Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap kegiatan pembangunan pada umumnya menimbulkan masalah lingkungan hidup. Penanggulangannya perlu dilakukan tindakan terpadu, guna menghindarkan kerusakan-kerusakan yang menimpa lingkungan hidup manusia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya berupa program penghijauan. Begitu pula kota Kudus, sebagai salah satu kota industri juga tidak mau ketinggalan untuk melakukan penghijauan, yang terutama dilaksanakan di Kecamatan Kota, dan dimaksudkan untuk mencegah bahaya erosi, banjir dan polusi. Dalam melaksanakan suksesnya suatu program maka peran masyarakat sangat diperlukan, untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat karena masyarakat sebagai subyek juga sekaligus menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Penelitian ini mengacu pada teori difusi inovasi dari Roger, pada taraf konsekuensi dalam suatu inovasi, dengan memperhatikan peran media massa dan komunikasi interpersonal dalam difusi inovasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh intensitas penyuluhan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota. Metode penelitian yang digunakan adalah korelasional, untuk mencari hubungan antara 2 variabel tersebut. Sedangkan untuk pengumpulan data digunakan daftar pertanyaan. Penelitian ini tidak meneliti seluruh populasi melainkan hanya mengambil sampel dengan teknik proportional random sampling. Hipotesis mayornya adalah "Semakin tinggi intensitas penyuluhan, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota". Adapun sub variabel intensitas penyuluhan meliputi isi pesan, pengenaan media dan frekuensi penyuluhan. Sedangkan sub variabel dari tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program. Dengan menyilangkan masing-masing sub variabel ini, maka diperoleh 9 hipotesis minor yang perlu diuji kebenarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara isi pesan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program yang signifikan. Tingkat pengaruh masing-masing sebesar 16 % dan 32 %. Hubungan antara pengenaan media dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ternyata signifikan dan pengaruhnya sebesar 16%. Dan hubungan antara frekuensi penyuluhan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program yang signifikan, serta mempunyai pengaruh sebesar 25 % dan 19 %. Dari 9 pengujian hipotesis, ternyata ada 5 pengujian terbukti signifikan. Jadi secara umum dapat dikatakan ada pengaruh antara intensitas penyuluhan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota, walaupun tidak secara mutlak karena ada variabel lain yang ikut mendukungnya. Dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan dapat diterima. Sebagai saran, hendaknya penyuluhan ini harus tetap dilakukan secara teratur dan terarah, agar masyarakat tidak melupakan arti pentingnya program penghijauan kota, baik melalui media massa maupun media tatap muka. Dan perlu diingat bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan harus diusahakan untuk mengurangi atau menghindari dari timbulnya efek sampingan terhadap lingkungan. Saran untuk para peneliti selanjutnya adalah agar diadakan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap peran variabel-variabel lain yang ikut mendukung keberhasilan program penghijauan kota ini, agar dengan demikian partisipasi masyarakat tetap terjaga.

Abstrak :
Salah satu wadah perlindungan bagi sumber daya alam dan keanekaragamana hayati yang kita miliki adalah hutan lindung Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang cukup mengesankan. Di hutan lindung Meratus terdapat berbagai fauna : 29 spesies mamalia, 62 spesies burung, dan 6 spesies reptilia, dimana 38 spesies diantaranya adalah jenis spesies yang dilindungi. Juga ditumbuhi flora : 141 jenis potion, 17 jenis rotan, 8 jenis palem-paleman, semua itu termasuk ke dalam 41 famili, yang terbanyak adalah famili dipterocarpaceae, kemudian famili graminea (rotan). Sebagian dari jenis diatas adalah flora endemik Pulau Kalimantan. Selain itu hutan lindung ini juga memiliki fungsi hidrologi bagi daerah-daerah di bawahnya seperti kota Barabai dan kota Birayang. Di sisi hutan lindung Meratus ini terdapat pemukiman penduduk yang telah lama menetap secara turun temurun, jauh sebelum status hutan lindung diberikan, yakni Batu Perahu. Pemukiman penduduk ini secara administratif diakui sebagai desa, yang berarti keberadaan mereka disana adalah legal (bukan sebagai perambah). Kondisi desa Batu Perahu masih memprihatinkan, miskin secara ekonomi, kualitas sumber daya manusia dewasa (angkatan kerja) sebagian besar masih buta huruf, masih terisolir dan hanya dicapai dengan berjalan kaki di jalan setapak.

Hutan lindung Meratus juga mempunyai fungsi hidrologi bagi daerah bawahannya seperti kota Barabai dan kota Birayang. Jika hutan ini rusak, maka kedua kota akan berada dalam ancaman bencana banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Di sisi/tepi hutan lindung Meratus ini terdapat pemukiman penduduk yang telah lama menetap secara turun temurun, jauh sebelum status hutan lindung diberikan, yakni Batu Perahu. Pemukiman penduduk ini secara administratif diakui sebagai desa. Kondisi desa Batu Perahu masih memprihatinkan, miskin secara ekonomi, kualitas sumber daya manusia sebagian besar masih buta huruf, masih terisolir dan hanya dicapai dengan berjalan kaki di jalan setapak.

Para stakeholder memiliki dua kepentingan berbeda, pertama, membuka isolasi desa Batu Perahu. Kedua, mempertahankan kelestarian dan meningkatkan status hutan lindung Meratus menjadi taman nasional. Permasalahan muncul, karena beberapa pihak meragukan kemampuan pemerintah daerah menjaga kelestarian hutan lindung Meratus, jika jalan dibangun ke desa Batu Perahu. Alasannya sederhana, seandainya jalan telah dibangun, maka akses bagi penebang liar untuk masuk dan menebang kayu di hutan lindung akan lebih mudah. Para penebang liar biasanya memanfaatkan jalan umum untuk mengangkut kayu tebangan dengan menggunakan mobil truk atau mobil jeep. Disaat jalan tidak tersedia, maka akses penebang liar untuk mengangkut kayunya juga tertutup, dan hutan lindung akan aman dari penebang liar.

Melalui penelitian menggunakan Arialitycal Hierarchy Process (AHP), dengan beberapa kelompok : kelompok responden masyarakat lokal desa Batu Perahu diwakili Kepala Desa Batu Perahu, Sekretaris Desa Batu Perahu, dan Kepala Balai Adat Batu Perahu, Kelompok responden masyarakat kota diwakiii oleh Sekretaris Kecamatan Barabai, Lurah Barabai Barat, dan Ketua.Kelompok Tani Desa Wawai. Kelompok Kelompok responden LSM diwakiii ketua umum LSM Pecinta Pegunungan Meratus, dan Kelompok responden Pemda diwakili oleh Bappeda, Dinas Hutbun, Dinas Pertanian, dan Dinas PU dan Bangwil.

Hasil penelitian menunjukkan alternatif kebijakan yang paling tinggi bobotnya yakni 0,407 sebagai prioritas pertama adalah Pembangunan jalan skala roda dua & peningkatan hutan lindung menjadi taman nasional (R2&TN). Sedangkan alternatif kebijakan Peningkatan hutan lindung menjadi taman nasional (TN) dengan bobot 0,261 sebagai prioritas kedua, alternatif kebijakan Status quo (SQ) dengan bobot 0,203 sebagai prioritas ketiga, dan pembangunan jalan skala roda empat (R4) dengan bobot 0,129 sebagai alternatif terakhir.

Alternatif R2&TN dinilai sebagai win-win solution bagi stakeholder yang memiliki kepentingan. Alternatif ini bisa diterima oleh semua stakeholder.