hukum positif terkait dan ketentuan-ketentuan syariah nya. Dengan membandingkan bagaimana praktek di perbankan syariah dan bagaimana ketentuan hukum dan syariah mengatur suatu transaksi, diharapkan dapat diketahui sejauh mana bank syariah comply dengan ketentuan-ketantuan tersebut. Karena beragamnya produk, akad dan transaksi syariah, maka penelitian akan memfokuskan pada akad Istishna, dalam kerangka penggunaan akad Istishna untuk penyaluran dana di perbankan syariah. Penerapan akad Istishna akan ditinjau melalui ketentuan syariahnya, yakni Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan dari sisi ketentuan perundang-undangan akan menggunakan Undang-undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa ketidakpatuhan dalam transaksi yang menggunakan akad Istishna di perbankan syariah. Ketidakpatuhan tersebut antara lain karena sulitnya menjalan ketentuan yang bersifat syariah untuk dijalankan ke dalam ranah peraturan perundang-undangan dan praktek serta dari sisi bisnis perbankan syariah.

---

This thesis discusedd aboutCompliance Analisys Application of Istishna Agreement on Disbursement at syariah banking Under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. Practically on Syariah Banking, the practitioner tied to syariah regulation and positif law. Sometimes the regulation is no harmonic on the application, so many times transactions on Syariah Banking crash with syariah regulation and positif law. This research was conducted legal research library and researching any relevant regulation and any syariah regulation. With compare about practical and and how syariah regulation and positif law regulate the transaction, be expected we can know how far Syariah Banking comply with any regulation who regulate it. Because many kinds of product, agreement and syariah transaction, so this research will focus on Istishna Agreement, in the case of application of Istishna Agreement to disbursement fund at Syariah Banking. The application of Istishna Agreement will be reviewed under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. The research shown there some un-comply on transaction which use Istishna Agreement on Syariah Banking. The un-comply because difficulty to applied syariah regulation on positif law, practically, and business side of Syariah Banking."

"Penelitian ini membahas mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen investasi syariah dan penghimpun dana oleh pemerintah. Pasal 25 UU SBSN menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang berwenang harus menetapkan fatwa bagi SBSN. Namun, terdapat kekurangan dalam pengaturan ini karena tidak ada kualifikasi dan hubungan kedudukan antara lembaga berwenang, menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan DSN MUI dan ahli fatwa untuk membahas pengaturan kualifikasi dan kedudukan lembaga dan dampak dari Pasal 25 UU SBSN. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat empat unsur dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang dapat dijadikan pedoman kualifikasi dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa, yaitu: 1. pengurus lembaga berkompetensi secara keilmuan islam; 2. lembaga independen; 3. Fatwa ditetapkan secara jama’I (kolektif); 4. diberikan kewenangangan oleh negara. Lalu, penelitian ini juga menunjukan bahwa dalam praktiknya di Indonesia memang ada hubungan hirarkis antara lembaga keislaman di Indonesia dimana fatwa dari DSN MUI akan diprioritaskan.

