Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Alokasi anggaran sebagai kebijakan keuangan daerah dalam menjabarkan visi dan misi Kabupaten Lahat merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cerminan kebijakan publik tetapi sekaligus menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategsi Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskdpsikan dan manganalisis alokasi anggaran pembangunan di sektor kesejahteraan sosial pada APBD tahun 2003 - 2004 dalam pelaksanaan renstra Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, berdasarkan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan studi kepustakaan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut : Alokasi anggaran untuk bidang perekonomian yang meliputi bdang pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan termasuk juga pertambangan serta Perindustrian dan Perdagangan, masih sangat kecil yaitu di bawah 3%. Artinya bahwa dalam kebijakan anggaran pembangunan daerah bidang-bidang tersebut belum mendapatkan priodtas yang maksimal. Bahkan jumlah alokasi tersebut jauh di bawah alokasi bidang administrasi umum yang mencapai 7,19 %. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, kurang mendukung keseimbangan visi dan misi Kabupaten Lahat yang ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 9,23 %., dad kondisi ideal yang disyaratkan anggaran nasional sebesar 15% dari APBD. Begitu juga alokasi bagi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan masih belum mendapat prioritas yang berarti dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan, sementara itu indikator kinerja yang harus diwujudkan terlalu banyak. Namun demikian, dengan besaran alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekitar 26,76%, kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat sebenarnya sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sumber daya manusia merupakan pandasi utama pelaksanaan pembangunan daerah. Demikian juga alokasi anggaran bidang transportasi 27,92% dan total Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2004. Kebijakan alokasi anggaran pembangunan sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu fondasi ekonomi daerah serta urat nadi perekonomian masyarakat dan daerah yang sekaligus menghubungkan wilayah terpencil. Dengan strategi anggaran yang terarah pada upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fondasi perekonomian daerah yang dinamis, maka secara bertahap Visi dan Misi Kabupaten Lahat dapat diwujudkan. Berdasarkan analisis alokasi anggaran pembangunan dalam pembangunan kesejahteraan sosial diketahui bahwa kebijakan alokasi anggaran pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2003 dan 2004 dan indikator besaran anggaran yang dialokasikan, belum sepenuhnya memihak pada upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam renstrada belum mampu dijabarkan dalam kebijakan anggaran. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut : Pemerintah kabupaten Lahat perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan melibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat perlu segera merumuskan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah. Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan visi dan misi Kabupaten Lahat yaitu pada bidang pendidikan, apartur pemerintahan, kesehatan, Agama (peningkatan keimanan dan ketagwaan masyarakat Kabupaten Lahat) dan perekonomian (Pertanian, Perkebunan, Petemakan, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata) serta pembangunan prasarana dasar meliputi pemukiman, gedung dan pelayanan kepada masyarakat perk' menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan daerah kabupaten Lahat di masa mendatang tanpa mengesampingkan bidang-bidang pembangunan lain. Konsistensi kebijakan anggaran pembangunan dalam hal ini alokasi anggaran pembangunan sebagai operasionalisasi dari program yang talah ditetapkan dalam rencana strategis daerah perlu dijaga sehingga pencapaian visi dan misi daerah dapat diwujudkan.

