Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Character merchandising is the exploitations of fictional characters which aims to attract people who have the affinity with such fictional character in buying merchandises or goods sold in the market. Fictional characters which are being exploited are protected by copyright law. Character merchandising involves the adaptations and reproductions of copyrighted works which are the economic rights of the creator or copyright holder as stipulated under the copyright law. Therefore, lawful character merchandising activities shall be based on the permission of the creator or copyright holder of such fictional character. In order to get the economic rights served, fictional character creators or copyright holders shall achieve economic benefit in the form of royalty fee paid by the authorized party who uses its fictional characters.

---

Penggunaan karakter untuk barang dagangan adalah eksploitasi karakter fiksi yang bertujuan untuk menarik pembeli yang menyukai karakter fiksi tersebut, untuk membeli barang dagangan yang dijual di pasaran. Karakter fiksi yang dieksploitasi tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan karakter untuk barang dagangan melibatkan proses adaptasi dan reproduksi karya cipta yang merupakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta. Oleh karena itu, untuk menggunakan karakter fiksi secara sah menurut hukum, haruslah didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karakter fiksi tersebut. Pencipta karakter fiksi atau pemegang hak cipta memperoleh keuntungan ekonomi berupa royalti yang dibayarkan oleh pihak yang diberikan izin untuk menggunakan karakter fiksi."

"ABSTRAKJurnal ini membahas analisis penggunaan tokoh fiktif dalam puisi Negorie Suni karya Im-Hwa. Bentuk puisi beraliran sosialisme ini adalah danpyeonsosasi yang mempunyai ciri khas yaitu menggunakan kemunculan tokoh sebagai pembangun cerita puisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penyair memunculkan tokoh fiktif di dalam puisi. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tokoh fiktif di dalam puisi ini agar masyarakat lebih mudah percaya bahwa ada yang memperjuangkan nasib mereka sehingga dapat tumbuh harapan. Selain itu, sebagai bentuk ajakan dan harapan Im-Hwa terhadap kaum buruh untuk bangkit melawan kesenjangan sosial dalam penjajahan Jepang di Korea.

---

ABSTRACTThis journal discusses the analysis of the use of fictional figures in Negorie Suni poem by Im Hwa. This form of socialism s poetry is a synthesis and in which there is a characteristic use of the appearance of a character as a builder of poetry. This research uses qualitative approach with descriptive analyisis design. The purpose of this study is to find out the reason the poet uses a fictional character that appears in poetry. Based on the analysis, it shows that with the usage of influential figures in this poem so that people more easily believe that there is a someone who struggled for their life so that it can grow hope. In addition, Im Hwa wants to invite Korean people to fight for the rights of the workers and against social inequalities under the Japanese colonizations. Keywords danpyeonsosasi, fictional characters, Im Hwa, socialism, the workers."

"ABSTRAKPsikopat fiktif telah dianalisis sebagai realistis atau tidak realistis. Praktisi klinis, psikolog forensik, dan psikiater forensik juga telah menggunakannya sebagai contoh dan alat pengajaran. Karakter the Joker yang digambarkan pada film 2008 ldquo;The Dark Knight rdquo; dideskripsikan sebagai seorang kriminal yang memiliki gangguan mental. Sesuai dengan hal tersebut, ia telah didiagnosis oleh psikiatris forensik di kehidupan nyata sebagai seorang psikopat. Oleh karena itu, para penonton berkemungkinan mereferensikan dirinya sebagai contoh para psikopat dan tingkah lakunya sebagai indikasi-indikasi psikopati. Namun, jika the Joker bukanlah psikopat fiktif yang realistis, gambarannya dalam film ini dapat membawa para penonton ke fakta yang salah. Untuk memahami betapa realistisnya the Joker, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fitur-fitur linguistik yang menandai the Joker sebagai seorang kriminal dan/atau seorang psikopat: manipulasi dan ancaman. Penulis tulisan ini menekankan analisis pada penggunaan penipuaan lisan the Joker karena penipuan lisan adalah sebuah tipe manipulasi, dan karena pada umumnya, psikopat cenderung pengguna baik manipulasi. Penulis menemukan bahwa the Joker lebih menggunakan penipuan lisan daripada ancaman. Namun, perbedaan frekuensi penggunaan fitur-fitur linguistik ini tidaklah signifikan. Dalam kata lain, the Joker tidak memiliki preferensi antara menggunakan penipuan lisan atau ancaman sebagai strategi linguistik untuk mencapai tujuannya. Ini merefleksikan karakteristik sebuah sub-tipe psikopati, the macho, yang cenderung menggunakan ancaman untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, berdasarkan fitur-fitur linguistiknya, the Joker adalah seorang psikopat fiktif yang realistis, terutama untuk sub-tipe the macho. Berdasarkan penemuan ini, implikasi praktis dan teoretisnya adalah para psikopat mungkin menggunakan ancaman hampir sama banyaknya dengan menggunakan manipulasi, dan para pembuat dan para konsumen karya fiksi sebaiknya lebih memperhatikan penggambaran karakter-karakter psikopat dan karakter-karakter yang berkecenderungan menggunakan ancaman, terutama jika mereka juga berkecenderungan menggunakan manipulasi.

