Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Emisi gas rumah kaca sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dari sebuah kota besar (urban) seperti Jakarta. Upaya mitigasi perlu dilakukan secara bijak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendekatan multi-dimensi belum banyak dilakukan dalam mengevaluasi dampak emisi gas rumah kaca tersebut. Riset ini bertujuan untuk mengukur dampak penerapan Strategi Penjernihan Udara sebagai upaya mitigasi gas rumah kaca terhadap keberlanjutan aspek-aspek pembangunan kota Jakarta menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah analisis dan pilihan kebijakan terbaik dalam menurunkan emisi gas rumah kaca Jakarta sehingga diperoleh pemahaman terhadap pentingnya penerapan strategi mitigasi.

---

The rise of Green House Gases (GHG) emission in an urban city could threaten the sustainability of growth and development of the city, like Jakarta, as the Capital City of Indonesia. There is a need to compose multiple dimensions analysis of mitigation policy in reducing GHG emission. This research is developing an integrated policy model of system dynamics to assess air purification strategy and its impacts on economic, social, and environmental aspects of the capital city. The alternatives of this strategy give coherent results with problem owner perspective. The result shows that implementation of this strategy could reduce emission and its impacts progressively."

"Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di Indonesia mencapai 8,6 per tahun berimplikasi terhadap peningkatan produksi energi listrik. Pemerintah telah mengantisipasinya melalui Program Pembangunan 35.000 MW yang didominasi PLTU batubara yang dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menentukan jenis teknologi batubara bersih yang diimplementasikan dalam unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan skenario penggunaan teknologi batubara bersih yang disesuaikan dengan kelas kapasitas PLTU dan penentuan skenario terbaik didasarkan potensi emisi GRK terendah di sektor pembangkitan tenaga listrik dan module cost balance tertinggi, melalui simulasi LEAP. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW di regional Jawa-Bali harus menggunakan teknologi ultra super-critical untuk kelas kapasitas diatas 1.000 MW, super-critical untuk kelas kapasitas diatas 500 MW dan PFBC untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW. Pada regional Sumatera, teknologi yang digunakan adalah super-critical dan PFBC untuk masing-masing kelas kapasitas diatas 500 MW dan dibawah 500 MW. Pada regional Kalimantan dan Sulawesi, penggunaan teknologi PFBC merupakan skenario terbaik untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW, sedangkan teknologi CFBC digunakan pada unit kelas kapasitas pembangkit yang sama di regional Nusa Tenggara Barat. Potensi penurunan emisi GRK sektor pembangkitan tenaga listrik akibat implementasi teknologi batubara bersih dalam seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW sampai dengan 2020 mencapai 41,91 juta ton CO2e yang melampaui target penurunan emisi nasional dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca RAN-GRK dalam skema nasional atau berkontribusi 74,84 dalam skema unilateral. Pada 2025, penurunan emisi diperkirakan akan mencapai 57,87 juta ton CO2e atau berkontribusi 30,46 dari rencana target penurunan emisi nasional pasca 2020 dalam skema optimistik. Oleh karena itu, implementasi teknologi batubara bersih dalam unit PLTU batubara dapat direkomendasikan sebagai salah satu kegiatan utama penurunan emisi GRK sektor energi dalam draft kebijakan RAN-GRK pasca 2020 yang sedang disusun Pemerintah saat ini.

---

The growth of electricity consumption in Indonesia 8.6 per year has implications toward increasing of the electricity generation. The Government of Indonesia had anticipated through 35,000 MW Electricity Development Program predominantly coal fired power plants CFPP that increase Greenhouse Gas GHG emissions significantly. The study aims to determine the type of clean coal technology implemented in the CFPPs of 35,000 MW Electricity Development Program. The methodology on the study is modeling the scenario for the use of clean coal technology in the CFPPs in accordance to their capacity size, while the selection of best scenario based on the lowest GHG emission potential in power generation sector and the highest module cost balance by using LEAP. Based on the simulation results, all of them in Java Bali region should use ultra super critical for capacity size above 1,000 MW, super critical for above 500 MW and PFBC for below 500 MW. In the region of Sumatra, the technology should be used is super critical and PFBC for the capacity size above 500 MW and below 500 MW respectively. In the region of Kalimantan and Sulawesi, the use of PFBC is the best scenario for capacity size below 500 MW, while CFBC is used in the their same size located in the West Nusa Tenggara region. The potential for GHG emission reduction in the power generation sector due to the implementation of clean coal technology in the 2020 in all of them is expected to reach 41.91 million tonnes CO2e that exceed the national scheme emission reduction target in GHG National Action Plan RAN GRK or have contribution 74.84 in its unilateral scheme. By 2025, emissions reduction is expected to reach 57.87 million tonnes CO2e or have contribution 30.46 of post 2020 national emissions reduction target plan in the optimistic scheme. Therefore, the implementation of clean coal technology in the CFPPs is recommended as one of the main activities of GHG emission reduction in the energy sector of the post 2020 RAN GRK policy currently being drafted by the Government of Indonesia."