Abstrak :
RINGKASAN EKSEKUTIF Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mengubah pola pikir masyarakat di bidang ekonomi pada umumnya dan di bidang investasi pada khususnya. Kalau di masa lalu investasi masyarakat umumnya hanya terbatas di sektor-sektor riif saja seperti tanah, logam mulia, dan berbagai jenis properti, maka di masa sekarang ini investasi sudah berkembang sedemikian pesatnya serta menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Disamping itu dapat pula memberikan peluang usaha, peluang pekerjaan serta peluang untuk meningkatkan pendapatan baik bagi masyarakat usaha maupun pemerintah. Investasi tersebut adalah investasi di bidang keuangan yang antara lain dapat berupa tabungan, deposito berjangka, obligasi, saham, reksa dana dan berbagai sekuritas keuangan lainnya. Oleh sebab itu agar dapat menjamin bahwa berbagai ragam investasi keuangan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat usaha dan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, maka perlu diciptakan suatu regulasi yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pasar modal di Indonesia. Bagi masyarakat investor baik secara individu maupun secara kelompok yang merasa mempunyai keterbatasan dana kemudian keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan untuk menganalisa suatu investasi, namun berminat untuk melakukan investasi di Pasar Modal maka mereka dapat melakukan investasi tersebut melalui instrumen financial yang di sebut sebagai Reksa Dana, yaitu suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer lnvestasi. Permasalahan muncul seiring dengan semakin banyaknya Manajer lnvestasi yang mengeluarkan produk investasi Reksa Dana dengan berbagai 1enis dan komposisinya serta dengan menjanjikan tingkat pengembalian yang sangat fantastis, sehingga seringkali timbul kesan terjadi persaingan yang tidak sehat dan akhirnya masyarakat pemodal menjadi rugi. Padahal kondisi yang demikian ini justru pada akhirnya akan merugikan manajer investasi sendiri selaku perusahaan pengelola portofolio investasi yang dananya berasal dari masyarakat. Dengan demikian bagi masyarakat pemodal atau investor, preferensi yang tepat terhadap jenis reksa dana menjadi sangat penting, karena jika salah memilih akan memperoleh reksa dana yang kinerjanya kurang baik dan tidak menguntungkan serta tidak cocok dengan tujuan investasinya. Sedangkan bagi manajer investasi, sangat perlu untuk selalu menjaga dan meningkatkan kinerja yang baik dari portofolio reksa dananya dan kegiatan ini adalah tindakan penting yang tidak boleh diabadikan agar tidak kalah bersaing dalam memperebutkan calon investor. Perusahaan sebagai manajer investasi akan di hadapkan pada suatu pilihan atas berbagai alternatif investasi yang tersedia untuk membentuk portofolio reksa dana yang layak ditawarkan kepada investor. Hal ini disebabkan sebagaimana sarana investasi lainnya, reksa dana disamping mendatangkan keuntungan yang relatif tinggi juga mengandung risiko usaha yang harus dipertimbankan, walaupun risiko pada reksa dana masih bisa diminimalkan melalui diversifikasi yang memang merupakan ciri investasi reksa dana, yaitu investasi yang berbentuk portofolio. Kemudian iklim investasi di Pasar Modal yang berkembang pesat di awal tahun 1996, tidak di sia-siakan oleh PT.Danareksa Fund Management (pesero) sebagai anak perusahaan dari PT.Danareksa (pesero) yang bertindak selaku Manajer lnvestasi. Perusahaan ini menjadi pefopor dalam mengefuarkan Reksa dana di Indonesia dengan menawarkan tiga jenis Reksa Dana yaitu, Reksa Dana Mawar dengan komposisi 80persen saham dan 20persen non saham seperti obligasi dan deposito, kemudian Reksa Dana Anggrek dengan komposisi yang moderat namun lebih banyak ke efek hutang dibanding saham dan yang ketiga adalah Reksa Dana Melati dengan komposisi yang lebih banyak ke risk-free asset. Oleh sebab itu karya akhir ini penulis beri judul Penilaian Portofolio lnvestasi Reksa Dana pada PT Danareksa Fund Management (pesero). Pemilihan PT. Danareksa Fund Management (pesero) sebagai obyek, karena alasan kepeloporannya sebagai manajer investasi reksa dana kontrak investasi kolektif di Indonesia. Selanjutnya setelah melalui berbagai proses penelitian dan perhitungan kinerja dari ketiga reksa dana tersebut, ternyata reksa dana Mawar mempunyai kinerja yang kurang bagus jika dibandingkan dengan reksa dana lain yang sejenis dan dikeluarkan oleh Manajer lnvestasi lain juga masih kalah, kemudian jika dibanding dengan kinerja Pasar (IHSG) pun masih kalah. Hasil yang didapat dari perhitungan berdasar data-data yang ada, menunjukkan return rata-rata per bulan adalah 2,00persen, sedangkan Reksa Dana lain yang sejenis dan dikeluarkan ofeh Manajer lnvestasi lain adalah sebesar 2,19persen kemudian return rata-rata dari Pasar (IHSG) adalah sebesar 2,48persen. dari analisa terhadap ratio pendapatan operasi bersih terhadap total aktiva bersih selama 6 bulan terakhir sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 1997 juga menunjukkan trend yang menurun. Berkaitan dengan kondisi diatas, agar kinerja portofolio