Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis moneter yang ditandai dengan meiemahnya mata uang rupiah pada pertengahantahun 1997 membawa Indonesia pada krisis ekonomi. Sejumlah masatah yaknimonopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme, yang merasuk dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara, semakin membuat Indonesia terpuruk pada krisiskepercayaan, mengkristal menjadi krisis di bidang politik dan hukum. Hasii SidangUmum (SU) DPR / MPR, terutama pemilihan Presiden dan pembentukan Kabinet VIIdiyakini oleh kalangan masyarakat luas sebagai indikasi kurangnya kemampuanPemerintah melakukan reformasi yang memadai untuk memperbaiki situasi yang kianmemburuk.Di tengah kondisi semacam "rtu, pada pertengahan tahun 1997, gerakan protesmahasiswa mulai marak di beberapa kampus di puiau Jawa. Dalam waktu yang relatifpendek, gerakan protes mahasiswa "rtu meiuas ke luar pulau Jawa dan merata kekampus-kampus di seluruh Indonesia. Dari segi kuantitas, aksi-aksi protes mahasiswaini merupakan yang terbesar selama dua dasawarsa terakhir. Isu-isu reformasi ekonomidan politik yang diangkat pun bersifat nasional tidak seperti aksi-aksi protes yang terjadisebelumnya yang isunya bersifat iokal dan isu ini merata pada hampir semua aksiprotes mahasiswa.Adanya dukungan pada gerakan protes mahasiswa tahun 1998 yang sedemikian besarmembuat mahasiswa salah tingkah dan kehilangan arah. Gerakan protes mahasiswamulai dipertanyakan orang mulai dari kemumian gerakan sampai kepada intelektualgerakan. Apresiasi rakyat kian menurun menyusul aksi-aksi protes yang dipandangcenderung anarkis, emosional dan terkesan kurang inteiek (Republika, 15 Januari1998). Selain itu gerakan protes mahasiswa pasca pemerintahan Soeharto mulaiterpecah-belah dan memiliki penylkapan politik yang berbeda-beda.Agar individu atau masyarakat dapat memahami gerakan protes mahasiswa, makadiperlukan suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa mengorganisasikanpengalaman masa lalu dan tingkah-takunya ke dalam satu pola atau bentuk tertentu. Halini oleh Barlett (dalam Deaux, Dane dan Wrightsman, 1993) didefinisikan sebagaiSkema Sosiat {Social Schemata). Skema sosial merupakan pola dari tingkah-laku danjuga pola untuk bertingkah-taku (Neisser, dalam Aldrin, 1995). Oleh karena itu. penelititertarik untuk melakukan penelitian mengenai skema sosia! mengenai gerakan protes mahasiswa tahun 1998. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran teorimahasiswa mengenai gerakan protes mahasiswa.Penetitian in! menggunakan kriteria responden yang sama dengan penelitian yangdilakukan oleh Sariito W. Sarwono (1978). Kriteria responden tersebut adalah AktivisPemimpin dan Aktivis Pengikut.Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, yaitu berupa item-item pertanyaan yangterdiri dari beberapa aftematif jawaban. Tiap-tiap kelompok responden boleh memilihlebih dari satu alternatif jawaban. Banyaknya respon dari tiap-tiap respondendijumfahkan dan direlaslkan dengan jumlah respon yang tidak dijawab. Prosedur statistikyang digunakan adalah prosedur aggregate (grouping) dan crosstabs. Setelah itudilakukan perhitungan dengan menggunakan teknik analisa chi square.Ternyata dari 11 hipotesa yang dibangun, hanya ada 3 hipotesa yang diterima. Hal inimenunjukkan bahwa tidak ada perbedaan skema antara kelompok aktivis pemimpin danpengikut.Daiam diskusi dibahas mengapa tidak ada perbedaan skema antara kedua kelompokaktivis. Selain itu juga diberikan saran-saran baik kepada responden, yaitu mengenaiperbaikan beberapa skema mengenai konsep tertentu seperti pengertian mahasiswa,peran sebagai kekuatan politik dan pengertian inteiektual. Selain itu, saran-saran bagiperbaikan penelitian ini juga diberikan."

"Pada abad ke-20 banyak terjadi gerakan protes di beberapa daerah terhadap pemerintah kolonial, terutama dibeberapa daerah tanah partikelir di ommelanden Batavia. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam persoalan, salah satunya adalah kenaikan pajak disaat taraf hidup masyarakat miskin jauh lebih banyak. Salah satu kasus terjadi di wilayah Pamanoekan dan Tjiasem yang terletak di wilayah Kabupaten Krawang pada 1901 dan Karesidenan Krawang setelah alih status wilayah pada 1925. Dalam kasus di wilayah Karesidenan Krawang, Pamanoekan dan Tjiasem menjadi tempat terjadinya gerakan protes karena masyarakat disana hidup sangat miskin dan sangat memprihatinkan. Selain itu disana masyarakatnya derajat pendidikannya rendah ditunjukkan dengan buta huruf dan tidak bisa berhitung, ditambah menyebarnya wabah kolera karena sanitasi yang buruk. Akhirnya, Masyarakat berbondong bondong ke rumah pejabat berwenang untuk mengajukan protes dalam rangka mencari keadilan atas penerapan kebijakan yang sangat merugikan bagi mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, metode ini meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat melakukan tindakan pasca diterapkannya kebijakan yang merugikan mereka, tindakan ini cenderung terstruktur dengan baik dan mendapatkan respon pula oleh pemerintah kolonial. Selain itu menarik untuk diketahui selanjutnya bahwa kehidupan masyarakat yang sangat berbeda terlihat jelas sebelum gerakan protes dan sesudah gerakan protes berlangsung. Masyarakat menjadi cenderung lebih sejahtera terlebih setelah dampak politik etis sangat terasa di wilayah Karesidenan Krawang.

---

In the 20th century there were many protest movements in several regions against the colonial government, especially in some areas of private land in the Batavia ommelanden. This is caused by various reasons, one of which is a tax increase. This case occurred in the Pamanoekan and Tjiasem areas located in the Krawang Regency area in 1901 and the Krawang Residency after the status transfer in 1925. In the case of protest movements that took place in the Pamanoekan region and Tjiasem communities flocked to the homes of the authorities to file protests in order seek justice for the application of policies that are very detrimental to them. The method used in this study is the historical method, this method includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are how people take action after the implementation of policies that harm them, these actions tend to be well structured and get a response from the colonial government. It is also interesting to know further that the lives of very different people were clearly seen before the protest movement and after the protest movement took place. Communities tend to be more flowing after the protest movement takes place."

"Penelitian ini membahas gerakan protes sebagai bagian dari kontrol sosial dan politik masyarakat sipil kepada pemerintah India. Secara khusus yang akan diteliti adalah gerakan protes petani yang menentang kehadiran tiga undang-undang pertanian pada tahun 2020-2021. Pada September 2020, Parlemen India mengesahkan UU Pertanian yang terdiri dari RUU Perjanjian Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang Jaminan Harga dan Undang-Undang Layanan Pertanian, 2020; RUU Perdagangan dan Niaga (Promosi dan Fasilitasi) Hasil Petani, 2020; dan RUU Komoditas Esensial (Amandemen), 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan India dan juga meningkatkan kondisi ekonomi petani. Namun, para petani dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes untuk menuntut pemerintah agar mencabut UU tersebut karena dianggap akan merugikan para petani. Sebagai akibat dari protes tersebut, pada 29 November 2021 Parlemen India mengesahkan RUU Pencabutan Hukum Pertanian untuk mencabut UU Pertanian 2020. Penelitian ini menggunakan konsep Radically Network Societies (RNS) oleh Pai & Kotasthane (2016) dan teori Struktur Peluang Politik oleh Tarrow (1998). Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya jaringan individu yang sangat terhubung, memiliki identitas, dan dimotivasi oleh penyebab langsung yang sama, serta struktur peluang politik, dalam gerakan protes petani dapat mempengaruhi pencabutan tiga undang-undang pertanian

---

This study discusses the protest movement as part of the social and political control of civil society towards the Indian government. In particular, what will be examined is the farmer protest movement against the presence of three farm laws in 2020-2021. In September 2020, the Indian Parliament passed the farm laws consist of The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. The main objective of these laws is to increase the economic activities of Indian household and also improve the economic conditions of farmers. However, farmers and civil society groups protested to demand the government to repeal the law because it was considered to be detrimental to the farmers. As a result of the protests, on 29 November 2021 the Indian Parliament passed the Farm Laws Repeal Bill, 2021, to repeal the Farm Laws, 2020. This research uses the concept of Radical Network Societies (RNS) by Pai & Kotastane (2016) and the theory of Political Opportunity Structure by Tarrow (1998). The results of this study found that a web of hyper-connected individuals, possessing an identity, and motivated by a common immediate cause, as well as political opportunity structures, in the farmers protest movement could influence the repealed of the three farm laws."

"Gerakan protes petani selalu mewarnai gerak sejarah Indonesia. Dari sekian banyak gerakan protes, pada awal abad ke-20 di Bekasi terjadi gerakan protes petani yang mencapai puncaknya pada tahun 1913. Pada mulanya penulis mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus gerakan protes petani ini, karena sebagian besar data arsip tidak ada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta. Namun berkat bantuan berbagai pihak, arsip tersebut dapat diperoleh dari Algemeene Rijksarscheif, Den Haag, Negeri Belanda. Setelah terhimpun, seluruh data yang telah menjadi fakta tersebut dirangkaikan dan diinterpretasikan, sehingga disusun dalam bentuk tulisan yang deskiptif-analitis.Penulis menyimpulkan bahwa gerakan protes petani Bekasi 1913 disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat petani umumnya sebagai akibat dari penguasaan tanah secara partikelir dan ketidaksesuaian antara aturan legal dengan pelaksanaannya. Suasana menghimpit ini menimbulkan kemelaratan ekonomi petani. Ketika tuntutan petani ter_sumbat oleh tuan tanah dan aparatnya serta pejabat pemer_intah, tiba-tiba hadir organisasi Sarekat Islam (SI) dengan ideologi penggeraknya. Sehingga menimbulkan proses penyadaran dan gerakan protes petani.Sebagaimana umumnya gerakan protes petani lain, gerakan protes petani di Bekasi 1913 bersifat arkais (archaic=sementara), setelah ditangani langsung oleh asisen residen Meester Cornelis, Cohen. Namun, karena asisten residen lebih berpihak pada tuan tanah, sehingga pada masa berikutnya nasib petani tetap tidak mengalami perubahan berarti. Petani tetap menjadi objek yang dieksploitasi tuan tanah."