Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hadirnya Industri 4.0 akan memberikan peluang bagi Indonesia dalam hal revitalisasi sektor manufaktur dan salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia. Salah satu inisiatif dalam rangka mendorong terciptanya Industri 4.0 di Indonesia adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional. yang salah satunya adalah infrastruktur pitalebar (broadband). Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan fasilitasi penyediaan layanan untuk memperluas infrastuktur dan meningkatkan penetrasi fixed broadband hingga dapat mencapai target penetrasi sebesar 12,5% pada akhir tahun 2019. Penetrasi fixed broadband untuk rumah tangga hingga tahun 2018 baru mencapai 10,34% dari target 70% dan harga layanan masih berada pada rentang 5,5-13% dari target Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yaitu kurang dari 5% dibandingkan dengan PDB per bulan per kapita. Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan penyediaan layanan fixed broadband dalam hal kebijakan, pengembangan industri dan model bisnis serta skema insentif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai upaya untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan yang bertujuan mempercepat peningkatan penetrasi fixed broadband. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat mendorong pertumbuhan penetrasi fixed broadband untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan daya saing di tingkat global serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis, terdapat 3 opsi yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan. Hasil dari analisis biaya-manfaat dengan metode PMI dan konsultasi dengan para ahli adalah bahwa opsi skenario 3 sebagai alternatif yang lebih tepat diimplementasikan  karena memberikan dampak yang lebih baik untuk mempercepat penetrasi fixed broadband di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, pertama, diperlukan regulasi turunan dari peraturan yang ada terkait dengan pengembangan infrastruktur fixed broadband. Kedua, pemetaan terhadap jaringan dan permintaan masyarakat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menerapkan kebijakan bantuan pemerintah. Ketiga, ketidakefektifan model bisnis yang ada harus dievaluasi secara mendalam untuk menciptakan model yang sesuai dengan kondisi masyarakat, hukum dan tujuan utama untuk menciptakan multiplier effect yang dapat meningkatkan penetrasi fixed broadband di Indonesia.

---

The presence of Industry 4.0 provide opportunities for Indonesia in revitalizing the manufacture sector and one way to accelerate the achievement of Indonesias vision to be one of the 10 largest economic in the world. One of the initiative to encourage the creation of Industry 4.0 in Indonesia to accelerate the development of national digital infrastructure. Those infrastructure is the provision of high speed internet and digital capabilities in collaboration with government, public and private sector to invest in digital technology including broadband infrastructure. The Indonesian Government established a provision policy in order to expand the infrastructure and increase fixed broadband penetration until it reaches 12,5% in the end of 2019. Fixed broadband penetration for households has only reached 10,34% from the target of 70% of the total household and the service prices are still at 5,5% to 13% from the target of less than 5% compared to GDP per month per capita. This research focuses on the evaluation of the implementation of fixed broadband services provision policy in terms of policy, industry and business models development as well as the incentive schemes. The research was conducted through Regulatory Impact Analysis (RIA) as an effort to analyse the impact of the policy in order to accelerate fixed broadband penetration in Indonesia. The results of the study are expected to provide recommendations that can encourage the growth of fixed broadband penetration in Indonesia for supporting national development growth and competitiveness at the global level, as well as improving quality of life of Indonesian society. Based on the analysis, there are 3 options which can be implemented as part of the evaluation of the Fixed Broadband Provision policy. According to the cost-benefit analysis with PMI method and consultation with experts, it shows that scenario option 3 is more appropriate to be implemented (use the new recommendation or alternatives regulation that appropriate with the provision mechanism in Indonesia). It implies that there are 3 major issues which must be solved immediately by the government. First, there is a need to establish a derivative regulation from existing regulations related to the deployment of fixed broadband infrastructure. Second, mapping of the existing network and community demand needs to be done to obtain relevant information in implementing government assistance policies. Third, ineffectiveness of the existing business model must be deeply evaluate to create the appropriate model which is more in line with the conditions of the community, legal regulations and the main purpose to create a multiplier effect that can increase fixed broadband penetration in Indonesia.

