Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep pelayanan kesehatan primer pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)dikembangkan dengan penguatan pelayanan primer, salah satunya denganoptimalisasi peran pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan konsep managedcare. Pada konsep managed care, suksesnya sistem gatekeeper salah satunyadinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan TingkatLanjutan (FKTL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik danpersepsi pengguna pelayanan terhadap pemanfaatan Puskesmas sebagaigatekeeper di dua Puskesmas Kota Bekasi. Penelitian menggunakan desain crosssectional dan pengumpulan data melalui pengisian 208 kuesioner pada pasienpeserta JKN di Dua Puskesmas Kota Bekasi dengan metode pengambilan sampelsecara stratified purposive sampling dimana sampel diambil dari Puskesmasdengan nilai rujukan tertinggi dan Puskesmas dengan nilai rujukan terendah diKota Bekasi dengan jumlah sampel dibagi sama besar. Hasil penelitianmenunjukkan rata-rata skor pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper adalah52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), namun angka rujukan masih tinggi di atas15%. Pekerjaan, persepsi terhadap sikap petugas kesehatan, dan lama berobatberhubungan dengan pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Persepsiterhadap sikap petugas kesehatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Sikap petugas kesehatanmempengaruhi pemanfaatan kembali layanan di Puskesmas dan mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper khususnya terkait continuity care.Penerapan konsep gatekeeper dengan baik dapat meningkatkan pemanfaatanPuskesmas dan menekan angka rujukan ke FKTL.

---

ABSTRACTThe concept of primary health care in the era of National Health Insurance (JKN)is developed by strengthening primary health care which one of them is byoptimizing the role of primary health care as a gatekeeper with the concept ofmanaged care. In this concept of managed care, the success of the gatekeepersystem one of them is judged by the visits rates and referral rates to the AdvancedLevel of Health Facilities (ALHF/Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut). This studyaims to determine the characteristics and perception of service users towardsutilization of public health centers (PHC/Puskesmas) as gatekeeper in two PHC inCity of Bekasi. This study used cross-sectional design and data collection byfilling up 208 questionnaires on patients of JKN participant in two health centersin Bekasi with stratified purposive sampling methods where samples were takenfrom the health center with the highest reference score and health center with thelowest reference score in Bekasi with equally distributed samples. The resultsshowed an average score of utilization of Public Health Center (PHC) as agatekeeper: 52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), but the referral rate is still highabove 15%. Jobs, perceptions of the health workers? attitudes, and treatmentduration are related to the utilization of PHC as a gatekeeper. Perceptions of thehealth workers? attitude is the dominant factor affecting the utilization of PHC asa gatekeeper. The health workers? attitude affects the repeated utilization servicesin PHC and affects the utilization of PHC as a gatekeeper, especially for that isrelated to care continuity. The proper application of gatekeeper concept canincrease the utilization of PHC and reduce the number of referrals to theAdvanced Level of Health Facilities (ALHF)."

"Puskesmas dalam sistem pelayanan kesehatan berfungsi sebagai gatekeeper untuk melakukan penapisan rujukan serta kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Jika puskesmas tidak menjalankan fungsi gatekeeper dengan baik mengakibatkan pasien yang seharusnya cukup ditangani di puskesmas, menjadi dirujuk dan ditangani oleh rumah sakit, rate rujukan meningkat sehingga terjadipemborosan biaya pelayanan kesehatan karena BPJS kesehatan harus membayar biaya pengobatan di rumah sakit sesuai standar INA CBGs, selain membayar kapitasi puskesmas. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenispenelitian Rapid Assessment Procedures (RAP), pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan sistem rujukan rawat jalan tingkatpertama di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan fasilitas ruangan, alat kesehatan dan obat-obatan belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan rujukan rawat jalan tingkat pertama. Sedangkan untuk tenaga dokter sudah memenuhi jumlah minimal standar ketenagaan puskesmas non rawat inap di wilayah perkotaan . Dari aspek pengetahuan, pemahaman petugas puskesmas tentang sistem rujukan berjenjang,konsep gatekeeper dan kepatuhan terhadap prosedur rujukan sudah cukup baik. Tetapi pemahaman petugas puskesmas akan resiko keuangan terhadap rate rujukan dan ketentuan rujuk balik belum tepat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut agar pelaksanaan sistim rujukan rawat jalan tingkat pertama berjalan optimal

---

Puskesmas in the health service system has a role as a gatekeeper. As a gatekeeper

function, puskesmas does referrals system, quality control, and also control of health service finance. If puskesmas do not do the gatekeeper?s function well, it will make the patient whom can get a treat in puskesmas have gotten a treat in hospital. This condition can creat waste of health service finance, because BPJS Kesehatan have to pay a cost of treatment in the hospital based on INA CBGs standard. In the other hand, BPJS Kesehatan also have to pay puskesmass capitation. This research use qualitative design study, name Rapid Assesment

Procedure (RAP). Data collection have gotten with deep interview, observation, and study literature. This research aim to analyse a primary level of outpatient referrals system on Kabupaten Tulang Bawang 2015.The result show that the availability of room facilities, the tools of health, and the drug are not sufficient to support a primary level of outpatient referrals system. While for the availability of doctor is sufficient of minimum standard of puskesmass employment non

inpatient in urban area. For knowledge aspect, the comprehension of puskesmas workers about referrals system, gatekeepers concept, and obedience of procedure are sufficient. However, the comprehension of puskesmas workers about finance risk of rates refferals and the rule of back referrals are not appropriate. Therefore,

it should be done an advance socialization so that the implementation of primary level of outpatient referrals system can be optimal."

