Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bangunan tinggi dapat menjadi tempat beraktivitas yang aman dan selamat apabila dilindungi oleh sistem proteksi kebakaran yang handal dan berfungsi baik. Sistem proteksi kebakaran merupakan fungsi sistematis keselamatan kebakaran untuk memastikan bangunan tinggi dapat menjadi tempat beraktivitas yang aman dan selamat. Penelitian tentang proteksi kebakaran, umumnya berfokus pada sistem proteksi aktif dan pasif, sarana penyelamatan jiwa dan evakuasi. Penelitian ini mencoba melihat sistem proteksi kebakaran dilihat dari perspektif Fire Safety Officer dari sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung. Pengelolaan sistem proteksi kebakaran dan sebagai responder awal pada kejadian kebakaran gedung memerlukan peran aktif dari petugas pemadam kebakaran gedung (Fire Safety Officer/FSO) dari Sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Metode pengumpulan data dan studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi dan aktivitas yang mempengaruhi peran FSO. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan menyebarkan kuesioner dengan responden dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan unit pengelola keselamatan kebakaran di beberapa gedung bertingkat di DKI Jakarta. Sebanyak 50 kuesioner disebar, dan 38 kuesioner diterima dan dianalisis menggunakan MS Excel untuk mendapatkan pengukuran dan indikator yang valid dan relevan. Pengolahan data menunjukkan beberapa fungsi dan indikator pada pengelolaan keselamatan kebakaran gedung terdiri dari fungsi Pencegahan Kebakaran, fungsi Monitoring Fungsi Perpipaan, Pompa Kebakaran dan peralatan lainnya, fungsi Penanggulangan Kebakaran, dan Aktivitas pasca terjadinya kebakaran. Hasil penelitian dapat memberikan informasi tentang daftar aktivitas yang harus dilakukan seorang FSO terhadap kehandalan sistem proteksi kebakaran gedung untuk meminimalkan dampak kerugian properti dan korban jiwa. ......High-rise building is a safe and comfortable place of activities when protected by a fireprotection system that is reliable and functioning properly. Fire Protection System is a systematic function of fire safety management to ensure that high rise building to be a safe place for activities. The researches of fire protection are mostly focused on active and passive fire protection systems, life-saving and fire egress. This study aims to examine fire protection systems from the perspective of fire safety officer as an important part of fire safety management to ensure the fire protection system performance properly. The management of fire protection system an as initial responder needs the active role of building fire safety officer (FSO) as a part of building fire safety management. Data collection and literature review are conducted to identify functions and activities factors needed that influence the role of FSO through the primary and secondary datas. Primary datas are conducted by spreading questionaire to several responder from DKI Jakarta Fire and Rescue Department and several high-rise building in DKI Jakarta. 50 questionaire were spreaded and 38 questionaire received and analyzed using MS Excel to have the relevant and valid indicators. Data result showed several functions and activities consist of the functions of fire protection, functions of firepump and other fire equipment monitoring, functions of fire management, and activities of post-fire. The results of research are to provide informations for the activities of FSO significantly to building fire protection systems to minimize the impact of property losses and casualties.

Abstrak :
Autonomous mobile robot telah banyak diimplementasikan di hampir semua sektor kehidupan ma-nusia, termasuk di sektor penyediaan keselamatan yang juga membutuhkan kontribusi dari autono-mous mobile robot ini. Sebagai contoh, robot pemadam kebakaran yang juga menjadi fokus utama pembahasan pada artikel ini. Sebagai robot autonomous, robot pemadam kebakaran memerlukan ke-mampuan navigasi yang baik untuk dapat melakukan tugas yang diberikan dalam kurun waktu se-singkat mungkin. Algoritma wall-following merupakan salah satu algoritma navigasi yang mampu menyederhanakan permasalahan navigasi ini. Sebagai kontribusi, kami mengajukan dua metode kombinasi yang dapat meningkatkan kemampuan algoritma wall-following yang sudah ada. Dengan membandingkan algoritma wall-following hasil kombinasi dengan algoritma asalnya, didapat hasil yang menunjukkan metode alternatif mana yang memiliki dampak lebih besar pada peningkatan kemampuan navigasi robot. Tujuan eksperimen ini ialah melihat metode manakah yang lebih efektif untuk dikombinasikan dengan algoritma wall-following. ......Autonomous mobile robot has been used in almost all sectors in human world, such as in human safety where these kinds of robots pay a lot of contributions. One example of these safety autonomous mobile robots is the fire-fighting robots, which is our main focus in this article. As an autonomous robot, fire-fighting robot needs a robust navigation ability to execute a given task in the shortest time interval. Wall-following algorithm is one of several navigating algorithm that simplifies this autono-mous navigation problem. As a contribution, we propose two combinations of method that can be used to make the existing wall-following algorithm more robust. This is done by comparing the com-bined wall-following algorithms with the original. By doing so, we could determine which alternative has more impact on the robot?s navigation robustness. Our goal is to see which method is more effect-tive when combined with the wall-following algorithm.

