Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca Perang Dingin, Tiongkok muncul sebagai ancaman baru bagi hegemoni AS, baik di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Persaingan AS-Tiongkok di Asia Pasifik menimbulkan gejolak pada stabilitas global. Intensitas Aliansi Quad (AS, Australia, Jepang, India) dalam melakukan ekspedisi militer gabungan di Samudera Hindia dan agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang bersengketa dengan 5 negara (Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan) mengancam keamanan ASEAN yang berada pada konvergensi persaingan tersebut. Rivalitas AS-Tiongkok semakin intens sejak Presiden Donald Trump mengemukakan gagasan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ketika kunjungan pertamanya sebagai Presiden AS ke Asia pada 10 November 2017. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Tiongkok dengan meningkatkan anggaran militernya sebesar USD 22,09 miliar di tahun 2018 dari yang biasanya hanya sekitar USD 2-12 miliar. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dengan letak geografis yang strategis di antara 2 benua (Asia, Australia) dan 2 samudera (Hindia, Pasifik) mendorong ASEAN agar merumuskan konsepsi Indo-Pasifik yang berorientasi pada prinsip sentralitasnya. Atas inisiatif Indonesia, akhirnya ASEAN membentuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tanggal 22 Juni 2019. Pada kajian lainnya belum ada yang secara spesifik menjelaskan tujuan strategis Indonesia mendorong ASEAN untuk membentuk AOIP dalam merespon geopolitik AS-Tiongkok. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Role Theory dari K. J. Holsti (1970). Berdasarkan hasil riset, peran Indonesia dalam pembentukan AOIP meliputi regional protector, regional-subsystem collaborator, dan mediator-integrator. Peran tersebut didorong oleh prinsip “Bebas Aktif” dan program “Poros Maritim Dunia” oleh Presiden Jokowi dalam rangka memperkuat potensi middle power Indonesia, meningkatkan peran ASEAN, dan menghadirkan kerja sama Indo-Pasifik.......After the Cold War, China emerged as a new threat to US hegemony, especially in the political, economic, and military fields. The US-China rivalry in the Asia Pacific region disrupts global stability. The intensity of the Quad Alliance (US, Australia, Japan, India) in conducting joint military expeditions in the Indian Ocean and China's aggressiveness in the South China Sea in a dispute with 5 countries (Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines, Taiwan) threaten the security of ASEAN, which is at the convergence of the competition. The US-China rivalry has intensified since President Donald Trump put forward the idea of a ​​Free and Open Indo-Pacific (FOIP) during his first visit to Asia as US President on November 10, 2017. Then the Chinese government responded by increasing its military budget by USD 22,09 billion in 2018, up from the usual range of USD 2-12 billion. Indonesia, as one of the founders of ASEAN with a strategic geographical location between 2 continents (Asia, Australia) and 2 oceans (Indian, Pacific), encourages ASEAN to formulate an Indo-Pacific concept that is oriented to the principle of centrality. Because of Indonesia's initiative, ASEAN finally established the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) at the 34th ASEAN Summit in Bangkok on June 22, 2019. In other studies, no one has specifically explained Indonesia's strategic objectives to encourage ASEAN to form an AOIP in response to US-China geopolitics. Thus, this study aims to analyze this phenomenon using qualitative methods and the Role Theory approach of K. J. Holsti (1970). Based on the research results, Indonesia's roles in the formation of the AOIP are regional protector, regional-subsystem collaborator, and mediator-integrator. These roles are motivated by the "Free Active” principle and President Jokowi’s "Global Maritime Fulcrum" program in order to strengthen Indonesia's middle power potential, enhance ASEAN's role, and present Indo-Pacific cooperation."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara geopolitik dan Buku Putih Pertahanan Indonesia BPPI . Pada tingkat internasional, BPPI berperan untuk meningkatkan transparansi dan membangun saling percaya Confidence Building Measures/CBMs antar negara. Pada tingkat nasional, BPPI berperan sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan dan pembangunan kapabilitas pertahanan negara. Dalam perkembangannya, BPPI 1995-2015 nampak tidak sepenuhnya mencerminkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Tesis ini mempertanyakan mengapa geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan geopolitik dan teori pembuatan kebijakan pertahanan. Pendekatan geopolitik digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian aspek-aspek geopolitik Indonesa sebagai negara kepulauan dalam BPPI. Teori pembuatan kebijakan pertahanan digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan proses pembuatan BPPI. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. BPPI 1995-2015 merupakan data primer yang akan dianalisis, dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI disebabkan karena pengaruh aktor dan kondisi politik domestik pada proses perumusannya. Cara pandang Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam proses pembuatan BPPI menentukan tercermin atau tidaknya geopolitik Indonesia. Selain itu, kondisi politik domestik yang membuka peluang dominasi aktor militer, terutama AD, dalam pembuatan kebijakan pertahanan menyebabkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi terabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to capture the relations between geopolitics and Indonesia rsquo s Defense White Paper DWP . On international level, DWP plays an important role in increasing transparency and confidence building measures CBMs among states. Meanwhile on the national level, the DWP serves as a guideline for developing state rsquo s defense. However, Indonesia rsquo s DWP between 1995 2015 have not fully reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis questions why Indonesia rsquo s DWP have not reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis employ a geopolitical approach and the theory of the making of defense policy. Geopolitical approach is used in this thesis to analyze Indonesia rsquo s DWP. The theory of the making of defense policy is utilised to identify actors involved in the process of DWP making. Furthermore, this thesis is qualitative study by using case study. Indonesia rsquo s DWPs are the primary data that will be analyzed, supported by interview participant in the development process. This study argues that the perspective of main actors involved in the making of DWP determines whether or not geopolitics of Indonesia as an archipelagic country is reflected by Indonesia rsquo s DWP. In addition, the political environment in which the DWPs have been formulated is also considered in this thesis. As the political environment gives the military, particularly Indonesian Army, opportunities to shape defense policy, it undermines Indonesia rsquo s geopolitical interests in Indonesia rsquo s DWP. "