Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Proses kegiatan pengiriman BBM ke SPBU dengan proses unloading memiliki potensi bahaya yang tinggi karena hubungannya dengan bahan bakar jenis pertalite dan solar. Oleh karenanya perlu dilakukan analisis perhitungan level risiko dan permodelan skenario untuk menggambarkan dampak kebakaran dan ledakan, agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan dengan melakukan pengendalian dan pencegahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat risiko terjadinya kebakaran dan ledakan pada kegiatan unloading bahan bakar minyak dari mobil tangki di SPBU. Dalam penelitian ini menggunakan metode semi kuantitatif, dimana penilaian risiko dapat menggunakan metode kuantitatif, kualitatif dan semi kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah mobil tangki kapasitas 24.000 liter melakukan proses pembongkaran (unloading) BBM dengan produk yang diangkut jenis pertalite di 3 SPBU wilayah Jawa Bagian Barat yang pernah mengalami insiden kebakaran. Instrumen dan analisa risiko bahaya kebakaran dan ledakan menggunakan Dow's Fire and Explosion Index. Dari hasil perhitungan Dow's Fire and Explosion Index dengan menggunakan software ALOHA versi 5.4.7 dan MARPLOT dapat diketahui klasifikasi risiko dari kejadian kebakaran dan ledakan serta area dampak dari kejadian tersebut. Hasil penelitian ini diketahui bahawa tingkat risiko kebakaran dan ledakan dari proses unloading bahan bakar minyak dari mobil tangki ke SPBU menurut klasifikasi tingkat risiko dengan nilai 122,56 berada pada kategori Intermediate. ......The process of sending fuel to gas stations with the unloading process has a high potential for danger because of its relationship with gasoline and diesel fuel types. Therefore, it is necessary to analyze the risk level calculation and scenario modeling to describe the impact of fire and explosion, so that the impact can be minimized by controlling and preventing. The purpose of this study was to determine the level of risk of fire and explosion in the activity of unloading fuel oil from tank cars at gas stations. In this study using semi-quantitative methodes, where risk assessment can use quantitative, qualitative and semi-quantitative methods. The sample in this study was a tank truck with capacity of 24.000 liters carrying out the process of unloading fuel with products transported by pertalite types at 3 gas stations in the West Java Region that had experienced fire incidents. Instruments and risk analysis of fire and explosion hazard using the Dow's Fire and Explosion Index. From the results of Dow's Fire and Explosion Index calculations using ALOHA software version 5.4.7 and MARPLOT, it can be seen the risk classification of fire and explosion events and the impact area of these events. The results of this study indicate that the risk level of fire and explosion from the process of unloading fuel oil from tank cars to gas stations according to the risk level classification with a value of 122,56 is in the Intermediate category.

