Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to analyze: (1) the financial independence and commitment of health services in the region; (2) the potential for growth in supporting health services in the region; and (3) the relationship pattern between financial independence and regional potential for growth to achieve the goal of fulfilling health service commitments in the region. This research is explanatory research using a quantitative approach. The results show that: (1) the average level of financial independence of regencies/cities in South Sulawesi Province fall under the high category and relatively independent in terms of source and allocation of regional budgets; (2) the average growth of all regencies/cities in South Sulawesi Province shows positive figures which implies that the prospect of their economic growth has accelerated along with several problems in each regency/city; (3) some regencies/cities with large APBD do not have an increased allocation of resources for health expenditure. On the contrary, some regencies/cities that fall under the category of low budget and financial independence have a better commitment to health service and expenditure. In addition, almost all regencies/cities categorized as having good potential for growth ended up having low performance in health expenditure. The local government has carried out fiscal decentralization, which is defined as the freedom for regions in carrying out policies related to budget politics in the region. Notwithstanding the preceding, the role of the central government is still greatly expected to advocate for the improvement of health expenditure quality."

"ABSTRAKKeuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan pembangunan, serta menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke pemerintah daerah dalam bentuk subsidi dan bantuan. Selain itu, juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah, yang pemecahannya dibutuhkan partisi aktif dari masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisn tingkat kemandirian keuangan daerah dengan mengukur kinerja pengelilaan keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan dan rasio efektivitas PAD selama periode 2009-2016, serta merumuskan strategi untuk menemukan solusi dan memperbaiki kinerja keuangan. Hasil analisis kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari tingkat independensi, tingkat kemampuan, dan tingkat efektivitas. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara DAPER, PMA, dan PMDN tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil AHP diperoleh strategi prioritas yang harus dilakukan adalah melakukan inovasi layanan."

"Implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian dari dana perimbangan serta belanja modal seharusnya dapat membantu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat terwujud. Tujuan desentralisasi fiskal yaitu sebagai alat untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang merata dan kemakmuran masyarakat di seluruh Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada realisasinya pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek studi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, menggunakan data realisasi APBD TA 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DAU berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan tingkat DAU dan perubahan tingkat belanja modal, masing-masing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah

---

The implementation of fiscal decentralization still faces various challenges. The General Allocation Fund (DAU), which is part of the balancing fund and also capital expenditures, should be able to help increase the level of regional financial independence so that the goals of fiscal decentralization can be realized. Where the purpose of fiscal decentralization is as a tool to create quality public services that are evenly distributed and the prosperity of people throughout Indonesia which is reflected in regional economic growth. However, in reality, local governments have not been able to completely separate themselves from the central government in funding their regional needs. This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditures (BM) on the level of regional financial independence and on regional economic growth. This research is quantitative research with Provincial Governments of Indonesia as the object of the study, using data on the realization of APBD FY 2010-2020. The results showed that changes in the level of DAU has a negative but not significant effect on changes in the level of regional financial independence, changes in Capital Expenditure has a significant positive effect on changes in the level of regional financial independence, changes in the level of DAU and changes in the level of capital expenditure, each has a positive but not significant effect to changes in regional economic growth."