Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) sangat penting karena salah satu fungsinya sebagai penyedia air bersih. Selain untuk Kota Balikpapan, air HLSW juga panting bagi penyediaan BBM nasional. Dalam perkembangannya, terdapat potensi perbedaan kepentingan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan air di HLSW. Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi: 1) Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan air dari kawasan HLSW; 2) Bentuk konflik, posisi dan kepentingan yang diperjuangkan pars pemangku kepentingan terhadap permasalahan pengelolaan air dari kawasan HLSW; dan 3) Rumusan pendekatan alternatif penyelesaian konflik. Kerangka teoretik penelitian didasari atas pendekatan ekosistem (hutan lindung dan DAS), analisis konflik, posisi dan kepentingan, analisis pemangku kepentingan, dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai solusi konflik. Kerangka berpikir penelitian didasari atas asumsi bahwa konflik pengelolaan air di HLSW disebabkan karena adanya interaksi antara komponen lingkungan alam (HLSW), lingkungan buatan (industri, pertanian, permukiman) dan lingkungan sosial (kelembagaan sektor negara-masyarakat-swasta). Penelitian dilakukan di Kota Balikpapan pada bulan Februari-Mei 2006 menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi, dan catatan lapang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur dan bentuk data lainnya. Metode pencarian responden adalah metode bola salju (snowballing), dimana sampel adalah pemangku kepentingan pada pengelolaan air dari kawasan HLSW. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan dianalisis dalam uraian naratif. Kesimpulan analisis hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Para pemangku kepentingan dibagi menjadi tiap sektor, yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan swasta..Pemerintah diwakili oleh PPLH Regional Kalimantan dan pihak pengelola HLSW yaitu Pemerintah Kota Balikpapan dan BPHLSW. Masyarakat sipil diwakili oleh Perkumpulan STABIL dan Pokja Masyarakat HLSW sebagai penyedia jasa, sedangkan sektor swasta diwakili oleh PT. Pertamina UP V yang juga pengguna air dari HLSW. 2) Konflik yang terjadi adalah bagaimana para pemangku kepentingan memahami pembayaran jasa ekosistem air HLSW, serta besaran nominal yang harus dibayar PT. Pertamina UP V untuk pengelolaan HLSW sebagai klaim dari pengelola dan. masyarakat sipil. Dengan demikian, konflik yang terjadi berkaitan dengan relasi pemangku kepentingan hulu dan hilir, atau secara lebih tegasnya adalah antara pihak pengelola HLSW dengan pengguna air dari HLSW. Konflik berkembang dengan rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang mengancam eksistensi waduk dan kontinuitas air yang selama ini diperoleh PT. Pertamina UP V dari Waduk Sungai Wain Pertamina. Ancarnan ini dianggap dapat mengganggu kelancaran produksi BBM nasional. Posisi para pemangku kepentingan mengenai rencana pembangunan bendungan terbagi dua, dimana pihak pengelola HLSW berada pada posisi menyetujui, dan PT. Pertamina UP V berada dalam posisi tidak menyetujui. PPLH Regional dan Perkumpulan STABIL berada dalam posisi netral-kritis. Meskipun memiliki posisi yang berbeda, pada dasamya konflik terjadi karena ketidaksepahaman bahwa sebenarnya masing-masing pemangku kepentingan bergantung atas HLSW guna memenuhi kebutuhannya. Kepentingan PT. Pertamina UP V terhadap keberadaan HLSW adalah jaminan kontinuitas air dari HLSW untuk kegiatan operasional kilang minyak Balikpapan; bagi pihak pemerintah, keberadaan HLSW sebagai penyedia air alternatif bagi Kota Balikpapan menjadikan pemerintah berencana untuk membangun bendungan baru; bagi masyarakat di sekitar HLSW, kepentingan mereka adalah adanya kontribusi atas usaha mereka menjaga kawasan hulu serta pemenuhan kebutuhan air yang selama ini tidak didapatkan clan pemerintah maupun dari PT. Pertamina sebagai pengelola Waduk Wain Pertamina; dan bagi BPHLSW, fungsi dan nilai HLSW hendaknya dapat dinikmati oleh warga Balikpapan dan penggunaan aimya hams diselaraskan dengan upaya pemeliharaan oleh pihak pengguna. Terlihat bahwa masing-masing pihak masih mengedepankan etika antroposentrisme yang ekstrem dalam relasinya dengan HLSW. 3) Dalam penelitian, diajukan alternatif penyelesaian konflik antara pemangku kepentingan dengan beberapa tahap berikut. Pada tahap awal, rekonsiliasi perlu dilakukan sebelum melakukan negosiasi. Pembayaran jasa lingkungan HLSW dipertimbangkan sebagai salah satu solusi karena dipercaya semu pihak dapat menjadi sarana penyelesaian konflik. Selain itu, peneliti menyarankan dibentuknya lembaga multipihak berupa dewan sumberdaya air untuk rpengakamodasi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan DAS di HLSW. Saran yang diajukan di dalam penelitian ini adalah: diperlukannya studi yang 1ebih mendalam khususnya mengenai penekanan pada dimensi lingkungan lainnya dalam pengelolaan air dari HLSW, konsep pembayaran jasa lingkungan sebagai metode konservasi mutakhir yang mulai diterapkan pada beberapa daerah di Indonesia.