"ABSTRACTThis paper investigates the enviromental and economic impacts of introducing CO2 taxation on carbon-based fuels using a detailed disaggregation of energy-economy-enviromental CGE model for Indonesia. The carbon tax has yet to beimplemented in Indonesia. However, this instrument has been considered in the ministry of finance report as one of the goverment's fiscal strategic framework to finance the country's action plan in commitments to reduce the GHG emissions. Suppose that the goverment levies the tax of Rp.100,000/ton CO2e under two possible revenue-recycling scenarios: the carbon tax revenue is recycled troght a reduction of labour income tax rate or an incrase of goverment spending on commodities. For comparison purpose, we also implement the non-compensated scenario of which the additional revenue from carbon tax is kept as goverment savings to run budget surplus. Overall, the results suggested that the carbon tax reduces the national emissions but adding more cost to the economy, resulting a fall in GDP. in term of income distribution, the carbon tax tends to be progressive in bth scenarios of revenue-recycling. However, when there is no compensating mechanism, the carbon tax tends to be reggresive - the poorer houshols carry a higher share of the carbon tax burden."

"Emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari kegiatan pelayaran mengalami peningkatan sebesar 9,6 persen yaitu sebesar 977 juta ton pada 2012 menjadi 1076 juta ton pada 2018 dengan jenis kapal tanker, kapal bulk carrier dan kapal kontainer menjadi kontributor lebih dari 80% dari total emisi. Untuk mengurangi emisi ini, International Maritime Organization (IMO) mengadopsi Green House Gas Strategy dengan menargetkan intensitas pengurangan karbon sebesar 40 persen pada 2030 dan 50 persen pada 2050 dengan mengeluarkan peraturan berupa Energy Efficiency Design Index (EEDI). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persebaran EEDI kapal-kapal jenis tanker, bulk carrier dan kontainer Indonesia. Perhitungan EEDI menggunakan perhitungan yang dikeluarkan oleh IMO pada MEPC 76 berdasarkan MARPOL Annex 7 dengan tambahan dua fase pengurangan nilai EEDI. Data yang digunakan adalah kapal-kapal jenis tanker, bulk carrier dan kontainer berbendera Indonesia meliputi ship particular dari BKI dan MarineTraffic. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah 1269,7DWT−0,481; 1019,1DWT−0,471; dan 106,25DWT−0,181. Lalu pemenuhan kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia terhadap regulasi EEDI berturut-turut adalah 26,96%; 11,63%; dan 47,69%. Lalu dengan penggunaan pembatasan daya mesin dapat mengurangi nilai persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah sebesar 18,4%; 27,6%; dan 15,9%. Sedangkan dengan penggunaan pembatasan daya mesin dan alat pengefisiensian energi dapat mengurangi nilai persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah sebesar 28,4%; 39,2%; dan 25,8%. Lalu persebaran GHG Rating didominasi dengan peringkat D pada kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer berturut-turut sebesar 65,5%; 84,3%; dan 46,4%.

---

Greenhouse gas emissions by shipping activities increased by 9.6 percent, from 977 million tons in 2012 to 1076 million tons in 2018 with tanker, bulk carrier and container ships contributing more than 80% of total emissions. To reduce CO2 emissions, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Green House Gas Strategy by targeting the intensity of carbon reductions by 40 percent in 2030 and 50 percent in 2050 by issuing regulations in the form of Energy Efficiency Design Index (EEDI). This study aims to obtain the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers and containers. The EEDI calculation in this study applies the calculations issued by IMO on MEPC 76 based on MARPOL Annex 7 with the addition of two phase for reducing EEDI values. The data used as an input variable is the ship particular of Indonesian flag tankers, bulk carriers and containers from BKI and MarineTraffic. The results of this study show that the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers is 1269,7DWT−0,481; 1019,1DWT−0,471; and 106,25DWT−0,181. Then the compliances of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers to the EEDI regulation is 26.96%,; 11.63%; and 47.69%. Then the installation of engine power limitation can reduce the EEDI distribution value of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers by 18.4%; 27.6%; and 15.9%. Meanwhile, the installation of engine power restrictions and energy efficiency technology can reduce the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers and containers by 28.4%; 39.2%; and 25.8%. Then the distribution of GHG Rating is dominated by D rating on tankers, bulk carriers, and containers respectively at 65.5%; 84.3%; and 46.4%."

"Transportasi merupakan salah satu bagian penting dari sistem logistik, tetapi sektor transportasi juga merupakan salah satu konsumen bahan bakar terbesar dan penyumbang sebagian besar polutan di dunia. Berdasarkan studi ketiga dari IMO pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berpotensi meningkat secara signifikan di tahun 2050 yang utamanya dikarenakan pertumbuhan perdagangan maritim dunia. Lebih dari 80% kegiatan pendistribusian produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rantai bisnis PT. Pertamina (Persero) didukung melalui transportasi maritim, khususnya kawasan Indonesia bagian timur yang terdiri dari banyak kepulauan. Pengendalian emisi GRK dalam tranportasi maritim dapat dilakukan salah satunya melalui pengelolaan rute distribusi logistik.Dalam penelitian ini dilakukan optimasi biaya transportasi dan emisi GRK pada sistem depot majemuk dengan armada transportasi kapal yang heterogen untuk diaplikasikan pada kasus distribusi logistik produk Premium, Kerosene dan Solar di Wilayah Distribusi Niaga III dimana sumber pasokan berasal dari kilang Pertamina yang berlokasi di Balikpapan dan Kasim (RU V dan VII). Komputasi penyelesaian model optimasi menggunakan piranti lunak AIMMS versi 4.74 dengan solver CPLEX versi 12.9 untuk mendapatkan rute distribusi logistik terbaik dengan meminimalkan biaya transportasi dan emisi GRK yang dihasilkan oleh infrastruktur transportasi.Hasil optimasi skenario Z1, Z2 dan MOO untuk biaya transportasi secara berurutan diperoleh sebesar 0,05, 0,078 dan 0,062 USD/kL-km dan intensitas emisi CO2 sebesar 9,16, 4,48 dan 4,62 gr-CO2/kL-km. Hasil dari optimasi multi tujuan dapat memberikan rute distribusi logistik yang optimal dengan meminimumkan biaya transportasi dan emisi CO2 secara bersamaan.

---

Transportation is an important part of the logistics system, but the transportation sector is also one of the largest fuel consumers and contributors to the majority of pollutants in the world. Based on the third study of IMO, Green House Gas (GHG) emission growth has the potential to increase significantly in 2050 mainly due to the growth of world maritime trade. More than 80% of the distribution activities of fuel products in the business chain of PT. Pertamina (Persero) is supported through maritime transportation, especially the Eastern Indonesia Region which consists of many islands. One of the ways to control GHG emissions in maritime transportation is by managing logistics distribution routes.

This research carried out an optimization of transportation costs and GHG emissions on a multi-depot system with a heterogeneous ship transportation fleet to be applied to the logistics distribution of Gasoline, Kerosene and Diesel products in the Commercial Distribution Region III where the source of supply comes from the Pertamina Refinery located in Balikpapan and Sorong (RU V and VII). The computational model solution used in this study uses AIMMS version 4.74 software with the CPLEX solver version 12.9 to get the best logistics distribution route by minimizing transportation costs and GHG emissions generated by transportation infrastructure. Z1, Z2 and MOO scenario optimization results for transportation costs are respectively obtained by 0.05, 0.078 and 0.062 USD/kL-km and CO2 emission intensities of 9.16, 4.48 and 4.62 gr-CO2/kL-km.

The results of multi-purpose optimization can provide optimal logistics distribution routes by minimizing transportation costs and CO2 emissions simultaneously."

"ABSTRAK Selaku kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai lingkungan hidup, berdasarkanpengamatan masih terlihat perilaku karyawan yang kurang peduli lingkungan. Program ecoofficeyang dicanangkan pada tahun 2009 pun tampaknya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Untukitu peneliti menghitung indeks perilaku peduli lingkungan (IPPL) yang mengukur perilakusehari-hari responden. Indeks adalah alat ukur yang dirancang untuk mengetahui seberapa peduliresponden terhadap lingkungan, dengan rentang 0-1. Kriteria yang digunakan adalah nilai kurangdari 0,3 buruk, antara 0,3-0,6 cukup, dan di atas 0,6 baik. Secara keseluruhan, nilai IPPL dari 254responden PNS KLH Jakarta tergolong baik dengan nilai 0,72, yang terdiri dari perilaku dalampenghematan energi (0,61), perilaku membuang sampah (0,71), perilaku pemanfaatan air (0,79),perilaku penyumbang emisi karbon (0,82), perilaku hidup sehat (0,76), dan perilaku penggunaanbahan bakar (0,74). Pada penelitian ini tidak didapatkan korelasi antara IPPL dengan pendidikan.Evaluasi terhadap program eco-office yang dilakukan terhadap 83 butir yang dikembangkan dari28 SOP Eco-Office KLH pelaksanaannya baru 58%. Emisi GRK dari konsumsi kertas per bulanadalah 1.769.040 kg CO2/bulan dan dari konsumsi listrik sebesar 1.761.550 kWh tahun 2013adalah 15.431.178 kg CO2/tahun.

---

ABSTRAK As an institution that regulates environmental policy, the employee of Minister of Environmentof Indonesia have not practiced pro-environment behavior. As observed, over-use of paper,usage of disposable food container and plastic bags are still seen in the office area. The EcoOffice Program held in 2009 has not evaluated up until now. There for, this research hasobjection to calculate the green behavior index of employee. Index is a tool to measure howgreen the respondent’s behavior that has range 0-1. The value less than 0.3 is considered bad,within range 0.3-0.6 as moderate and above 0.6 good. The mean value of green index of 154civil servants of MOE Jakarta is good with value 0.72. The green index consists of: behavior ofenergy saving (0.61), behavior of garbage disposing (0.71), behavior of water consumption(0.82), behavior of healthy living (0.76) and behavior of fuel consumption (0.74). The behaviorindex calculated is employee's daily behavior at home. This research also analyzes thecorrelation between index value and respondent’s education and found no significant correlation.The evaluation of eco-office program in MOE Jakarta based on 28 SOP is only 58%implemented. GHG emission from paper consumption is 1,769,178 kg CO2/month and fromelectricity consumption 15,431,178 kg CO2/year."

"ABSTRAKPerubahan iklim global dan kenaikan jumlah penduduk di perkotaan merupakan salah satu isu yang memberi dampak kepada energi dan kebijakan lingkungan terkait emisi GRK. Permasalahan yang dihadapi di kota BSD Serpong yaitu semakin tingginya kebutuhan energi listrik, gas, dan bahan bakar yang bergantung pada infrastruktur sistem energi nasional, dimana sistem masih mengandalkan energi fosil dan tidakterintegrasi antar jaringan energi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sistem integrasi pembangkit terdistribusi dan jaringan tenaga listrik yang meminimalkan biaya terendah dan berdampak kepada penurunan emisi GRK dengan menggunakan perangkat lunak LEAP 20.1.7. Hasil optimasi berupa desain sistem energi cerdas yang meliputi bauran teknologi pembangkit energi terbarukan sebesar 55% di tahun 2030 untuk skenario MIT dan MIT RUED. Portofolio teknologi terdiri dari MSW insinerasi, CCHP turbin gas, solar PV atap, dan munculnya kendaraan listrik (BEV) mulai 2020. Sedangkan penyimpan energi (baterai Li-Ion) muncul pada skenariomitigasi non-constraint mulai tahun 2025. Biaya produksi pembangkit untuk seluruh skenario mitigasi berkisar dari 7-16 cent$/kWh dari 2018-2030. Pada 2030, penurunan emisi GRK sekitar 11-12%, dimana nilai emisi karbon pada skenario dasar BAU sebesar 520 ribu t/CO2e menjadi 464 ribu t/CO2e pada skenario MIT dan MIT RUED serta 456ribu t/CO2e pada skenario MIT NC dan MIT RUED NC.

---

ABSTRACTGlobal climate change and urban population growth are challenges for energy and environmental regulation of GHG emission. Problem arises in BSD, Serpong is the increasing demand for electricity, gas and fuel which depended on national energy system infrastructure, while it still relies on fossil energy and not mutually integrated between energy networks. This study aims to obtain integration of distributedgeneration to power grid with the result of least cost and low carbon emission, which is done by LEAP 20.1.7. The result is obtained include technology mix of BSD smart energy system which the RE penetration is around 55% in scenario MIT and MIT RUED. It shows integration of power grid and generation mix of solar PV rooftop, biomass MSW incineration, gas turbine Combined Cooling Heating Power (CCHP), and electric vehicle (BEV) also started chosen in 2020. In 2025, Li-Ion battery is chosen in mitigation non-constraint scenario. Range of LCOE for overall mitigation scenario is around 7-16 cent$/kWh in 2018-2030. In 2030, GHG emission reduction achieved 11-12%, from 520 thousand t/CO2e in baseline scenario to 464 thousand t/CO2e inscenario MIT and MIT RUED and 456 thousand t/CO2e in scenario MIT NC and MIT RUED NC."