Abstrak :
Mengingat kota Banjarmasin sangat rentan terhadap bencana kebakaran dengan frekuensi dan jumlah kerugian yang tinggi sedangkan pemerintah kota Banjarmasin kurang mampu melindungi warganya terhadap bencana kebakaran tersebut maka masyarakat kota bersama-sama fihak swasta berinisiatif untuk melindungi diri sendiri terhadap bencana kebakaran tersebut dengan menyediakan sendiri secara swadaya barang publik pemadam kebakaran yang disediakan untuk kepentingan umum dengan pendanaan yang dikelola sendiri baik secara mandiri maupun dengan sumbangan dari donatur dengan peralatan dan sumber daya manusia yang masih jauh dari memadai. Jumlah perusahaan/barisan pemadam kebakaran tumbuh dengan sangat pesat bahkan sudah kebanyakan sehingga menyulitkan koordinasi antar barisan pemadam kebakaran tersebut. Adanya kegiatan tersebut membuat pemerintah kota Banjarmasin mengambil kebijakan untuk mengurangi biaya pengadaan barang publik pemadam kebakaran dengan mengurangi peran pemerintah dalam operasional pemadam kebakaran. Banyak aset mobil-mobil pemadam kebakaran (fire fighting truck) milik pemerintah kota yang diserahkan pengelolaannya kepada pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat yang dinilai mampu dengan status dipinjam pakaikan dan pemerintah kota Banjarmasin hanya bertindak sebagai koordinator saja. Perlindungan masyarakat kota Banjarmasin sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena banyak warga kota Banjarmasin yang berprofesi sebagai pedagang dan tata kota Banjarmasin yang rentan terhadap bahaya kebakaran, disamping itu keberadaan pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat itu untuk jangka panjang diragukan kemampuannya untuk tetap eksis, mengingat mahalnya biaya pengadaan dan operasional barang publik pemadam kebakaran dan perlu sumber daya manusia yang terampil serta perlu adanya koordinasi dengan instansi-instansi lainnya seperti PLN, PT. Telkom. PRAM dan Kepolisian/DLLAJ, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai kebijakan pemerintah kota Banjarmasin tersebut apakah sudah tepat ataukah tidak tepat. Menurut pemikiran penulis dan berdasarkan teori-teori ekonomi mikro tentang barang publik, barang publik pemadam kebakaran terutama fungsinya untuk memadamkan kebakaran merupakan barang publik murni, oleh karena itu tidak bisa dijadikan barang swasta karena sulitnya menentukan tarif karena kebakaran itu bersifat insidentil, frekuensinva tidak tentu, bersifat non rivalry dan non excludable, karenanya akan sulit/mahal dan kurang bermoral untuk membatasi hanya meraka yang membayar yang berhak mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu barang publik pemadam kebakaran harus disediakan oleh pemerintah dengan dibiayai oleh anggaran dari pajak, sehingga menghindari adanya free rider. Bila hal itu dipaksakan dikelola oleh masyarakat sendiri seperti di Banjarmasin akan terjadi efek-efek negatif seperti in efisiensi alokasi sumber daya, free rider, kurangnya koordinasi dan kurangnya kualitas baik peralatan maupun sumber daya manusia sehingga efektivitas pemadam kebakaran menjadi rendah. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan lebih banvak bersifat kualitatif, dimana untuk mengetahui bagaimana kualitas pemadam kebakaran yang ada di Banjarmasin baik yang disediakan oleh swasta/swadaya masyarakat maupun pemerintah beserta permasalahannya, penulis menggunakan analisis studi kasus dari tulisan dan berita yang ada di media masa mengenai kasus kebakaran di Banjarmasin dan tulisan mengenai pemadam kebakaran beserta penmasalahannya serta di dukung dengan wawancara terhadap beberapa responden korban kebakaran sebagai pendukung. Untuk menganalisa apakah kebijakan pemerintah kota Banjarmasin mengurangi perannya dalam perlindungan masyarakat terhadap bencana kebakaran apakah sudah tepat atau kurang tepat, penulis menggunakan alat analisis kebijakan publik berupa rasio efektivitas, rasio efektivitas-biaya/biaya efektivitas dan rasio biaya-manfaat untuk menguji asumsi yang ada. Kemudian di bandingkan dengan standar pemadam kebakaran