Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis Perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa berbagai permasalahan pada sektor perbankan yang tidak dapat di deteksi secara dini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Di perlukan koordinasi yang baik oleh setiap lembaga keuangan untuk mendeteksi indikator krisis secara dini untuk mencegah krisis. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan di harapkan dapat menjadi payung hukum untuk mencegah dan menangani krisis di Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan di harapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga Indonesia dapat bertahan dari faktor-faktor krisis baik secara internal maupun eksternal. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa undang-undang yang ada untuk menentukan cara pencegahan dan penganan krisis dalam sistem perbankan di Indonesia. Dari hasil penelitian, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang kuat untuk di gunakan dalam mencegah dan mengangani krisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa di perlukannya peraturan lanjutan untuk lembaga keuangan dalam menangani krisis agar dapat berkoordinasi dengan baik.

---

ABSTRAK
The Banking Crisis that occurred in 1997 1998 proves that various problems in the banking sector that cannot be early detected will result in loss of public confidence in the banking industry. The need of good coordination between each financial institution to detect early crisis indicators to prevent a crisis is important for the stability of financial system. With the issuance of Act of Republic of Indonesia No. 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Crisis in Financial System is expected to be a legal foundation to prevent and handle the crisis in Indonesia. The Financial System Stability Committee which consist of Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency is expected to maintain the stability of the financial system so that Indonesia can survive from both internally and externally crisis factor. This thesis uses normative judicial method by analyzing existing laws to determine the prevention and handling of crisis in Indonesian Banking System. From the results of the thesis, Law No. 9 of 2016 can be considered as strong legal basis to prevent and handle the crisis. The study suggested there must be a new issuance of further regulations for financial institutions in dealing with the crisis in order to maintain good coordination between them.

Abstrak :
There are several factors influencing the financial system stability, namely the internal and the external factors. The occurrence of stock price volatility internationally, the contagion effects and the spillover effects are some external factors that have effect on the financial system stability. This research aims to know the dynamic relationship of regional and global stocks market in international financial system, and then do the analysis of the occurrence of contagion effects and spillover effects on stock price, and see their influence on domestic economics, monetary policy and financial system stability, by GARCH-VAR model.The results of this research indicate that there are some domination of the mature financial market to regional and domestic market. Moreover, the nearby regional stock price index also have a big contribution to the movement of other regional stock price market. The impact of stock price volatility to the IDR exchange rates volatility is relatively small, but not to the price level which is significantly large. Data analysis shows that there is contagion effects in stock market, but the spillover effect from stock price volatility to exchange rates volatility does not occur.

Abstrak :
Hadirnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization, menimbulkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dianggap perlu untuk dilakukan mitigasi oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan itu, KSSK diberikan penguatan kewenangan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, kewenangan dari anggota KSSK juga diperkuat dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan LPS yang diperkuat adalah LPS dapat meningkatkan intensitas bersama dengan OJK, melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi likuiditas dalam penanganan bank, penyelamatan bank selain bank sistemik, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan. Namun, dengan adanya penguatan kewenangan LPS tersebut ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yang salah satunya adalah permasalahan terhadap kewenangan LPS untuk menempatkan dana di bank, perlunya kewenangan LPS untuk dapat mengakses data bank setiap saat, dan potensi moral hazard. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan untuk menguatkan kewenangan LPS dalam melakukan akses data dan/atau informasi Bank dan menentukan batas waktu yang jelas terhadap keberlakuan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana. ......Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which has been declared as a pandemic by the World Health Organization, causes the decline in economic growth is considered necessary for mitigation by the Government and the Financial System Stability Committee (FSSF) with the aim of maintaining the stability of the financial system. Therefore, the FSSF was given authorities stipulated in Law No. 2 of 2020. In order to support the implementation of FSSF's authority to handle the stability issues of the financial system, the authority of FSSF members is also strengthened by the law, one of them is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The method used in this research is a juridical-normative method with using secondary data that include primary and secondary legal material, also supported with interview. This research finds that the aforementioned IDIC's authorities are IDIC can improve the preparations and intensify the preparations with Financial Services Authority, initiate actions to manage and/or increase IDIC liquidity, make loans for other parties, and apply for a loan to the government. However, with the strengthening of IDIC’s authority, there are several legal problems that arise, such as issues regarding the fund placement, the need for IDIC to be able to access bank’s data at any time, and the possibilities of moral hazard. This thesis is aimed to provide new information and suggestions to strengthen IDIC's authority over accessing data and/or information of banks and determining the clear headline of the IDIC's enforceability of fund placement.