Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepastian hukum atas tanah hak barat dilakukan melalui konversi, ditandai dengan pelaksanaan pendaftaran tanah. Selain itu perlu dilakukan pemeliharaan datanya, salah satunya dengan melakukan perpanjangan jangka waktu bagi hak atas tanah tertentu yang masih dipergunakan oleh bekas pemegang hak tersebut. Tidak dilakukannya perpanjangan jangka waktu atas tanah yang masih dimanfaatkan dapat menimbulkan masalah di tengah masayarakat. Salah satunya kasus antara ONT yang merasa sebagai pihak yang berhak atas tanah milik PT.XXX yang telah habis jangka waktu hak atas tanahnya. Karena itu penulis mengangkat masalah mengenai status kepemilikan atas tanah hasil konversi hak barat (Hak Guna Bangunan) miliki perusahaan di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu serta status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan milik PT.XXX. Bentuk penelitiannya adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitannya yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan datanya studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Perpanjangan jangka waktu penting untuk kepastian hukum bagi tanah yang masih dimanfaatkan.  Tidak adanya kepastian hukum tersebut dapat menjadi celah bagi oknum untuk mendapatkannya, seperti yang dilakukan ONT atas tanah milik PT.XXX. Pada akhirnya PT.XXX memenangkan perkara karena memiliki hak prioritas sebagai bekas pemegang hak.  Kelalaian PT.XXX dan pemerintah yang tidak menindak bekas pemegang hak yang tidak melakukan perpanjangan namun tetap memanfaatkan tanah tersebut selayaknya yang berhak merupakan sebab sengketa ini. Status kepemilikan atas tanah tersebut menjadi tidak jelas dan pasti.

---

Legal certainty over western land is carried out through conversion, marked by the implementation of land registration. In addition, it is necessary to maintain the data, one of which is to extend the period of time for certain land rights that are still used by the former right-holders. Not doing extended periods of land that is still being utilized can cause problems in the community. One of the cases was between the ONT who felt that he were entitled to the land owned by PT. XXX whose land rights had expired. Therefore the author raised the issue of the ownership status of the land converted to western rights owned by a company in Indonesia in accordance with Presidential Decree No. 32 of 1979 which did not extend the period and ownership status of the land and building rights of PT. XXX. The form of the research is normative juridical research with descriptive analytical typology. The data used is secondary data, consisting of primary and secondary legal materials. The tool for collecting data is studying documents with qualitative data analysis methods. An extension of the important period for legal certainty for land that is still utilized. The absence of legal certainty can be a gap for individuals to get it, as did the ONT on land owned by PT. XXX. In the end, PT. XXX won the case because it had priority rights as a former rights holder. PT. XXX's negligence and the government that did not take action against the former rights holders who did not carry out the extension but who still used the land should be entitled to be the cause of this dispute. The status of ownership of the land becomes unclear and certain."

"Fokus penelitian ini adalah gambaran disonansi kognitif yang terjadi pada mantan narapidana anak yang bergabung kedalam LSM Sahabat Andik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi pada tiga orang mantan narapidana anak yang bergabung kedalam LSM Sahabat Andik. Melalui analisis intrakasus dan interkasus pada data, didapatkan hasil bahwa para subyek mengalami kondisi disonan yang menyebabkan mereka menjadi tidak optimal dalam berkontribusi dan bahkan mengurangi keaktifannya dalam program dan kegiatan-kegiatan yang diadakan LSM. Penyebab kondisi disonan yang pertama adalah adanya opini umum, yaitu stigma negatif terhadap mantan napi, yang tidak selaras dengan pendapat mereka. Kedua, adanya ketidaksesuaian masa lalu antara kepercayaan bahwa LSM dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan kenyataan bahwa ternyata penghasilan yang didapat tidak cukup. Ketiga adanya ketidaksesuaian masa lalu antara kepercayaan bahwa semua relawan LSM memiliki pandangan sama mengenai mantan napi, dengan kenyataan terdapat relawan yang tetap memiliki stigma. Subyek menguranginya dengan berbagai cara. Pertama adalah mengubah tingkah lakunya dengan mengurangi tingkah laku yang buruk dan membagi waktu keaktifan untuk memenuhi kebutuhan. Kedua mengubah elemen lingkungan dengan memutuskan untuk bergabung kedalam LSM. Ketiga menambah kognisi baru yang memperkuat pendapat mereka tentang mantan napi. Keempat adalah mengabaikan pernyataan orang yang memberikan stigma kepada dirinya.