yang ada di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.11/IKPTS/2000 serta membandingkannya dengan pemadam kebakaran yang dikelola oleh pemerintah yaitu pemadam kebakaran kota Bogor. Untuk menganalisis kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota Banjarmasin penulis menggunakan pendekatan manajemen strategik dengan membuat daftar pertanyaan terbuka yang digabung dengan kuesioner SWOT yang ditujukan pada 10 responden yang terdiri dari, Pejabat/Staf PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terutama Dinas Kesbang & Linmas, Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarmasin, Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin, Bappeko Banjarmasin, Bagian Kuangan Sekretariat Kota Banjarmasin, dan Bagian Humas Sekretariat Kota Banjarmasin. Untuk responden di luar pemerintah kota Banjarmasin berjumlah 66 responden yang terdiri dari : Anggota DPRD tingkat 11 Kota Banjarmasin dan anggota Parpol. Pengurus/anggota Barisan Pemadam Kebakaran Swasta/Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, masyarakat profesional seperti pengacara, Polisi, Persatuan Wartawan Indonesia, Pengajar Akademis di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Banjarmasin, pengusaha, pegawai BUMN/BUMD (PLN, PDAM dan SUCOFINDO), dan masyarakat korban kebakaran. Jumlah keseluruhan responden adalah 76 orang. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan rencana kebijakan yang berupa grand strategy pemerintah kota Banjarmasin dengan 10 responden internal pemerintah kota dan analisis TOWS digunakan untuk hal yang sama dengan 66 responden eksternal pemerintah kota, baik jangka pendek maupun jangka panjang di masa yang akan datang. Lokasi penelitian dilakukan di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin yang menangani masalah bencana kebakaran, Dinas Sosial Pemuda & Olah Raga Kota Banjarmasin, Barisan Pemadam Kebakaran Swasta/Swadaya Masyarakat di Banjarmasin dan pada UPTD Kebakaran Kota Bogor sebagai pembanding dengan didukung data kuantitatif dari BPS baik Pusat Propinsi maupun Kota. Dari penelitian yang dilakukan terdapat temuan-temuan sebagai berikut : - Banyaknya tumbuh pemadam kebakaran swasta/swsadaya masyarakat di kota Banjarmasin karena jumlah armada pemadam kebakaran pemerintah kota Banjarmasin (sisi penawaran) tidak bisa memenuhi kebutuhan armada pemadam kebakaran di kota Banjarmasin (sisi permintaan) akibatnya masyarakat dan swasta berswadaya menyediakan sendiri kebutuhannya akan pemadam kebakaran. - Barisan Pemadam Kebakaran yang disediakan oleh swasta/swadaya masyarakat di Banjarmasin dari segi kuantitas baik dari jumlah perusahaannya maupun jumlah anggotanya sudah sangat banyak, tetapi dari segi kualitas baik manajemen maupun dana masih sangat kurang, begitu juga sarana karena menggunakan peralatan rakitan yang sudah lama atau bekas pakai, jumlah yang terbanyak adalah pompa portabel dan trayler gandeng rakitan bukan unit fire fighting truck sesuai standar, sehingga malah banyak menimbulkan kemacetan, kurang koordinasi baik dengan sesama pemadam kebakaran maupun dengan instansi terkait lainnya dan kurang mempunyai keterampilan yang diperlukan/kurang terlatih, terutama untuk penyelamatan korban kebakaran dengan peralatannya seperti baju tahan api, masker oksigen dan lainnya tidak mereka miliki. - Dibandingkan dengan standar pemadam kebakaran dari Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.11/KPTS/2000 dan pemadam kebakaran kota Bogor, pemadam kebakaran kota Banjarmasin dari segi rasio efektivitas biaya/biaya efektivitas, dan rasio biaya-manfaat lebih rendah. Kecuali untuk rasioefektivitas pemadam kebakaran kota Banjarmasin dan Bogor dari segi jumlah Fire Fighting Truck sama tetapi sama-sama di bawah standar Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI No.11/KPTS/2000. - Kebijakan pemerintah kota Banjarmasin untuk mengurangi peran pemerintah dalam operasional pemadam kebakaran dan hanya berfungsi sebagai koordinator saja menurut rata-rata jawaban responden kurang tepat. Seharusnya pemerintah kota tetap mempunyai