Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Dwi Gracesantia, author

Pembatalan sertipikat hak milik terhadap tanah sengketa (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2002 Nomor 318/K/TUN/2000 = Revocation of freehold title into the land dispute case study supreme court of the republic of indonesia decision dated March 19, 2002 No 318/K/TUN/2000)

[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau...

Universitas Indonesia, 2015

T44166

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Katrine Novia, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemecahan Sertipikat Hak Milik Yang Dilanjutkan Dengan Akta Pembagian Hak Bersama Dan Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020) = Responsibilities of Land Deeds Officials in the Process of Splitting Freehold Title which are followed by Deeds of Sharing of Shared Rights and Deeds of Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020)

PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vincentia Prathama, author

Akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum studi putusan nomor 437/pdt.g/2012/pn.jkt.bar jo 643/pdt/2014/pt. dki jo 2027/k/pdt/2016 = The legal consequences of credit agreements containing elements of unlawful acts study of decision number 437 pdt g 2012 pn jkt bar jo 643 pdt 2014 pt dki jo 2027 k pdt 2016

ABSTRAK
Tesis ini menganalisa mengenai adanya perjanjian kredit yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2027/K/Pdt/2016. Seseorang berinisial ER bermaksud meminjam uang dari seseorang berinisial I dengan jaminan berupa Sertifikat Hak...

2017

T48821

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian