Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program Asuransi Kesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasional menemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggi tetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider dan perusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuan kesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkan penyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif pada akses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuan kesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensi fraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitian mendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risiko kejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak di RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikan saran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untuk mengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS) Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health Insurance Program in January 2014. The implementation of a national insurance program found the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very high but it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack of awareness of all parties, both from patients, providers and insurance companies although such actions are felt presence.

Health fraud is a serious threat to the entire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negative impact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health. Health fraud associated with increased health care costs in the United States.

This study was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraud prevention policies towards the National Health Insurance program which is the reason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collection techniques such as interview guides, recorders, written records and documents.

The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization of the risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact on the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provide advice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending and use of resources for the benefit of the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo"

"The objectives of this research are to get knowledge about what contributions that higher educationcan provide to build students? ethical perception and awareness of fraud prevention. To achieve theseobjectives, the research was conducted toward accounting students at Yogyakarta State University.Data were collected using questionnaires distributed to 149 students. The analysis of the data usedpath analysis. Based on the result of the survey to the respondents, the research provides evidencethat higher education has a positive and significant influence to build students? ethical perceptionthrough internalizing objectivity and professional responsibility in the intermediate auditing course.In addition, it is also proven that accounting students who have high level of ethical perception areable to build awareness of fraud prevention.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi yang bisa diberikan pendidikan tinggi untukmembangun persepsi etis pada diri mahasiswa Akuntansi dan efeknya di kemudian hari terhadapkesadaran dalam mencegah fraud. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilaksanakan terhadapmahasiswa Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui angket yangdisebarkan kepada 149 mahasiswa sebagai sampel penelitian. Data kemudian dianalisis denganmenggunakan teknik analisis jalur. Berdasarkan hasil survei atas pendapat mahasiswa, pendidikantinggi mampu memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap upaya menciptakan persepsietis mahasiswa Akuntansi dengan melalui internalisasi objektivitas dan tanggung jawab profesionaldalam perkuliahan Pengauditan. Selain itu, penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwamahasiswa yang memiliki persepsi etis yang tinggi mampu membangun kesadaran untuk mencegahfraud."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap pencegahan fraud hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Bendahara Penerimaan KPKNL di seluruh Indonesia. Bendahara Penerimaan KPKNL bertugas menatausahakan, membukukan dan melaporkan hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1 variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan pemantauan secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan fraud, 2 variabel kegiatan pengendalian, dan variabel informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the application of internal control to the prevention of fraud the results of the management of state receivables and auction. The survey is conducted by distributing questionnaires to Treasurer Receipts KPKNL throughout Indonesia. This study uses multiple regression method. Result of this study are 1 control environment, risk assesment, and monitoring variables of the partial effect to prevention fraud, and 2 control activities, and information and communication variables have not effects to fraud prevention"

"ABSTRACTFraud is a serious threat to the organization and should prevent as early as possible. The prevention and detection of fraud is the responsibility of management. The fraud experts estimate that the fraud that has revealed is a small part of all the actual fraud that occurred. Therefore, the main effort is on prevention. This study aims to determine the effect of internal controls and anti-fraud awareness in the prevention of fraud. The samples used were employees of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Data were analyzed using multiple regressions. The results showed that the internal control does not affect the prevention of fraud. Meanwhile, the anti-fraud awareness significant positive effect on the prevention of fraud. The results of this study are not yet entirely following the conditions at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta has the concept of internal control and fraud prevention is good, but not yet implemented correctly by all parties. There are still some things that need to be improved practice, for example regarding employee performance evaluation, and program promotion of employees."

"The new business imperative is to create an unambiguous culture of ethical behavior. The Supply Chain Imperative presents a framework any business can use for monitoring, reporting, and improving performance of suppliers on environmental, social, and other issues. The book ensures that the company's ethical mandate is understood and implemented along the entire length of the chain, helping companies avoid costly litigation and potentially devastating injury to reputation brought on by violations of law and ethical norms."

