Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai financial intermediary selalu berhubungan dengan risiko. Sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank harus dapat mengelola risikonya dengan baik. Selain itu, bisnis perbankan yang mengalami perkembangan pesat, juga membuat risiko kegiatan usaha perbankan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko agar memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis perbankan. Basel Committee on Banking Supervision pada bulan Januari 1996 mengeluarkan Amendment terhadap Basel Capital Accord (BCA) 1988, perbankan diharapkan untuk memasukkan unsur risiko pasar dalam perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR). Bank Indonesia (BI) sebagai regulator perbankan di Indonesia mewajibkan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko di bank masing-masing sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision tersebut. Salah satu risiko yang dihadapi perbankan adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar (adverse movement) dari portfolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank itu sendiri. Risiko pasar yang dibahas dalam karya akhir ini adalah risiko nilai tukar pada portfolio Bank XYZ yang terdiri dari tiga mata uang. Dalam BCA 1996 disebutkan baln-va pengukuran risiko dapat dilakukan dengan standardized approach maupun internal model. Basel mensyaratkan penggunaan Value at Risk (VaR) untuk melakukan penghitungan risiko karena VaR adalah tool yang efektif untuk menggambarkan dan mengkomunikasikan risiko. VaR mengukur maksimum potensi kerugian pada portfolio instrumen keuangan yang diyakini akan terjadi dimasa mendatang dengan tingkat kepercayaan tertentu dan pada holding period tertentu. Pengukuran risiko nilai tukar dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah variance covariance. Sedangkan metode yang dipakai untuk mengbitung volatilitas return mata uang asing adalah deviasi standar normal dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Aset yang dipilih adalab tiga jenis mata uang asing pada portfolio Bank XYZ, yaitu Dolar Amerika (USD), Euro (EUR) dan Dolar Singapura (SGD) pada periode 2 Desember 2002 sampai dengan 27 Februari 2004 atau sebanyak 298 titik. Pemiliban atas tiga mata uang tersebut dikarenakan USD, EUR dan SGD merupakan tiga aset terbesar didalam portfolio mata uang asing Bank XYZ. Untuk melakukan perhitungan VaR perlu dilakukan pengujian data terlebih dahulu, yang meliputi uji stasioneritas dengan ADF Test, uji normalitas dan uji volatilitas data (white heteroscedastic lest). Berdasarkan basil pengujian data diketahui bahwa data return USD dan SGD memiliki volatilitas homoscedaslic, sehingga perbitungan volatilitasnya menggunakan deviasi standar normal. Sedangkan data return EUR yang memiliki volatilitas heteroscedastic. perbitungan volatilitasnya menggunakan GARCH. Setelab didapat basil volatilitas untuk ketiga mata uang tersebut, kemudian dilakukan perhitungan VaR untuk masing-masing mata uang dan portfolio dengan menggunakan confidence level 95% dan holding period I hari. Dari basil perhitungan VaR. diketahui potensi kerugian maksimum yang dihadapi Bank XYZ pada tanggal 27 Februari 2004 akibat memegang posisi mata uang USD adalah sebesar Rp3.582.910.169; akibat memegang posisi mata uang EUR adalah sebesar Rp19.193.059 dan akibat memegang posisi SGD adalah sebesar Rp2.118.359.962. Sedangkan potensi kerugian maksimum yang dihadapi Bank XYZ pada tanggal 27 Februari 2004 pada portfolio yang terdiri dari USD, EUR dan SGD adalah sebesar Rp5.720.463.191 dengan menggunakan metode undiversified VaR. Sedangkan potensi kerugian maksimum pada portfolionya dengan menggunakan metode diverstfied VaR adalah sebesar Rp5.417.153.223. Uji validasi model perlu dilakukan untuk mengetahui apakah model volatilitas untuk masing-masing mata uang tersebut valid. Uji validasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Kupiec Test berdasarkan Total Number of Failures (TNoF) maupun Time Until First Failure (TUFF). Dari hasil uji validasi dapat disimpulkan bahwa model volatilitas untuk mata uang USD, EUR dan SGD adalah valid, karena nilai likelihood ratio (LR) yang lebih kecil dari 3,841. Sehingga, nilai VaR yang dihasilkan dapat rnenangkap pergerakan actual loos yang ada dan nilai akumulasi penyimpangan (overshooting) yang terjadi masih berada didalam batas toleransi sehingga dapat memberikan hasil yang cukup akurat."