barisan pemadam kebakaran sebagai komando bagi pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat di lapangan untuk melengkapi kekurangan yang ada di barisan pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat dan untuk mengantisipasi kebutuhan peralatan pemadam kebakaran di masa yang akan datang. Keberadaan pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat masih sangat diperlukan oleh karenanya pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat adalah kebijakan yang paling tepat. - Untuk melindungi masyarakat terhadap bencana kebakaran di kota Banjarmasin, pemerintah kota dalam kebijakan jangka pendek harus mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan masyarakat terhadap bencana kebakaran di perkotaan yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 11/KPTS/2000, mengatur keberadaan pemadam kebakaran swasta/swadaya masyarakat serta meningkatkan kemampuan mereka dan membuat Perda mengenai persyaratan pengamanan bangunan umum terhadap bahaya kebakaran dan retribusi atas pemeriksaan fasilitas pencegahan kebakaran di bangunan umum tersebut. Untuk kebijakan jangka panjang pemerintah harus menambah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada di Banjarmasin.

Abstrak :
Kinerja Health, Safety, and Environment (HSE) merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program-program HSE dalam sebuah organisasi. Kinerja HSE Tim Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran PT CVX belum mencapai target yang ditetapkan. Dari total 51 laporan bulanan (antara 1 Januari 2010 hingga 31 Maret 2014), terdapat 23 buah temuan unsur kinerja yang tidak memenuhi target (sebesar 1,76%). Besarnya nilai bobot kinerja yang tidak tercapai selama periode tersebut adalah 3,01%.. Unsur-unsur yang menjadi indikator kinerja HSE tersebut merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh Tim dalam rangka meminimalkan risiko. Dengan pencapaian dibawah target, muncul risiko-risiko bagi PT CVX, para kontraktor, serta masyarakat di sekitar lokasi operasinya. Unsur-unsur kinerja HSE yang tidak tercapai tersebut merupakan hazard yang dapat menyebabkan munculnya kecelakaan atau kerugian. Berdasarkan teori tentang faktor manusia, mengadopsi dari Swiss Cheese Model (Reason, 1997), dalam penelitian ini ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan programprogram HSE pada Tim, adalah lebih banyak disebabkan oleh kinerja manajemen organisasi, dimana jumlah kegagalan program yang dinilai berdasarkan inisiatif yang tidak dilakukan adalah sebesar 2,45%. Sedangkan kegagalan yang disebabkan oleh kinerja individu, berdasarkan kejadian yang ditemukan adalah berjumlah 1,34%. Dan secara umum tingkat keberhasilan Tim dalam menerapkan program HSE (berdasarkan KPI Kinerja HSE) secara keseluruhan adalah 98,33%. ......Performance of Health, Safety, and Environment (HSE) is one indicator of the successful implementation of HSE programs within an organization. HSE Performance of Team Fire Fighting Team PT CVX has not reached the set target. From total of 51 monthly reports (between January 1, 2010 until March 31, 2014), there are 23 pieces of findings as elements of un-meet performance target (1.76%). The amount of the unreach performance weight during the period was 3.01%. In order to minimize the risk the elements must be met. Achievement below targets increase emerging risks for PT CVX, contractors, and the communities around its operations. The un-reach elements of HSE performance is hazards that can cause accidents or losses. Based on the theory of human factors, adopting from Swiss Cheese Model (Reason, 1997), this research found the elements that led to the failure of programs HSE on Tim, is more caused by the performance management of the organization, where the number of program failure are assessed based on initiatives that not done is amounted to 2.45%. Whereas failure caused by individual performance, based on the events found are totaled 1.34%. And the general level of success in implementing HSE team (based KPI Performance HSE) as a whole is 98.33%.