Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah kebijakan untuk menanggulangi situasi darurat kesehatan masyarakat dari penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perppu ini berisikan kebijakan pemerintah yang mengesampingkan beberapa aturan-aturan keuangan negara, salah satunya mengenai batasan defisit anggaran. Langkah Presiden ini menimbulkan pertanyaan mengapa tidak menempuh pengusulan perubahan APBN terlebih dahulu, mengapa Perppu bisa menentukan defisit APBN, dan bagaimana implikasi defisit anggaran yang melebih batas terhadap risiko fiskal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Presiden mengimplementasi kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara menerbitkan perppu agar pelaksanaan APBN dan roda pemerintahan pemerintahan dapat berjalan di masa darurat. Perppu mengubah ketentuan batas defisit anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebab memiliki kedudukan yang sama dengan UU. Peningkatan defisit anggaran berimplikasi pada risiko fiskal yang memberikan tekanan pada fiskal dan mempersempit ruang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan fiskal sehingga berpotensi menurunkan kemampuan fiskal dalam menjaga kesinambungan keuangan negara. Saran bagi Pemerintah dalam membuat aturan dan kebijakan pelaksanaan dari perppu harus diikuti pengawasan yang baik untuk memastikan penyaluran dana dapat mencapai tujuan. Bagi DPR RI perlu mempersingkat tahapan pembahasan APBN Perubahan di masa darurat. Undang-undang tentang keuangan negara perlu direvisi terkait ketentuan mengenai keuangan negara pada saat keadaan darurat ......The President of the Republic of Indonesia Joko Widodo issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 as a policy step to tackle a public health emergency situation from Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This Perppu contains government policies that override several regulations on state finances, one of which is about limiting the budget deficit. The President's move raises the question of why he did not propose amendments to the APBN first, why the Perppu can determine the APBN deficit, and what is the implication of a budget deficit that exceeds the limit on fiscal risk. This study uses a normative juridical approach, which refers to the legal norms of legislation, with descriptive analytical research specifications and the results are analyzed qualitatively. The results showed that in an emergency situation the time available is very short and requires extraordinary policies. The President implements his authority as the holder of government power and the management of state finances to issue a perppu so that the implementation of the APBN and the wheels of government administration can run in emergency state. The Perppu changes the budget deficit limit provisions regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance because it has the same position as the Law. An increase in the budget deficit has implications for fiscal risk that puts pressure on the fiscal and narrows the space for the government to make fiscal policies so that it has the potential to reduce fiscal capacity in maintaining the sustainability of state finances. Advice for the Government in making rules and implementation policies of the Perppu must be followed by good supervision to ensure that the distribution of funds can achieve its goals. For the DPR RI, it is necessary to shorten the stages of discussing the Revised APBN in the emergency period. The law on state finance needs to be revised in relation to provisions regarding state finances in times of emergency

Abstrak :
Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Transaksi lindung nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan counterparty , dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul sebagai akibat volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi lindung nilai dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pengelolaan lindung nilai utang harus dapat memperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing ke depannya. Pengaturan risiko keuangan negara seharusnya diatur secara terperinci, jelas dan pasti, sehingga memungkinkan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum.

---

Hedging is a strategy created to reduce enpredictable business risks. Hedging transaction is a transaction conducted by government with it counterpart in order to manage risks due to fluctuation in interest rate and principal amount and/or to protect the debt from predictable risks due to market volatility. Hedging transaction is conducted under Minister of Finance Regulation Number 12/PMK.08/2013 regarding Hedging Transaction in Government Debt Management. Research approached used in preparing this thesis was juridical-normative literature-based study. Result of the research suggests that hedging management shall be able to predict future Rupiah exchange rate to other currencies. Financial risk management shall be regulated in detail, elaborative, and certain, in order to enable government debt management to be transparent, accountable, and providing legal certainty.