Reksa Dana Mawar dapat ditingkatkan, maka diperlukan suatu tindakan atau langkah koreksi terhadap kualitas portofolio dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru dalam proses investasinya yang antara lain meliputi bagaimana memlilih saham yang akan dijadikan target pembentukan portofolio investasi. Dari proses pembentukan portofolio yang selama ini dilakukan oleh perusahaan diketahui bahwa proses pemilihan saham dilakukan atas dasar pendekatan PER saham individual yang dibandingkan dengan PER rata-rata dari pasar (IHSG), kemudian saham-saham yang mempunyai PER diatas dan PER rata-rata pasar ditetapkan sebagai target bagi pembentukan portofolio investasi reksa dana. Disamping itu pemilihan saham juga dilaukan berdasar pengamatan langsung di Bursa saham dengan melihat trend harga yang terjadi pada saat tersebut. Model pemilihan saham yang demikian ini ternyata menghasilkan kinerja portofolio yang kurang optimal. Untuk mengatasi kondisi diatas maka pendekatan PER yang diterapkan oleh perusahaan selaku manajer nvestasi tersebut, dapat dipertajam lagi dengan melakukan langkah regresi berganda (multiple regretion) terhadap PER saham individual yang dijadikan target awal dan cara ini lazim disebut sebagai Cross Section Model. Kemudian dengan bantuan program statistik komputer dari microstat dapat diperoleh suatu persamaan regresi berganda dengan PER saham sebagai variabel dependen dan Dividen Payout Ratio, Growth dan Beta saham sebagai variabel independen. Dari proses regresi ini dapat dihitung PER prediksi dari saham-saham tersebut. Selanjutnya dengan membandingkan antara PER-actual dengan PER-prediksi dapat dihasilkan kelompok saham yang mempunyai PER-actual yang overvalued, kelompok saham dengan katagori normal dan kelompok saham yang mempunyai PER-actual undervalued. Akhirnya kelompok saham yang mempunyai PER-actual uncfelalued inilah yang seharusnya dijadikan target untuk membentuk portofolio melalui prose pembuatan effesien frontier, tentunya dengan memper atikan kondisi fundamental dari perusahaan emiten yang mengeluarkan saham tersebut. Pembentukan portofolio saham yang optimal dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dalam penulisan ini penulis mempergunakan bantuan program komputer dari invest (Charles P. Jones) yang khusus digunakan untuk membentuk effecient frontier yaitu sekelompok portofolio yang dianggap efisien. Kemudian deng.an mempertimbangkan degree at averse atau tingkat utilitas dari investor dapat ditentukan komgosisi dari portofolio yang optimal. Dengan demikian dapat diharapkan portofolie yang terbentuk bisa menghasilkan kinerja yang optimal dan tingkat pengembalian yang optimal dengan risiko yang relatif kecil. Dari perhitungan pada bab 4, diperoleh tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio yang berasal dari 10 saham terpilih sebesar 18,65persen dengan tingkat risiko 20,87persen dan hasil ekspektasi ini ternyata relatif lebih baik jika dibanding dengan return yang selama ini dihasilkan perusahaan. Dengan demikian penggunaan Cross Section Model dalam melakukan proses pemilihan saham akan dapat membantu Manajer lnvestasi untuk mengoptimalkan portofolionya. Pada akhir dari penelitian ini penulis dapat menyarankan bahwa pembentukan portofolio investasi sebaiknya dilakukan dengan perencanaan dan perhitungan yang tepat dan selanjutnya membentuk suatu portofolio yang optimal melalui effesien frontier. Disamping itu perusahaan hendaknya selalu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, sehingga diharapkan dapat semakin mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang terjadi dan dapat memanage risiko yang timbul. Perlu juga diperhatikan untuk menghindari kerugian besar yang mungkin terjadi sebagai akibat harga saham yang turun drastis sampai titik nol atau mendekati harga perdananya atau bahkan lebih kecil lagi, maka perlu dilakukan tindakan preventif melalui kebijakan pembelian saham yang sifatnya defensif, dengan demikian risiko rugi besar dapat ditekan.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, dalam hal ini manajemen dana kepemilikan dan kepemilikan bank, asuransi, sekuritas dan lembaga keuangan lainnya mengenai kebijakan pembayaran dividen dan keputusan perusahaan dalam membayar dividen di Indonesia untuk periode 2008 hingga 2017. Selain itu terhadap kepemilikan institusional, penelitian ini juga meneliti beberapa variabel terkait yang dapat mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen di Indonesia. Kami menemukan bahwa kepemilikan manajemen dana tidak signifikan dan berkorelasi negatif dengan kebijakan pembayaran dividen di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen dana tidak dapat mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan dan tidak dapat menjalankan fungsi pemantauan dengan baik. Hasil penelitian untuk kepemilikan bank, asuransi, sekuritas dan lembaga keuangan lainnya juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pembayaran deviden. Hasil penelitian konsisten dalam distribusi sampel perusahaan yang memiliki total aset besar dan total aset kecil.

