Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan bukti audit yang diperlukan dalam pemeriksaan laporan keuangan DPLK PQR sehingga auditor dapat menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, keadaan keuangan dan informasi mengenai aktiva bersih DPLK PQR pada tanggal akhir suatu periode laporan keuangan serta perubahan aktiva bersih, hasil usaha dan arus kas pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Evaluasi tersebut dilakukan setelah auditor melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, atas bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penelitian untuk skripsi ini berupa studi kasus yang membandingkan teori dan praktek, studi kepustakaan, observasi, dan berupa tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam DPLK tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa masalah utama yang dihadapi oleh manajemen DPLK PQR adalah hubungan antar bagian yang kurang terkoordinasi, dalam hal ini bagian Akuntansi dengan bagian Kepesertaan serta bagian Akuntansi dengan bagian Investasi, sehingga laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bagian Akuntansi memiliki nilai yang berbeda dengan data yang dimiliki oleh bagian Kepesertaan dan Investasi. Selain kurangnya koordinasi, keadaan tersebut juga disebabkan kondisi staf yang kurang kompeten. Untuk mengatasi kendala tersebut, bagian Kepesertaan dan Investasi harus melaporkan data-data yang dimilikinya kepada bagian Akuntansi secara periodik, dan jika terdapat ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki oleh bagian Akuntansi, rekonsiliasi harus segera dilakukan antara pihak-pihak terkait. Sudah saatnya DPLK PQR memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.

Abstrak :
[This volume highlights the role of institutions in explaining the gulf between inequality and growth, by applying a dynamic general equilibrium framework and by utilizing econometric techniques. Econometrically two important hypotheses are tested. First, assuming there is no difference in institutions, the growth rate increases as inequality decreases. Second, assuming inequality remains unchanged, improvement in the integrity of fiscal institutions results in higher economic growth., This volume highlights the role of institutions in explaining the gulf between inequality and growth, by applying a dynamic general equilibrium framework and by utilizing econometric techniques. Econometrically two important hypotheses are tested. First, assuming there is no difference in institutions, the growth rate increases as inequality decreases. Second, assuming inequality remains unchanged, improvement in the integrity of fiscal institutions results in higher economic growth.]

Abstrak :
Dalam beberapa tahun terakhir, proses pembekuan industri keuangan melalui merger antara bank besar dan mapan di banyak negara perlu perhatian lebih dekat. Masalah menjadi lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir karena pemerintah memberi isyarat arah baru dalam kebijakan keuangannya dan mulai membuka pasar keuangannya dengan persaingan asing. Namun, fenomena ini tidak hanya muncul di Korea Selatan, tapi juga di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana undang-undang mengenai perubahan merger dan akuisisi bank sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1998 antara Indonesia dan Korea Selatan. Apalagi penelitian ini mengetahui undang-undang yang mengatur merger dan akuisisi bank dilaksanakan di kedua negara. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Di antara tiga metode penelitian, pertanyaan pertama menggunakan pendekatan historis. Pertanyaan kedua menggunakan pendekatan komparatif, yang berfokus pada persamaan dan perbedaan bagaimana hukum diterapkan di Indonesia dan Republik Korea. Pelaksanaan UU tersebut diwawancarai oleh profesional Bank di Indonesia dan di Korea Selatan. Penelitian ini mengacu pada data sekunder untuk mempelajari topik penelitian. Informasi tentang UU mengenai merger dan akuisisi bank di Indonesia dan Korea Selatan dikumpulkan dari buku, jurnal dan artikel sebagai referensi untuk menangani penelitian ini. Sepanjang penelitian ini, saya telah menyimpulkan bahwa undang-undang dan peraturan di kedua Negara telah lebih spesifik dan diperkuat setelah Krisis Ekonomi tahun 1998. Selain itu, amandemen tersebut berhasil diterapkan di bidang perbankan saat ini, dan memperbaiki merger bank dan proses akuisisi. ...... In recent years, the restricting process of the financial industry through mergers between large and well-established banks in many countries deserves a closer look. Problems became more apparent in recent years as the government signaled a new direction in its financial policy and began to open up its financial market to foreign competition. However, this phenomenon not only arises in Korea, but also in Indonesia. In this respect, this study aims to find out the laws regarding bank merger and acquisition changed before and after the economic crisis of 1998 between Indonesia and the Republic of Korea. Moreover, to find out the laws regulating bank mergers and acquisition executed/implemented in both countries. This research is categorized as normative legal research. Amongst three research method, the first research question uses historical approach. Second research question uses comparative approach, which focus on the similarities and differences on how law is implemented in Indonesia and Republic of Korea. The implementation of the Law is interviewed by the professional of the Bank in Indonesia and in Republic of Korea. This research refers to secondary data in order to study the topic of the research. Information about laws regarding bank merger and acquisition in Indonesia and South Korea is collected from books, journals and articles as the reference to address this research. Throughout this research, I have been reached in a conclusion that the laws and regulations in both Countries have been more specified and reinforced after the Economic Crisis of 1998. Moreover, those amendments are successfully implemented in current banking field, and improved the bank mergers and acquisitions process.