Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Adapun metode penelitian yang digunankan oleh penulis adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hokum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hokum umum. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum. Pelaksanaan lelang frekuensi 3G di Indonesia sudah seharusnya dikelola dengan lebih baik karena pemasukan Negara bukan pajak yang di terima dari lelang 3G di Indonesia ini tidaklah kecil jumlahnya. Dari segi hukum, penulis menyarankan merupakan hal yang lebih baik apabila Kemkominfo berkoordinasi dengan Kantor pelayanan Negara danlelang (KPKNL) agar supaya lelang 3G ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan peraturan lelang yang ada. Dilihat dari segi sosial, KPKNL memiliki sejarah yang panjangdalam menyediakan layanan jasa lelang, baik secara wajib ataupun sukarela, yang dalam hal ini dapat memberikan keuntungan dalam lelang 3G untuk Kemkominfo. Dengan dukungan yang diberikan oleh KPKNL, Kemkominfo dapat memberikan pelayanan lelang 3G dengan lebih baik lagi berdasarkan prinsip dan peraturan lelang yang ada, memaksimalkan persaingan diantara para peserta lelang, dan meminimalkan praktek-praktek kolisi, korupsi dan nepotisme di lelang 3G tersebut. ...... In this study the authors raised title bands specktrum Analysis of 3G frequency auction by the auction rules, while the method use research by the authors is that normative juridical approach taken to conduct a search common law principles, to then make an interpretation of the common law rule. The Third Generation (?3G?) Spectrum Auctions in Indonesia should be better managed by the Government because the non-tax state revenue derived from these auctions is quite significant. From legal perspectives, the writer suggests that the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo) coordinates with the State Assets and Auctions Office (KPKNL) to bring these 3G auctions in conformity with the principles and regulations of auctions. From social perspectives, KPKNL has a long history of providing auction services, both compulsory and voluntary auctions, that will give advantages to the performance of Kemkominfo?s 3G Auctions. With the support of KPKNL, Kemkominfo can perform the 3G auction smoothly in accordance with the principles and regulations of auctions, maximize competition among bidders and minimize the practices of collusion, corruption and nepotism in the 3G auctions.