---

ABSTRACT
This study aims to examine the effect of institutional ownership, in this case the management of ownership and ownership of banks, insurance, securities and other financial institutions regarding dividend payment policies and company decisions to pay dividends in Indonesia for the period 2008 to 2017. In addition to institutional ownership , this study also examines several related variables that can influence dividend payment policies in Indonesia. We find that ownership of fund management is insignificant and negatively correlated with dividend payment policies in Indonesia. This finding shows that ownership of fund management cannot influence company management policies and cannot carry out monitoring functions properly. Research results for bank ownership, insurance, securities and other financial institutions also show insignificant results in influencing dividend payment policies. The results of the study are consistent in the distribution of sample companies that have total large assets and small total assets.

Abstrak :
The study is to find out the major type of institutional investors who own the biggest fund in the capital market and to study their behaviors which can affect the market. There are three types of investors: intuitive investors, emotional investors, and rational investors. To analyze the main factor of decision making, the researcher used Analytical Hierarchy Process (AHP) and spread questionnaires to several Indonesian fund managers. The result shows that most institutional investors are rational (55%), 45% are emotional and none of them are intuitive. The main factor influencing them to make an investment decision is the country’s economic conditions (25.12%), along with accounting information (liquidity, rentability, solvability, and quality of financial reports).

Abstrak :
Abstract. The study is to find out the major type of institutional investors who own the biggest fund in the capital market and to study their behaviors which can affect the market. There are three types of investors: intuitive investors, emotional investors, and rational investors. To analyze the main factor of decision making, the researcher used Analytical Hierarchy Process (AHP) and spread questionnaires to several Indonesian fund managers. The result shows that most institutional investors are rational (55%), 45% are emotional and none of them are intuitive. The main factor influencing them to make an investment decision is the country?s economic conditions (25.12%), along with accounting information (liquidity, rentability, solvability, and quality of financial reports).

Abstrak :
Penelitian ini dilatar-belakangi oleh adanya kesenjangan antara biaya yang dialokasikan oleh dinas dengan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit tingkat II Dustira, serta adanya peluang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat umum. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi yang telah diberikan oleh dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum kepada peningkatan pelayanan kesehatan pasien dinas, serta memperoleh rumusan untuk mengoptimalkan kontribusi tersebut. Penelitian yang bersifat retrospektif ini, menggunakan data triwulan sebagai unit analisis yang akan dianalisis secara kuantitatif. Variabel yang diamati meliputi penerimaan dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum dan alokasi penggunaannya, serta dampak penggunaan ini kepada struktur dan hasil pelayanan kesehatan pasien dinas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum didominasi oleh jasa fasilitas rumah sakit (26,88%), jasa tenaga ahli (23,26%), penerimaan dari bekal kesehatan (17,75%), dan penerimaan lain-lain (25,36%). Penerimaan ini terus meningkat sesuai dengan peningkatan BOR kelompok pasien masyarakat umum, namun indeks penerimaan per hari perawatan untuk setiap pasiennya masih relatif rendah. Penggunaan dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum yang dikembalikan untuk operasional pasien masyarakat umum masih relatif tinggi, sehingga porsi untuk keperluan pasien dinas menjadi belum optimal. Namun demikian, dana ini telah berhasil meningkatkan struktur pelayanan kesehatan terutama bekal kesehatan dan sumber daya manusia. Dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum sangat diperlukan untuk operasional rumah sakit karena menjadi penopang utama dalam pemeliharaan alat kesehatan dan bangunan, serta kelangsungan pelayanan penunjang umum. Peran dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum belum berhasil mempengaruhi komponen hasil pelayanan kesehatan pasien dinas secara bermakna. Untuk memberikan kontribusi optimal bagi pelayanan kesehatan pasien dinas, perlu diupayakan peningkatan penerimaan dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum dengan menghindari peningkatan BOR kelompok pasien masyarakat umum secara berlebihan, efisiensi penggunaan dana, seta memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