"Tujuan dari penulisan ini adnlah untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi finansial (deregulasi di sektor moneter dan perbankan) di Indonesia selama periode satu dasawarsa terakhir, sejak peluncuran kebijakan moneter 1 Juni 1983 yang lebih dikenal sebagai PAKJUN 1983. Hal-hal yang menjadi topik utama adalah mengenai seberapa besarnya peranan tingkat suku bungs dalam mentransmisikan pengaruh perubahan di sektor moneter terhadap perekonomian, juga faktor-faktor yang mempengaruhi besaran-besaran moneter, termasuk faktor luar negeri, serta dampak penetapan PAKTO 1988 terhadap perkembangan dalam permintaan likuiditas perekonomian oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pengujian terhadap model yang dikembangkan oleh Tomas J.T Balino dan V. Sundararajan (1984 dan 1986) dari teori tentang keadaan keseimbangan di pasar uang dan barang (kurva IS-LM). Model ini sebenarnya telah pula diterapkan untuk kondisi di Indonesia pre-reformasi finansial tahun 1983, termasuk analisis yang dibuat oleh Bijan B. Aghevli (1977) dan J. Soedradjad Djiwandono (1980). Selain itu penulisan ini juga menganalisa data sekunder yang berhubungan dengan perkembangan di sektor moneter dan perbankan selama periode pengujian. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dengan dilaksanakannya liberalisasi dan reformasi finansial di Indonesia selama periode observasi 1983.2-1993.4, tingkat suku bunga (tabungan dan deposito) dalam negeri begitu dipengaruhi oleh perubahan dalam jumlah uang yang beredar juga tingkat harga barang di sektor riil serta perubahan dalam tingkat suku bunga internasional. Demikian pula halnya dengan tingkat harga di pasar barang pun turut dipengaruhi oleh sektor luar negeri, hal mana membuktikan keberlakuan purchasing power parity dalam perekonomian Indonesia. Selain itu terbukti bahwa ekspekatasi terhadap inflasi yang berlaku masihlah bersifat adaptif: Dan proses penyesuaian akibat adanya perubahan dalam tingkat pendapatan maupun tingkat suku bunga internasional yang terjadi terhadap permintaan akan likuiditas perekonomian berlangsung cukup lambat - hina satu setengah tahun kemudian baru dapat diantisipasi. Hal lain adalah bahwa liberalisasi tingkat suku bunga belum terlalu terlaksana sepenuhnya, masih adanya faktor pengawasan dari Pemerintah tingkat suku bunga belum berfluktuasi mengikuti keadaan di pasar uang."

"Tujuan penelitian ini adalah mendalami skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur Rumah Konstruksi Tahan Gempa (RKTG) dan menganalisis kelayakan finansial pembangunan infrastruktur rumah konstruksi tahan gempa dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Bangunan Rumah Konstruksi Tahan Gempa penelitian hasil inovasi dari BRIN (Ex BPPT).Penelitian mengarah pada skema pembiayaan yang sesuia dan analisis kelayakan ekonomi dan financial. Dari hasil penelitian ini memberi manfaat meliputi: menjadi acuan serta menambah ilmu baik bagi Penulis lain pada tinjauan yang terkait kerjasama pemerintah badan usaha sebagai penyedia infrastruktur yang lain.  Untuk bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan pengetahuan terkait kerjasama pemerintah badan usaha di pembangunan infrastruktur perumahan rakyat Rumah Kontruksi Tahan Gempa di daerah yang berpotensi tinggi terhadap gempa.Proses pengambilan data dan penelitian tesis ini dilakukan secara verbatim dan wawancara yang menunjukan bahwa skema pembiayaan KPBU sangat dibutuhkan dalam penanganan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan rumah masyarakat pasca gempa.Hasil penelitian ini juga diharapkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan rakyat rumah konstruksi tahan gempa dengan skema kerja sama Pemerintah – Swasta yang lain. Pada skema KPBU terdapat banyak metode pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terdampak beserta dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi warga korban gempa terutama pada bangunan rumah yang rusak akibat bencana gempa tidak selalu harus membangun hunian baru. Melainkan mengklasifikasikan jenis kerusakan berdasarkan parahnya kondisi bangunan tersebut. Sehingga diperlukan kelanjutan pendalaman kembali terkait penyediaan infrastruktur perumahan rakyat terutama rumah tahan gempa dengan skema KPBU yang lain. Dalam perhitungan cashflow diperoleh IRR>MARR, NPV >0 PbP n (10) dan ROI > 0, dari hasil tersebut dapat dikatakan layak secara ekonmi. Jika masyarakat ikut dibebankan 0.4% terhadap harga rumah.

---

The aim of this research is to explore the financing scheme for providing Earthquake Resistant Construction House (RKTG) infrastructure and analyze the financial and economic feasibility of building earthquake-resistant construction house infrastructure with a Government and Business Entity Cooperation scheme. The subject of this research is Earthquake Resistant Construction House Buildings, research results of innovation from BRIN (Ex BPPT).Research leads to appropriate financing schemes and a financial feasibility. The results of this research provide benefits including: being a reference and increasing knowledge for other authors regarding reviews related to government cooperation with business entities as providers of other infrastructure. For consideration by the government in providing knowledge related to government cooperation with business entities in the construction of public housing infrastructure, Earthquake Resistant Construction Houses in areas with high potential for earthquakes.The data collection and research process for this thesis was carried out verbatim and interviews showed that the PPP financing scheme was really needed in handling infrastructure development and community housing needs after the earthquake.It is also hoped that the results of this research will be used for the development of public housing infrastructure, earthquake-resistant construction houses using other public-private cooperation schemes. In the PPP scheme, there are many financing methods that are adjusted to the fiscal capacity of the affected regions and the impact of the damage caused by the earthquake. In order to restore the economic condition of earthquake victims, especially houses damaged by the earthquake, it is not always necessary to build new housing. Instead, it classifies the type of damage based on the severity of the building's condition. So it is necessary to continue deepening the provision of public housing infrastructure, especially earthquake-resistant houses with other PPP schemes. In cash flow calculations, IRR>MARR, NPV >0 PbP n (10) and ROI > 0 are obtained, from these results it can be said to be economically feasible. If the public participates, they will be charged 0.4% of the house price."