Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini memberikan analisa pada kata ?menuntut? dalam hal penjualan barang gadai secara tertutup sebagaimana Pasal 1156 KUH Perdata. Istilah ?menuntut? pada ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata tersebut rancu dan menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum, yaitu apakah tuntutan penjualan barang gadai melalui cara lain selain penjualan umum (lelang) harus ditempuh melalui jurikdisi voluntair atau jurisdiksi contentiosa. Sebagian ahli hukum mengartikan istilah ?menuntut? sebagai gugatan, sehingga termasuk pada jurisdiksi contentiosa, sedangkan lainnya mengartikan istilah ?menuntut? sebagai permohonan yang termasuk pada jurisdiksi voluntair.

Penulis dalam hal ini membuat analisa hukum berdasarkan sumber sengketa perdata yang berkenaan dengan penjualan benda gadai berupa 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembar saham milik Beckket PTE. LTD. (Pemberi Gadai) pada PT Swabara Mining & Energy oleh Deutsche Bank Aktiengesllschaft (Penerima Gadai) secara tertutup sebagai pelaksanaan eksekusi gadai berdasarkan Share Pledge Agreement sebagaimana Akta No. 5 tertanggal 5 November 1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta.

---

Abstract
This Thesis offers an analysis on the word "claim" in terms of sales of goods which has been put under pledge as Article 1156 of the Indonesian Civil Codes. The term "claim" in the provisions of Article 1156 of the Indonesian Civil Code is ambiguous and lead to a differences of opinion among legal experts, as whether the claim to request the sale of such goods by any other way other than public sale (auction), should go through contentiosa or voluntair jurisdiction. Several legal experts interpret the term "claim" as a lawsuit, thus under the contentiosa jurisdiction, while others interpret the term "claim" as a request that is included the jurisdiction voluntair.

In this case, the Author made legal analysis based on the source of civil disputes relating to the private sale of a pledged object in form of 7420 (seven thousand four hundred twenty) shares owned by Beckket PTE. LTD. (the Pledgor) on PT Swabara Mining & Energy, which committed by Deutsche Bank Aktiengesllschaft (Pledgee) as the implementation of a the pledge execution under the Deed of the Share Pledge Agreement No. 5 dated 5 November 1997, made before Agus Hashim Ahmad, SH, Notary in Jakarta.

Abstrak :
Metode kepustakaan dan lapangan adalah metode penulis dalam menganalisa Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai Bank. Bank Indonesia yang merupakan sarana pengikatan antara bank penerima FPJP dengan Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP; Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang penulis bandingkan dengan perjanjian berdasarkan ketentuan kenotariatan yang menurut hemat penulis perlu adanya beberapa revisi atas kerangka akta (geraamte) yang terdiri atas kepala akta, komparisi, premise, isi akta dan penutup akta sehingga Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP akan selalu terlindungi dari aspek yuridisnya.

Abstrak :
[ABSTRAK
Gadai saham sebagai salah satu bentuk jaminan pada dasarnya berfungsi untuk menjamin terwujudnya pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, sehingga gadai saham akan timbul dan berakhir seiring dengan timbul dan berakhirnya perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Hal ini sesuai dengan sifat dari jaminan gadai yaitu bersifat accesoir. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai akibat hukum dari sifat accesoir jaminan gadai. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitan dengan sifat accesoir dari jaminan gadai dimana, sebagian pihak berpendapat sebagai perjanjian tambahan, klausula perjanjian gadai saham tidak diperbolehkan mengatur jangka waktu pengakhiran gadai saham sebelum utang lunas. Sedangkan sebagian pihak lainnya beranggapan sepanjang disepakati kedua belah pihak, perjanjian gadai saham bebas memuat klausula pengakhiran gadai saham mengingat adanya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan putusan MA Nomor :240 PK/PDT/2006 memberikan kemungkinan untuk mengatur klausula pengakhiran gadai saham sebelum utang lunas dan pengaturan mengenai keabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian gadai saham. Metode penulisan yang digunakan adalah ekplanatoris dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa studi dokumen. Tesis ini akan berusaha untuk membahas dan menganalisa secara terperinci mengenai sifat accesoir dari perjanjian gadai saham beserta akibatnya dan keabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelah perjanjian gadai saham berakhir menurut ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
Pledge of shares as a form of security principally used to ensure the fulfillment of debtor?s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall be effective and terminate at the same time with the loan agreement as the principal agreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which is accesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legal consequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has caused different interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic of pledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the article of pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination of pledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thought that, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of shares agreement is allow containing an article of termination before the debt is paid off according the principle freedom of contract. According to the decision of the Supreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust the article of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paid off and the legality procedure of the execution after the pledge of shares agreement has expired. Research methodology used is explanatory with normative juridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study. Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis will attempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic of pledge of shares with its consequences and the legality of the execution after the pledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law and regulations., Pledge of shares as a form of security principally used to ensure the fulfillment of debtor’s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall be effective and terminate at the same time with the loan agreement as the principal agreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which is accesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legal consequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has caused different interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic of pledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the article of pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination of pledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thought that, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of shares agreement is allow containing an article of termination before the debt is paid off according the principle freedom of contract. According to the decision of the Supreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust the article of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paid off and the legality procedure of the execution after the pledge of shares agreement has expired. Research methodology used is explanatory with normative juridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study. Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis will attempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic of pledge of shares with its consequences and the legality of the execution after the pledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law and regulations.]

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya pembuatan penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup untuk jaminan suatu hutang berdasarkan lembaga jaminan gadai selama ini, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembuatan jaminan atas saham dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. Oleh karenanya hal itu menimbulkan pertanyaan bagi penulis, mengapa para pihak pada umumnya, atau penerima jaminan atas saham pada khususnya, lebih memilih lembaga jaminan gadai daripada menggunakan lembaga jaminan fidusia. Apakah keunggulan penggunaan lembaga jaminan gadai dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Apakah memang lembaga jaminan gadai memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan lembaga jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Oleh karena itu, lebih lanjut tesis ini akan membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai konsep saham, lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia, prosedur gadai saham dan fidusia atas saham serta perbandingan perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan bagi pemegang jaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup berdasarkan konsep lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa lembaga jaminan gadai lebih baik digunakan untuk penjaminan atas saham dalam perseroan terbatas tertutup dibandingkan lembaga jaminan fidusia. ......The background of this research is that nowadays there is so many granting of shares as debt collateral in the form of pledge of shares in the closed limited liability company, whereas based on Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security, the granting of shares as debt collateral might be given in the form of fiduciary security. This fact, therefore, raise questions for the writer, why the concerned parties in general, or the grantee or the holder of the shares collateral in this matter, prefer to use security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security. What the advantages of using the security institution of pledge other than the security institution of fiduciary security are. Whether security institution of pledge shall give legal protection better than the security institution of fiduciary security. The research method for this thesis is judicial normative. Therefore, further, this thesis shall discuss the legal review regarding the legal concept of shares, security institution of pledge and security institution of fiduciary security, the procedure of security institution of pledge of shares and security institution of fiduciary security upon shares, and also the comparative legal protection given by the laws and regulations to the holder of collateral upon shares in the closed limited liability company based on the security concepts of pledge and fiduciary security. The research result is that the security institution of pledge of shares shall be better than the security institution of fiduciary security upon shares.

Abstrak :
Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang ingin bertransaksi secara halal menurut ajaran agama Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, dalam konsep gadai syariah diterapkan akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah dan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat. Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan menganalisis dengan cara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Pada gadai syariah, akad ijarah diterapkan sebagai sewa tempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun dengan dikenakan biaya sewa tempat tersebut selama akad rahn berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Wanprestasi dalam gadai syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu karena rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dengan proses lelang belum dapat dijalankan sepenuhnya karena alasan efisiensi, sedangkan jika terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ......Sharia-based pawning was established with the purpose to respond the in Indonesian society, of which members are largely Muslims who want to conduct lawful dealings in accordance with the Islamic teachings. Unlike the conventional pawning which applies an interest system, sharia-based pawning applies the ijara contract, which is a contract on the transfer of rights to the goods services through a payment of rent, without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves. The main problems examined in this thesis how the ijara contract in the sharia-based pawning is applied, as well as how settlement of defaults in the sharia-based pawning is carried out at the Kramat Branch Office of the state-owned sharia pawnshop. This research is a normative juridical study through library research by reviewing secondary data derived from primary, secondary and tertiary legal materials and supported by interviewing informants on the particular problems. Qualitative analysis was carried out to formulate the answer to the problem. In sharia-based pawning, the ijara contract applied referring to a rent. The owner of the goods (rahin) rents the storage of collateral (marhun), for which a certain fee is charged during the rahn contract progresses. This is in accordance with Islamic principles and is also specified in National Sharia Council Edict No. 26/DSN-MUI/III/2002 about Rahn of Gold. Defaults in sharia-based pawning occur for two factors: a rahin fail to accomplish her obligations on due time by not renewing the contract and some damage to collateral occurs while the particular collateral is still in control of the murtahin. In settling the cases of defaults, the Kramat Branch Office of the stateowned sharia pawnshop follows the dispute settlement procedures in accordance the Operational Guidelines of Sharia-based Pawning, which has been effective as of January 1, 2007. In practice, however, the defaults settlement by auction could not have been fully run for efficiency reasons. Meanwhile should be any damage to the collateral during the murtahin's hold, an amount of compensation will be provided in accordance with the relevant regulations.

Abstrak :
Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan praktek jaminan kebendaan (dalam Pengikatan Gadai) dalam dunia perbankan ditinjau dari segi yuridis dengan beberapa permasalahan yang ada. Bank selaku kreditut dalam salah satuusahanya memberikan kredit berlandaskan UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 ayat 1 yang mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut bukanlah merupakan satu-satunya yang dipertimbangkan untuk memberikan fasilitas kredit, melainkan adalah mempertimbangkan usaha yang dilakukan nasabah yang menjadi debiturnya yang mempunyai potensi berkembang.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa gadai saham dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank di dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal-24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan no 14 tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu pinjaman kredit, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk Gadai (pand) dan Fiducia sedangkan untuk benda yang tidak bergerak dikenal dalam bentuk Hipotik dan Creditverband. 1 Saham, yang merupakan bagian dari modal suatu Perseroan Terbatas, menurut hukum termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka saham dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang yang pengikatannya adalah dengan cara gadai. Gadai adalah hak kebendaan yang bersifat ineniberi jaminan. Obyek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dewasa ini di dalam praktek perbankan saham seraakin banyak dijadikan sebagai jaminan kredit. Penggadaian saham umumnya diperlukan untuk sebagai tambahan jaminan .di dalam pemberian kredit yang bernilai cukup besar. Saham ada yang sebagai Efek (saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang terbuka, yang dijualbelikan di Pasar modal/Bursa), dan ada pula saham yang bukan sebagai Efek yaitu saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup. Di dalam prakteknya, khususnya pada BNI 1946 dan BRI j^ang sering digadaikan adalah saham-saham yang berasal dari Perseroan Terbatas yang tertutup, namun demikian hal ini bukan berarti saham yang sebagai Efek tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas dapat berupa saham atas I nama ataupun saham atas unjuk/saham blangko. Terdapat perbedaan raengenai cara penggadaian saham atas nama dan saham atas unjuk, dan juga terdapat perbedaan mengenai saat lahirnya hak gadai. Sehubungan dengan penggadaian saham ini maka ada beberapa pendapat mengenai apakah hak dan kewajiban pemilik saham beralih atau tidak kepada penerima gadai.