---

The Role of the Fund Collected from Civic Mission Health Services in Improving Military Health Care in the Dustira Military Hospital, Cimahi The background of this research was the gap between the budget allocated by the government and the expenditure to provide quality health care for military community in the Dustira Military Hospital. Moreover, there is an opportunity to perform a civic mission health services for non-military society. The purpose of this research was to evaluate the contribution of the fund collected from civic mission health services in improving military health care and to establish a formula to optimize the contribution. This retrospective study used three-month data as unit of analysis using a quantitative approach. The observed variables were the revenue of civic mission health services and its expenditure, furthermore the impact of this expenditure against the structure and the outcome of the military health care. The study showed that the revenue obtained from the civic mission health services was dominated by hospital services (26, 88%), medical services (23, 26%), drug and medical sundries (17, 75%), and miscellaneous income (25, 36%). The revenue continuously increased as well as the Bed Occupancy Rate (BOR) of non-military patients, but index of the revenue for daily patient services was relatively in a low level. The portion of the civic mission health sevices revenue that was expended for non-military patient?s services was still relatively high. Hence, the portion to increase military health care has not been optimized yet. However, the fund had already improved the structure of health services in the Dustira Military Hospital, especially the structure of drug and medical sundries, and the structure of human resources. The fund is highly needed to keep the hospital in operation because it has become the primary supporter to maintain medical equipments and buildings, and to perform the operational of supporting services. The role of the fund has not succeeded in influencing the outcome of the military health care in the Dustira Military Hospital significantly. Establishing an optimal contribution to the military health care, it is important for the financial management to increase the revenue of civic mission health services by preventing excessive rate of increase of the BOR of non-military patients, increasing fund management efficiency, and improving the recording and reporting system.

Abstrak :
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil. Badan tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, sebagai institusi yang diposisikan sebagai "badan usaha" dipercaya oleh pemerintah untuk mengemban tantangan profesionalisme dan kreatifitas personil dalam pengembangan dana melalui kebijakan diversifikasi investasi. Langkah untuk menghasilkan laba dari portofolio guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah yang layak huni. Pemupukan dana pada BAPERTARUM-PNS yang digunakan selain untuk penyaluran dalam bentuk bantuan perumahan seharusnya juga dapat digunakan untuk pengembangan dana dalam rangka optimalisasi pendapatan. Peranan pengelolaan dana yang profesional didalam menentukan kebijakan investasi pada investasi yang telah terencana agar dapat memberikan pendapatan yang maksimal dan risiko seminimal mungkin sangat diperlukan bagi BAPERTARUM-PNS. Hasil Penelitian ini menunjukan:

• Pengelolaan dana dalam pengembangan dana BAPERTARUM-PNS periode yang lalu belum optimal.
• Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang usaha pengembangan dana.