---

ABSTRACT
The existence of the Sungai Wain Protected Forest (SWPF) has become important especially for the Balikpapan's citizens because one of its function as providing fresh water. In the progress, there is different interest between stakeholders on how to manage water from SWPF. Based on this problem, the aims of the study are to: 1) Identify stakeholders involved in water management from SWPF; 2) Identify position and interests of stakeholders in relation to water management from SWPF conflict; 3) To propose conflict resolution alternatives. The theoretical framework of the research was based in ecosystem approach (the interconnectedness of protected forest and water basin management) and the concept of conflict analysis, position and interest(s), stakeholder analysis and partnership on environmental management as the conflict solution. The thinking framework of the research is then based on assumptions that the conflict of SWPF's water management is caused by the interaction between the natural environment (the existence of SWPF), the constructed environment (industries, agriculture, housing) and social environment (the institution of the state-society private sector). The research conducted by using qualitative method. Primary data were attained by semi-structured interviews, FGD, observation and field reports, while secondary data were attained from literature and other document findings. Respondents were searched by snowballing method, where the respondents are the stakeholders of water management in SWPF. The observation of data validity was done by triangulation and analyzed narrative. The conclusion of the research findings are as follows: 1) the stakeholders were divided into government, civil society and private sector. The government sector was represented by PPLH Regional Kalimantan and the executives of SWPF (The Government of The Regency of Balikpapan and The Board Management of SWPF). The civil society sector were represented by Perkumpulan STABIL and the SWPF Community Work Group (the ecosystem service provider), and the private sector was represented by PT. Pertamina UP V Balikpapan (the ecosystem service user). 2) The conflict is how stakeholders understand the payment for watershed environmental services from SWPF, and how much PT, Pertamina UP V has to pay in order to contribute the SWPF management as it claimed from the executives of SWPF and civil society. Thus, the conflict that occurs is connected to the relation of the upstream-downstream stakeholder, as to more clearly is between the executives of SWPF and PT. Pertamina UP V Balikpapan. The conflict the developed into the next stage when the East Kalimantan government's was planning to build a dam at the Sungai Wain downstream, which the site plan is adjacent to the Sungai Wain Reservoir owned by PT. Pertamina. UP V. This plan in the progress was considered to hinder the Pertamina's water continuity from HLSW that in the future might be threating the national oil's production: The stakeholders' position of the Sungai Wain Dam plan were divided into two: where the executives od SWPF at pros and PT. Pertamina UP V Balikpapan at contras. In neutral-critical level there sre PPLH Regional Kalimantan and Perkumpulan STABIL. Although having a different position, the conflicts basically occurred because the stakeholders are not realized that each of them has the same need, basic interest and dependency to the SWPF. The interest of PT. Pertamina UP V to SWPF is the water continuity for the operational of Balikpapan's refinery; to the Government of Balikpapan, their interest is to provide the alternative source of water for Balikpapan's citizens by building a new dam near the SWPF downstream; to the community especially who lived in and surround the SWPF upstream area, their interests are having a contribution for their effort on preserving SWPF and the fulfilment of their clean water needs which has never been obtained from the government or from PT. Pertamina UP V as the direct beneficiary of SWPF water. To the Board Management of SWPF, their interets are how SWPF function and values can be enjoyed by the citizens of Balikpapan Regency, and how its utilization can be harmonious to the conservation effort by users. This research has analyzed that the conflict has also caused of the extreme anthropocentrism that used by the stakeholder on its relation to SWPF's ecosystem services. 