---

This study discusses State Sharia Securities (SBSN) as a sharia investment instrument and fundraising by Article 25 of the SBSN Law stipulates that the Indonesian Ulema Council (MUI) or other authorized institutions must issue a fatwa for SBSN. However, there are deficiencies in this arrangement because there is no qualification and position relationship between the competent authorities, causing legal uncertainty. This research uses a normative juridical approach and interviews with DSN MUI and Fatwa experts to analyze the setting of qualifications and institutional positions. It also discusses the impact of Article 25 of the SBSN Law. The results of this study indicate that there are four elements of the MUI's National Sharia Council (DSN) which can be used as qualification guidelines for institutions authorized to issue fatwas, namely: 1. Administrators of institutions with competence in Islamic scholarship; 2. independent institutions; 3. Fatwas are issued collectively; 4. they are given authority by the state. Then, this research also shows that in practice in Indonesia there is indeed a hierarchical relationship between Islamic institutions in Indonesia where fatwa from DSN MUI will be prioritized."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data time series, apakah pertumbuhan aset atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah sensitif terhadap pengaruh volatilitas tingkat bunga (SBI) dan nilai tukar rupiah (Exchange Rate). Selain dua varibel tersebut dalam penelitian ini juga mencoba memasukan fatwa MUI tentang keharaman bunga sebagai variabel biner (dummy). Model yang diestimasi dalam penelitian ini adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan General Autoregressive Conditional Heteroseedasticity (GARCH). Penggunaan model ini adalah untuk melihat apakah residual dan varian residual periode sebelumnya signifikan mempengaruhi variabel Aset atau DPK terhadap model yang diestimasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (a) uji regresi berganda dengan metode OLS menunjukkan bahwa tingkat bunga maupun nilai tukar memiliki korelasi negatif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Aset maupun Dana Pihak Ketiga perbankan syariah, sedangkan Fatwa MUI mempunyai korelasi positif juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga. (b) Selanjutnya berdasarkan uji ARCH diperoleh hasil bahwa nilai residual periode sebelumnya signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset maupun dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.Sedangkan melalui uji GARCH diperoleh hasiI yang menunjukkan bahwa varian residual periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan keduanya. (c) tingkat bunga maupun nilai tukar melalui uji ARCH IGARCH diketahui memiliki volatilitas yang signifikan sehingga model yang diestimasi tidak bebas dari pengaruh residual periode sebelumnya. (d) pertumbuhan Aset dan DPK melalui uji ARCH-M ternyata signifikan memiliki sensitifitas terhadap fluktuasi perubahan tingkat bunga dan nilai tukar rupiah.

---

The research aims to analyze the sensitivity of the growth of the third parties' fund and asset of syariah banking on the influence of the interest rate (SBI) and exchange rate volatility based on time series data. Beside those two variables, a dummy variable, i.e. fatwa MUI on prohibition of usury (riba) is also used. The model estimated in the research is Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). This model is used to find out whether previous residual and variance residual significantly influence the variables of the third parties' fund and asset on the model estimated.

The results of the research indicate that: (a) Multiple Regression Test Using Ordinary Least Square Method (OLS) reveals that both interest rate and exchange rate have negative correlation and significantly influence the growth of the third parties' fund and asset of the syariah banking. On the other hand, fatwa MUI has positive correlation and significantly influence the growth of the third parties' fund and asset. (b) Based on the ARCH evaluation, it is found out that previous residual value significantly influences the growth of the third parties' fund and asset of the syariah banking.

Meanwhile, using the GARCH evaluation it is also found out that previous variance residual significantly influences either the assets or the fund. (c) Both interest rate and exchange rate evaluated by ARCH and GARCH do have significant volatility so that the estimated models are not free from previous residual influence. (d) The growth of the third parties' fund and asset based on the ARCH-M test has in fact significant sensitivity on the fluctuation of the interest rate and rupiah exchange rate."

"Pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang telah bertangsung sejak tahun 1991 semestinya menunjukkan peningkatan yang drastis seiring berpindahnya rekening nasabah muslim dari bank konvensional ke bank syariah, terutama sejak dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga yang mengharamkan bunga. Namun pada kenyataannya, tingkat perpindahan rekening nasabah Muslim dari bank konvensional ke bank syariah pasca dikeluarkannya fatwa tersebut masih berlangsung lambat Kecepatan nasabah muslim memindahkan rekeningnya dari bank konvensional ke bank syariah adalah salah satu indikasi bahwa fatwa bunga haram mempunyai dampak terhadap pertumbuhan bank syariah. Semakin cepat nasabah berpindah dari bank konvensional ke bank syariah maka akan membawa pengaruh yang baik terhadap perkembangan bank syariah itu sendiri. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis survival (survival analysis). Hasil dari survival analysis menunjukkan rata-rata tingkat kecepatan perpindahan rekening nasabah Muslim dari bank konvensional ke bank syariah pasca dikeluarkannya fatwa bunga haram oleh MUI adalah 6,3 bulan, serta diketahui bahwa fatwa bunga haram MUI secara statistik tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan bank syariah. Hal itu terjadi karena sifat fatwa yang tidak mengikat sehingga masyarakat dapat memilih untuk mematuhi atau pun tidak mematuhi fatwa tersebut."