"Mengungkap Keterlibatan Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pembimbing : Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPola kejahatan terus mengalami pembaharuan modus dalam skema praktiknya. Baik dalam tata cara hingga melibatkan para profesional hukum dan perbankan guna mengamankan hasil kejahatan dan diskemakan menjadi aset yang bersih, semua berkolaborasi dan memiliki peran masing-masing sehingga terciptalah mekanisme yang sulit dilacak dan akibatnya kejahatan menjadi kabur. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif serta analisis perbandingan hukum, terutama perihal kerahasiaan bank di Belanda, Bahamas dan Indonesia. perbandingan ini menjadi perlu, guna mengetahui sistem perbankan di tiga negara dengan sistem yang berbeda terlebih, Bahamas sebagai negara yang termasuk ldquo;tax heaven country, maka dengan situasi ini dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melarikan aset hasil korupsi ke wilayah dengan sistem kerahasiaan yang ketat, hal ini bertujuan untuk menyulitkan investigasi dan memutuskan nexus kejahatan, oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat antara penegak hukum serta pemahaman dalam gerak korupsi dan pencucian uang yang melibatkan para profesional hukum dan perbankan.

---

Revealing Gatekeeper Involvement Corruption And Money LaunderingCounsellor Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MHPattern experiencing a renewal of mode in its practice scheme. Both in the ordinance and involving legal and banking professionals to secure the proceeds of crime and discoloration into clean assets, all collaborating and having their respective roles to create a mechanism that is difficult to trace and the consequences of crime becoming blurred. This study uses normative juridical analysis and comparative analysis of law, especially concerning bank secrecy in the Netherlands, Bahamas and Indonesia. this comparison becomes necessary, in order to know the banking system in three countries with different systems especially, Bahamas as a country that includes tax heaven country, then with this situation is used by perpetrators of crime to flee assets of corruption to the region with a strict confidentiality system it aims to complicate investigation and decide the nexus of crime, therefore there needs to be a strong commitment between law enforcement as well as an understanding in the motion of corruption and money laundering involving legal and banking professionals."

"Notaris rentan dimanfaatkan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan perjanjian legal dan menyalahgunakan ketentuan kerahasiaan jabatan Notaris. Hal ini yang melatarbelakangi pembentukan PP No. 43/2015 yang menetapkan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat perbedaan pandangan tentang keabsahan pemberlakuan PP No. 43/2015 terkait dengan hierarki PP No. 43/2015 yang berada di bawah Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya. Namun konsep kerahasiaan jabatan saat ini tidak lagi bersifat mutlak. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Pihak Pelapor dan perlindungan hukum bagi Notaris akibat dibebankan tanggung jawab sebagai Pihak Pelapor. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tanggung jawab Notaris sebagai Pihak Pelapor meliputi penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK, dan menyimpan dokumen terkait laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut. Bagi Notaris yang melakukan tanggung jawabnya sebagai Pihak Pelapor tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang maka dijamin secara hukum kerahasiaan identitas dan perlindungan untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

---

Notary public is very vulnerable for being utilized by money laundering crime's perpetrators by using legal agreements and abusing confidentiality provisions of the position of notary public. This aspect became the main reason of the establishment of GR No. 43 2015 establishing the Notary as Reporting Party in Counter measure and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering. There is a difference in perspective of the validity of the enactment of the Government Regulation No. 43 2015 related to the hierarchy of GR No. 43 2015, which is under the Notary Public Law and its changes. However, the current concept of confidentiality term is no longer absolute in nature. This study aimed to find out the responsibility of the Notary Public as Reporting party and the legal protection for the notary public due to a charged responsibility as Reporting party. This research is a juridical normative with descriptive analytic design and qualitative analysis method. This research result noted that the responsibility of the Notary as a Reporting Party consists of implementing the principles of Due Dilligence, reporting Suspicious Financial Transactions to the PPATK, and storing related documents of Suspicious Financial Transactions reports. For a Notary who does his her responsibility as a reporting party in the absence of the element of abuse of authority, then legally guaranteed the confidentiality of the identity and legal protection of not to be prosecuted either in civil or criminal court."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang peran pengelola tempat kerja dalam mendukung pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di Kabupaten Bekasi tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Rapid Assesment Procedures. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 65 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran pengelola tempat kerja dapat mendukung keberhasilan menyusui eksklusif pada ibu bekerja. Pemberian kelonggaran waktu serta pemberian sarana ruang khsusus laktasi cukup mendukung para ibu bekerja dalam upayanya menyediakan stok ASI untuk bayinya di rumah. Hampir semua informan mengetahui dengan baik tentang ASI eksklusif serta arah kebijakan pemerintah terkait pemberian ASI eksklusif di tempat kerja, hanya masih ada kendala yang membuat pengelola tempat kerja belum mengimplementasikan kebijakan tersebut secara keseluruhan, diantaranya terbentur masalah prioritas pengaturan ruangan yang dikhususkan untuk laktasi. Institusi dalam penelitan ini sudah memanfaatkan kerja sama lintas sektor dengan puskesmas setempat dalam hal pemberian informasi terkait ASI dan dengan CSR terkait penyediaan sarana ruang laktasi.