3) As an alternative, this research proposes an initiation of reconciliation between stakeholders before making any negotiation. The payment for watershed environmental services (PES) can be considered as one of many potential solutions because it is believed by the stakeholders that its implementation can resolve the conflict. Before that, the research also suggests to form the multi stakeholder collaborative institution (water board) that can accommodate and solve the SWPF watershed management problems in the future. The suggestions of this research are the needs to the complementary praxis studies of the technical consideration on water management in SWPF, especially the environmental impact analysis if the dam is planned to be build. The same suggestion goes to the PES concept studies as the new conservation strategy that recently has been implemented to some areas in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebakaran hutan adalah pemasalahan lingkungan yang muncul hampir setiap tahun di Indonesia termasuk di TNGC. Kebakaran hutan dapat berdampak negatif pada ekologi, perubahan komposisi dan struktur ekosistem hutan, serta dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Permasalahan dalam kajian ini adalah kegiatan pengendalian kebakaran hutan di TNGC telah melibatkan masyarakat peduli api, tetapi hasilnya belum maksimal yang ditandai masih seringnya terjadi kebakaran hutan di kawasan TNGC. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi MPA, menganalisis hubungan antara partisipasi dengan keberlanjutan manfaat taman nasional, merumuskan model dan strategi peningkatan partisipasi MPA dalam pengendalian kebakaran hutan. Metode yang digunakan adalah mix-method yang dilakukan melalui analisis regresi liner dan SWOT analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor motivasi, kemampuan, dan kesempatan secara signifikan mempengaruhi partisipasi masyarakat peduli api. Oleh karena itu, model peningkatan partisipasi MPA dapat dibangun melalui ketiga variabel tersebut. Keberlanjutan taman nasional memiliki hubungan yang cukup kuat, signifikan dan searah dengan partisipasi dengan nilai korelasi 0,331. Rumusan peningkatan partisipasi masyarakat peduli api dalam pengendalian kebakaran hutan dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai berada pada kuadran I Diagram Kartesius. Strategi prioritas yang dilaksanakan adalah aggressive strategy.

---

ABSTRACT
Forest fires are environmental problems that appear almost every year in Indonesia, including in TNGC. Forest fires can have a negative impact on ecology, changes in the composition and structure of forest ecosystems, and may disrupt the economic activities of the people. The problem in this study is that forest fire control activities in TNGC have involved the community to care about fire, but the results have not been maximally marked by the frequent occurrence of forest fires in the TNGC area. The purpose of this thesis is to analyze the factors that influence the participation of the fire caring community, analyze the relationship between participation with the sustainability of the park 39 s benefits, formulate models and strategies to increase the participation of fire fighting public in fire control. The method used is mix method done through linear regression analysis and SWOT analysis. Conclusion of the study, motivation, ability, and opportunity significantly influence the participation of the public concerning fire. Therefore, the MPA participation enhancement model can be built through these three variables. The sustainability of the park has a strong, significant and unidirectional relationship with participation with a correlation value of 0.331. The formulation of the increased participation of the public concerning fire in forest fire control from the SWOT analysis shows that the condition of the management of Gunung Ciremai National Park is in the first quadrant of Cartesian Diagram. The priority strategy implemented is aggressive strategy.

Abstrak :
ABSTRAK
Studies of forest ecosystems enable gathering important information on the natural environment the development of which is more and more disturbed by the global climate change. The current research on the ecosystem functioning provides data that may be of much value for future analysis and prognostic studies. Modern measurement techniques used in the forest research have a significant influence on the increase in the database resources, especially those concerning the spatial data. Big data requires the use of advanced analytical technologies, such as data warehouses, computer clusters or cloud computing. Consequently, cooperation of specialists from various scientific disciplines, including forestry, geography, climatology and computer science, has become increasingly necessary. The IT system of the Forest Research Institute was modernized within the framework of the Operational Programme Innovative Economy 2007 until 2013. Its functionality allows integrating, storing and analyzing ever more big databases from dispersed sources. The idea of open access to data is realized by the FRI mainly through publication of research results in domestic and foreign scientific journals, in specialized information services and on scientific portals. On the other hand, open access to raw data still raises a lot of concern and controversies in the scientific community, especially in the context of copyright infringement.

Abstrak :
Dalam menghadapi era pembangunan global, Indonesia harus mampu melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam penggunaan sumberdaya alamnya, termasuk sumberdaya pesisir. Walaupun sumberdaya pesisir dan laut tergolong dalam sifat yang terus menerus ada dan dapat diperbaharui oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia, namun penggunaan sumberdaya alam ini haruslah seefektif mungkin untuk menjamin manfaatnya secara jangka panjang. Sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan, namun pemanfaatan secara besar-besaran dan kurang bertanggungjawab dapat mengurangi pertumbuhannya sehingga dikhawatirkan dapat menjadi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Kenyataannya, pembangunan sumberdaya pesisir selama ini banyak berdampak negatif, seperti degradasi fisik, kerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan habitat pesisir lainnya, serta gejala over fishing yang dapat mengancam kapasitas lestari ekosistem laut dan pesisir. Perlindungan ekosistem hutan mangrove perlu dilakukan untuk mencegah tingkat kerusakan yang lebih parah, terutama dari konversi hutan mangrove untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan strategi terpadu dengan mempertimbangkan faktor ekonomi lingkungan, dengan cara menghitung nilai ekonomi ekosistem hutan mangrove, termasuk hutan mangrove yang telah dimanfaatkan sebagai usaha tambak perikanan. Pola tumpangsari yang telah berkembang di daerah Jawa Barat dapat menjadi alternatif untuk dikembangkan di daerah Jawa Timur guna menyeimbangkan ketiga faktor utama dalam menopang pembangunan berkelanjutan, yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan. Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemanfaatan daerah pesisir khususnya ekosistem hutan mangrove. Selain itu, diharapkan juga dapat menjawab rumusan permasalahan yang ada, yaitu sejauh mana manfaat ekologi dan ekonomi dari ekosistem hutan mangrove yang diupayakan untuk usaha tambak dengan pola tumpangsari dibandingkan dengan tanpa pola tumpangsari dan bagaimana pendapat dan peranan masyarakat terhadap pola usaha tumpangsari tersebut. Tujuan pelaksanaan penelitian ini, antara lain adalah untuk mempelajari manfaat ekologi dan manfaat ekonomi ekosistem hutan mangrove untuk usaha tambak dengan pola tumpangsari dibandingkan dengan tanpa pola tumpangsari dan mempelajari serta mengkaji pendapat dan peranan masyarakat mengenai pola tumpangsari dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Hipotesis yang diajukan pada dasarnya adalah ingin membuktikan bahwa pemanfaatan ekosistem hutan mangrove sebagai usaha tambak dengan pola tumpangsari lebih layak dan menguntungkan karena ada keseimbangan dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial dibandingkan dengan usaha tambak tanpa pola tumpangsari guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Nilai ekonomi sumberdaya hutan mangrove dapat dilihat dari Nilai Ekonomi Total yang dapat dihitung berdasarkan akumulasi seluruh manfaat yang diperoleh dikurangi dari seluruh biaya yang timbul. Pendekatan untuk penilaian dengan melakukan analisis kelayakan ekonomi dan lingkungan secara terpadu (extended benefit costs analysis). Tekniknya dengan menggunakan penilaian harga pasar dari segala manfaat dan biaya yang secara langsung dirasakan berkaitan dengan usaha tambak perikanan dan dengan adanya keberadaan hutan mangrove. Variabel yang diamati adalah: ekosistem hutan mangrove (dinyatakan dalam biaya mangrove dan manfaat mangrove), serta usaha tambak perikanan (dinyatakan dalam biaya investasi, biaya tetap, biaya pembelian benih, biaya pembelian pupuk / pakan / obat, biaya pembelian alat / bahan bakar, biaya pemeliharaan, tenaga kerja, produktivitas dan harga produksi). Sedangkan nilai manfaat yang secara tidak langsung dirasakan sebagai manfaat eksternal, antara lain seperti : hutan mangrove sebagai penahan gelombang pasang untuk mencegah banjir dari laut, penghemat biaya pembuatan tanggul, pencegah intrusi air laut dan penghemat biaya pembelian pakan dikaji dari masyarakat petani dan penjaga tambak. Obyek / populasi penelitian sebanyak 60 orang yaitu para petani tambak yang memanfaatkan hutan mangrove untuk usaha tambak perikanan, terdiri atas: 30 orang responden di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan 30 orang responden di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan responden dilakukan dengan metode 2 (two) stage sampling. Pertama, purposive sampling pada anggota Kelompok Tani Tambak dengan jenis pola usaha yang sama, yaitu: tambak polikultur udang-bandeng. Kedua, anggota Kelompok Tani Tambak dipilih secara random sampling sebagai obyek penelitian. Data yang diperoleh berupa data primer dari responden secara langsung dan data sekunder dari dokumen yang berkaitan dengan hutan mangrove di daerah penelitian serta berbagai literatur yang mendukung secara teoritis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, antara lain: studi observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif dimaksudkan sebagai pelengkap dan penajaman dalam analisis data. Untuk analisis kuantitatif dilakukan beberapa uji dengan melakukan teknik perhitungan, antara lain yaitu : 1. Net Present Value (NPV), 2. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) dan 3. Uji Statistik menggunakan uji beda Independent Sample T-Test dengan bantuan perangkat lunak pada komputer (SPSS-Statistical Package for Social Sciences). Analisis deskriptif dilakukan terhadap data-data yang telah disusun dalam tabel prosentase. Hutan mangrove pada prinsipnya dapat dimanfaatkan secara terpadu dengan usaha tambak perikanan. Upaya ini untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan mangrove akibat pesatnya kegiatan manusia yang hanya berorientasi pada faktor ekonomi semata. Hasil uji statistik utamanya menunjukkan bahwa : a) nilai ekonomi tambak pada pola tumpangsari lebih tinggi dibandingkan tanpa pola tumpangsari, b) nilai ekonomi total, yaitu nilai ekonomi yang sudah mempertimbangkan nilai ekologi (hutan mangrove), pada pola tumpangsari lebih tinggi dibandingkan tanpa pola tumpangsari, c) nilai ekonomi total untuk kebijakan pengelolaan jangka waktu 20 tahun yang dihitung dengan nilai sekarang (Present Value) dengan tingkat suku bunga 16% pada pola tumpangsari lebih besar daripada tanpa pola tumpangsari. Kesimpulan penelitian yaitu : bahwa usaha perikanan tambak dengan pola tumpangsari merupakan usaha yang lebih layak dan menguntungkan secara ekonomi maupun finansial dibandingkan dengan usaha perikanan tambak tanpa pola tumpangsari. Manfaat yang diperoleh dari usaha perikanan dengan pola tumpangsari menjadi berlipat ganda, disamping memperoleh manfaat secara ekonomi dari usaha tambak perikanan, juga memperoleh manfaat ekologi karena keberadaan hutan mangrove yang dapat dinilai secara ekonomi. Pandangan masyarakat mempunyai peranan penting terhadap kondisi lingkungan hutan mangrove. Pola tumpangsari banyak diterapkan pada lokasi yang penduduknya lebih mempunyai pemahaman yang cukup pada upaya pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove. Hal ini juga didukung dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif untuk meningkatkan peran serta dan interaksi masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove. Sedangkan lokasi yang penduduknya kurang berinteraksi dengan hutan mangrove ternyata kurang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan mengenai ekosistem hutan mangrove sebagai penyangga kehidupan. Saran yang diusulkan antara lain: pemerintah, khususnya Propinsi Jawa Timur perlu menetapkan aturan tegas untuk melindungi ekosistem hutan mangrove dengan suatu program alternatif terpadu yang dapat menyelaraskan segi sosial, ekonomi dan lingkungan, antara lain dengan program usaha tambak dengan pola tumpangsari yang dapat memberikan manfaat ganda, baik dari segi ekonomi, segi lingkungan maupun sosial. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui komposisi yang optimum dari perbandingan areal hutan dan caren untuk mendapatkan hasil seimbang agar upaya penyelamatan ekosistem pesisir hutan mangrove berjalan secara berkelanjutan. ......Economics Valuation of Mangrove Forest for Fishery (Study on the Implementation of Silvofishery for Mangrove Forest Ecosystem)To face the globalization era, it is important for us in Indonesia to have a proper concept of sustainable development for managing natural resources including in the coastal area. Since, even though the natural resources in the coastal area can be categorized as renewable resources, however it should be used as effective as possible to ensure the long term benefit for the community. In the coastal ecosystem, mangrove forest plays a very important rule. This thesis is based on the research which have been conducted for Mangrove forest in two coastal area in East Java, ie : Kelurahan Keputih (Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya) and Desa Curah Sawo (Kecamatan Gentling, Kabupaten Probolinggo). The thesis is aimed to provide a comprehensive exercise of how important the conservation for mangrove forest. It is approached from Economics, Social and Environment point of views and it is expected, it can contributes as one of the feed back for the government in developing their coastal's comprehensive strategy. In general, the objective of the research is to gain the information regarding the economics and environmental benefit of mangrove forest for fishery land (tambak) which using versus not using a silvofishery system (tumpang sari). As well as to examine how the farmer (petani tambak) gain the benefit of mangrove forest to support their business. The hypothesis is that fishery land using mangrove forest with a silvofishery system will deliver a better benefit because there is a better balance of environment, economy and social, especially for long term oriented. Economics value of mangrove forest can be determined from the accumulation of all economics benefits including the environment benefits and deducted by all costs which occurred for a certain period of time (extended benefits cost analysis). The benefit and costs are calculated based on the actual market price (use value). Variable which have been observed are : ecosystem of mangrove forest (cost and benefits), fishery land business (the cost of investment, fixed cost, fish seed cost, fertilizer, feed, fuel, maintenance cost, labor cost, productivity and other production cost). Where the indirect benefits (non use value) can be described as the following: protection from sea flood, break the sea wave, coastal erosion protection, etc. The research have been performed to 60 respondents who are farmers who use mangrove forest for their fishery land (tambak), where 30 respondents are coming from Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya and another 30 respondents from Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. The sampling is based on purposive and random sampling from the farmers who only run their ponds for shrimp and bandeng fish. The data have been collected by several methods such as field observation, direct interview, literature study and documentation. The data is analyzed by using quantitative, and sharpen by descriptive qualitative analytic. The quantitative results have also been evaluated by: 1. Net Present Value (NPV), 2. Benefit Cost Ratio (B/C) and statistical test using Independent sample T-Test on Computer SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The result shows that the fishery land which runs with a silvofishery will give a higher benefit than without silvofishery systems in term of: a) the economics values, b) the total economic values which has been considered the environmental aspect, and c) total economics value based on 20 year operation and calculated as present value with 16% interest. In overall, the fishery land system with silvofishery is the more feasible and profitable system to be applied both economics/environmentally and financially, it gives a higher B/C Ratio value and NPV value than without silvofishery. In the other hand, silvofishery system is also an indication of a social attention and responsibility from the farmers to manage and conserve the mangrove forest to sustain the ecosystem.