Kondisi tersebut berakibat pada hasil investasi yang belum maximal dikarenakan belum adanya upaya diversifikasi investasi pada posisi akhir tahun 2000. Penempatan pada pasar uang mencapai 93,6 % sedangkan realisasi penempatan pada pasar modal (obligasi,fixed income) baik pengelolaan langsung maupun melalui perusahaan manajemen investasi hanya mencapai 6,4 %. Hal tersebut juga dikarenakan masih terbatasnya kualitas karyawan didalam pengelolaan investasi. Dalam pencapaian optimalisasi pendapatan tersebut perlu adanya upaya peningkatan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan dana dengan para Fund Manager yang profesional. Perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko investasi yang dapat diterima. Kerjasama tersebut baik dalam jenis pengelolaan yang diberikan dengan pengelolaan penuh sepanjang sejalan dengan kebijakan investasi yang disepakati maupun dalam wadah Reksadana yang dipilih oleh BAPERTARUM-PNS dari kebijakan investasi yang telah ada.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin meningkat berimbas pada meningkatnya permintaan terhadap barang, salah satunya barang elektronik. Salah satu masalah yang akan muncul dari meningkatnya penjualan barang elektronik yaitu limbah elektronik semakin meningkat. Limbah elektronik terbentuk dari komponen yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dari hal tersebut dibutuhkan sistem yang tepat untuk menangani limbah elektronik. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum memiliki sistem penanganan limbah elektronik. Sampai tahun 2017, peraturan pemerintah Indonesia masih mengklasifikasikan limbah elektronik sebagai limbah berbahaya secara umum sehingga belum ada perlakuan khusus terhadap limbah elektronik. Penelitian terdahulu telah menjabarkan kondisi dari sektor formal dan informal di Indonesia. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaku informal merupakan kekuatan utama dalam pengumpulan dan pemilahan limbah elektronik, terutama limbah rumah tangga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia. Dalam membangun sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia, dibutuhkan kontribusi pemerintah dan kesadaran dari produsen barang elektronik sebagai langkah awal melakukan project awal. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan usulan manajemen pendanaan yang sesuai dengan kondisi Indonesia serta model finansial untuk sistem manajemen limbah elektronik yang sesuai pada kondisi Indonesia. Usulan manajemen pendanaan dan model tekno ekonomi ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya di Indonesia saat ini dan dapat membantu analisis keputusan dalam implementasi teknologi atau investasi sistem pengolahan e-waste di masa yang akan datang.

---

ABSTRACT
The impact of technology development and economic growth can be seen on the increasing demands for goods, such as electronic and electrical equipment. The growth of electronic and electrical equipment causes an increase in waste of electronic and electrical equipment (WEEE) amounts when the products reach their end of life. WEEE consists of components that are harmful to human and environment. Therefore, an appropriate management system of WEEE is required to prevent WEEE become a threat to human and environment. Indonesia is one of the developing countries in which proper management system of WEEE has not yet exists. Until 2017, Indonesian government regulation classified WEEE as hazardous waste in general, thus treatment was neither specially differentiated for WEEE. Previous research has outlined the conditions of the formal sectors and informal sectors in Indonesia. The result of previous research indicated that informal sector were a major force in collection and sorting of WEEE, especially for household. It became a challenge to develop a management system of WEEE in Indonesia. Developing a management system of WEEE in Indonesia needs the contribution from government and awareness from EEE producers as the first step to do the initial project. The purpose of this research is to build qualitative fund management model for initial e-waste management system in Indonesia based on literature study of e-waste management system in developed and developing countries. The propose model is expected to illustrate the material and financial flow of e-waste management system. This research will assist government and producers in decision-making and initial steps for implementation e-waste management system in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Analisis Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji-BPKH. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur khususnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan haji dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan pajak dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan dapat memberikan peningkatan alokasi nilai manfaat kepada jemaah haji tunggu. Selain itu, pembebasan pajak juga berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan jumlah Dana Haji yang dapat diinvestasikan dan / atau ditempatkan. ......This research is about the analysis impact of the Omnibus Law Job Creation Taxation Cluster on the management of Hajj fund in Indonesia by the Hajj Financial Management Agency (Badan Pengelolaan Keuangan Haji-BPKH). This research was conducted by studying the literature, especially the laws and regulations regarding hajj financial management and taxation. The results show that the tax exemptions in the Omnibus Law of the Taxation Cluster Job Creation Act can provide an increase in the allocation of benefit values to waiting hajj pilgrims. In addition, the tax exemption also has the potential for increasing the economy of Indonesia through increasing the amount of Hajj Fund that can be invested and/or placed.