Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu akibat dari globalisasi pada dunia bisnis adalah timbulnya suatu kontrak bisnis internasional, yakni suatu kontrak yang melibatkan dua atau lebih warga negara atau badan hukum yang tunduk pada sistem hukum negara-negara yang berbeda. Berangkat dari hal ini, akan timbul problema hukum yakni masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi yang disebabkan oleh perbedaan sistem hukum dari negara para pembuat kontrak bisnis internasional. Dalam pilihan forum penyelesaian sengketa terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih para pihak, misalnya arbitrase atau pengadilan asing. Berbeda halnya dengan arbitrase yang telah diatur secara jelas lewat Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, belum ada pengaturan yang tegas mengenai kompetensi pengadilan asing dalam mengadili suatu sengketa bisnis internasional. Hal ini membuat keberadaan pengadilan asing sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional menjadi tidak dipandang dan tidak diakui eksistensinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan negeri serta keberadaan pengadilan asing sebagai salah satu pilihan forum yang dapat dipilih dalam suatu kontrak bisnis internasional.

---

One of the effects of a globalization era in the bussiness world is the birth of an International Business Contract, which is a contract that involves two or more citizens or corporations who or which comply to different legal systems. Depart from this subject, a legal problem will be arised namely jurisdiction or competency of a certain court which caused by legal system differences amongst business countries. In the choice of dispute settlements, there are several choices that could be chosen by the parties, such as arbitration or foreign court. In contrary to arbitration which has been regulated on the Law of the Republic Indonesia Number 30 of 1999, there is no firm regulation about the competence of the foreign court to resolve international business disputes. This makes the existence of foreign court as one of the choice of international business dispute settlement become not regarded and recognized. This study is a juridical normative and empirical research carried out by finding the governing legislation relating to the competency of the district court and the existence of the foreign court as one of the options in the choice of forum in an international business contract."

"Pengakuan terhadap perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan Warga Negara Indonesia di luar negeri adalah hal yang penting untuk diteliti. Kasus yang diteliti pada tesis ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 707/PDT/2020/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 536/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yakni mengenai status perkawinan FKS dan EFS ketika melaporkan pencatatan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dampak dari pelaporan pencatatan perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Keabsahan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri haruslah mengacu pada Pasal 56 ayat (1) UUPerkawinan yang mengandung dua asas Hukum Perdata Internasional, yakni asas nasionalitas dan asas lex loci celebrationis. Sifat dari akta perkawinan FKS dan ESS yang berbentuk declaratoir menyebabkan akta tersebut dapat serta merta diakui di Indonesia. Putusan cerai pengadilan asing tidak termasuk dalam lingkup pasal 436 Rv karena hanya bersifat konstitutif sehingga putusan perceraian antara FKS dan ESS dapat diakui di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari status cerai FKS dan ESS adalah tidak adanya legal standing FKS untuk menandatangani spousal consent pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh ESS.

---

Recognition of marriages and divorces carried out by Indonesian citizens abroad is an important matter to be investigated. The cases studied in this thesis are the DKI Jakarta High Court Decision Number 707/PDT/2020/PT.DKI and the Central Jakarta District Court Decision Number 536/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. The main issues that will be discussed in this thesis are regarding the marital status of FKS and EFS when reporting their marriage registration at the Population and Civil Registration Office of DKI Jakarta  and the impact to third parties. This research is explanatory by using normative legal research methods and using data collection techniques in the form of literature studies and interviews. The validity of marriages held abroad must refer to Article 56 paragraph (1) of the Marriage Law which contains two principles of International Civil Law, namely the principle of nationality and the principle of lex loci celebrationis. The nature of the marriage certificate of FKS and ESS in the form of a declaratoir causes the deed can be recognized in Indonesia immediately. Divorce decisions of foreign courts are not included in the scope of article 436 Rv because they are only constitutive so divorce decisions between FKS and ESS can be recognized in Indonesia. The impact of the divorce status of FKS and ESS is that there is no legal standing for FKS to sign the spousal consent on the agreements made by ESS."