Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membuktikan apakah siswa SMEA di Jakarta terfiksasi dalam mengambil keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induksi. Siswa SMEA di Jakarta pada saat ini masih terfiksasi. Karena terfiksasi maka perlu dipikirkan suatu cara penanggulangan agar siswa SMEA tersebut tidak terfiksasi."

"Recently bearocratic reformation creates a new political condition for many aspects in governmental development.Especially public services and political participation increase in the autonomy

---

."

"Tugas akhir ini membahas tentang suatu operator baru dalam database, yaitu Disaggregasi. Disaggregasi bersama-sama dengan tiga operator lainnya ( fungsi matching, kartesian produk dan seleksi ) menghasilkan family family dengan struktur yang makin bertambah rumit. Khususnya, family-fanily yang didefinisikan dengan one-join dependency dan beberapa "embedded" fungsional dependencies."

"Penelitian ini membahas gambaran penyakit dispepsia fungsional dan faktor-faktor yang berhubungan. Dispepsia fungsional merupakan salah satu penyakit tidak menular yang sering ditemukan dalam praktik sehari-hari. Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasusnya, sehingga berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa. Dispepsia fungsional dapat disebabkan oleh pelbagai faktor risiko, terutama sosioekonomi dan demografi, serta perilaku dan status kesehatan. Dengan diketahuinya hubungan antara faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat membantu dalam pencegahan dan penatalaksanaannya. Penelitian dilaksanakan dengan metode cross sectional dengan menggunakan data sekunder dari rekam medik poli rawat jalan RSCM tahun 2010. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara proportional random sampling. Analisis statistik dilakukan untuk mendapatkan prevalensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dispepsia fungsional. Didapatkan hasil prevalensi dispepsia fungsional menempati peringkat kelima penyakit terbanyak di poli rawat jalan RSCM (4,7%). Berdasarkan uji hipotesis, didapatkan faktor-faktor yang berperan pada terjadinya dispepsia fungsional adalah pekerjaan (p=0,048), penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan (p=0,001), dan tingkat pendidikan (p=0,001). Sedangkan, variabel usia (p=0,070), jenis kelamin (p=0,376), status pernikahan (p=0,522), gaya hidup (p=0,587), status gizi (p=1,000), dan IMT (p=0,611), tidak menunjukkan hubungan yang bemakna secara statistik dengan terjadinya dispepsia fungsional. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dispepsia fungsional dengan sosioekonomi dan demografi, serta perilaku dan status kesehatan.

---

This study discussed the overview of functional dyspepsia disease and its related factors. Functional dyspepsia is one of the non-communicable diseases which is often found in daily practice. In the recent years, the increase of the diseases? prevalence has impaired Indonesia in terms of economy and productivity. Functional dyspepsia can be due to various risk factors, especially socioeconomic and demographic, and behavioral and health status. By knowing the relationship between these factors, it is expected that this may increase the awareness of the disease, including its prevention and management. This research carried out by using a cross sectional method utilizing secondary data from outpatient medical records RSCM in 2010. Sampling method was done by using a proportional random sampling. Statistical analysis was done to obtain the prevalence of functional dyspepsia and its related factors.

The result showed that the prevalence of functional dyspepsia ranked fifth most diseases in RSCM outpatients (4.7%). Based on a statistical hypothesis testing, factors that contribute to the occurance of functional dyspepsia are occupation (p=0.048), utilization of health care facilities (p=0.001), and level of education (p=0.001). Meanwhile, age variable (p=0.070), gender (p=0.376), marital status (p=0.522), lifestyle (p=0.587), nutritional status (p=1.000), and BMI (p=0.611) showed no relationship with the occurance of functional dyspepsia. In conclusion, there was a relationship between functional dyspepsia with socioeconomic and demographic, and behavioral and health status."