Abstrak :
Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih dari krisis pada tahun 1997, serta situasi politik yang masih tak menentu, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang kurang populer di masyarakat yaitu menaikkan harga jual BBM rata-rata 12% dalam bulan Oktober 2000. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN tahun 2000, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 22,5 trilyun (diperkirakan akan membengkak menjadi Rp. 43,5 trilyun), jumlah ini sangat besar bila dihubungkan dengan defisit anggaran tahun 1999/2000 sebesar Rp. 44,1 trilyun. Dengan kenaikan harga BBM tersebut diperhitungkan dapat menurunkan subsidi BBM sebesar Rp. 800 milyar, dan selanjutnya penghematan subsidi ini dikembalikan ke masyarakat sebagai kompensasi. Di sini Pemerintah menghadapi situasi yang dilematis, di satu sisi subsidi BBM harus diupayakan dihapus karena sangat membebani keuangan negara (APBN), di lain pihak keadaan sosial ekonomi masyarakat masih dalam keadaan yang memprihatinkan, sehingga sebagian masyarakat cenderung bereaksi menolak kebijakan tersebut. Kondisi yang diuraikan tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM dan kompensasi tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga masyarakat, dengan menggunakan peralatan analisa Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 1999. Untuk keperluan ini SNSE tahun 1999 perlu dimodifikasi dengan memunculkan Pengilangan Minyak Bumi sebagai sub sektor tersendiri, tidak lagi tergabung dalam sub sektor pertambangan lainnya. Dari SNSE yang telah dimodifikasi tersebut kemudian dapat diketahui angka-angka pengganda, yang menggambarkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, dalam bentuk dampak global/keseluruhan, transfer, open loop maupun close loop. Hasil analisis menunjukkan beberapa hal berikut : 1. Dilihat dari segi kebijakan, penurunan subsidi BBM selama ini hanya ditempuh melalui intervensi terhadap harga BBM, sedangkan variabel lain yang cukup dominan dalam menentukan besarnya subsidi BBM, yaitu volume konsumsi BBM dan biaya pengadaan BBM belum pernah dijadikan alternatif pemecahan. 2. Angka-angka pengganda pada kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa: - Secara keseluruhan kenaikan harga BBM tersebut menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 20.839,33 milyar (2,65%), dengan dampak terbesar diatami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan, yaitu dua kelompok rumah tangga yang mendominasi penggunaan BBM sebanyak 43,69% dari konsumsi BBM nasional, dengan meliputi penduduk sebanyak 23,50% dari penduduk Indonesia. - Secara transfer, kenaikan harga BBM belum menimbulkan dampak pada sektor-sektor pendapatan. Secara open loop, kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan rumah tangga pada sektor neraca institusi sebesar 0,74%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. - Secara close loop kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan sektorsektor pada neraca produksi sebesar 1,91%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. 3. Angka Pengganda pada kompensasi sebesar Rp. 800 milyar. Secara keseluruhan, kompensasi Pemerintah tersebut menaikkan seluruh pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 1.624,90 milyar atau 0,21% dari pendapatan rumah tangga semula. Kenaikan pendapatan ini terdiri dari kenaikan secara transfer sebesar Rp. 0,95 milyar (0%), secara open loop Rp. 375, 28 milyar (0,05%) dan secara close loop sebesar Rp. 1.048,67 milyar atau 0,13% dari pendapatan semula. 4. Dari penurunan pendapatan dan kenaikan pendapatan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas diperoleh dampak netto berupa penurunan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 19.214,43 milyar atau 2,44% dari total pendapatan semula. 5. Kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dari Pemerintah ternyata membawa dampak perbaikan pada kesenjangan pendapatan rumah tangga. Kalau sebelumnya, perbandingan rata-rata pendapatan perkapita dari masingmasing golongan rumah tangga yang terendah dengan tertinggi adalah 1:5,766, maka dengan adanya kebijakan tersebut perbandingan ini menjadi I:5,442. Dari data ini terlihat bahwa penurunan subsidi memperbaiki kesenjangan pendapatan rumah tangga, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM sebaiknya dihapuskan dan BBM diperjualbelikan dengan harga pasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara prinsip subsidi BBM perlu dihapuskan karena memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun mengingat rumah tangga masyarakat kita masih menghadapi permasalahan perekonomian, yang diindikasikan oleh tabungan masyarakat yang negatif di tahun 1999, maka pada kelompok rumah tangga masyarakat tertentu, yakni yang kurang mampu, masih perlu diberikan subsidi BBM secara langsung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menentukan target subsidi dimaksud beserta mekanisme pemberian subsidi yang seefektif mungkin.