---

The aim of this study was to obtain in-depth information about the role of workplace gatekeeper to support exclusive breastfeeding in working mothers in the District Bekasi, 2014. Research using qualitative methods with Rapid Assessment Procedures. The number of informants in this study is 65 people. The results showed that the role of workplace gatekeeper can support the success of exclusive breastfeeding on the mother worked. Provision of spare time and means giving enough space to lactation support working mothers in their efforts to provide breast milk for her baby stock at home. Almost all informants know all too well about exclusive breastfeeding and the direction of government policies related to exclusive breastfeeding in the workplace, there are still obstacles that only makes managing workplace policies have not been implemented in its entirety, including setting priorities hit the space devoted to lactation. Most nonhealth institutions already utilize cross-sector cooperation with the local health center in terms of providing information related to breastfeeding and the provision of related CSR for lactation room."

"ABSTRAKEtika jurnalistik menjadi salah satu hal vital yang harus diterapkan dalam membuat sebuah karya jurnalistik. Jurnalisme warga sebagai bentuk baru dalam dunia jurnalisme tidak lepas dari peraturan tersebut. Maraknya media televisi menggunakan jurnalisme warga didasari kesadaran bahwa bentuk jurnalistik baru ini dapat meningkatkan kemampuan media dalam hal kecepatan mendapatkan dan menyampaikan informasi pada masyarakat dengan menggunakan video amatir dari warga. Dengan demikian, jurnalisme warga memungkinkan terjadinya sinergi antara jurnalis profesional dengan jurnalis warga, di mana video karya jurnalis warga yang tidak memiliki latar belakang atau pemahaman di bidang jurnalistik, diseleksi dan dikelola oleh mereka yang bekerja di media. Hal ini sesuai dengan teori gatekeeping, di mana produser yang disebut sebagai gatekeeper melakukan seleksi dan pengelolaan video-video kiriman jurnalis warga sehingga video tersebut dapat ditayangkan di televisi dengan layak sesuai dengan kebijakan KPI, kebijakan media, dan Kode Etik Jurnalistik.

---

ABSTRACTJournalistic ethics became one of the vital things that have to be applied for making a work of journalism. Citizen journalism as a new form of journalism is impossible to be separated from the regulation. The rise on television media using citizen journalism based on the awareness that this new form of journalism can improve the ability of the media in terms of the speed of getting and conveying information on the public using amateur video of the citizens. Therefore, citizen journalism allows the collaboration between professional journalists with citizen journalists, where video work of citizen journalists that don rsquo t have the background or understanding in the field of journalism, can be selected and managed by those who work in the media. This is consistent with the theory of gatekeeping, where producers who are referred to as a gatekeeper to conduct the selection and management of video submissions of citizen journalists, so that the video can be seen on television with a decent line of KPI policy, media policy, and the Code of Ethics of Journalism."

"Pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan managed care dimana suksesnya dinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan. Berdasarkan data tahun 2016 Puskesmas Kota Tangerang memiliki rata ndash; rata capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu untuk rate kunjungan sebesar 41 permil; dibawah zona aman < 150 permil; , sedangkan rasio rujukan sebesar 29 yang idealnya adalah 10 . Selain itu, sebagian besar Puskesmas memiliki rasio rujukan non spesialistik diatas 5 dan berada di zona tidak aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan puskesmas sebagai gatekeeper di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan WM, telaah dokumen dan observasi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pedurenan dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa output angka kontak masih rendah dan rasio rujukan non spesialistik di zona prestasi walaupun masih terdapat kasus non spesialistik di rumah sakit. Pada variabel proses yang menyebabkan angka kontak rendah yaitu first contact, continuity, comprehensiveness, proses pendaftaran pasien dan sumber daya manusia pada variabel input. Pada variabel proses yang menyebabkan rasio rujukan non spesialistik masih terjadi karena proses pemberian rujukan dan pada variabel input meliputi peralatan medis, obat-obatan.

---

Primary care as gatekeeper with managed care where the success is assessed from contact rate and referral ratio. Based on data from 2016, PHC in Tangerang has average achievement that is not in accordance with the target set by BPJS Health, contact rate is 41 permil below the safe zone "