Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Target pengentasan kemiskinan global berada di bawah ancaman dampak bencana alam yang semakin sering terjadi dan semakin parah akibat perubahan iklim. Dalam menghadapi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sebagian dana pengentasan kemiskinan untuk mengurangi risiko dampak bencana alam. Literatur menunjukkan bahwa bencana alam memiskinkan orang serta memperburuk kemiskinan, sementara instrumen fiscal seperti pengeluaran modal dan bantuan sosial mengurangi tingkat kemiskinan. Studi ini mengkaji hubungan antara berbagai dampak bencana alam terhadap manusia dan infrastruktur serta mengkaji bagaimana beberapa jenis belanja pemerintah dapat mencegah atau bahkan mengurangi kejadian kemiskinan yang terkait dengan bencana. Penelitian ini menggunakan metode regional fixed effects dengan data series yang terdiri atas 485 kabupaten di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019. Penelitian ini juga mengkaji pengaruh belanja tidak terduga yang ditujukan untuk manajemen risiko bencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa berbagai variabel keparahan bencana meningkatkan angka kemiskinan, namun ada beberapa variabel keparahan bencana lainnya yang menurunkan angka kemiskinan. Ketika ada dampak bencana alam, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan belanja bantuan sosial tidak signifikan. Sementara itu, belanja tidak terduga meningkatkan kemiskinan karena sifatnya yang didahului oleh bencana alam yang dapat menyimpulkan dampak negatif dari bencana alam.

---

The goal of completely eliminating global poverty is under the threat of the impacts of natural disasters which have becoming more frequent and severe due to climate change. In facing such threat, the Indonesian government has allocated a portion of poverty alleviation funds to attenuate the risks of the impacts of natural disasters. Literatures suggest that natural disasters impoverish people as well as exacerbating poverty, yet capital and social assistance expenditure reduce poverty incidence. This study examines the relationship between various impacts of natural disasters on humans and infrastructures as well as whether different types of fiscal expenditure would prevent or even reduce poverty incidence related to disasters. This study uses a regional fixed effects method with data series comprising 485 districts in Indonesia from the year 2015 to 2019. This study also examines the effect of unexpected expenditure which is purposed for disaster risk management. The result of the analysis shows that various disaster severity variables increase poverty headcount, yet there are some other disaster severity variables which reduce poverty headcount. In the presence of natural disaster impacts, capital expenditure bears a significant negative effect on poverty whereas social assistance expenditure is insignificant. Defying the hypothesis, unexpected expenditure increases poverty due to its nature of being preceded by natural disasters which may conclude the negative impacts of natural disasters."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah di Indonesia serta mengevaluasi respons pemerintah daerah terhadap pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Pengaruh transfer ke daerah terhadap belanja daerah dianalisis berdasarkan klasifikasi Pemerintah Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Maju. Penelitian ini mencakup 415 kabupaten dan 93 kota selama periode 2015-2022 dengan menggunakan metode data panel Fixed Effect. Variabel dependen yang dianalisis meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara itu, variabel independennya meliputi DAU, DAK, DBH, PAD, dummy DAU, dummy DBH, dan kepadatan penduduk. Penelitian ini juga menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan daerah berdasarkan klasifikasi kabupaten, kota, daerah tertinggal, dan daerah maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena flypaper effect terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, daerah tertinggal, maupun daerah maju. Namun, fenomena tersebut tidak ditemukan pada belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja modal terbukti menjadi jenis belanja yang paling dipengaruhi oleh transfer ke daerah, khususnya dari DAK. Temuan lainnya mengungkap bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan DAU untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa lebih bergantung pada PAD. Untuk belanja modal, DAK menjadi sumber pendapatan yang paling dominan. Respons pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah bersifat simetris maupun asimetris, bergantung pada jenis belanja dan karakteristik daerah. Dalam konteks respons asimetris, pemerintah daerah cenderung menerapkan fiscal replacement untuk belanja barang dan jasa serta fiscal restraint pada belanja modal.

---

This study aims to identify the existence of the flypaper effect phenomenon in local governments in Indonesia and evaluate local governments' response to the reduction of transfers from the central government. The effect of intergovernmental transfers on local expenditure is analyzed based on the classification of Regency, City, Underdeveloped Region, and Developed Region. Using the Fixed Effect panel data method, this study covers 415 districts and 93 cities from 2015-2022. The dependent variables analyzed include personnel, goods and services, and capital expenditures. Meanwhile, the independent variables include DAU, DAK, DBH, PAD, DAU dummy, DBH dummy, and population density. This study also uses the clustering method to group regions based on the classification of districts, cities, underdeveloped regions, and developed regions. The results show that the flypaper effect occurs in personnel expenditure and capital expenditure in all local governments, whether districts, cities, underdeveloped regions, or developed regions. However, the phenomenon was not found in goods and services expenditures. In addition, capital expenditure proved to be the type of expenditure most influenced by transfers to the regions, particularly from the DAK. Other findings reveal that local governments tend to rely more on DAU for personnel expenditure, while goods and services expenditure is more dependent on PAD. For capital expenditure, DAK is the most dominant source of revenue. Local government responses to transfers to regions are symmetric or asymmetric, depending on the type of expenditure and regional characteristics. In the context of asymmetric responses, local governments tend to apply fiscal replacement for goods and services expenditures and fiscal restraint on capital expenditures. "