Abstrak :
Konektivitas broadband mendukung upaya nasional untuk mengembangkan ekonomi pengetahuan, mendorong transformasi digital dalam layanan pemerintah dan transisi digital di semua sektor, memperluas peluang bagi perusahaan, dan memberikan nilai yang lebih besar bagi warga dan konsumen. Untuk memenuhi upaya konektivitas broadband serta peningkatan kebutuhan data, salah cara yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan penetrasi fixed broadband. Rendahnya penetrasi jaringan kabel serat optik mengakibatkan belum terjangkaunya layanan fixed broadband berbasis serat optik hingga keseluruh kecamatan. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai jaringan fixed broadband yang rendah, mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata merupakan urgensi pemerintah untuk melakukan penetrasi fixed broadband di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dalam upaya penetrasi jaringan bergerak tetap (fixed broadband) di Yogyakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) serta Deseve (2007). ......Broadband connectivity supports national efforts to develop the knowledge economy, drive digital transformation in government services and digital transition across all sectors, expand opportunities for enterprises, and deliver greater value to citizens and consumers. To meet broadband connectivity efforts as well as increasing data needs, one way that can be done is through increasing fixed broadband penetration. The low penetration of the fiber optic cable network has resulted in the inaccessibility of fiber optic-based fixed broadband services to all districts. Yogyakarta is one of the cities that has a low fixed broadband network, considering that Yogyakarta is a student city, a cultural city, and a tourist city, it is the government's urgency to penetrate fixed broadband in the city. This study aims to analyze the application of collaborative governance in an effort to penetrate fixed broadband networks in Yogyakarta. The theory used is the collaborative governance theory from Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007). Research using the approach postpositivist with qualitative methods. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with informants who played a role in collaborative practice. The results of the study indicate that there has been good collaboration between stakeholders and the community and has fulfilled the collaborative governance theory of Anshell and Gash (2007) and Deseve (2007).

Abstrak :
Masyarakat telah berkembang seiring dengan berkembangnya peran digitalisasi dalam beberapa dekade terakhir. Digitalisasi mempermudah interaksi manusia terkait dengan memanfaatkan teknologi, sehingga menghasilkan interaksi yang lebih efisien dan lebih baik. Manfaat digitalisasi juga telah diakui oleh berbagai peneliti dan pemerintah. Dengan demikian, banyak pemerintah dan organisasi telah menempatkan digitalisasi sebagai isu prioritas, termasuk Kelompok Dua Puluh (G20). Penelitian ini mengkaji pentingnya digitalisasi di masing-masing negara, termasuk bukti bagaimana hal itu membentuk pertumbuhan ekonomi mereka. Untuk itu, penelitian ini mengekstraksi data dari tahun 2000 hingga 2021 dari 20 anggota yang terdiri dari 19 negara dan satu perserikatan. Data tersebut kemudian diregresi menggunakan metode OLS dan efek tetap. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing teknologi digital memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan ada yang memiliki koefisien negatif dan signifikan. Penelitian ini juga mencoba mengkaji perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam menyikapi digitalisasi, dan menemukan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki reaksi yang berbeda terhadap digitalisasi. ......The society has been evolving since digitalization took its role in the past few decades. Digitalization allows human interaction to be closely linked to technologies, resulting in more efficient and enhanced interactions. The benefits of digitalization has been recognized by various scholars and governments. Additionally, many governments and organizations have put digitalization as a priority issue, including the Group of Twenty (G20). This research examines the importance of digitalization in the respective countries, including the evidence on how it has shaped their economic growth. To proceed, this research extracted data from 2000 to 2021 of the 20 members, consisting of 19 countries and one union. The data are then regressed using the OLS and fixed-effects method. The results rendered that each digital technology has a different impact on economic growth, some of which even have a negative and significant coefficient. This research also tried to examine the differences between developed and developing nations in reacting to digitalization, and found that the two groups have different reactions toward digitalization.