Abstrak :
Industri telekomunikasi memiliki peluang di bidang IoT dengan menggelar teknologi LPWA sebagai jaringan aksesnya. Teknologi LPWA yang dapat diterapkan oleh operator telekomunikasi adalah teknologi NB-IoT. Teknologi NB-IoT merupakan pengembangan dari teknologi LTE dan dapat diterapkan dalam blok frekuensi LTE dengan mode inband atau guardband dan dapat juga diterapkan dengan mode outband yang menempati blok frekuensi tersendiri yang terpisah dari LTE. NB-IoT dengan mode inband dan guardband memiliki kendala dari sisi penentuan harga BHP yang nilainya berdasarkan harga BHP untuk LTE karena NB-IoT menempati blok frekuensi yang sama. Pembebanan harga BHP layanan legacy untuk NB-IoT menjadi masalah karena BHP masih dihitung dengan skema industri legacy yang berbasis layanan untuk manusia sedangkan pada NB-IoT layanannya digunakan oleh mesin. Perbedaan model bisnis ini membuat harga BHP yang diterapkan belum tentu sesuai untuk bisnis layanan NB-IoT. Permasalahan kedua adalah pada penerapan BHP frekuensi NB-IoT dengan mode outband yang belum memiliki regulasi untuk menentukan besaran BHP-nya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap kelayakan investasi NB-IoT mode inband yang terbebani dengan harga BHP legacy dan melakukan penghitungan harga BHP frekuensi yang sesuai untuk NB-IoT mode outband. Pengujian dilakukan dengan pendekatan tekno ekonomi untuk menghasilkan angka net present value (NPV) sebagai indikator kelayakan investasi teknologi. Nilai NPV didapat dengan membuat cashflow investasi NB-IoT yang berdasarkan pada proyeksi kebutuhan spektrum, biaya CAPEX dan OPEX serta proyeksi revenue NB-IoT. Pengujian dilakukan dengan periode investasi di tahun 2018 hingga tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta. Uji investasi NB-IoT mode inband memberikan nilai NPV sebesar -27.817.011.428 dengan harga BHP mengacu pada harga lelang frekuensi 2,1 GHz di tahun 2017. Uji NPV yang kedua memberikan hasil sebesar -4.018.684 dengan harga BHP mengacu pada harga lelang frekuensi 2,3 GHz di tahun 2017. Nilai NPV pada investasi NB-IoT mode outband diuji menggunakan harga BHP ISR dengan pilihan aplikasi jasa wirelss data primer dan hasil NPV yang didapat adalah sebesar 35.466.419.374. Penelitian ini juga melakukan penghitungan untuk mendapatkan harga BHP yang sesuai untuk bisnis LPWA yaitu sebesar Rp. 1.156.833.369,- per MHz. ......The telecommunication industry has an opportunity in the field of IoT by deploying LPWA technology as its access network. LPWA technology that can be applied by telecommunication operators is NB-IoT technology. NB-IoT technology is a development of LTE technology and can be implemented in LTE frequency blocks with inband or guardband modes and can also be implemented with outband mode that occupies separate frequency blocks from LTE. NB-IoT with inband and guardband modes have constraints from the BHP pricing whose value is based on BHP price for LTE because NB-IoT occupies the same frequency block. The imposition of legacy BHP service prices for NB-IoT is a problem because BHP is still calculated by the legacy industry-based service scheme for humans while in NB-IoT its services are used by machines. This business model difference makes BHP price applied not necessarily suitable for NB-IoT service business. The second problem is the application of BHP frequency NB-IoT with outband mode that has not been regulated to determine the price of BHP. Therefore, this research will examine the feasibility of investment in NB-IoT loaded with legacy BHP price and calculate the corresponding BHP frequency price for NB-IoT outband mode. The test is done with techno economic approach to generate net present value (NPV) as an indicator of technological investment feasibility. NPV value is obtained by making cashflow of NB-IoT investment based on spectrum requirement projection, CAPEX and OPEX cost and NB-IoT revenue projection. The test is done with the investment period in 2018 until 2022 within the area of DKI Jakarta. The investment test of NB-IoT inband mode gives the NPV value of -27.817.011.428 with BHP price referring to the 2.1 GHz frequency auction price in 2017. The second NPV test gives a result of -4.018.684 with BHP price referring to the frequency auction price 2.3 GHz in 2017. The NPV value of the NB-IoT outband mode investment is tested using the BHP ISR price with the application choice of primary data wirelss services and the NPV yield obtained is 35,466,419,374. This research also does the calculation to get the appropriate BHP price for LPWA business which is Rp. 1.156.833.369, - per MHz.

Abstrak :
ABSTRAK
Sumber yang menyebabkan tingginya tingkat getaran tidak mungkin bisa ditentukan tanpa metode yang tepat karena banyaknya jumlah komponen dan tingkat kompleksitas struktur yang tinggi pada mesin turbofan. Dengan memanfaatkan tranduser getaran pada mesin turbofan, karakter getaran dan tingginya tingkat getaran yang terbaca oleh tranduser dapat menghasilkan spektrum frekuensi dan dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan diagnosa lengkap dan akurat mengenai setiap sumber yang menyebabkan getaran dan tingkat getaran yang dihasilkan sumber tersebut. Penelitian dilakukan dengan membuat tabel diagnosa getaran yang mencakup seluruh frekuensi getaran yang mungkin dihasilkan oleh mesin turbofan CFM56-7B dan melakukan analisis spektrum frekuensi terhadap kasus getaran berlebih yang terjadi. Analisis spektrum frekuensi dilakukan terhadap kasus getaran berlebih yang terjadi pada mesin turbofan CFM56-7B di ruang uji saat menjalankan rangkaian uji performa. Analisis spektrum frekuensi yang dilakukan menghasilkan diagnosa bahwa getaran berlebih diakibatkan oleh unbalance yang terjadi pada sudu-sudu fan. Setelah dilakukan rektifikasi, nilai amplitudo getaran mengalami penurunan dan berada di bawah batas getaran yang telah ditetapkan.

---

ABSTRACT
Source that is causing high level of vibration cannot be determined without correct method due to high amount of components and high structure complexity in turbofan engine. By taking advantage of vibration tranduscers in turbofan engine, vibration levels and characteristics that is sensed by the transducers can provide frequency spectrum and can be interpreted to produce complete and accurate diagnosa of every vibration source. The research is done by making vibration diagnostic table which contains every possible vibration in turbofan CFM56 7B and doing frequency spectrum analysis on a vibration exceedance case. Frequency spectrum analysis is performed on vibration exceedance case occuring on a turbofan CFM56 7B which is undergoing an engine performance test in test cell. The result of the frequency spectrum analysis is the diagnosis of unbalanced fan blades. Vibration amplitude value is decreased to below the regulated limit after rectification to the problem is done.

