Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Social capital is defined as norms and social relationship embedded in a community's structure that promote people to cooporate to achieve collective goals...."

"Budidaya ikan dalam keramba telah berkembang dengan pesat. Teknik budidaya ikan dalam keramba yang paling mutakhir adalah budidaya ikan dalam keramba-mini yaitu jaring apung yang berukuran kecil (/m3). Budidaya ikan secara intensif dalam keramba mini telah diuji coba di beberapa danau/waduk. Salah satu masalah dalam budidaya ikan secara intensif ialah mahalnya harga pakan komersial, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar petani ikan. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan perairan situ di Kampus UI Depok telah dilakukan budidaya ikan dalam keramba-mini. Program ini telah dimulai dengan penelitian pakan alternatif bagi ikan yang akan dibudidayakan. Pakan alternatif dibuat dengan memanfaatkan limbah dan Rawa tanaman pertanian. Pakan I terdiri atas dedak halus, tepung kepala ikan, tepung kepala udang, tepung ampas tahu, dan tepung keong mas, sedangkan pakan II adalah pakan I tanpa tepung kepala ikan. Penelitian pakan alternatif ini menggunakan ikan Patin/lambal Siam (Pangasius sutchi) sebagai ikan-uji dan merupakan lanjutan penelitian terdahulu yang menggunakan ikan Nila Gift (Oreochromis niloticus) sebagai ikan-uji. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan berupa pemberian pakan buatan 1, pakan buatan II, pakan komersial-5%, dan pakan komersial-1O%. Tahap kedua dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan. Ketiga macam perlakuan tersebut yaitu pemberian pakan I, pakan II, dan pakan komersial-4%. Hasilnya menunjukkan bahwa walaupun kecepatan pertumbuhan rata-rata individu ikan Patin menunjukkan adanya perbedaan pengaruh pakan terhadap pertumbuhan ikan Patin., tetapi berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis ternyata bahwa perbedaan pengaruh tersebut tidak signifikan..Ini berarti bahwa pakan buatan dan pakan komersial mempunyai pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan ikan Patin. Karena itu pakan buatan tersebut dapat digunakan sebagai pakan alternatif untuk menggantikan pakan komersial."

"Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Bagi Indonesia yang merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Tindak pidana di bidang perikanan sebenarnya telah menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen perikanan dunia, oleh karena itu Food and Agriculture Organization (FAO) mengeluarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dengan mandat utama dalam hal penyediaan kerangka pengelolaan bagi pemanfatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan baik dalam tatanan global, regional maupun nasional.Sebagai pelaksanaan dari CCRF, FAO mengeluarkan panduan yang dinamakan International Plan of Action (IPOA). Sejalan dengan tuntutan dunia internasional dan kebijakan FAO tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki pengelolaan perikanan nasional, termasuk dalam hal penegakan hukum yang selama ini dirasa lemah. Salah satu usaha peningkatan penegakan hukum adalah dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting untuk menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada satu instansi penyidik (penyidik tunggal) yaitu PPNS Perikanan, namun ide tersebut ditolak oleh Perwira TNI AL dan penyidik POLRI.Pada akhir pembahasan, disepakati suatu kompromi politis untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada tiga instansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan dan penyidik POLRI, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pasal 73 Undang - Undang Nomor 31Tahun 2004. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing - masing penyidik sehingga tercipta suatu mekanisme penyidikan yang akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang ketiga instansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan kinerja para penyidik secara umum, dengan demikian tujuan dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk menimalisir tindak pidana di bidang perikanan dapat tercapai."