"Tesis ini membahas mengenai praktek Collaborative Governance dalam penanganan defisit anggaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan defisit anggaran pada program JKN-KIS, tetapi upaya tersebut belum menunjukkan tren positif pada peningkatan penerimaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan. Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan  tekhnologi serta tingkat partisipasi masyarakat, upaya kerjasama dalam penanganan masalah publik kini tidak lagi hanya di inisiasi oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat pada kenyataannya dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan model collaborative governance yang digunakan pada penanganan difisit anggaran pada program JKN-KIS di Indonesia. Basis teori yang digunakan adalah collaborative governance dengan pengujian dan analisis melalui model collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) dan Emerson dan Nabatchi (2015). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode hybrids yakni melalui analisis data kualitatif serta melakukan konversi hasil penelitan kedalam bentuk grafik keuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi yang terjadi tidak terdapat kecenderungan yang dominan pada masing-masing model yang ada. Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang terjadi: (1) kecenderungan pada salah satu, (2) percampuran hybrid dari kedua model kolaborasi, dan (3) tidak memiliki cenderung pada model yang ada.  Akan tetapi, terdapat perbedaan antara model collaborative governance yang dirumuskan berdasarkan kasus-kasus yang diteliti oleh Ansell dan Gash (2007) maupun Emerson dan Nabatchi (2015). Terakhir, penulis meyakini bahwa tidak ada one-size-fits-all pada setiap model dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of Collaborative Governance in dealing with budget deficits in the National Health Insurance (JKN) program in Indonesia. The government has implemented many top-down programs in overcoming the budget deficit on the JKN-KIS program, but these efforts have not shown a positive trend in increasing revenues at the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan). These conditions have become the concern of various parties. Through the development of science and technology and the level of community participation, efforts to collaborate in handling public problems are no longer just initiated by the government agency. In fact, non-governmental organizations can be a driver in collaborative governance. This study aims to explain the tendency of collaborative governance models used in handling budget deficits in the JKN-KIS program in Indonesia. The theoretical basis used is collaborative governance with testing and analysis through collaborative governance models developed by both Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). This research conducted through postpositivism approach with the hybrids method that is qualitative data analysis and converting the results of the research into quantitative graphs. The results of the study show that in collaborative practices that occur there is no dominant tendency in each existing model. However, there are three conditions that occur: (1) the tendency of one, (2) hybrid mixing of the two collaboration models, and (3) not having a tendency to the existing model. However, there are differences between collaborative governance models formulated based on the cases examined by Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). Finally, the authors believe that there is no one-size-fits-all on each model and provide relevant recommendation to the results of this study."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh penerapan sistem pengendalian internal SPI terhadap tingkat pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terhadap tingkat pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil kuesioner. Semua unsur SPI secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap tingkat pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Variabel lingkungan pengendalian dan pemantauan berpengaruh positif, sedangkan variabel penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

---

ABSTRACTThis research discusses the effect of the implementation of the internal control system to the level of fraud prevention in the procurement of goods and services with the aim to know the effect of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring. The technique of data collection is done with the questionnaire and interview. The control environment and monitoring a positive effect while the variables of risk assessment, control activities and the information and communication do not have a significant influence on the level of fraud prevention in the procurement of goods and services."

"Penelitian ini membahas mengenai upaya-upaya implementasi suatu kebijakan publik di Kota Bandung. Kebijakan Publik yang dimaksud adalah mengenai penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan untuk memberantas tindak pidan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bandung dengan memanfaatkan pengembangan dan optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan birokrasinya. Tujuan penelitian ini antara lain untuk membuktikan bahwa pengembangan kebijakan e-government yang dicanangkan oleh Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah terpilih dapat meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana korupsi di Kota Bandung periode 2014-2018. Penyusunan dalam penelitian ini dikorelasikan dengan teori fraud prevention dari Tommie Singleton dan konsep implementing public policy (implementasi kebijakan public) dari George C. Edward. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam (indepth interview). Temuan penelitian ini menunjukan bahwa penerapan suatu kebijakan berbasiskan e-government dapat mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Kota Bandung. Dinamika mengenai politik anggaran dalam menjalankan kebijakan penggunaan e-government terjadi antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Indikator keberhasilan penurunan tingkat pidana korupsi di Kota Bandung dibuktikan dari beberapa hal diantaranya nilai AKIP, opini BPK, nilai LPPD dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bandung.

---

The study discussed the implementatios efforts public policy in Bandung. The intended public policy is the application of e-government in governance to eradicate corruption. The fight against corruption is a policy taken by the mayor of Bandung by leveraging the development and optimizing information technology and communication in its bureaucratic environment. The objective of the study is, among other things, to prove that the development of the e-government policy imposed by Ridwan Kamil as head of elected territory can minimize and eliminate corruption from the city of Bandung, 2014-2018. The publication in the study is correlated with the fraud prevention theory of singleton tommie and the conceptual public-policy of George c. Edward. The research method used is a qualitative method with deep interviews (indepth interviews). The findings suggest that the application of an e-government policy can minimize corruption in the environmental bureaucracy of Bandung. The dynamics of the budget issued by the DPRD can be proven by the Mayor of Bandung in implementing the e-government based policy. The indications of the success rate for the decline in the state's corruption in Bandung are evident from a number of these features: the AKIP value, LPPD opinion, and the public's commitment to the performance of the Bandung government.Keywords: e-government, implementing public policy, fraud prevention, AKIP value, BPK opinion, LPPD value"