Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Ida Rosyidah, author

Kedudukan girik sebagai alat bukti hak dan sebagai jaminan untuk suatu hutang kredit (suatu kajian di desa Dadap kecamatan Kosambi kabupaten Tangerang)

ABSTRAK
Pada umumnya tanah dianggap sebagai jaminan yang paling aman, oleh karena itulah tanah merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditor. Pada umumnya apabila masyarakat hendak menggunakan tanahnya sebagai jaminan untuk suatu hutang / kredit pada suatu bank atau kreditur lainnya, maka masyarakat tersebut harus mempunyai alat bukti hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu sertipikat. Namun...

2003

T37712

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marindi Cintyana, author

Perlindungan Hukum Pemegang Girik Sebagai Pemilik Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 166/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Pst = Legal Protection For Girik Holders as The Owner of Rights On Land In Terms of Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration (Analysis of Court Decision Number 166/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst)

Girik adalah alat bukti tanda membayar pajak. Sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah yang berlaku bersumber hanya hukum adat. Girik digunakan oleh pemilik tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah, karena hanya pemilik tanah yang wajib membayar pajak. Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok...

2015

T43965

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Panjaitan, Chatrine Pasu, author

Perlindungan hukum pemegang girik sebagai pemilik hak atas tanah (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1930 K/Pdt/2007)

Tesis ini membahas mengenai fungsi girik. Sebelum berlakunya UUPA hukum tanah yang berlaku bersumber hanya kepada hukum adat. Girik digunakan sebagai bukti pemilikan hak atas tanah adat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terjadi perubahan secara fundamental dibidang hukum tanah dan hak-hak perorangan atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29253

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Resty Ronalisco, author

Girik sebagai obyek jaminan utang dan perlindungan terhadap kreditur (tinjauan yuridis terhadap penerapan peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011) = Girik as a Collateral Debt object and protection against creditors (a legal analysis on the implementation of Bank Indonesia Regulation No. 13/26/PBI/2011)

Girik sebagai jaminan pada Bank untuk memperbesar kegiatan usaha adalah salah satu pilihan dalam usaha peningkatan modal. Namun pada kenyataannya tidak semua Bank mau menerima tanah mereka yang masih berstatus Girik tersebut sebagai jaminan. Pertimbangan pihak Bank adalah tidak memiliki hak preferensi atas tanah. Oleh karena itu perlunya kajian untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31902

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sibuea, Harris Yonatan Parmahan, author

Tinjauan terhadap ketidakpastian hukum status tanah milik adat dengan bukti girik (Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/PDT/2004/PT.DKI) / Harris Yonatan Parmahan Sibuea

Tanah sangat berperan dalam melaksanakan pembangunan tetapi kebutuhan akan tanah terus meningkat yang menyebabkan tanah semakin sedikit dan sempit sehingga muncul ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan akan tanah dan munculnya sengketa tanah khususnya menyangkut tanah yang belum bersertipikat seperti tanah milik adat dalam bentuk girik. Sebagian besar masyarakat menganggap girik sebagai alat bukti hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rini Oktavia, author

Kekuatan pembuktian sertifikat dibandingkan dengan girik (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 PK/PDT/2005)

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemiliknya. Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan, sehingga mudah sekali mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam kenyataannya tanah yang telah didaftarkan dan bersertifikat masih bisa digugat oleh pihak lain, seperti kasus sengketa tanah antara Tuan Deny...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28162

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indira Ade Nurul Fatmawardani, author

Kekuatan pembuktian girik terhadap sertipikat hak atas tanah analisis putusan nomor 367 pdt 2013 PT DKI = The stregth of evidence girik towards title deed decision analysis no 367 pdt 2013 PT DKI

ABSTRAK Sebelum lahirnya UUPA Girik masihdiakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, pengertian girik sendiri adalah sebagai alat bantu untuk pensertipikatan, tapi bukan alat bukti kepemilikan tanah, dia hanya alat bukti pembayaran pajak. Pada saat ini ada beberapa perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertipikat kepemilikan dapat dikalahkan oleh alat bukti selain...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45503

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wijayanti Ciayady Tjia, author

Sengketa Tanah Terkait Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2661 K/PDT/2014) = Land Dispute Related to The Land Registration System in Indonesia Analysis of The Supreme Court Judgement Number 2661/K/PDT/2014.

ABSTRAK
Maraknya sengketa tanah antara pemegang girik dan pemegang sertipikat, merugikan pemegang girik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang belum bersertipikat, sehingga perlindungan bagi pemegang girik sangatlah lemah. Oleh karena itu, tesis ini akan membahas mengenai salah satu sengketa antara girik dan sertipikat. Yang menjadi fokus...

2017

T48700

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agung Usadi H, author

Perubahan penguasaan dan penggunaan tanah di sekitar pinggiran kota : kasus koridor Lenteng Agung - Depok - Bojong Gede = Changes in the land tenure and land use around the fringe: case of Lenteng Agung - Depok - Bojong Gede corridor

Urbanisasi merefleksikan tuntutan penambahan fasilitas kehidupan warga kota, teristimewa pada aspek pemukiman. Naiknya grafik penambahan fasilitas pemukiman ini akan menjumpai kendala pada aspek penyediaan tanah. Hal ini akan menyebabkan invasi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah pada tanah-tanah yang relatif murah di tepi kota dan terjangkau oleh sarana transportasi. Hal tersebut...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Faisal Iksan, author

Kekuatan pembuktian sertipikat tanah (SHM) sebagai dasar alat bukti kepemilikan hak atas tanah : tinjauan yuridis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 438 PK/PDT/2011 = The land sertificate proving the strength as the basic proof of the ownership of a land : judicial review of the Supreme Court Decison Reconsideration number 438 PK/PDT/2011

Ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 merupakan landasan bagi Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum mengenai suatu bidang tanah, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, maka Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, dan atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39261

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian