Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini memberikan analisa pada kata ?menuntut? dalam hal penjualan barang gadai secaratertutup sebagaimana Pasal 1156 KUH Perdata. Istilah ?menuntut? pada ketentuan Pasal 1156KUH Perdata tersebut rancu dan menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum,yaitu apakah tuntutan penjualan barang gadai melalui cara lain selain penjualan umum (lelang)harus ditempuh melalui jurikdisi voluntair atau jurisdiksi contentiosa. Sebagian ahli hukummengartikan istilah ?menuntut? sebagai gugatan, sehingga termasuk pada jurisdiksi contentiosa,sedangkan lainnya mengartikan istilah ?menuntut? sebagai permohonan yang termasuk padajurisdiksi voluntair.Penulis dalam hal ini membuat analisa hukum berdasarkan sumber sengketa perdata yangberkenaan dengan penjualan benda gadai berupa 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembarsaham milik Beckket PTE. LTD. (Pemberi Gadai) pada PT Swabara Mining & Energy olehDeutsche Bank Aktiengesllschaft (Penerima Gadai) secara tertutup sebagai pelaksanaan eksekusigadai berdasarkan Share Pledge Agreement sebagaimana Akta No. 5 tertanggal 5 November1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta.

---

AbstractThis Thesis offers an analysis on the word "claim" in terms of sales of goods which has been putunder pledge as Article 1156 of the Indonesian Civil Codes. The term "claim" in the provisionsof Article 1156 of the Indonesian Civil Code is ambiguous and lead to a differences of opinionamong legal experts, as whether the claim to request the sale of such goods by any other wayother than public sale (auction), should go through contentiosa or voluntair jurisdiction. Severallegal experts interpret the term "claim" as a lawsuit, thus under the contentiosa jurisdiction, whileothers interpret the term "claim" as a request that is included the jurisdiction voluntair.In this case, the Author made legal analysis based on the source of civil disputes relating to theprivate sale of a pledged object in form of 7420 (seven thousand four hundred twenty) sharesowned by Beckket PTE. LTD. (the Pledgor) on PT Swabara Mining & Energy, which committedby Deutsche Bank Aktiengesllschaft (Pledgee) as the implementation of a the pledge executionunder the Deed of the Share Pledge Agreement No. 5 dated 5 November 1997, made beforeAgus Hashim Ahmad, SH, Notary in Jakarta."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan praktek jaminan kebendaan (dalam Pengikatan Gadai) dalam dunia perbankan ditinjau dari segi yuridis dengan beberapa permasalahan yang ada. Bank selaku kreditut dalam salah satuusahanya memberikan kredit berlandaskan UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 ayat 1 yang mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut bukanlah merupakan satu-satunya yang dipertimbangkan untuk memberikan fasilitas kredit, melainkan adalah mempertimbangkan usaha yang dilakukan nasabah yang menjadi debiturnya yang mempunyai potensi berkembang."

"ABSTRAKTujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa gadai saham dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank di dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal-24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan no 14 tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu pinjaman kredit, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk Gadai (pand) dan Fiducia sedangkan untuk benda yang tidak bergerak dikenal dalam bentuk Hipotik dan Creditverband. 1 Saham, yang merupakan bagian dari modal suatu Perseroan Terbatas, menurut hukum termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka saham dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang yang pengikatannya adalah dengan cara gadai. Gadai adalah hak kebendaan yang bersifat ineniberi jaminan. Obyek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dewasa ini di dalam praktek perbankan saham seraakin banyak dijadikan sebagai jaminan kredit. Penggadaian saham umumnya diperlukan untuk sebagai tambahan jaminan .di dalam pemberian kredit yang bernilai cukup besar. Saham ada yang sebagai Efek (saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang terbuka, yang dijualbelikan di Pasar modal/Bursa), dan ada pula saham yang bukan sebagai Efek yaitu saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup. Di dalam prakteknya, khususnya pada BNI 1946 dan BRI j^ang sering digadaikan adalah saham-saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup, namun demikian hal ini bukan berarti saham yang sebagai Efek tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas dapat berupa saham atas I nama ataupun saham atas unjuk/saham blangko. Terdapat perbedaan raengenai cara penggadaian saham atas nama dan saham atas unjuk, dan juga terdapat perbedaan mengenai saat lahirnya hak gadai. Sehubungan dengan penggadaian saham ini maka ada beberapa pendapat mengenai apakah hak dan kewajiban pemilik saham beralih atau tidak kepada penerima gadai."

"Metode kepustakaan dan lapangan adalah metode penulis dalam menganalisa Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai Bank. Bank Indonesia yang merupakan sarana pengikatan antara bank penerima FPJP dengan Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP; Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang penulis bandingkan dengan perjanjian berdasarkan ketentuan kenotariatan yang menurut hemat penulis perlu adanya beberapa revisi atas kerangka akta (geraamte) yang terdiri atas kepala akta, komparisi, premise, isi akta dan penutup akta sehingga Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP akan selalu terlindungi dari aspek yuridisnya."