Abstrak :
Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 melalui PP. Nomor 96 Tahun 2014 merupakan cita-cita pemerintah mewujudkan Indonesia yang terkoneksi ke jaringan internet dengan target penetrasi 71% (urban) dan 49% (rural) terhadap rumah tangga untuk fixed broadband pada tahun 2019. Pengembangan broadband di Indonesia masih terfokus pada mobile broadband, padahal kecepatan broadband ditopang oleh fixed broadband. Salah satu solusi teknologi masa depan fixed broadband yaitu Fiber to The Home (FTTH). Namun, tantangan dalam implementasi fixed broadband adalah tingginya biaya komponen pasif sehingga meningkatkan risiko investasi. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap model penyelenggaraan fixed broadband yang dibangun berdasarkan skenario pendanaan broadband menggunakan kajian tekno ekonomi dan analisis risiko. Analisis dilakukan dari sudut pandang Operator Company (OpCo), Network Company (NetCo), dan Pemerintah selaku stakeholder pada daerah penelitian Balikpapan (sub-urban), Denpasar (urban), dan Tangerang Selatan (dense-urban). Kajian kelayakan penyelenggaraan fixed broadband menunjukkan bahwa untuk OpCo dapat menggunakan skenario sewa komponen pasif kepada NetCo dan melakukan investasi pada perangkat aktif saja. Sedangkan, NetCo dapat menggunakan skenario sharing cost antara NetCo, subsidi pemerintah, atau gabungan dari kedua skenario untuk mereduksi biaya investasi. Agar dapat mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, kontribusi subsidi yang dilakukan tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah.

---

Indonesia Broadband Plan (IBP) 2014-2019 through PP. No. 96 Year 2014 is to realize the government's goal that Indonesia are connected to the Internet with network penetration target of 71% (urban) and 49% (rural) compared to households for fixed broadband in 2019. The development of broadband in Indonesia is still focused on mobile broadband. Actually, broadband speeds is supported by fixed broadband. One of fixed broadband future-proof solution technology is Fiber to The Home (FTTH). However, the challenges in the implementation of fixed broadband is the high cost of passive components that increase the risk of investment. In this research, analysis of the implementation models of fixed broadband is built based on broadband funding scheme using techno economic assessment and risk analysis. The analysis is done from point of view: Operator Company (OpCo), Network Company (NetCo), and the Government as stakeholders in the research area; Balikpapan (sub-urban), Denpasar (urban), and Tangerang Selatan (dense-urban). Feasibility studies showed that the implementation of fixed broadband from OpCo?s view can use the lease passive components scenario at NetCo and investing in active devices only. Meanwhile, NetCo can use cost sharing between them, government grant, or a combination of both scenarios to reduce investment costs. In order to bring benefits to the Local Government, the contribution of grant do not only charged on Local Government.

