Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang ingin bertransaksi secara halal menurut ajaran agama Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, dalam konsep gadai syariah diterapkan akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah dan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat. Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan menganalisis dengan cara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Pada gadai syariah, akad ijarah diterapkan sebagai sewa tempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun dengan dikenakan biaya sewa tempat tersebut selama akad rahn berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Wanprestasi dalam gadai syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu karena rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dengan proses lelang belum dapat dijalankan sepenuhnya karena alasan efisiensi, sedangkan jika terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Sharia-based pawning was established with the purpose to respond the in Indonesian society, of which members are largely Muslims who want to conduct lawful dealings in accordance with the Islamic teachings. Unlike the conventional pawning which applies an interest system, sharia-based pawning applies the ijara contract, which is a contract on the transfer of rights to the goods services through a payment of rent, without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves. The main problems examined in this thesis how the ijara contract in the sharia-based pawning is applied, as well as how settlement of defaults in the sharia-based pawning is carried out at the Kramat Branch Office of the state-owned sharia pawnshop.

This research is a normative juridical study through library research by reviewing secondary data derived from primary, secondary and tertiary legal materials and supported by interviewing informants on the particular problems. Qualitative analysis was carried out to formulate the answer to the problem. In sharia-based pawning, the ijara contract applied referring to a rent. The owner of the goods (rahin) rents the storage of collateral (marhun), for which a certain fee is charged during the rahn contract progresses. This is in accordance with Islamic principles and is also specified in National Sharia Council Edict No. 26/DSN-MUI/III/2002 about Rahn of Gold.

Defaults in sharia-based pawning occur for two factors: a rahin fail to accomplish her obligations on due time by not renewing the contract and some damage to collateral occurs while the particular collateral is still in control of the murtahin. In settling the cases of defaults, the Kramat Branch Office of the stateowned sharia pawnshop follows the dispute settlement procedures in accordance the Operational Guidelines of Sharia-based Pawning, which has been effective as of January 1, 2007. In practice, however, the defaults settlement by auction could not have been fully run for efficiency reasons. Meanwhile should be any damage to the collateral during the murtahin's hold, an amount of compensation will be provided in accordance with the relevant regulations."

"Perbankan syariah di Indonesia yang sudah melayani masyarakat sejak tahun 1992. Dewasa ini kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang. Produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan syariah yang menggunakan konsep pembiayaan Murabahah. Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah dibutuhkan collateral atau jaminan yang digunakan sebagai keyakinan bagi bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya. Jenis jaminan yang selama ini digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal ini terlihat perbedaan konsep bahwa pembiayaan Murabahah adalah konsep syariah sedangkan jaminan yang digunakan yaitu jaminan fidusia konsep konvensional yang belum tentu sesuai dengan konsep syariah. Pada Tanggal 6 Maret 2008 ditetapkan fatwa baru oleh Dewan Syariah Nasional yang bernama Rahn Tasjily. Yang menjadi pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana ketentuan mengenai rahn tasjily yang diatur dalam fatwa tersebut, kemudian bagaimana penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah dan penerapan rahn tasjily dalam pegadaian syariah dan bagaimana prospek rahn tasjily dalam lembaga perbakan syariah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, jaminan fidusia yang selama ini digunakan dalam pembiayaan Al-Murabahah dapat diterapkan dan sesuai dengan syariah, dan rahn tasjily yang merupakan konsep baru dapat diterapkan dalam perbankan syariah sebagai collateral yang dapat digunakan sebagai alternatif selain jaminan fidusia.

---

Islamic banking in Indonesia has been serving the community since year 1992. Today, people of Indonesia use product of Islamic banking and always increased and evolved. Islamic banking products that often used in Islamic financing as financing concept is al-Murabahah financing. In the implementation of Al- Murabahah financing is needed a colleteral for the bank's confidence in the ability and the readiness of the debtor to pay off debts. Types of collateral that has been used in murabahah is a fiduciary based on the Act No. 42 of 1999. In this case the visible differences in the concept that al-Murabahah financing is the Islamic concept but the collateral used the conventional concept of fiduciary that is not necessarily in accordance with the concept of sharia. On March 6, 2008 established new fatwa by the National Sharia Council named Rahn Tasjily. Rahn Tasjily concept is a new concept in the National Sharia Board Fatwa No. 68/DSNMUI/ III2008. The main problem of this research is how rahn tasjily provisions set forth in the fatwa. The second is how the application of fiduciary guarantee on murabaha and implementation rahn tasjily on Islamic Mortgage Institutiom, and the third is how the prospect of applying rahn tasjily in banking institutions. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses normative legal research. The results of this research stated, fiduciary guarantee which has been used in Al-Murabaha financing can be applied and in accordance with sharia, and Rahn Tasjily which is a new concept can be applied in Islamic banking as collateral that can be used as an alternative besides fiduciary guarantee. "

"Tesis ini adalah hasil penetitian tentang preferensi nasabah dalam berhubungan dengan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan Teori perilaku konsumen sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Peneliti membagi dua kategori variabel yakni rasional-emosional dengan lima indikator variabel yakni keyakinan terhadap prinsip bunga bank, jarak (akses), pricing, kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Kategori kedua adalah faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, pendapatan.Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam menggunakan kuisioner. Jumlah sampel 152 terdiri dari 75 responden dari pegadaian biasa dan 77 dari pegadaian syariah. Data yang diperoleh diuji menggunakan SPSS versi 10 dengan model regresi logistik. Regresi dilakukan dua kali masing-masing terhadap variabel rasional-emosional dan variabel demografi. Pemisahan regresi dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik karena dengan total variabel sebelas dan sampling terbatas dikuatirkan terjadi bias.Setelah diuji, hasil regresi menunjukkan keyakinan agama menjadi alasan utama responden memilih pegadaian syariah bersarna dengan variabel kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Artinya, responden yang meyakini bunga bank haram, dan menghendaki pelayanan yang cepat dan mtidah serta memerlukan dana produktif cenderung memilih pegadaian syariah. Untuk faktor demografi, hanya gender yang signifikan secara statistik. Artinya nasabah perempuan memiliki kecenderungan untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Sedangkan, variabel agama, pekerjaan, pendapatan, usia dan tingkat pendidikan tidak signifikan. Variabel agama tidak signifikan karena tidak semua responden, sekalipun mereka Muslim, meyakini bunga bank atau bunga yang dikenakan di pegadaian sebagai sesuatu yang haram.

---

Based on the consumer theory, socio cultural background and benefit factors (accessibility, pricing, and service quality) affected consumer's choice. This research is going to analyze the consumer behavior of islamic rahn (gadai syariah). Islamic rahn is one of the division belong to Perum Pegadaian (one of the state-owned enterprises).

This research is used primary data with 152 samples that comes from islamic (77 samples) and conventional rahn (75 samples). To analyze the behavior, this research uses logistic regression with the customer's choice (islamic or conventional mortgage) as a dependent variable. The independent variables are the consumer's belief in the principle of riba, pricing, accessibility, service quality and the using of fund. For the second regression, this research has analyzed demographic reasons such gender, ages, religions, and educational background, occupation and the income. This research used two regressions with emotional-rational variable on the first and demographic for the second. This kind of regression is used only to get optimum report.

The research founded that only the belief, service and using of funds and gender that statistically significance at alpha 5 percent. It means that religious belief is the main reasons for the customers who come to islamic rahn coincide with service quality and using of fund for productive activities. The others are not significant. Of the second regression with demographic varibles, only one variable significant. Women have a bigger chance to prefer islamic rahn. Not all Moslem agree that interest that pegadaian charged to consumer as a kind of usury."