Abstrak :
Dalam suatu kegiatan rantai pasok secara umum, pemilihan lokasi penyimpanan merupakan salah satu hal penting. Terdapat berbagai kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penyimpanan. Pada penelitian ini, digunakan metode hibrid AHP-TOPSIS untuk menentukan kriteria serta memilih SPBU Hub sebagai tempat penyimpanan serta penyaluran Bahan Bakar Minyak ke Pertashop. AHP digunakan untuk menentukan nilai bobot kriteria dan dilanjutkan TOPSIS untuk memilih SPBU yang akan digunakan sebagai SPBU Hub. Adapun studi kasus pemilihan SPBU Hub dilakukan pada penyaluran BBM di wilayah Banten. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh lima kriteria penting dalam pemilihan SPBU Hub yaitu Ketersediaan Infrastruktur, Kondisi Penyaluran, Kualitas Jalur dari Sumber Pasokan, Ketersediaan Jumlah Tenaga Kerja dan Biaya Penyediaan Infrastruktur Tambahan. Kriteria Ketersediaan Infrastruktur terbagi menjadi tiga subkriteria yaitu Ketersediaan Sarana Penyimpanan, Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Sarfas SPBU Hub, dan Kemudahan set-up sistem kelistrikan dan IT, sedangkan Kriteria Kondisi Penyaluran terdiri dari subkriteria Jangkauan Jumlah Konsumen, Kualitas Jalur Pendistribusian dan Potensi Perkembangan Jumlah Konsumen. Ketersediaan sarana penyimpanan merupakan hal penting dalam memilih SPBU Hub dengan persentase sebesar 33,88%. Pada penerapan studi kasus, diperoleh hasil bahwa SPBU 34.156.09 merupakan SPBU dengan prioritas pertama sebagai SPBU yang dipilih sebagai SPBU Hub dengan persentase 92,48%. ......In a supply chain activity in general, the selection of storage locations is one of the important things. There are various criteria that need to be considered in determining the storage location. In this study, the AHP-TOPSIS hybrid method was used to determine the criteria and select the Hub Fuel Station as a storage and distribution of fuel oil to Pertashop. AHP is used to determine the criteria weight value and continues with TOPSIS to select fuel stations to be used as Hub Fuel Station. The study case is carried out on the distribution of fuel oil in Banten area. Based on the results of the research, five important criteria were obtained in the selection of Fuel Station Hub, which are Infrastructure Availability of Infrastructure, Distribution Conditions, Channel Quality from Supply Sources, Availability of Workers, and Cost of Provision for Additional Infrastructure. Availability of Infrastructure Criteria is divided into three sub-criteria, which are Availability of Storage Facilities, Availability of Land for Fuel Station Hub Development, and Ease of set-up for electrical and IT systems, while Distribution Condition Criteria consist of sub-criteria Number of Consumers, Quality of Distribution Channels and Potential Development of Number of Consumers. The availability of Storage Facilities is the most important in choosing a Fuel Station Hub with a percentage of 33.88%. In the application of the study case, the result was that Fuel Station with ID Number 34.156.09 was the station with the priority as the Fuel station Hub with a percentage of 92,48%.

Abstrak :
Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu jenis energi yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan terhadap energi di Indonesia. Kebutuhan terhadap BBM tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh lautan menyebabkan proses distribusi BBM untuk memenuhi kebutuhan perlu diangkut dengan transportasi laut seperti kapal tanker. Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak di Indonesia, memiliki peranan penting untuk dapat mendistribusikan BBM ke berbagai wilayah Indonesia. Namun, Pertamina menginginkan adanya efisiensi dalam proses distribusi BBM melalui jalur laut. Salah satu langkah Pertamina dalam meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi tersebut adalah dengan membangun kapal tanker general product (GP) yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pembangunan kapal tanker GP merupakan proyek dengan nilai investasi tinggi dengan berbagai risiko yang dapat berdampak negatif pada aspek finansial proyek. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi pada proyek pembangunan kapal tanker GP, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan Value-at-Risk (VaR) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur nilai terkecil yang dapat dialami proyek pada risiko yang berkategori tinggi. Hasil dari penelitian ini meliputi risk register, Value-at-Risk, perencanaan penanganan risiko dari risiko dengan kategori tinggi, dan keputusan pelaksanaan proyek (go or no-go decision). ......Fuel oil is a type of energy that plays an important role in fulfilling the needs of energy in Indonesia. The needs of fuel oil is spread to various regions in Indonesia. Indonesian region is surrounded by the ocean, which led to the need of marine transportation in distributing the fuel oil such as tanker vessel. Pertamina as the company that engaged in oil industry in Indonesia, has an important role in distributing fuel oil to various regions in Indonesia. However, Pertamina desires to improve its efficiency in fuel distribution process by sea. One of Pertamina's action in improving its efficiency in fuel distribution process is by building a GP tanker vessel with a specification that match to the company needs. The GP tanker shipbuilding is a high investment project with a variety of risks that may cause negative impacts to the financial aspects. This research is conducted in order to identify and analyze the possible risks that may occur to the GP tanker shipbuilding project, both qualitatively and quantitatively. Value-at-Risk (VaR) is used as an approach in this research to measure the maximum loss that may occur in this project which caused by the high risk. The result of this research is a risk register, the Value-at-Risk, risk response planning for the high risk, project go or no-go decision.