---

The focus of this study is the description of cognitive disonance of former child prisoners who joined Sahabat Andik NGO. Using qualitative approach, specifically case study, we use depth interview and observation method to three former child prisoners who joined Sahabat Andik NGO. Through intracases and intercases data analysis, the research`s result shows that subjects experience cognitive disonance that make them don`t give the finest contribution and even decline their activity on the NGO`s programs and projects. The first reason of cognitive disonance is the existence of public opinion, which is negative stigma of former prisoners, that discordant with their opinion. Second, is the existence of earlier incongurency between their belief that NGO can give them proper salary to fulfill their needs, with the reality that it give them least amount of salary. Third, is the earlier incongruency between their belief that all NGO`s volunteers have the same opinion with them, with the reality that there are some volunteers who still have the stigma. Subjects decrease their cognitive disonance through some method. The first one is change their behavior by reduce their unpleasant behavior and share their activity to fulfill their needs. Second, is change the environment`s elements by deciding to join NGO. Third, enhance new cognition that can strengthened their opinion about former prisoners. And the fourth is by disdain peoples opinion about the former prisoners."

"Tingkat residivisme teroris di Indonesia yang mencapai 3.9% menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengawasan dan pembinaan eks Napiter. Sekalipunpersentase kasus residivis teroris menunjukkan angka yang rendah, namun ancaman yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya. Hingga saat ini Indonesia belum memilikilembaga khusus yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap eks Napiter untuk mencegah terjadinya residivisme. Oleh karena itu, intelijen dapat mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori intelijen dan teori pencegahan kejahatan untuk menganalisis strategi intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melakukan pencegahan terhadap residivisme teroris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIN menggunakan strategi cut out dengan model yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Strategi ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang menjadikan upaya pencegahan BIN lebih efektif.

---

The level of terrorist recidivism in Indonesia, which reaches 3.9%, shows that the monitoring and fostering efforts towards former terrorist convicts are still problematic. Although the percentage of terrorist recidivist cases shows a relatively low number, the threat posed is far more dangerous. Thus far, Indonesia does not yet have a particular institution that is responsible for monitoring and fostering former terrorist convicts to prevent recidivism. Therefore, intelligence agency can fill this gap in accordance with its functions to conduct early detection and early warning system. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using intelligence theory and crime prevention theory the author analyses intelligence strategy conducted by the State Intelligence Agency (BIN) in preventing terrorist recidivism. The results showed that BIN used cut out strategy with different models which adjusted to the dynamics situation in the field. This strategy has its own advantages which makes BIN prevention efforts more effective"

"ABSTRAKProporsi perokok di Indonesia meningkat setiap tahunnya dengan usia perokok pemula yang semakin muda. Merokok memberikan dampak kerugian ekonomi pada perokok dan juga orang yang terpapar asap rokok. Penelitian dari beberapa negara membuktikan berhenti merokok dapat menurunkan utilisasi pelayanan kesehatan dan pengeluaran kesehatan dibanding tidak berhenti merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor risiko berstatus mantan perokok dengan utilisasi pelayanan kesehatan pada peserta JKN tahun 2016. Desain studi adalah potong lintang dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan data sekunder Susenas dan Podes dengan sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebanyak 75.352 individu. Analisis regresi logistik multinomial multivariabel dilakukan dengan proses analisis faktor risiko. Dari analisis diketahui laki-laki berstatus mantan perokok meningkatkan utilisasi rajal saja, ranap saja, dan rajal dan ranap sebesar 1,3 kali (b= 3%; p=0,017), 2,6 kali (b=94%; p=0,000), dan 1,7 kali (b=55%; p=0,000) lebih besar dibanding laki-laki bukan perokok, setelah dikontrol dengan status perkawinan, proporsi ART mantan perokok, dan persepsi keparahan. Dapat disimpulkan adanya riwayat merokok pada laki-laki berhubungan dengan peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan dibanding bukan perokok, terlebih yang tidak berhenti merokok. Peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan akan berdampak pada peningkatan pengeluaran kesehatan. Upaya promosi tidak merokok dan kampanye berhenti merokok harus terus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThe proportion of smokers in Indonesia continues to increase annually and with younger age of new-smokers. Smoking causes substantial economic losses for smokers as well as secondhand smokers. A plenitude of research from many countries proves that quitting smoking can reduce healthcare utilization and spending compared to those that do not quit smoking. This study aims to determine the relationship of risk factors of former smokers with healthcare utilization among JKN members in 2016. This is a cross- sectional study with a quantitative approach using Susenas and Podes data with samples meeting the inclusion and exclusion criteria of 75,352 individuals. Multivariable multinomial logistic regression analysis was performed through the risk factor analysis process. The analysis revealed that male ex-smokers increase the utilization of outpatient only, inpatient only, and outpatient and inpatient by 1.3 times (b=23%; p= 0.017), 2.6 times (b=94%; p=0.000), and 1.7 (b=55%; p=0.000) than male nonsmokers, after controlling for marital status, proportion of former smokers among household members, and perception of severity. It can be concluded that a smoking history among men is associated with the increase in healthcare utilization, more than for non-smokers and more so for those who do not quit smoking. Increased healthcare utilization will result in increased health spending. Efforts for non-smoking and smoking cessation campaigns should be prioritized and improved."