"[Skripsi ini menggambarkan bagaimana Jabatan Fungsional Pustakawan dipahamidan diterapkan oleh pustakawan di Pusat Perpustakaan UIN Syarif HidayatullahJakarta, serta mencari tahu apa saja kendala yang dihadapinya. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknikpengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studiliteratur. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juni 2015 di Pusat PerpustakaanUIN Jakarta. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pustakawan Pusat PerpustakaanUIN Jakarta belum memahami secara menyeluruh mengenai Jabatan FungsionalPustakawan. Meskipun begitu, pihak perpustakaan telah mendukung penerapanJabatan Fungsional Pustakawan tersebut dengan beberapa cara. Namun, dalampenerapannya terdapat beberapa kendala yang bersifat internal dan ekternal;This thesis describes how Librarian Functional Position is understood andimplemented by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library.Moreover, this thesis also examines the problems faced in the process. Theresearch applied qualitative approach using case studies method. The samplingtechniques used are interview, observation, and literature review. The researchwas conducted between March ? June 2015 in UIN Syarif Hidayatullah JakartaCentral Library. The result shows that the Librarian Functional Position has notbeen understood comprehensively by librarians in UIN Syarif HidayatullahJakarta Central Library. However, the library has supported the implementation ofLibrarian Functional Position by using some ways. Unfortunately, some internaland external problems occurred in the implementation process;This thesis describes how Librarian Functional Position is understood andimplemented by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library.Moreover, this thesis also examines the problems faced in the process. Theresearch applied qualitative approach using case studies method. The samplingtechniques used are interview, observation, and literature review. The researchwas conducted between March ? June 2015 in UIN Syarif Hidayatullah JakartaCentral Library. The result shows that the Librarian Functional Position has notbeen understood comprehensively by librarians in UIN Syarif HidayatullahJakarta Central Library. However, the library has supported the implementation ofLibrarian Functional Position by using some ways. Unfortunately, some internaland external problems occurred in the implementation process, This thesis describes how Librarian Functional Position is understood andimplemented by librarians in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Central Library.Moreover, this thesis also examines the problems faced in the process. Theresearch applied qualitative approach using case studies method. The samplingtechniques used are interview, observation, and literature review. The researchwas conducted between March – June 2015 in UIN Syarif Hidayatullah JakartaCentral Library. The result shows that the Librarian Functional Position has notbeen understood comprehensively by librarians in UIN Syarif HidayatullahJakarta Central Library. However, the library has supported the implementation ofLibrarian Functional Position by using some ways. Unfortunately, some internaland external problems occurred in the implementation process]"

"Pengelolaan air irigasi berhubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dikembangkan di suatu negara. Di Belanda dikenal melalui waterschappen yang pengernbangannya didasari oleh mekanisme desentralisasi fungsional. Di negara berkembang, menurut pakar-pakar pemerintahan daerah hampir dirancukan oleh konsep delegasi seperii diakui oleh Cheema, Rondinelli dan Nellis.Di negara-negara maju seperti Belanda, Jepang, USA, dan Jerman pengembangan praktek lembaga semaoam ini ditandai oleh sifat-sifat otonom yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam konstelasi sistem administrasi negaranya Lembaga ini bersifat khusus dan otonom di tingkat lokal mengerjakan fungsi yang spesifik. Baik di negara Kesatuan maupun negara Federal terdapat lembaga tersebut. Lembaga ini pertanda sebagai kompleksnya sistem administrasi negara dimana persoalan sosial-ekonomi masyarakat tidak melulu diselesaikan oleh tingkatan pemerintahan yang selama ini dikenal, melainkan dapat dikernbangkan Iembaga khusus yang otonom tersebut.Penelitian ini membandingkan antara praktek pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, serta di Hulu Langat Malaysia. Alasan mengangkat ketiganya adalah sama-sama menangani persoalan air irigasi. Malaysia telah lama mengembangkan dewan sumberdaya air di tingkat Nasional dan Negara Bagian. Oleh karena analisis perbandingan menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antar obyek, maka ketiga lokasi mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidak mempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yang seharusnya seoara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan dengan Kabupatenf Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia.Pendekatan verstehen menjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Disamping itu, berbagai key informan diperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga praktek bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengaran ke dalam praktek desentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenunnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengan karakter masing-masing Praktek desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi territorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktekkan meskipun wacana akademik dan potensi serta kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku pada desentralisasi teritorial semata. Sementara itu, pengaturan kawasan khusus pada level makro pun tidak terkait dengan fungsi irigasi. Hal ini disebabkan oleh adanya daya dukung ekonomi politik yang rendah dari sektor irigasi pada umumnya dan irigasi tersier pada khususnya.Implikasi akademik dan praktis dari penelitian ini adalah bahwa konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah dalam wacana akademik Indonesia khususnya memerlukan pengembangan konsep desentralisasi fungsional secara komprehensif terkait konstruksi adminisrasi negara. Kuatnya wacana desentralisasi teritorial menjadi penyebab konstruksi distribusi urusan irigasi hanya berpaku pada model distnbusi pada lingkup desentralisasi teritorial.Selanjutnya perlu dilakukan penelilian mengenai daya jangkau organisasi ingasi Subak dan dharma tirta, disamping penelitian-penelitian terhadap perlunya mengotonomikan organisasi tersebut pada jenjang yang cukup radikal yang menempatkan petani sebagai bagian dalam proses pengisian struktur politik terlepas dari pemerintahan daerah yang selama ini ada. Penelitian mengenai dampak (ekstmalitas) organisasi pengelola irigasi perlu dilakukan bersamaan dengan uji kepentingan atau nilai strategis kelembagan tersebut bagi masyarakat. Kajian terhadap sektor Iain pun memungkinkan untuk dilakukan.Terhadap aras empirik, Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalam kerangka peningkatan kinerja pertanian serta pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya regime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar Iebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasi fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda diperlukan dalam kerangka kepentingan kemajuan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat tergantung kepada urusan irigasi di Indonesia.