Abstrak :
ABSTRAK
Ekosistem hutan menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung, dimana kemungkinan nilai tidak langsungnya lebih tinggi daripada nilai guna langsungnya. Dikarenakan tidak adanya harga pasar, maka perlu dilakukan perhitungan manfaat hutan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi manfaat taman hutan wisata alam Grojogan Sewu secara menyeluruh, mengetahui tingkat membayar pengunjung dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya. Nilai manfaat yang dihitung dalam penelitian ini adalah nilai manfaat wisata, nilai potensi kayu, nilai serapan karbon, nilai kesejukan dan nilai serapan air. Metode kontingensi dengan regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk mengitung nilai guna wisata. Sedangkan untuk nilai kayu dan serapan karbon menggunakan pendekatan harga pasar yang berlaku dan nilai kesejukan dan nilai serapan air menggunakan pendekatan biaya pengganti. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini salah satunya adalah tingkat kemauan membayar pengunjung terhadap objek wisata TWA Grojogan Sewu. Nilai kemauan membayar pengunjung di objek wisata ini yang diperoleh masih lebih rendah daripada harga tiket masuk ketika penelitian dilakukan, yaitu dengan nilai terendah sebesar Rp10,622.56 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan tinggi dan memiliki jarak tempat tinggal ke lokasi wisata lebih dari 500 km, sedangkan nilai tertinggi adalah Rp12,406.39 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan menengah dan jarak tempat tinggal ke objek wisata kurang dari 500 km. Faktor ? faktor yang mempengaruhi nilai kemauan membayar tersebut adalah tingkat tawaran harga, umur, jenjang pendidikan tinggi, jumlah kunjungan, waktu berkunjung, persepsi responden terhadap ekosistem hutan di lokasi rekreasi sebagai daya tarik wisata dan persepsi terhadap TWA Grojogan Sewu sebagai asset nasional dan keamanan dalam melakukan kegiatan wisata di TWA Grojogan sewu. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai ekonomi penggunaan langsung lebih rendah daripada nilai penggunaan tidak langsung.dengan nilai total sejumlah Rp68.805.414.238,30.

---

ABSTRACT
Forest ecosystem provides many benefits for human being, those are use values and non-use values, which its non-use values may considerably exceed its use values. Due to lack of market price on forest ecosystem service, therefore needs a comprehensive method of forest ecosystem service valuation. Aims of this study are estimating the benefits value of Grojogan Sewu tourism forest, eliciting willingness to pay of tourist and drawing factors which influence to willingness to pay (wtp) level. The economic values which are estimated in this study are recreation value, commercial timber value, carbon storage value, micro-climate value and watershed service. Contingent valuation method along with logistic regression is used to evaluate the recreational value. However, commercial timber value and carbon storage value are based on market price approach; otherwise micro-climate and watershed value are based on substitution. Result of willingness to pay of tourist in this study is lower than the current price of entrance fee when this research was established which the lowest wtp is around Rp10,622.56 that generated from respondents who have a high education and home distance to attraction site more than 500 km; on the other hand the highest wtp is about Rp12,406.39 which generated from tourists with a medium education level and home distance less than 500 km. In this case, wtp is influenced by bid vehicle, age, a high education level, numbers of visit, the time-length of visit, perception on natural surroundings of forest ecosystem as recreational attraction, perception on statement that Grojogan Sewu as a national asset and safety feeling surrounding recreational site. Based on the study, it is defined that the use value is lower than the non-use value which the amount of total values around Rp Rp68.805.414.238,30.