Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) merupakan perjanjian multirateral World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk mendisiplinkan pemberian subsidi untuk penangkapan ikan. Perjanjian ini baru berlaku saat tiga perempat dari seluruh negara anggota WTO memberikan instrumen penerimaan kepada WTO. Namun demikian, Indonesia yang merupakan negara maritim dengan banyak nelayan kecil hingga saat ini belum mengirimkan instrumen penerimaan itu. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia harus mengkaji implikasi dari AFS terhadap industri perikanan. Tulisan ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu konstruksi larangan subsidi perikanan dalam WTO dan implikasi jika AFS berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah AFS memiliki implikasi positif dan negatif AFS jika ia berlaku terhadap industri perikanan di Indonesia. Perjanjian tersebut dapat mengurangi penangkapan ikan yang ilegal oleh kapal asing dan penangkapan ikan yang berlebih di Indonesia. Akan tetapi, AFS juga mengancam Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan terkait subsidi perikanan karena beberapa ketentuan subsidi di Indonesia bertentangan dengan perjanjian tersebut. Namun demikian, besarnya keuntungan atau kerugian tersebut akan bergantung terhadap bagaimana Indonesia dapat menegosiasikan pengecualian kebijakan AFS terhadap negara berkembang dan menerapkan kebijakan yang mendukung industri perikanan di Indonesia.......The Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) is a World Trade Organization (WTO) multilateral agreement which aims to discipline the provision of subsidies for fishing. This agreement will only come into effect when three-quarters of all WTO member countries submit instruments of acceptance to the WTO. However, Indonesia, which is a maritime country with many small fishermen, has not yet sent the acceptance instrument. Therefore, the Indonesian Government must examine the implications of AFS for the fishing industry. This paper has two main issues, namely the construction of a ban on fisheries subsidies in the WTO and the implications if AFS applies to the fishing industry in Indonesia. This paper uses doctrinal research method. The results of this research are that AFS has positive and negative implications of AFS if it applies to the fishing industry in Indonesia. The agreement can reduce illegal fishing by foreign vessels and overfishing in Indonesia. However, AFS also threatened the Indonesian government to make changes to laws and regulations related to fisheries subsidies because several subsidy provisions in Indonesia conflict with the agreement. However, the magnitude of these benefits or losses will depend on how Indonesia can negotiate exceptions to the AFS policy for developing countries and implement policies that support the fishing industry in Indonesia."

"Issues in fisheries have been regulated in various international conventions. The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) has built a regime in the field of conservation and management of fishery resources based upon maritime zones or fish species that exist and available in this zone. However, UNCLOS 1982 only focuses on the issue of fisheries in the Exclusive Economic Zone (EEZ) and the high seas, thus it was not sufficient to overcome the problems of high frequent of fishing in maritime zones which are fully subject to the jurisdiction of coastal states, such as in the Inland waters, archipelagic waters and the Territorial Sea. This article aims to examine the legal framework and mechanisms of fisheries subsidies in the aspects of trade and sustainable development. In this article, discussion would carried out in order to examinethe legal framework and mechanisms of marine fisheries subsidies that are implemented with the principles of fair-trade and sustainable development, both in the international level, as well as in the national level. Thus, this research is expected to be able to bridge the interests of developed countries and developing countries, especially Indonesia, in order to achieve fair trade in the field of fisheries and resource utilization of sustainable fisheries.

---

Masalah perikanan sudah diatur dalam berbagai konvensi internasional. The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) membangun rezim di bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan zona maritim atau jenis ikan yang ada dan tersedia di zona ini. Namun, UNCLOS 1982 hanya focus pada isu perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut bebas, sehingga tidak cukup untuk mengatasi masalah penangkapan ikan yang tinggi di zona maritim yang tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi Negara pantai, seperti di Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Riset ini akan meneliti kerangka hokum dan mekanisme subsidi perikanan dalam aspek perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam riset ini akan dikaji dan diteliti kerangka hokum dan mekanisme subsidi perikanan laut yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip fair trade dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat internasional, maupun di tingkat nasional. Dengan demikian, riset ini diharapkan akan mampu menjembatani kepentingan Negara maju dan Negara berkembang, khususnya Indonesia, demi tercapainya fair trade dalam bidang perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan."