Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children merupakan komisi yang dibentuk dengan tujuan mempromosikan dan melindungi hak perempuan dan anak di negara anggota ASEAN. Komisi yang sudah bekerja sepuluh tahun ini telah melaksanakan program kerjanya mulai dari melakukan pertemuan, perumusan deklarasi, dan rekomendasi kebijakan. Namun, realitas sosial gender di negara anggota, khususnya Indonesia masih berkata lain. Masih banyak permasalahan perempuan di kawasan yang belum terselesaikan dan cenderung bersifat stagnan meskipun sudah adanya komisi yang ditugaskan ini. Terjadi suatu disparitas antara komitmen di kawasan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan membahas kesenjangan pengadopsian kebijakan hak perempuan yang telah dikeluarkan oleh ACWC dalam lingkup Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan feminisme multikulturalisme, penelitian ini menjawab bahwa kesenjangan tersebut diakibatkan oleh permasalahan legalistik dalam mandat ACWC, norma yang mengakar di kawasan, dan permasalahan lokalisasi di level domestik Indonesia.

---

Children is a commission established with the aim of promoting and protecting the rights of women and children in ASEAN member countries. The Commission, which has been working for ten years, has implemented its work program starting from holding meetings, formulating declarations, and making policy recommendations. However, the social reality of gender in member countries, especially Indonesia, still says otherwise. There are still many women's problems in the region that have not been resolved and tend to be stagnant despite the existence of this commission. There is a disparity between commitments in the region and the social reality happening in the region. This study will discuss the gap in the adoption of women's rights policies that have been issued by the ACWC in Indonesia. Through a normative approach and multiculturalism feminism, this research answers that the gap is caused by legalistic problems in the mandate of the ACWC, the norms rooted in the region, and the localization problems at Indonesian domestic level."