Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Pernikahan melibatkan berbagai macam aktor dengan proses pembuatan kebijakan yang kompleks. Anggota keluarga, negara, perantara pernikahan, dan sektor komersial turut terlibat dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Hal ini khususnya terjadi dalam pernikahan transnasional di mana negara turut serta memutuskan dan mengendalikan siapa saja yang diizinkan untuk dinikahi, apakah pasangan diizinkan untuk tinggal di masyarakat penerima, dan juga mengenai proses naturalisasi dan asimilasi mereka. Oleh karena itu, pernikahan transnasional menjadi persoalan dalam ilmu Hubungan Internasional terutama karena hal tersebut merefleksikan tren dalam migrasi yang terjadi belakangan ini, yaitu feminisasi migrasi. TKA ini berupaya untuk memetakan literatur- literatur mengenai fenomena pernikahan transnasional, khususnya di kawasan Asia (Asia Timur-Asia Tenggara) dalam kerangka migrasi global. TKA ini mengelompokkan literatur menggunakan metode taksonomi, di mana pada bagian pertama terdiri dari diskursus dan temuan-temuan umum mengenai fenomena ini, yakni: bagaimana posisi pernikahan transnasional di dalam tren feminisasi migrasi, definisi dan batasan dari istilah “pernikahan transnasional”, faktor penyebab meningkatnya pernikahan transnasional di kawasan Asia, dan konsekuensinya terhadap negara pengirim, negara penerima. Bagian selanjutnya dari TKA ini merupakan analisis atas pemetaan literatur tersebut; perdebatan, konsensus, dan kesenjangan literatur pernikahan transnasional dari kajian migrasi, serta bagaimana pendekatan feminisme multikultural dan feminisme global dapat melengkapi kesenjangan tersebut. Terakhir, TKA ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di negara-negara terkait dalam menyusun kebijakan yang paling sesuai dan memberdayakan terkait dengan fenomena pernikahan transnasional.......Marriage involves various kinds of actors with complex policy-making processes. Family members, states, marriage brokers, and the commercial sector are also involved in the decision-making process. This is especially the case in transnational marriages where the state participates in deciding and controlling who is allowed to marry, whether the spouse is allowed to live in the recipient community, and also about their process of naturalization and assimilation. Therefore, transnational marriage is an International Relations issue, especially because it reflects the trends in migration that have occurred recently, namely the feminization of migration. This paper seeks to map out the existing literature on the phenomenon of transnational marriage, especially in the Asian region, particularly in East and Southeast Asia, within the framework of global migration. This paper classifies the literature using taxonomic methods, in which the first part consists of discourses and general findings regarding this phenomenon, namely: the place of transnational marriage in the trend of feminization of migration, definitions and limitations of the term "transnational marriage", the causes of increase of transnational marriages in the East Asia region, and the consequences for sending and receiving countries. The next part of this paper is an analysis of the mapping of the literature; debates, consensus, and gaps in transnational marriage literature from migration studies, and how the approach of multicultural feminism and global feminism can complement these gaps. Finally, this paper also seeks to provide recommendations to policy makers in the relevant countries for developing the most appropriate and empowering policies regardiing to the phenomenon of transnational marriage."