Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam jurnal ini, penulis menganalisis mengenai Kopulaverben dan perbedaannya dengan Voll- dan Hilfsverben. Selain menganalisis perbedaan, penulis juga menganalisis kalimat mana saja yang mengandung Kopulaverben dan bentuk kata kerja seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai Kopulaverben. Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat memaparkan bentuk kata kerja seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai Kopulaverben dan agar dapat menjelaskan perbedaan bentuk kalimat Kopulaverben dengan Vollverben maupun Hilfsverben. Semua data yang berupa kalimat penulis ambil dari buku cerita anak ldquo;Die blauen und grauen Tagen rdquo; karya Monika Feth. Hipotesis yang diperkirakan oleh penulis dari penelitian ini adalah bahwa suatu kalimat dapat dikatakan mengandung Kopulaverben atau tidak, tergantung dari pr dikativ atau elemen pelengkap yang muncul setelah kata kerja.

---

ABSTRACT
In this study, the writer analyze Kopulaverben and its differences between Voll and Hilfsverben. In addition to analyzing the differences, the writer also analyzes which sentences contain Kopulaverben and what verb forms can be categorized as Kopulaverben. This study aims to allow the writer to elaborate which form of a verb that can be categorized as Kopulaverben and to be able to explain the different forms of sentences of Kopulaverben with Vollverben as well as Hilfsverben. All the data source in the form of sentences the writer takes from the children 39 s story book Die Blauen und Grauen Tagen by Monika Feth. The hypothesis predicted by the writer of this study is that a sentence can be said to contain Kopulaverben or not, depending on the pr dikativ or complementary elements that appear after the verb.

Abstrak :
Sebagian besar daerah Indonesia terjadi kekurangan dan kelebihan guru terutama guru PNS. Kekurangan guru menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran, sedangkan kelebihan guru mengakibatkan daya serap Anggaran Belanja Negara besar. Kemendikbud wajib melakukan pengendalian formasi guru. Namun Kemdikbud tidak dapat mengendalikan formasi guru nasional sendiri, karena terdapat Kemen PANRB mempunyai tugas menyusun alokasi kebutuhan guru bagi pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi setiap tahun. Setelah Kemen PANRB menetapkan alokasi formasi guru, Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi mengangkat dan menempatkan guru. Oleh karena Pusat mempunyai kewenangan pengendalian sedangkan pemerintah daerah pengangkatan guru maka perlu adanya sinkronisasi. Kemdikbud menetapkan berbagai kebijakan sebagai standar dalam mengendalikan formasi guru yaitu beban kerja guru, standar proses pendidikan dasar dan menengah, dan alokasi waktu mata pelajaran satuan pendidikan. Kemdikbud melalui Dirjen GTK menyusun Aplikasi SIM Rasio guru. Kemdikbud bekerjasama dengan Kemen PANRB untuk mengendalikan formasi guru dengan memberikan rekomendasi kebutuhan formasi guru kepada Kemen PANRB. Pengendalian formasi masih memerlukan sinkronisasi Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi mulai dari tahap perencanaan kebutuhan formasi guru, tahap pengajuan kebutuhan formasi guru kepada Kementerian PANRB, dan tahap pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru. Maka dari itu perlu adanya upaya Pemerintah turun langsung ke daerah membuat program pilot project pada daerah yang bermasalah dan menyelesaikannya serta memberikan pembinaan bagi daerah lainnya.

---

Most of the Indonesian regions have shortages and advantages the civil servant (PNS) teacher. Lacking teachers cause the learning process to be hampered, while the excess generates the large state's budget (APBN) absorption. Ministry of Education and Culture is obliged to regulate teacher formation. However, the Ministry of Education and Culture cannot arrange the formation of the national teachers themselves, because the Ministry of PANRB must regulate the needs of teachers for the district/city or provincial governments every year. After Ministry of PANRB determines teacher allocation, district/city government or local government appoints and places teachers. Because there are two central and regional authorities that are related to the curb of teachers, there needs to be synchronization. Ministry of Education and Culture stipulates various policies which are as standards in controlling teacher formation, namely teacher workloads, standards for primary and secondary education processes, and allocation of subject matter time lessons. The Ministry of Education and Culture through the Director General of Teachers and Education Staff (GTK) arranges the SIM Application to the teacher ratio. Ministry of Education and Culture guides the Ministry of PANRB to regulate teacher formation by giving approval to the needs of teacher formation for the Ministry of PANRB. Formation control needs to be approved by the district/city government or regional government starting from formation teacher planning, submitting teacher requirements for the PANRB Ministry, and teacher appointments, placement, transfer, and dismissal of teachers. The government directly agrees with the region that makes the regional pilot project program which challenges and completes it and provides guidance for other regions.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kebijakan Presiden dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan kondisi atau parameter yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai “keadaan memaksa” yang memaksa Presiden untuk membentuk Perppu. Dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan adanya keadaan atau kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan hanya dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan mendesak tersebut belum ada, atau hukum tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendesak atau kebutuhan-kebutuhan tersebut. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem presidensial harus tetap dipertahankan keberadaannya, yang harus ditekankan dengan memperhatikan persyaratan “Kegentingan yang memaksa” sebagai dasar dikeluarkannya Perppu. Presiden sebagai penggagas Perppu, sepintas lalu dengan mudah menerbitkannya, bermaksud untuk memenuhi tekanan kelompok kepentingan, tanpa mempertimbangkan substansi persyaratan penerbitan Perppu, bahkan sebulan sebelum undang-undang itu berlaku, karena ada tekanan, Perppu segera dikeluarkan. Untuk menjawab mmakna urgensi yang mendesak, perlu dirumuskan secara jelas baik definisi maupun syarat agar opini subjektif presiden berada dalam koridor yang jelas. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. ......This thesis discusses the Ideal Formulation of the Formation of Government Regulations in Lieu of Laws. The President's policy in the formation of Perppu Number 1 of 2020 contradicts the conditions or parameters set by the Constitutional Court regarding the "forced circumstances" that forced the President to form the Perppu. In the decision of the Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009 it is stated that there are urgent situations or needs that must be resolved immediately only by law, but the laws needed to solve the problems or urgent needs do not yet exist, or the law is not sufficient to solve the problems urgent or those needs. Government regulations in lieu of laws have the same position as laws. In the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which adheres to a presidential system, its existence must be maintained, which must be emphasized by taking into account the requirements of "Forcing urgency" as the basis for the issuance of a Perppu. The President as the initiator of the Perppu, at first glance easily issued it, intended to meet the pressure of interest groups, without considering the substance of the requirements for the issuance of the Perppu. To answer the meaning of urgent urgency, it is necessary to clearly formulate both definitions and requirements so that the president's subjective opinion is in a clear corridor. This thesis uses normative juridical research because it focuses on library research which essentially examines legal principles, legal systems, and legal synchronization by analyzing them. The data obtained were analyzed using a qualitative descriptive method

