Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) lahir dari konvensi Washington 1985, is merupakan bagian dari Group Bank Dunia. International Finance Corporation (IFC) dan MIGA berperan untuk sektor swasta sedangkan Bank Dunia (IBRD dan IDA) bekerja dengan pemerintah, IFC and MEGA hanya bekerja dengan dengan dunia usaha, memberikan mereka pinjaman, ekuitas, Iayanan investasi, bantuan teknis, dan asuransi. Permintaan akan pelayanan IFC dan MiGA meningkat tajam seiring dengan penanaman modal asing langsung yang terus bertumbuh di negara berkembang. Walaupun IFC dan MIGA adalah lembaga publik, para kliennya terdiri dari sektor swasta yang bersaing, cepat berkembang dan tidak transparan. Akibatnya, dampak IFC dan MIGA di bidang pembangunan - baik positif maupun negatif - seringkali sulit diukur atau dipengaruhi oieh publik.Di Indonesia, MIGA disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tabun 1986 tentang Pengesahan Convention Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA bersama-sama dengan World Bank Group berperan sebagai penjamin terhadap risiko non-komersial (noncomercial risk) dalam beberapa proyek infrastruktur. MIGA dapat menjadi pihak yang berwibawa, dimana pihak yang meminta perlindungan MIGA diatas pada akhimya mendapatkan haknya.Efektifitas pelaksanaan MIGA di Indonesia dari segi pembiayaan proyek infrastruktur memang membantu Indonesia terutama dalam pendanaan dan bantuan teknis dan promosi untuk nama baik keamanan iklim investasi di Indonesia di mata dunia luar. Bantuan MIGA berupa rekomendasi-rekomendasi baik(berbentuk: technical assistance dalam bentuk lembaga perantara kebijakan investasi (intermediaries), dalam kerangka memajukan Penguatan Institusional dan pembangunan kapasitas (Institutional strengthening and capacity building), Penyebaran Informasi (Information Dissemination): melalui Iayanan infomasi online, dan Fasilitasfasilitas dalam investasi. MICA karena berafiliasi dengan Pemerintah setempat (host country) sehingga asuransi yang diberikan MICA cukup untuk membuat Asing merasa investasinya aman."

"ABSTRAKMasalah merger dan akuisisi di Indonesia dewasa ini terlihat semakinmenghangat dan banyak mendapat sorotan, terutama berkenaan dengan kasusakuisisi internal yang banyak terjadi di Indonesia dari berbagai kalangan baik ituberasal dari para pengambil keputusan dalam perusahaan, politisi, kalangan akademis,pengamat bisnis dan ekonomi, dll. Cukup banyak perusahaan yang sudah go public melakukan akuisisi, bahkanakuisisi di antara satu group yang bernilai triliunan rupiah. Menurut data PDBI, clalamperioda 1989 sampal Juli 1992 telah terjadi tidak kurang dan 64 kali akuisisiperusahaan publik dengan total nilai sebesar Rp 3,925 triliun. Hanya 9 buahdiantaranya yang bukan akuisisi satu group (Swa Sembada, 5/VIII, 1992: 124). Karya tulis ini mencoba untuk mengupas masalah akuisisi internal secarakuantitatif dan kualitatif dengan mengambil satu kasus akuisisi internal dan mergerantara perusahaan go public PT. Metropolitan Finance Corporation (PT. MFC) yangmengakuisisi perusahaari swasta nasional (private company) PT. Baknie NusantaraMulti Finance (PT.BMF), dimana PT. Bakrie Nusantara Corporation (PT.BNC)merupakan pemegang saham niayoritas pada kedua perusahaan tersebut. Tidak dapat disangkai begitu besar dampak negatif akulsisi satu group diIndonesia jika tidak diatur secara jelas, tegas dan predictable. Tanpa regulasi hukumyang tegas maka akuisisi internal dapat dijadikan sebagai alat untuk meraihkeuntungan yang tidak sehat bagi suatu pihak tertentu terutama plhak-pihak yangmemiliki kekuasaan untuk memungkinkan bertindak sebagai pengambil keputusantunggal bagi perusahaan (pemegang saham mayoritas). Sementara sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan dan prosedur yangjelas mengenai akuisisi dalam peraturan pasar modal dan perbankan, UU No.7/1992tentang Perbankan tidak mengatur hal tersebut juga KepmenkeuNo.15481/Kmk.013/1990 yang diperbaharui melalui Kepmenkeu No.1 199/Kmk.010/1991tidak mengatur hal tersebut. Dan kalau kita kaji RUU Pasar Modal yang tengah dibahasdi DPR, hal mengenai prosedur akuisisi juga belum disinggung. Beberapa ciri-ciri akuisisi di Indonesia yang dapat merugikan bank pemegangsaham minoritas maupun negara, secara umum antara lain disebabkan oleh:a. Akuisisi yanng terjadi banyak yang bersifat internal dan memiliki unsur conflict ofinterest b. Peranan dan founders masih dominan c. Masíh terdapatnya kekosongan peraturan tentang akusisi. Akuisisi sebenarnya harus dipandang sebagai komponen penting dalam strategijangka panjang perusahaan dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulankompetitif, sehingga dijalankan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sehat. Bagaimanapun untuk menghindari adanya dampak negatif yang dapatmerugikan pemegang saham minoritas dan negara maka unsur fairness dalam suatuakuisisi internal harus tetap dijaga. Fairness disini dapat meliputi fair price dan fairdealing. Unsur Fair Dealing melihat kepada prosedur akuisisi meliputi pertimbanganapakah jual beli saham tersebut dilakukan dalam waktu yang ideal, struktur dan caranegosiasi yang dilakukan, unsur keterbukaan, cara voting pemegang saham dalammemberikan persetujuan tentang akuisisi, peran direktur dll. Unsur Fair Price meliputi pertimbangan ekonomi dan finansial sesuai denganteori yang berlaku untuk perhitungan harga akuisisi dengan memasukkan faktor asset,market value, earnings, future prospect dll. Karya akhir ini menyoroti unsur fair price secara mendalam, dimana menurutpertimbangan penulis unsur ini menjadi sangat penting karena adanya conflict ofinterest dalam akuisisi PT.BMF oleh PT. MFC, sehingga perlu dibuktikan bahwa hargaakuisisi yang terjadi adalah wajar dan tidak akan merugikan pemegang sahamminoritas. Secara prinsip akuisisi tidak berbeda dengan proyek investasi lain yangdijalankan dalam rangka implementasi strategi jangka panjang perusahaan. Suatuinvestasi dapat dinilai feasible jika memberikan rate of return yang lebih tinggidibandingkan dengan Opportunity Cost! Cost of Capital-nya yang dalam perhitunganNet Present Value (NPV) tercermin sebagai discount rate yang digunakan. Dengan menggunakan metoda perhitungan Discounted FCF, penulis melakukarnperhitungan nilai wajar perusahaan, yang pada akhirnya akan dapat membuktikanapakah jenis investasi akuisisi yang dilakukan oleh PT. MFC menguntungkan atautidak dan juga dapat dinilai kewajaran dan harga akuisisi yang terjadi."

"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.

---

By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.

This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."