---

Irrigation management closely relates to the distribution of functions among levels of government. It also has a hierarchical system from primary to tertiary level of cannal. The jurisdiction of the irrigation management creates a territory which does not always be symmetric with the administrative governmental area. This nature of irrigation implies an ambiguity of some existing institutions for tertiary water irrigation management at the grassroot level in term of decentralization and local govemment in Indonesia.In the Netherlands, there are waterschappens instititution which have been established based on functional decentralization for managing irrigation. In the developing countries, functional decentralization has been mis-interpreted by delegation concept according to Cheema, Rondinelli and Nellis_ Functional decentralization in developed countries such as Netherland, Japan, USA, and Germany, are indicated by the existence of autonomous body in the local level. This institution is specific in the nature according to the function should be carried out.Within both the Unitary state and the Federal state, the aformentioned institution can be established to retiect the complexity of the state. It shows that social and economic problems can be managed not only by local government based on territorial decentralization as ordinary local public body, but also by local institution based on functional decentraiization mechanism as special local public body.This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency of Jembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at National and State Level. Although the two countries differed in govemmental arrangements, the locus used in this research experienced the same level of governments.Verstehen has been as a general framework of this research approach. Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods and analyzed with multilevel tools.This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia were not established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysia which is fully centralized through deooncentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigation management in indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both in Indonesia and Malaysia.At the micro level, it is showed that there are some failures in tertiary irrigation management. These failures were results from macro level condition on distribution of functions among levels of govemment that were being developed just based on territorial decentralization concept. This condition created a weak tertiary irrigation institution. Meanwhile, special territory which developed according the law number 32 of 2004 on Local Governance does not relate to irrigation function- lt happened because of low political economic capabilities of irrigation sector, especially in tertiary irrigation level.There are some academic and practical implications of this research. First, the discourse on decentralization and local government in Indonesia should be developed towards the concept of functional decentralization. Strong discourse on territorial decentralization an sich caused the distribution of functions among levels of government limited to this model distribution of functions in Indonesian local govemment.Second, advanced research for analyzing tapering of Subak or Dharma Tirta should be conducted, rather than research that analyze the urgency of this organization's autonomy to radical stage which place the farmer as a part of political structure. Future research on irrigation management should be conducted with regards to its positive as well as negative externalities.Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at the grassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in the irrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept of functional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920."