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang dampak sertifikasi penjenjangan Jabtan Fungsional auditor (JFA) terhadap kompetensi, pola karies dan fungsi adutor Inspektorat Departmen Pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripti. Hasil penelitian menyarankan agar dalam menyusun formasi kebutuhan auditor hendkaknya menggunakan pendekatan formasi yagn telah dikerluarkana oleh BPKP, dan dalam memetakan auditor hendaknya memperhitungkan beban kerja dan sertifikasi peran yang dimiliki masing-masing auditor serta disampaing semangan untuk belajar dan berkembang harus ada dalam diri auditor, BPKP pun sebagai badan pembina pengawasan APIP diharapkan lebih optimal dalam menciptakan auditor auditor yang handal profesional loyal jujur dan berintegrasi tinggi dalam melaksanakan kegitaan audit melalui kegitan diklat sertifikadi yang telah berlangsung selama ini. ......This thesis works through increasing of certification impact to Auditors Functional Responsible Position (JFA) to Interest, Career pattern, and Function of Auditor National Education Department General Inspectorate. This research is observational descriptive qualitative. The result suggest to arrange Auditor requirement formation ought to utilize fonnation approaching that already has been issued by BPKP, and in map Auditor ought to take into account work load and proprietary role certification each Auditor and also. Auditor must have spirit to study to develope himself, BPKP as institution of AP!P'S suporvisory builder is expected more optimal in create Auditors that competence, professional. loyal, have high integrity in perform Audit activity via education and training activity certification that already happen all this time.

Abstrak :
Buku ini dipersembahkan oleh Akademiya Nauk SSSR, Institut Russkogo Yazyka; editor, L. М. Gаvrilova; teknik editor, N. D. Kuznetsova. Buku ini membahas tentang pengucapan bahasa, mulai dari penamaan, bagian-bagian bahasa yang pembahasannya diambil dari surat, puisi, dan lagu-lagu tokoh terkenal.

Abstrak :
Buku yang berjudul Posobie po razvitiyu navykov ustnoj rechi : Russkij yazyk dlya inostrantsev ini ditulis oleh V. M. Matveevoj, dan R. E. Nazariana; editor, L. A. Karpova; teknik editor, E. G. Uchaeva; korektor, V. K. Izmajlovich, dan E. K. Terent'eva. Buku ini merupakan buku pembelajaran berbahasa Rusia yang membahas tentang bentuk-bentuk ekspresi dalam bahasa Rusia.

Abstrak :
As a result of waterflooding, inorganic salt precipitation occurs in the different parts of an oil production system, thereby leading to damage of production equipment. Different parameters affect the kinetics of salt precipitation. Scale inhibitors are widely used to prevent inorganic salt formation. In this study, the effect of reservoir pressure, temperature, and mixing ratio of injection to formation water on calcium sulfate and barium sulfate precipitation was investigated. For this purpose, two different formation waters and one injection water were used. In addition, the effect of temperature and mixing ratio on inhibition performance was studied. Four different existing industrial scale inhibitors and one new scale inhibitor were used. The performance of the scale inhibitors was determined under static and dynamic conditions. Results of the study showed that calcium sulfate precipitation increased with an increase in temperature and a decrease in pressure. Barium sulfate precipitation was found to increase with a decrease in the temperature. The effect of pressure on barium sulfate formation was negligible. The developed scale inhibitor showed the highest performance for the prevention of calcium sulfate and barium sulfate formation. A change in temperature from 60°C to 120°C reduced the inhibitor performance by 3%. In the cases of calcium sulfate and barium sulfate, the minimum performance of the scale inhibitor was observed when the mixing ratios of injection to formation waters were 60:40 and 50:50, respectively.