Abstrak :
Keberadaan spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas dan memiliki nilai ekonomis yang sangat strategis menyebabkan perlunya pengelolaan spektrum frekuensi secara effisien. Di Indonesia penetapan frekuensi dilakukan tanpa perencanaan service area dan pengkanalan frekuensi yang matang, hanya bergantung terhadap permintaan penonton. Oleh karena itu hal yang sangat mendesak dilakukan saat ini adalah pembuatan perencanaan ulang frekuensi TV siaran yang merupakan bagian dari Perencanaan Induk (Masterplan) frekuensi penyiaran. Hal ini relatif sangat sulit karena keadaan kesalahan cara pandang, penetapan frekuensi yang menganggap penetapan frekuensi seperti membagi "kue". Padahal mestinya penetapan frekuensi dilakukan berdasarkan suatu "Masterplan" atau perencanaan "service area". Di dalam perencanaan dan penetapan frekuensi harus diperliatikan masalah daerah pelayanan (service area) penyiaran yang akan sangat mempengaruhi perencanaan coverage area, daya pancar, tinggi antena dan pengkanalan frekuensi. Selanjutnya perlu diikuti dengan adanya studi-studi tentang sistem dan teknologi baru, khususnya kehadiran teknologi TV digital yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh negara-negara maju, yang membawa dampak baik dalam pemanfaatan pita frekuensi sehingga dapat menyediakan banyak saluran, selain itu juga kualitas gambar lebih baik.

---

The existence of frequency spectrum as limited nasional resources and own very strategic economic value cause the importance of management of frequency spectrum in efficient. In Indonesia, the frequency allotment done without planning of service area and mature frequency canal, only hinge to applicant request. Therefore the done imperative matter in this time is making frequency re-planning of TV broadcast which represent the part of main planning (Master plan) of Broadcast Frequency. This matter relative very difficult since mistake circumstance of approaching in frequency allotment which assumes frequency allotment of such as dividing "cake". Though must the frequency allotment done to base on "Master plan" or planning service area. In planning and frequency alignment have to be paid attention to the problem of service district broadcasting that will very influence planning of coverage area, radiated power, Neigh of antenna and frequency canal. It follows on the need of study existence of about system and new technology, specially the technological attendance of digital TV which have been developed and applied by developed countries, which bring good impact in exploiting of frequency bandwidth so that earn to provide a lot of channel, others also quality of picture will be more be good.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan komposisi lautan yang sangat luas dibandingkan dengan daratannya, oleh karena itu Indonesia dikenal dengan negara kepulauan dan maritim. Optimalisasi pengawasan wilayah laut pun perlu dilakukan. Penelitian ini melakukan simulasi deteksi kapal menggunakan teknologi jaringan sensor nirkabel JSN menggunakan teknik Fast Fourier Transform FFT untuk mendeteksi gelombang kapal pada sensor dan melakukan proses deteksi kapal dengan centralized based system. Centralized based system ini dilakukan secara tersentral pada perangkat lunak Processing tanpa adanya proses inisialisasi pada node-node sensor. Proses deteksi ini menghasilkan data berupa kecepatan kapal yang melewati node sensor, arah datangnya kapal, koordinat sumbu x, dan koordinat sumbu y kapal. Selain itu penelitian ini mendapat data lain berupa bentuk spektrum gelombang air akibat adanya kapal dan spektrum gelombang air laut. Hasil penelitian presentase keberhasilan deteksi kapal bernilai 98.7 terhadap variasi jarak sensor dan 98 terhadap variasi kecepatan kapal, arah kapal 98.8, koordinat sumbu x kapal 96, dan koordinat sumbu y kapal 99.6. Spektrum frekuensi gelombang air akibat adanya kapal memiliki frekuensi kerja pada 2.5 Hz dan frekuensi kerja gelombang laut pada 1.25 Hz. Sistem tersentral ini memiliki kelebihan pada pengiriman data dari Arduino yang dapat dilihat dari nilai memori 18 dan dynamic memory 68 dari nilai maksimum.