Abstrak :
Saat ini internet sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh pihak karena kegunaannya di berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut memicu bertambahnya jumlah pengguna internet di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, banyaknya jumlah pengguna tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan pemerataan akses internet yang baik. Masih ada wilayah di Indonesia yang memiliki kualitas jaringan internet buruk bahkan tidak terjangkau internet. Pada penelitian ini, dilakukan pengelompokan wilayah di Indonesia berdasarkan kualitas jaringan internet menggunakan Algoritma Genetika KMedoids. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengumpulkan wilayah dengan karakteristik yang sama berdasarkan kualitas jaringan internet, sehingga dapat dilihat wilayah mana saja yang sudah memiliki kualitas jaringan internet yang baik dan wilayah mana saja yang masih perlu perbaikan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari website Speedtest dengan total 84 wilayah. Adapun variabel yang digunakan di antaranya yaitu Mobile Download, Fixed Download, Mobile Upload, Fixed Upload, Mobile Latency, Fixed Latency, Mobile Provider, dan Fixed Provider. Hasil dari penelitian ini didapatkan 6 klaster dengan nilai evaluasi Davies-Bouldien Index sebesar 0,7647. Klaster 1 terdiri dari 19 wilayah dengan kualitas internet kurang baik, klaster 2 terdiri dari 27 wilayah dengan kualitas internet yang standar, klaster 3 terdiri dari 12 wilayah dengan kualitas internet baik, klaster 4 terdiri dari 6 wilayah dengan kualitas internet yang sangat baik, dan klaster 5 terdiri dari 6 wilayah dengan kualitas internet yang cukup baik. ......Internet has now become an essential necessity for everyone due to its utility in various aspects of life. This has led to an increase in the number of internet users worldwide, including in Indonesia. However, the growing number of users has not been accompanied by an improvement in the quality and equitable access to internet services. There are still areas in Indonesia with poor internet quality or even lack of internet access. In this study, a clustering of territory in Indonesia based on internet quality was performed using the Genetic Algorithm K-Medoids. The objective of this clustering was to group territories with similar internet quality characteristics, in order to identify territories that already have good internet quality and territories that require improvement. The data used in the study was obtained from the Speedtest website and covered a total of 84 territories. The variables used included Mobile Download, Fixed Download, Mobile Upload, Fixed Upload, Mobile Latency, Fixed Latency, Mobile Provider, and Fixed Provider. The results of the study revealed 6 clusters with a Davies-Bouldin Index evaluation score of 0,647. Cluster 1 consists of 19 territories with poor internet quality, cluster 2 consists of 27 territories with standard internet quality, cluster 3 consists of 12 territories with good internet quality, cluster 4 consists of 6 territories with very good internet quality, and cluster 5 consists of 6 territories with fairly good internet quality.

Abstrak :
Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan telekomunikasi di sektor fixed broadband seringkali mengalami kebocoran pendapatan signifikan. Diantara beberapa penyebab kebocoran pendapatan, fraud merupakan faktor kebocoran yang memiliki dampak terbesar terhadap finansial dan citra perusahaan. Salah satu upaya untuk meminimalkan fraud dengan mendeteksi fraud yang dilakukan oleh pelanggan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini merancang classification model menggunakan machine learning untuk diaplikasikan terhadap sistem fraud detection. Classification model akan dibangun menggunakan supervised machine learning yang bertujuan untuk memprediksi kelas tertentu berdasarkan data historis yang didapatkan. Dalam penelitian ini, beberapa beberapa algoritme machine learning akan dibandingkan diantaranya logistic regression, decision tree, random forest, dan backpropagation neural network. Selain itu, dalam kasus fraud detection, data historis yang didapatkan memiliki perbandingan antar kelas yang tidak seimbang sehingga dibutuhkan pra-proses data balancing. Pada penelitian ini, data balancing dilakukan dengan oversampling berbasis Adaptive Synthetic (ADASYN). Hasil penelitian ini menunjukkan backpropagation neural network memiliki performa terbaik diantara algoritma lainnya. Selain itu didapatkan seluruh algoritme memiliki indikator performa diatas 90% menunjukkan pada kasus fraud detection di sektor fixed broadband, machine learning bekerja dengan akurat. ......In running their business, telecommunications companies in the fixed broadband sector often experience significant revenue leakage. Among several causes of revenue leakage, fraud is the leakage factor that has the most significant impact on finances and corporate image. One of the efforts to minimize fraud is to detect fraud committed by customers. Therefore, this study aims to design a classification model using machine learning to be applied to the fraud detection system. The classification model will be built using supervised machine learning, which aims to predict certain classes based on historical data. Several machine learning algorithms will be compared in this study, including logistic regression, decision tree, random forest, and backpropagation neural network. In addition, in fraud detection, the historical data obtained has an unbalanced comparison between classes, so pre-processing data balancing is needed. In this research, data balancing is done by using Adaptive Synthetic (ADASYN) based oversampling. The results of this study indicate that the backpropagation neural network has the best performance among other algorithms. In addition, it is found that all algorithms have performance indicators above 90%, indicating that in the case of fraud detection in fixed broadband sector, machine learning works accurately.