Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Barus, Michael Endha Bastari
"ABSTRAK
Setiap manusia membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya
sehari-hari, namun terkadang dalam keadaan mendesak, seseorang perlu
mendapatkan uang secara cepat untuk dapat mengatasi kebutuhan mendesak
tersebut. Oleh sebab itu, pergadaian swasta seringkali menjadi pilihan untuk
menggadaiakan barang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang tanpa
menjual barang yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, sebelum adanya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai
pergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikan
pengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnya
dan diawasinya pergadaian swasta di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh penelitian
mengenai pengaturan dan pengawasan jasa usaha gadai swasta di Indonesia pasca
berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dalam penerapan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini, terdapat dampak hukum bagi pergadaian swasta di
Indonesia.

ABSTRACT
Every person needs money to fulfill their daily needs, but sometimes in
urgent circumstances, a person needs to get money quickly to be able to meet the
immediate needs. therefore, private pawnshops is often becomethe solution for
some person to earn money without selling their owned. in Indonesia, before the
Regulation of Financial Services Authority, there are no regulations for the private
pawnshops, therefore, the encatment of these regulations, will impactthe private
pawnshops in Indonesia, one of them isthe private pawnshops regulates and
supervises in Indonesia. It is based on research on the regulation and supervision
of private pawn business services in Indonesia after the enactment of the Financial
Services Authority, as well as in the implementation of the Financial Services
Authority's regulation, there are legal ramifications for private pawnshops in
Indonesia."
2017
S65847
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nanda Maulana Hidayatullah
"Pasar modal sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan menuntut adanya integritas dan transparansi agar dapat berfungsi dengan baik. Insider trading, sebagai bentuk pelanggaran etika dalam aktivitas pasar modal, menjadi perhatian serius di berbagai yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan membedakan transaksi yang dikategorikan sebagai insider trading sebagai kejahatan pasar modal, dengan fokus pada pengecualian yang diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 78 Tahun 2017. Pada penelitian ini Rumusan masalah pertama adalah bagaimana cara menafsirkan dan membedakan transaksi insider trading yang dianggap sebagai kejahatan pasar modal dengan transaksi insider trading yang dikecualikan berdasarkan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017. Analisis terhadap norma hukum ini menjadi kunci untuk memahami kerangka kerja hukum terkait insider trading. Rumusan masalah kedua membahas hal-hal yang perlu diperhatikan agar transaksi insider trading tidak menjadi tindak pidana kejahatan di bidang pasar modal. Implikasi praktis dari pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 menjadi fokus dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meminimalkan risiko pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyajikan pandangan yang jelas terkait penjelasan pasal 99 UUPM Jo POJK 78/2017 dan faktor-faktor yang dapat menghindarkan transaksi insider trading dari status tindak pidana kejahatan di pasar modal.

The capital market, as one of the key pillars in the financial system, demands integrity and transparency for its optimal functioning. Insider trading, as a form of ethical violation in capital market activities, has become a serious concern in various jurisdictions. This research aims to interpret and differentiate transactions categorized as insider trading as crimes in the capital market, with a focus on the exceptions stipulated in Article 99 of the Capital Market Law (UUPM) Jo the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 78 of 2017. The first problem formulation addresses how to interpret and distinguish insider trading transactions considered as crimes in the capital market from exempted insider trading transactions under Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017. An analysis of this legal norm is crucial to understanding the legal framework related to insider trading. The second problem formulation discusses the factors that need to be considered to prevent insider trading transactions from becoming criminal offenses in the capital market. The practical implications of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 are the focus in identifying factors that can minimize the risk of violations. This research employs a doctrinal research method by analyzing relevant legislation. The research findings provide a clear understanding of the explanation of Article 99 UUPM Jo POJK 78/2017 and the factors that can exempt insider trading transactions from the status of criminal offenses in the capital market."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library