---

ABSTRACTFictional psychopaths have been analysed to be either realistic or non realistic. Clinical practitioners, forensic psychologists, and forensic psychiatrists have also used them as examples and teaching tools. The character of the Joker as portrayed in the 2008 ldquo The Dark Knight rdquo movie is described as a criminal with a mental disorder. Accordingly, he has been diagnosed by a real life forensic psychiatrist to be a psychopath. Therefore, the movie audience may refer to him for an example of psychopaths and to his behaviours for indications of psychopathy. However, if the Joker is not a realistic fictional psychopath, his portrayal in this movie may lead the audience to false facts. To understand how realistic the Joker is, this paper aims to analyse the linguistic features which mark the Joker as a criminal and or a psychopath manipulations and threats. The writer of this paper emphasizes the analysis on the Joker rsquo s uses of verbal deception as verbal deception is a type of manipulation, and because generally, psychopaths tend to be really good users of manipulation. The writer finds that the Joker uses more verbal deceptions compared to threats. However, the differences in frequency of his using these linguistic features are not significant. In other words, the Joker has no preference when it comes to using verbal deceptions or threats as a linguistic strategy to achieve his goals. This reflects the characteristics of a subtype of psychopathy, the macho, which tends to utilize threats to achieve his goal. Thus, based on his linguistic features, the Joker is a realistic fictional psychopath, especially of the macho subtype. On the basis of these findings, the practical and theoretical implications are that psychopaths may use threats about as much as they use manipulation, and that creators and audience of fictional works should pay more attention to portrayal of psychopathic characters and characters who have a tendency of using threats, especially if they also have a tendency of using manipulation."

"Asas fiktif positif merupakan asas yang menerapkan pemberian otorisasi diam-diam dalam hal otoritas gagal merespons aplikasi dalam batas waktu yang diizinkan. Kehadiran asas ini diharapkan menjadi pendobrak atas birokrasi pengambilan keputusan/tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bertele-tele. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini antara lain: bagaimana pengaturan asas fiktif positif di Indonesia, jenis permohonan fiktif positif apa saja yang dimintakan ke  PTUN, dan bagaimana penerapan aturan tentang asas fiktif positif dalam putusan-putusan PTUN di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan mengenai asas fiktif positif di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu jenis-jenis permohonan fiktif positif yang dimintakan dalam putusan penerimaan permohonan kepada PTUN sangatlah beragam. Mengenai penerapan aturan tentang asas fiktif positif dalam putusan-putusan PTUN dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya yang menghasilkan putusan dikabulkan, tidak diterima/NO atau ditolak. Saran dari penelitian ini antara lain adalah perlu dilakukan perubahan aturan terhadap pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 dan penambahan aturan berupa pembatasan penerapan asas fiktif positif pada bidang-bidang tertentu, perlu dibuatnya semacam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerapan aturan mengenai asas fiktif positif, serta perlu dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatan pemahaman masyarakat umum, para praktisi hukum serta hakim terkait penerapan aturan mengenai asas fiktif positif.

---

The positive fictitious principle applies the granting of authorization when the authority fails to respond to the application within the permissible time limit. The presence of this principle is expected to be a battering ram on bureaucratic decision making/action by long-winded government agencies/officials. The problems raised in this thesis are: how is the regulation of positive fictitious principles in Indonesia, what kinds of positive fictitious application are requested in PTUN, and how the rule practice of positive fictional principles in PTUN decisions in Indonesia. The research form used in this paper is normative legal research or literature conducted by examining library materials or secondary data. From the research, it is known that the regulation of positive fictitious principles in Indonesia is not only contained in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. In addition, the types of positive fictional applications requested in PTUN are very diverse. The practice of positive fictitious principles rules in PTUN  can be seen in its consideration that result in accepted, not accepted / NO or rejected decisions. Recommendation from this research include the necessary to make changes to the rules of article 3 of Law No.5 of 1986 and to add rules limiting the application of positive fictitious principles in certain fields, the necessary to make a Standard Operating Procedure (SOP) in using positive fictitious principles, and the necessary to improve the knowledge about the rule of positive fictitious principles to the general public, legal practitioners and judges."