"Pendahuluan: Dispepsia fungsional adalah salah satu gangguan pencernaan fungsional yang berasal dari saluran pencernaan bagian atas. Prevalensi dispepsia fungsional berdasarkan Kriteria Rome III adalah 3-10%. Sebuah studi di Jakarta dengan sampel orang dewasa, ditemukan 59,1% memiliki sindrom dispepsia. Di sebuah studi ditemukan bahwa pasien obesitas lebih memiliki kecenderungan untukmengalami nyeri pada perut dan nyeri dengan frekuensi dan intensitas tinggi. Namun, prevalensi dispepsia fungsional pada siswa sekolah menengah pertama di Jakarta masih belum diketahui. Metode. Penelitian ini menggunakan metode potong lintang dengan menggunakan 292kuesioner Kriteria Rome III dan kuesioner makanan yang diambil di SMP Labschool Jakarta pada Maret 2018. Subjek penelitian diharuskan untuk mengisi kuesioner kemudian diukur tinggi dan berat badan menggunakan timbangan dan alat ukur tinggi. Subjek yang memiliki dispepsia fungsional didapat dari Kriteria Rome III kuesioner melalui penilaian pada beberapa nomer. Analisis data menggunakan Chi-square test untuk menilai asosiasi dispepsia fungsional terhadap jenis kelamin, kelas, status nutrisi, kebiasaan konsumsi makanan, dan aktifitas fisik, satu per satu. Sementara untuk menilai asosiasi dispepsia fungsional terhadap umur, dilakukan Mann-Whitney test Hasil. Terdapat 292 kuesioner yang termasuk di penelitian. Mayoritas subjek adalah perempuan 53,8%, median usia 13 tahun. Subjek memiliki status nutritisi dengan mayoritas yaitu gizi lebih (51,4%) yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria Waterlow. Prevalensi dyspepsia fungsional adalah 17,5%. Asosiasi nya terhadap status nutrisi, jenis kelamin, konsumsi sarapan, buah, dan sayur, dan aktifitas fisik tidak signifikan. Namun, terdapat signifikansi pada asosiasi dispepsia fungsional terhadap kelas, umur, dan jarang konsumsi sarapan. Kesimpulan. Prevalensi dispepsia fungsional adalah 17,5%. Karakteristik status gizi dari subjek penelitian dengan persentase tertinggi adalah gizi lebih. Analisis data menunjukan bahwa tidak terdapat asosiasi yang signifikan antara dispepsia fungsional terhadap status nutrisi. Asosiasi dispepsia fungsional dengan karakteristik subjek signifikan, yaitu terhadap umur dan kelas, namun terhadap jenis kelamin tidak signifikan. Asosiasi antara dispepsia fungsional dan pola makan dan aktifitas fisik tidak signifikan, kecuali asosiasi dispepsia fungional dengan jarang konsumsi sarapan.

---

Preliminary. Functional dyspepsia is one of the functional digestive disorders originating from the upper digestive tract. The prevalence of functional dyspepsia based on Rome III criteria is 3-10%. A study in Jakarta with a sample of adults, found 59.1% had dyspepsia syndrome. In one study it was found that obese patients were more likely to experiencing abdominal pain and pain with high frequency and intensity. However, the prevalence of functional dyspepsia in junior high school students in Jakarta is still unknown. Method. This study uses a cross-sectional method using 292 Rome III Criteria questionnaire and food questionnaire taken at SMP Labschool Jakarta in March 2018. Research subjects were required to fill out a questionnaire and then their height and weight were measured using scales and height measuring instruments. Subjects who have functional dyspepsia were obtained from the Rome III Criteria questionnaire through an assessment of several numbers. Data analysis used Chi-square test to assess functional dyspepsia associations with gender, class, nutritional status, food consumption habits, and physical activity, one by one. Meanwhile, to assess the association of functional dyspepsia with age, the Mann-Whitney test was carried out. There are 292 questionnaires included in the study. The majority of the subjects were 53.8% women, the median age was 13 years. Subjects have nutritional status with the majority being overweight (51.4%) which is classified based on the Waterlow criteria. The prevalence of functional dyspepsia was 17.5%. The association with nutritional status, gender, consumption of breakfast, fruit, and vegetables, and physical activity was not significant. However, there is a significant association of functional dyspepsia on

class, age, and rarely breakfast consumption.

Conclusion. The prevalence of functional dyspepsia was 17.5%. The characteristics of the nutritional status of the research subjects with the highest percentage were overweight. Data analysis showed that there was no significant association between functional dyspepsia and nutritional status. The association of functional dyspepsia with the characteristics of the subjects was significant, namely to age and class, but not to gender. The association between functional dyspepsia and diet and physical activity was not significant, except for the association of functional dyspepsia with infrequent breakfast consumption."