Abstrak :
Perkembangan permintaan atau kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) selama ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Sejalan dengan hal tersebut keseimbangan antara suplai dan permintaaan BBM selalu berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada sumber dan permintaan BBM. Metoda riset operasi merupakan salah satu cara yang dpat digunakan untuk merancaang konfigurasi lintasan serta alokasi jumlah dan jenis produk secara optimal pada suatu waktu tertentu. Konfigurasi lintasan akan mempengaruhi waktu pengadaan produk yang diperlukan. Unsur-unsur lain yang juga mempengaruhi waktu pengadaan produk adalah pengisian (loading) dan pembongkaran produk ked an dari sarana transportasi, waktu perjalanan yaitu waktu yang diperlukan serta waktu penundaan yang merupakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pesanan dan waktu yang timbul akibat ketidakpastian dari unsur-unsur di dalam waktu yang timbul. Untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan BBM tersebut di atas diperlukan pengelolaan persediaan yang handal, efektif dan efisien. Unsur yang mempengaruhi tingkat persediaan produk adalah tingkat pelayanan yang dikehendaki . Unsur lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah fleksibilitas system persediaan apabila terjadi kendala fungsi di sumber produk atau di tempat pembelian produk pada system transportasi maupun di lokasi tujuan produk (tujuan suplai). Analisa yang akurat terhadap karakteristik permintaan produk, penentuan tingkat pelayanan serta pengelolaan waktu pengadaan yang tepat akan menghasilkan pengelolaan persediaan BBM seperti yang dapat diharapkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pers berperan penting sebagai wahana aspirasi politik dalam negara demokratis, sehingga menempatkan pers dalam posisi strategis. Tarik menarik kepentingan dalam setiap pergulatan politik di suatu negara, senantiasa memanfaatkan pers sebagai panggung sekaligus gelanggang dimana pergulatan wacana politik terjadi. Begitu pula dalam konteks pergulatan politik terkait kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2005. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peranan Harian Media Indonesia dalam mempengaruhi opini publik tentang isu politik kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono. Fokus penelitian pada studi kasus wacana editorial dan pengaruh terhadap pembacanya. Kontcks penelitian dalam perspektif ketahanan nasional, khususnya akseptabilitas kebijakan pemerintah di masyarakat. Dalam mendeskripsikan dan menganalisis peranan harian Media Indonesia dalam mempengaruhi opini publik tentang isu politik kenaikan harga BBM dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis framing dari Robert N. Entman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Media Indonesia mendukung kebijakan kenaikan bahkan pencabutan subsidi BBM dengan disertai rasionalitas aspek ekonominya. Namun demikian mayoritas pembaca editorial MI menolak kenaikan harga BBM karena lebih melihat isu tersebut dari aspek sosial dan politik, dimana pemerintah dinilai tidak memperhatikan kesulitan rakyat dan tidak aspiratif.

---

ABSTRACT
The press has an extremely important role to play the political aspirations in the democratic countries, so the press has strategic position. Trade-offs among interests in each political struggle in a country always made use of the press as the stage at the same time as the arena where the struggle for the political discourse happened. Press is also used in the context of the political struggle related to government policy to raise the fuel oil prices in 2005. The purpose of this thesis writing is to describe and analyze how the role of the Media Indonesia daily newspaper in influencing public opinion about political issues on raising of fuel oil in the President Yudhoyono's era. The focus research is case study of editorial discourse and its influence on its readers. The context of research is in the perspective of national endurance, especially acceptability of the government policy in the community. The method used to describe and analyze the role of the Media Indonesia daily newspaper in influencing public opinion on political issues of fuel oil price increase is qualitative-descriptive analysis using a frame-analysis technique developed by Robert N. Entman. From the results of the research it could be concluded that the Media Indonesia daily newspaper supported the policy of fuel oil increase even the withdrawal of fuel oil subsidy accompanied by rational aspect of its economics. Nevertheless, majority of editorial readers refused the price of fuel oil increase because they saw this issue from the social and political aspect, where the government was assessed not to pay attention to the people's difficulties and not aspirated.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko-risiko yang yang terjadi dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang berpotensi pemerintah menanggung kerugian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang selama ini berjalan masih terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut adalah risiko penyusutan alamiah, risiko penyaluran kepada yang berhak atas bahan bakar bersubsidi, dan risiko penentuan harga bahan bakar yang berdampak pada perhitungan jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.

---

ABSTRAK
This research aims to find out risks that may occur in a distribution process of subsidized fuel which, in turn, potentially incur losses to the government.Research results show that in what has hitherto been the running, standard process of subsidized fuel distribution, the risks are still extant.These risks are: risk of natural depreciation (of prices), risk of distribution of subsidized fuel for the entitled party, and risk of fuel pricing which has impact to the calculation of the amount of subsidy that must be borne by the government.

Abstrak :
Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko. ...... This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management.