---

Indonesia is a country with a vast ocean composition compared to its mainland, therefore Indonesia is known as an archipelago and maritime nation. Optimizing the supervision of marine areas also needs to be done. This research simulates ship detection using wireless sensor network technology JSN using Fast Fourier Transform FFT technique to detect ship wave on sensor and perform ship detection process with centralized based system. This detection process produces data in the form of velocity of the ship passing through the sensor node, the direction of the ship, the x axis coordinates, and the coordinates of the ship 39 s y axis. The result of this research is the percentage of ship detection success is 98.7 to variation of sensor distance and 98 to velocity variation, ship direction 98.8, 96 x ship axis coordinate and 99.6 ship y axis coordinate. The wave frequency spectrum of water due to the ship frequency at 2.5 Hz and the working frequency of sea waves at 1.25 Hz. This system has advantages in sending data from Arduino which can be seen from the memory value of 18 and dynamic memory 68 of the maximum value.

Abstrak :
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara yang bersifat strategis serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio yang dapat merambat ke segala arah. Dikarenakan masih banyaknya terdapat penggunaan frekuensi baik oleh masyarakat maupun penyelenggara, khususnya pada dinas siaran radio FM yang menggunakan frekuensi tidak dilengkapi dengan izin stasiun radio dan tidak sesuai dengan aturan alokasi frekuensi yang telah ditentukan serta juga penggunaan alat perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat, menyebabkan potensi terjadinya gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference menjadi tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan monitoring dan penertiban yang diawali dengan pengukuran frekuensi, identifikasi legalitas stasiun radio, deteksi sumber pancaran frekuensi, selanjutnya dilakukan inspeksi sebagai langkah penertiban terhadap pengguna frekuensi yang telah terbukti melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi secara ilegal. Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan telah menerapkan dan memperhatikan prinsip dan kaidah pokok ilmu keinsinyuran seperti profesionalisme, prinsip dasar kode etik dan etika profesi insinyur, serta unsur keselamatan kesehatan keamanan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio pada dinas siaran radio FM di wilayah layanan DKI Jakarta dapat menekan potensi terjadinya harmful interference, sehingga seluruh masyarakat pengguna frekuensi dapat memanfaatkan frekuensi dengan tertib, nyaman, dan aman dari gangguan-gangguan interferensi frekuensi yang merugikan. ......The radio frequency spectrum is a limited natural resource controlled by the state which is strategic in nature and has high economic value so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits. The use of the radio frequency spectrum must be in accordance with its intended purpose and not interfere with each other considering that the nature of the radio frequency spectrum can propagate in all directions. Because there is still a lot of frequency use by both the public and organizers, especially in the FM radio broadcast service which uses frequencies that are not equipped with radio station permits and do not comply with predetermined frequency allocation rules and also the use of telecommunications equipment that does not have a certificate, causes the potential for harmful frequency interference or harmful interference becomes high. The activities carried out include monitoring and controlling activities starting with frequency measurements, identifying the legality of radio stations, detecting frequency emission sources, then carrying out inspections as a control measure against frequency users who have been proven to have committed illegal frequency use violations. Each stage of activity carried out has implemented the basic principles and rules of engineering science such as professionalism, basic principles of the code of ethics and professional ethics of engineers, as well as paying attention to elements of safety, health, occupational safety and the environment (K3L) in accordance with applicable laws and regulations. It is hoped that by carrying out activities to monitor and control the radio frequency spectrum in the FM radio broadcast service in the DKI Jakarta service area, it can reduce the potential for harmful interference, so that all frequency users can utilize the frequency in an orderly, comfortable and safe manner from harmful frequency interference.

Abstrak :
Peneliian ini menjelaskan aspek hukum aksi korporasi seperti merger, konsolidasi dan akuisisi penyelenggara telelomunikasi dalam memanfaatlan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Aksi korporasi penyelenggara telekomunikasi perlu dilakukan agar pemanfaatan spektrum frekuensi radio efejtif dan efisien. Efektifitas dan efisien pemanfaatan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui pengaturan hukum single preserence policy on telecommunication sector (kepemilikan tunggal) di mana satu pihak hanya menjadi pemeggang saham pengendali pada satu badan hukum penyelenggara telekomunikasi. Pengaturan hukum tersebut merupakan salah satu cara untuk melakukan restruktuisasi penyelenggara telekomunikasi agar memperoleh struktur penyelenggata yang idel. Pengaturan hukumingle preserence policy on telecommunication sector wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan, hukum telekomunikasi dan hukum persangan usaha yang sehat

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

---

ABSTRACT One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency.