Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada akhir 1980-an di Desa Sagara, Garut, sekitar 1.100 hektar tanah menjadi objek sengketa antara warga Sagara dan Perum Perhutani. Penelitian ini menjelaskan sengketa tersebut menggunakan metode sejarah dan teori aksi kolektif dari Charles Tilly sebagai alat analisis. Peran Agustiana, seorang penggerak FPPMG Forum Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Garut dijelaskan pada tulisan ini sebagai agency yang membantu penyelesaian lewat redistribusi tanah. Penyelesaian sengketa tanah di Sagara berdampak pada perubahan kepemilikan tanah dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi di Sagara. Selain itu, kasus tanah Sagara menjadi salah satu pendorong munculnya organisasi tani lokal di Priangan Timur yang berkembang menjadi Serikat Petani Pasundan SPP .

---

ABSTRACT
In the late of 1980s, at Sagara village, Garut West Java, Indonesia , around 1,100 hectare land became the object of dispute between people of Sagara and Perum Perhutani. This research explain about land dispute in Sagara using historical research method. Charles Tilly rsquo s collective action theory used as a tool to analyze the role of Agustiana as one of FPPMG Garut Youths and Students Forum founder as agency for realizing land reform in Sagara. After Sagara land disputes, the land ownership change and the people of Sagara socio economic condition have been improve. Besides, the Sagara land dispute has historical significance for SPP Pasundan Peasant Union establishment as a local peasant movement in East Priangan.

Abstrak :

Artikel ini membahas tentang keberhasilan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam perumusan deklarasi hak asasi petani tahun 2018. Bentuk keberhasilan SPI tersebut dapat dilihat dari disahkannya Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Desember 2018 lalu. Dalam menganalisis hal di atas, digunakan teori integrasi gerakan sosial yang merupakan upaya sintesa dari tiga dimensi/pendekatan yaitu struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi sosial, dan pembingkaian kultural. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perjuangan SPI dalam perumusan deklarasi hak asasi petani tahun 2018  tidak dapat dilepaskan dari berperannya masing-masing dimensi/pendekatan, yang diuraikan dalam teori integrasi gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat dari upaya SPI untuk mengampanyekan ide mengenai hak asasi petani, yang sudah dimulai pada tahun 2001 di Indonesia. Dilihat dari struktur kesempatan politik, keberhasilan perumusan Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan  mampu didesakkan tatkala terjadinya perubahan struktur politik di Indonesia. Hal ini berakibat pada mampunya SPI merumuskan Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia pada tahun 2001, yang kelak menjadi dasar bagi Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan. Dilihat dari struktur mobilisasi, keberhasilan SPI dalam melakukan mobilisasi, yakni membentuk aliansi taktik maupun strategis sebagai wadah perjuangan di tingkat internasional, berhasil memasifkan perjuangan agar disahkannya sebuah instrumen mengenai perlindungan hak-hak petani. Sementara itu, kemampuan SPI berjejaring di gerakan petani itnernasional memungkinkan dikonstruksinya isu hak asasi petani, yang sebelumnya isu di tingkat lokal menjadi isu internasional yang dapat diterima secara universal. Hal ini menjadi faktor penguat menjadi disahkannya Deklarasi Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan.

---

This article discusses the success of the Indonesian Peasant Union (SPI) in the formulation of peasant rights declarations in 2018. The success of the SPI can be seen from the adoption of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in Rural Areas by the United Nations Human Rights Council Nation (UN) last December 2018. In analyzing the above, the theory of integration of social movements is used which is an attempt to synthesize three dimensions / approaches namely political opportunity structure, social mobilization structure, and cultural framing. The results of the analysis of this study indicate that the success of the SPI struggle in the formulation of the declaration of peasant rights in 2018 cannot be separated from the role of each dimension / approach, which is described in the theory of social movement integration. This can be seen from the efforts of SPI to campaign for ideas on peasant rights, which had begun in 2001 in Indonesia. The analysisi from the political opportunity structure, the success of the formulation of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in Rural Areas was able to be pushed when there was a change in political structure in Indonesia. This resulted in the SPI being able to formulate the Declaration of Indonesian Peasant Rights in 2001, which later became the basis for the Declaration of the Rights of Peasant and People Working in the Rural Areas. From the structural mobilization analysis, the success of SPI in mobilizing, namely forming a tactic and strategic alliance as a forum for struggle at the international level, succeeded in ensuring the struggle for the passage of an instrument regarding the protection of farmers rights. Meanwhile, SPIs ability to network in the international peasant movement has enabled the construction of peasant rights issues, which previously issues at the local level became an international issue that could be universally accepted. This has become a reinforcing factor to the ratification of the Declaration of the Rights of Peasants and People Working in the Countryside.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai organisasi petani besar pada zamannya yang memiliki peran dalam menyediakan wadah pendidikan bagi masyarakat khususnya kalangan petani. Bentuk pendidikan yang diberikan beragam, diantaranya pendidikan pemberantasan buta huruf, pendidikan koperasi, hingga sekolah pertanian. Telah banyak karya penelitian yang membahas mengenai BTI, namun mayoritas berfokus pada aksi-aksi besar terkait pelaksanaan reforma agraria. Penelitian ini berupaya memberikan sudut pandang baru perihal bagaimana gerakan BTI sehari-hari khususnya ketika mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak anggota petani mengalami kesulitan ekonomi dan akses pendidikan. Penelitian ini mengambil rentang waktu 1957, tahun awal BTI menggarap program pendidikan, dan berakhir pada 1965 ketika terjadi peristiwa politik sekaligus menandai akhir dari perjalanan BTI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari berbagai tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada proses heuristik penelitian ini menggunakan arsip dokumen internal organisasi yang berkaitan dengan topik penelitian, surat kabar, dan beragam sumber sekunder seperti buku, jurnal, tesis, serta skripsi. Penelitian ini membuktikan bahwa BTI berperan sebagai penyedia sekaligus lembaga pendidikan yang tidak sekadar memberikan wawasan tetapi juga menyebarkan kesadaran politik di kalangan petani. Hal tersebut diterjemahkan sebagai bentuk perlawanan sehari-hari kaum petani yang jarang tercatat dalam historiografi Indonesia. ......This paper discusses about the Barisan Tani Indonesia (BTI) as a large peasants organization in its day which had a role in providing an educational platform for the community, especially among peasants. The variousity of education forms provided illiterate eradication, cooperative training, and agricultural school. There have been many researchers discussed about BTI, but the majority have focused on major actions that related to the implementation of agrarian reform. This paper attempt to present a new perspective on how the BTI moved on a daily basis, especially when they were faced with the fact that many peasants still in poverty and lack of access for education. This research set about 1957, the early year BTI worked on educational programs, and ended in 1965 when political events occurred which marked the end of BTI journey. This paper use the historical method which consists of various stages such as heuristic, criticism, interpretation, and historiography. In the heuristic process, this research use archives of internal organizational documents related to topics, contemporary newspapers, also secondary sources such as books, journals, and thesis. This paper prove that BTI as a provider as well as an educational institution, not only educate but also spreads political awareness among peasants. Those acts means as daily forms of resistance by peasent that infrequently wrote on Indonesian historiography.