"Paham radikal terbukti dapat mengubah seseorang menjadi kontra dengan ideologi yang dianut sebuah bangsa, sedangkan paham terorisme dapat mengubah sisi kemanusiaan seseorang, tidak terkecuali mantan narapidana terorisme. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam kelompok teror adalah ekonomi. Namun dengan adanya komunitas baru yang lebih konstruktif, inklusif dan mandiri secara ekonomi dapat menjadi wadah yang penting dalam mengembangkan pemikiran yang lebih moderat. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi dan Community Based Prevention (CBP) serta berbagai konsep seperti Deradikalisasi, dan Pentahelix. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi program deradiklaisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumen, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPT menerapkan strategi terpadu dan holistik melalui program Kawasan Terpadu Nusantara  di Turen-Jawa Timur sesuai dengan konsep Pentahelix, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena terdapat pelatihan, bantuan finansial dan pemasaran produk, dan upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas mampu meningkatkan interaksi dan menguatkan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga mantan narapidana terorisme dapat memiliki wadah yang baru dan meninggalkan kelompok terorisme. 

---

Radicalism ideology contributes to shifting someone's ideology against national shared values. On the other hand, terrorism can deteriorate one's sense of humanity, including former terrorism convicts. One of the factors that can influence the return of former terrorism convicts to terror groups is the economy. However, the existence of a new community that is more constructive, inclusive, and economically independent could be the strategy for developing more moderate thoughts. This study uses the Economic Empowerment and Community Based Prevention (CBP) theory and various concepts such as Deradicalization and Pentahelix. The purpose of this study is to find out the efforts made by the government in increasing the optimization of the deradicalization program. This study uses a qualitative method with a case study approach. Observation, interviews, literature, documents, and reports were used for data collection. The results showed that the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) implemented an integrated and holistic strategy through the integrated region program in Turen - East Java by the Pentahelix concept, the economic empowerment program is the main focus because there are training, financial assistance and product marketing, and deradicalization efforts through community-based economic empowerment can increase interaction and strengthen relations with the surrounding community so that former terrorism convicts can have a new place and leave terrorist groups."

"ABSTRAKPenyalahgunaan NAPZA suntik merupakan penyimpangan perilaku yang menyalahi norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu NAPZA suntik juga memicu masalah utama yang berdampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Sampai saat ini penyalahgunaan NAPZA suntik cenderung sulit untuk dihentikan bahkan mengalami peningkatan. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan NAPZA telah dilakukan, namun kasus penyalahgunaan NAPZA khususnya NAPZA suntik mengalami peningkatan. Kecenderungan peningkatan tersebut tercermin dalam peningkatan kasus NAPZA suntik di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan arti dan makna pengalaman mantan pengguna dalam penyalahgunaan NAPZA suntik di Kota Palembang. Desain penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi deskriptif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Wawancara mendalam digunakan dalam pengumpulan data. Hasil wawancara direkam menggunakan tape recorder, data diolah dalam bentuk transkrip verbatim dan dianalisis menggunakan metode colaizzi (1978). Penelitian menghasilkan 9 tema sesuai tujuan khusus yaitu : alasan menggunakan NAPZA suntik diklasifikasikan menjadi alasan pertama kali dan alasan tetap menggunakan; respon yang timbul setelah menggunakan NAPZA suntik yaitu respon personal dan respon orangtua; persepsi terkait efek samping dan bahaya yaitu mempunyai nilai lebih dan mempunyai dampak buruk; makna menggunakan NAPZA suntik yaitu makna selama menggunakan dan makna setelah sembuh; dan harapan terhadap dukungan pihak terkait yaitu dukungan pihak kepolisian, petugas kesehatan dan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan NAPZA suntik merupakan kebiasaan yang harus segera dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Perawat spesialis komunitas sebagai salah satu tenaga profesional dibidang kesehatan mempunyai peran dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA yaitu upaya primer, sekunder dan tertier.

---

ABSTRACT

Drugs injects abuse is abnormal behavior that trespass norm in community. Drugs injects also trigger main problem to individual, family, community and countries. Until now Drugs injects abuse tend to difficult to stopped. Many prevention of effort and eradiction of drugs haved conducted, but drugs injects abuse still increase, reffered to in case in Palembang. This studi was aimed to provide dept understanding and meaning of former user?s experience in drugs injects abuse in Palembang. This study was descriptive phenomenology design with purposive sampling in depth interview and fieldnote for data collecting. Result of interview was recorded in tape recorder, then transcribed and analyzed with Collaizi?s method. The resulth of study identified 9 themes as spesific goal is : reason to use drugs injects to classification reason in first time and to continues use drugs injects; drugs injects use of respon is individual respon and parent respon; perception related to impact efect andmore value, negative impact, maening in use, meaning after recovered, the aother support. This study conclution that drugs injects abuse have to prevent and early treatment. The nurse specialist community as proffesional in health rule in primary, secondary, and tertier of prevent to drugs injects abuse."

"ABSTRACTThe discussion on terrorism is currently focused on issues concerning law enforcement efforts, cooperation between defense institutions, analysis of legal policies, and definitions of terrorism. Women (especially wives) are excluded from the process of dialogue and response to terrorism. This study emphasizes the experience and voice of the wives of former convicted terrorists. This article explores the process of upheaval and negotiation from the extremist narratives contained in the logic of thinking as a struggle in the context of self acceptance and autonomy. This study uses a case study approach with a feminist perspective, and in depth interviews as a method of data collection. The feminist view of Relational Autonomy and the Politics of Piety was chosen as a theoretical framework for analyzing findings. The results of the study indicate that there is an indoctrination from the husband about the teachings of extremism and that the wife experiences a struggle to internalize the teaching. On the other hand, there are also findings that show wives also negotiate with their husbands in carrying out the teachings of extremism. The conclusion of this study shows that the wifes figure experiences the process of constructivism and relational autonomy in the struggle process and its negotiations so far. In addition, the wife can also be seen as an agent to strengthen the spirit of nationality through the values of tolerance."

"Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat ditemukan dalam Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land, Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War dan kedua protokol tambahannya, serta Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict dan kedua protokolnya. Ketiga perangkat instrumen hukum humaniter internasional di atas memuat kewajiban negara untuk menghormati benda budaya pada masa konflik bersenjata. Beberapa prinsip dasar di dalamnya diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Penerapan dari ketentuanketentuan hukum internasional terkait benda budaya dapat dilihat dengan menelaah praktik International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Dua kasusnya, yakni Prosecutor v. Miodrag Jokic dan Prosecutor v. Pavle Strugar, menunjukkan pelaksanaan proses peradilan terhadap pelaku dalam penghancuran Kota Tua Dubrovnik.

---

The rules on the protection of cultural property during armed conflicts can be found in Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land, Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War and its two additional protocols, as well as Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two protocols. These three sets of international treaties govern a state?s obligations concerning respect towards cultural property in times of armed conflict. Several provisions contained therein are acknowledged as customary international law. The implementation of the rules in international humanitarian law concerning cultural property can be seen by inspecting the practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Its two cases, namely Prosecutor v. Miodrag Jokic and Prosecutor v. Pavle Strugar, illustrates the judicial process involved in convicting perpetrators responsible for the destruction of the Old City of Dubrovnik."

"Pelaksanaan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat untuk menyatakan kepemilikan hak atas tanah. Meskipun penyelenggaraannya telah diatur, hingga kini masih dijumpai tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini menimbulkan resiko adanya gangguan atau gugatan di kemudian hari. Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah Kelurahan Mekarjaya Kota Depok apakah sudah cukup efektif dan pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang berasal dari berbagai faktor antara lain faktor dari masyarakat, faktor internal Kantor Pertanahan, serta dalam segi yuridis terkait kasus pertanahan yang ditemui, antara lain adanya permasalahan objek bidang tanah yang dimohon berada di atas bidang tanah milik orang lain dan permasalahan pendaftaran yang dilakukan bukan oleh pemiliknya yang sah. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk menanggulangi kendala tersebut yakni terhadap faktor dari masyarakat, Kantor Pertanahan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah, terhadap kendala internal Kantor Pertanahan diupayakan adanya keseimbangan antara kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, terkait penyelesaian kasus pertanahan dilakukan dengan cara musyawarah yang apabila tidak ada mufakat maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian masalah pertanahan tersebut ke lembaga peradilan.

---

The implementation of land registry is intended to provide legal security for owners of land evidence of the strong to declared ownership rights over land. Although its implementation has been regulated, nowadays can be encountered in lands that has not been registered within the Land Office. This raises the risk of a lawsuit at a later date. the study focused on implementation of land registry in the Village Mekarjaya of Depok City is quite effective and in general has been running according to applicable regulations. The implementation encountered several problems that come from a variety of factors such as factors of society, Land Office internal factors, also in terms of judicial cases related to land, the issues of the requested land plot located on the plot of land belong to another person and the problem of registry made not by their rightful owner. Efforts made by the Land Office to overcome these problems come from the people itself, the Land Office to socialize the importance of land registry, for the internal circumstances of the Land Office strived a balance between quality and quantity of human resources, related to the settlement of land disputes requires forums, if there is no consensus then the parties can resume settlement of the land disputes to the courts."